Hal ini terungkap saat di persidangan untuk terdakwa mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi. Dia merupakan salah satu terdakwa di kasus tersebut yang merupakan pejabat Kemenhub penerima suap. Harno juga merupakan salah satu tersangka yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu. Dia lalu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sehingga diganjar vonis bui selama lima tahun. 

Harno mengungkap bahwa aliran dana suap dari Dion Renato juga turut mendanai fasilitas penyewaan helikopter untuk Budi Karya saat kunjungan kerja. 

Tidak hanya itu, Harno juga diduga pernah memberikan uang sebesar US$12.000 kepada tim Menhub Budi Karya untuk berangkat ke Belgia guna melihat kereta gantung. Uang itu disebut diberikan oleh seorang PPK di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, yang sumbernya berasal dari rekanan swasta Kemenhub pada proyek jalur kereta api.

Tentunya hal-hal tersebut seharusnya bisa menjadi acuan KPK untuk segera “Menyeret” Budi Karya ke gedung KPK agar kasus ini bisa tuntas sampai ke akar-akarnya. Apakah karena Budi Karya masih menyandang status menteri sehingga proses ini menjadi lama? Tentunya KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan yang saat ini cukup memperihatinkan harus mengambil gebrakan untuk mengembalikan kepercayan masyarakat atas integritas pemberantasan korupsi.

Maka dari itu kami dari KOMRAD Pancasila mengambil sikap dengan melakukan laporan masyarakat ke KPK pada hari Senin 24 Juni serta menuntut :

Tuntutannya :

– Desak KPK segera seret dan periksa atas dugaan keterlibatan menteri perhubungan Budi Karya Sumadi pada perkara korupsi proyek kereta api.

– Meminta KPK utk menelusuri aliran uang milik budi karya serta memblokir sementara rekening Budi Karya Sumadi sampai ada fakta dan status hukum terkait dugaan keterlibatan pada kasus korupsi proyek kereta api

– Dengan hormat meminta presiden Jokowi untuk mencopot Budi Karya Sumadi dari jabatan menteri perhubungan guna mempermudah proses penyidikan KPK atas dugaan keterlibatan di kasus Korupsi Proyek kereta api

Tertanda

Antony Yudha

(koordinator pusat KOMRAD Pancasila)

Artikel Komrad Pancasila Desak KPK “Seret” Menhub Budi Karya ke Pengadilan pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator KOMRAD Pancasila Antony Yudha, meminta KPK memanggil Menkum HAM itu.

“Kami mendesak KPK memanggil Yasonna Laoly dan anaknya, Yamitema Laoly, atas hebohnya dugaan monopoli bisnis pengadaan kebutuhan harian di beberapa lapas di Indonesia. Dimana kabarnya hanya disediakan oleh Jeera Foundation yang di bawah naungan PT NPI,” pintanya, dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

“Usut punya usut ternyata yayasan tersebut dikelola oleh seorang ‘Anak Menteri’ yakni Yamitema Laoly yang merupakan putra dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,” sambung Antony.

Menurut Antony, berdasarkan UU Tipikor pasal 12 i harus diusut apakah Yasonna punya andil memenangkan bisnis  sang anak, apalagi urusan lapas dan rutan adalah kewenangan Menkum HAM.

“Berdasarkan pantauan tim kami, ternyata nama Yamitema Laoly tidak asing dengan gedung KPK. Namanya juga sempat tersandung dan diduga terlibat dalam kasus suap PUPR di wilayah Kota medan tetapi lolos dari jerat hukum,” ungkapnya.

“Apakah kali ini akan lolos juga? Selama masih ada si ‘bapak’ kayaknya akan aman,” sambung Antony.

