“Kenapa demikian? Pasalnya, jika dipaksakan dan diterapkan maka mau tidak mau perusahaan aplikator juga akan menekan ojol dengan berbagai kebijakannya yang tentunya sangat menguntungkan perusahaan aplikasi untuk bisa menarik kembali dana yang telah dikeluarkan untuk THR ojol. Sedangkan di sisi lain, ojol akan menjadi korban eksploitasi Kembali dari ekosistem bisnis perusahaan aplikator, yang ingin modalnya Kembali karena di paksa memberikan THR kepada ojol,” kata Andi kepada media, Ahad.

“Kalau Kemenaker jadi membuat peraturan mengenai keharusan perusahaan aplikator memberikan THR kepada Ojol, apakah Kemenaker dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang akan muncul di kemudian hari bagi para mitra ojol?” tanya Andi tambah.

Menurut Andi, jika memang belum siap alangkah baiknya keputusan dan pembahasaan mengenai THR dihentikan dan sebaiknya pemerintah bersama DPR RI fokus pada pembuatan UU.

Menyoal di atas kata dia, agar pengakuan negara terhadap status ojol dan juga sebagai pelaku usaha transportasi digital untuk melindungi kepentingan ojol sebagai warga negara yang secara konstitusi berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

Andi menilai sangat aneh kalau ada pihak tertentu yang memanfaatkan ojol untuk mendesak pemerintah, agar pemerintah mendesak perusahaan aplikator memberikan THR kepada para ojol, dan tuntutan itu sama sekali di luar nalar, dan pasti ditolak oleh perusahaan aplikator.

“Namun jika bentuk Bantuan Hari Raya memang sudah diberikan oleh para aplikator dengan kebijakan atau metode yang berbeda-beda melalui program yang mereka buat,” ungkap Andi.

Sebelumnya Andi mengatakan rasanya sangat sulit bagi perusahaan berbasis e-commerce seperti Gojek, Grab, Maxim dan lainnya memenuhi tuntutan mitra driver ojol yang menginginkan THR—perusahaan e-commerce atau disebut aplikator, bisa memenuhi tuntutan itu jika mereka berstatus sebagai perusahaan transportasi.

“Jika kami sebagai mitra aplikator (driver) diperlakukan seperti pegawai, punya upah minimum, THR, dan jaminan lainnya, maka para aplikator itu harus jadi perusahaan transportasi, bukan lagi perusahaan yang berbasis e-commerce. Namun kenyataannya dari dulu para aplikator tidak mengakui bahwa bisnisnya bergerak dibidang transportasi,” kata Andi.

Menurut Andi, perusahaan aplikator dari awal sudah menyatakan sebagai perusahaan e-commerce dengan karakteristik utamanya adalah dikelola secara virtual dengan minimum pegawai tetapi jaringannya luas, serta memanfaatkan teknologi IT yang bebas pajak sehingga dengan izin sebagai perusahaan e-commerce, mereka tidak perlu menyediakan armada transportasi.

Tidak hanya itu, kata Andi, agar tidak ada tuntutan upah, mereka menerapkan sistem kemitraan yang bagi hasilnya bukan atas kesepakatan bersama, melainkan sudah di tetapkan dan dipaksakan untuk disetujui oleh para ojol yang bermitra dengan perusahaan aplikator tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua Presidium KON: Kebijakan Pemberian THR Ojol Rentan Picu Konflik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya sangat prihatin dengan seruan yang disampaikan oleh pihak tersebut kepada mitra pengemudi online dengan kondisi saat ini yang kurang tepat—sebentar lagi masuk bulan suci, persiapan untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadan pasti meningkat dan minimnya orderan juga pasti akan mempengaruhi pendapatan rekan-rekan,” kata Andi.

“Ada kesan pihak yang menyerukan agar offbid dalam aksi mereka itu, hanya klaim sepihak yang tidak didukung oleh sebagian banyak rekan-rekan ojol,” tambah Andi.

Selain itu menurut pandangan Andi, diduga adanya unsur “klaim” atau bahkan cenderung mengeksploitasi kepentingan ojol untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. “Selain itu dari selabaran seruan offbid yang beredar di berbagai medsos maupum group WhatsApp, dari hasil pengecekan di lapangan oleh kawan-kawan ojol dari Forum Ojol Yogya Bersatu (FOYB) tidak ditemukan alamat posko tersebut,” terangnya.

Dari fakta tersebut kata Andi, akhirnya rekan-rekan di beberapa daerah menolak seruan aksi yang disampaikan pihak tersebut. “Bagaimana tidak, kawan-kawan ojol meragukan kredibilitas dari pihak tersebut yang diduga memanfaatkan ojol untuk kepentingannya. Akibatnya banyak seruan aksi dia tidak ditanggapi oleh rekan-rekan ojol,” kata Andi.

Oleh karena itu, dirinya bersama rekan-rekan ojol yang tergabung dalam KON, menolak seruan aksi dengan melakukan onbid. Sebab aksi tersebut diduga ditunggangi kepentingan pihak lain yang bukan untuk kepentingan ojol tetapi justru menguntungkan pihak tersebut.

“Ya, kami tegaskan kepada para pihak-pihak untuk menghentikan segala bentuk aksi unjuk rasa atau aksi apa pun yang hanya bertujuan untuk mengeksploitasi ojol dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dan kami sangat berharap kawan-kawan ojol untuk lebih bijak dalam menerima segala bentuk informasi atau ajakan yang berujung menyulitkan diri sendiri di kemudian hari,” seru Andi.

“Tidak jelas abaikan saja seruan aksi unjuk rasa disertai offbid. Mari kita tetap fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi sebentar lagi kebutuhan kita meningkat menyambut hari raya. Salam satu aspal,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel KON Tolak Eksploitasi Ojol untuk Offbid Jelang Ramadan pertama kali tampil pada Parade.id.