KOMRAD Pancasila kata Antony mendukung Presiden untuk menonaktifkan Yasonna Laoly agar penyelidikan hukum terkait dugaan monopoli bisnis perusahaan anaknya bisa berjalan tanpa adanya intervensi politik

“Mendukung Kabinet yang bersih dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang masih menjadi penyakit bangsa ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Yasonna H Laoly membantah anaknya, Yamitema T Laoly, melalui Jeera Foundation memonopoli usaha di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Isu ini mencuat berawal dari terminal aktor senior Tio Pakusadewo yang menyakiti anak menteri hingga soal bisnis di dalam lapas.

“Ah bohong besar itu. Tidak ada. Nanti ada keterangan dari kalapasnya,” ujar Yasonna, Selasa (2/5/2023). 

Yamitema merupakan Chairman dan Co-Founder Jeera Foundation. Yasonna menyebut, yayasan tersebut memberikan pelatihan kepada pencapaian agar bisa menjadi barista hingga perajin kulit.

“Kalau kalian lihat ada produk-produk kulit, nah mereka itu (yang membuatnya),” ujar Yasonna

(Verry/parade.id)

Artikel KOMRAD Pancasila Menyoal Dugaan Bisnis Anak Menkum HAM pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya dari Universitas Krisnadwipayana dan Universitas Islam Jakarta. Universitas Krisnadwipayana hadir langsung Presiden Mahasiswa Pier Lallosa.

Sedangkan Universitas Islam Jakarta diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri BEM, Muhammad Syarif. Menurut Pier Lallosa, soal intoleransi di lingkungan kampus, masih terjadi.

Hal itu, kata dia, bisa jadi karena dari perkembangan teknologi. “Penyebaran paham radikalisme atau intoleransi di lingkup mahasiswa adalah salah satu konsekuensi dari masifnya konten-konten media sosial yang mengarah pada hal tersebut,” kata dia, kepada media.

Muhammad Syarif mengamini itu. Ia mengatakan bahwa penyebaran intoleransi di dunia mahasiswa karena lingkup sosialnya—pikiran kita adalah kumpulan dari informasi yang diterima.

Aktivis Martin Siahaan yang turut hadir dalam diskusi tersebut memberikan kiat agar radikalisme dan intoleransi bisa ditangkal oleh (lingkungan) pihak kampus. Salah satunya dengan melakukan diskusi kepada mereka.

“Menyikapi itu, melawan tindakan hal-hal radikalisme, ketika ada permasalahan, ajak berdiskusi, bukan malah melahirkan benteng. Persenjatai diri dengan keilmuan serta menjaga nilai-nilai kebangsaan dan nilai kepancasilaan,” kata dia.

(Verry/parade.id)

Artikel KOMRAD Gelar Diskusi soal Intoleransi pertama kali tampil pada Parade.id.

Selain itu, kata dia, Capres mendatang juga harus bisa melanjutkan dan bahkan mengembangkan program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi pada periode pemerintahannya. Sebab menurut dia, ke depan, Capres tersebut memiliki beban besar untuk melanjutkan peninggalan prestasi Presiden Jokowi.

“Tentu harus orang-orang yang punya kapabilitas dan putra putri terbaik bangsa dengan sejumlah kriteria yang akan menduduki kursi pemerintahan berikutnya. Sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh para Capres dan Cawapres penerus Jokowi yakni menguasi situasi geopolitik global karena situasi dunia sedang dihadapi ancaman krisis ekonomi, pangan dan perang dagang,” paparnya.

“Belum lagi persoalan Covid-19 yang masih menghantui sehingga berdampak pada Indonesia dan di dalam negeri perlunya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia agar menjadi demokrasi yang beradab dan berintelktual,” sambungnya.

Kata dia, Pemilu 2024 memang masih dua tahun lagi tetapi geliat dan manuver dari para elit partai politik dan nama-nama tokoh yang digadang-gadang menjadi Capres pada Pemilu mendatang sudah mulai meramaikan kancah perpolitikan nasional. Sebut saja nama Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Anies Baswedan, Prabowo, Andika Perkasa dan lainnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Kriteria Capres Mendatang Harus Menguasai Geopolitik Global, Kata KOMRAD Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengecam pihak yang mengatakan bahwa BIN terlibat mengkriminalisasi Lukas Enembe. Saya rasa itu tuduhan tak berdasar dan hanya membuat gaduh. Saya sarankan kepada Bapak Lukas Enembe fokus saja untuk menghadapi persoalan hukum yang sedang dijalani dan jangan memprovokasi masyarakat Papua,” pintanya, dalam keterangan medianya, Senin (26/9/2022).

Antony yang juga sekretaris DPD GAMKI DKI Jakarta mengatakan bahwa persoalan Lukas itu adalah persoalan hukum. Maka kata dia jangan coba dipolitisir sebagai upaya mengulur proses hukum yang sedang berjalan

“Jangan sampai ada pihak yang coba mempolitisir kasus ini untuk memperlambat proses Hukum. Pak Lukas harus membuktikan dirinya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan hukum dan jangan menyalahkan pihak-pihak lain,” ia mengingatkan.

Sebagaimana yang diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe resmi ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka korupsi dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar.

Soal kriminalisasi, hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Roy Rening—menyatakan dugaan adanya keterlibatan BIN dalam agenda politik di Papua hingga ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi, yang tentunya ini menjadi mengundang reaksi dari elemen masyarakat.

(Irf/parade.id)

Artikel Dituding Ada Peran BIN pada Kasus Lukas Enembe, KOMRAD Pancasila Merespons pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kendati ada kritik ke Kapolri, tapi langkah Kapolri berbenah di dalamnya patut didukung, apalagi, sudah banyak desakan masyarakat untuk Polri segera mereformasi diri,” kata dia, kepada media, Sabtu (20/8/2022).

Namun demikian katanya, jangan ada anasir-anasir liar seperti reformasi Polri yaitu dengan mencopot Kapolri atau Polri harus di bawah kementerian tertentu, karena hal tersebut bisa menjadi bibit kegaduhan dan bukan menjadi solusi nyata dalam penegakan hukum.

“Jangan sampai reformasi Polri diartikan menjadi copot Kapolri-lah, copot ini-itulah, sudah sangat keliru itu. Hari ini dengan terbukanya Polri untuk menindak seorang Jenderal Polisi yang diduga melakukan tindakan Kriminal serta membasmi jaringan judi secara masif di semua daerah itu merupakan langkah konkret yang harus didukung masyarakat kepada Kapolri,” ia mengingatkan.

Belakangan, ia pun menilai bahwa reformasi itu sudah berjalan, dengan penanganan cepat terhadap Ferdy Sambo sekaligus intruksi tegas memberantas sindikat 303 di setiap daerah.

“Ini sudah merupakan wujud reformasi Polri menurut saya,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa hari ini integritas Polri sedang diuji akibat kasus pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan oleh Ferdi Sambo dan anak buahnya. Tentu menjadi Pukulan bagi institusi yang dipimpin Oleh Jenderal Listyo Sigit, yang mana Ferdy Sambo merupakan Jenderal bintang dua, yang sebelumnya menjabat sebagai Kadiv Propam di mana berperan menjaga marwah parah anggota kepolisian.

Namun, hari ini Kapolri bersama Timsus gabungan yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edy sudah bergerak menyelesasikan kasus tersebu dan sudah menetapkan banyak nama sebagai tersangka dari anggota kepolisian termasuk Ferdy Sambo. Sayang, belum tuntas masalah pembunuhan, muncul lagi semacam file yang beredar di publik terkait “Konsorsium 303 kaisar Sambo” yang diduga merupakan gambaran skema jaringan perjudian yang dibackup oleh Ferdy Sambo.

(Irf/parade.id)

Artikel KOMRAD Pancasila Dukung Listyo Sigit Prabowo Benahi Polri pertama kali tampil pada Parade.id.