“Di era industri 4.0 bahkan menuju 5.0 koperasi harus mulai menggunakan teknologi informasi

melalui digitalisasi, koperasi akan menjadi Garda terdepan dalam etalase perdagangan lokal

maupun nasional,” ujar DPC GMNI Cianjur, Rizki Novriansyah dalam rilisnya kepada parede.id.

Menurut dia, dirasa perlu adanya inovasi dengan menerapkan digitalisasi dalam dinamika usaha. Selain itu diperlukan juga keharmonisan yang terpadu dan terstruktur antara gerakan mahasiswa nasional Indonesia kabupaten Cianjut sebagai pemuda yang mempunyai ide dan gagasan, seta sebagai kaum pemuda nasionalisme dengan Dekopinda kabupaten Cianjur.

“Edukasi kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi koperasi di era pandemi Covid-19 sangat penting, ketika koperasi itu dijalankan dengan sesuai dan dijalankan dengan komitmen

masyarakat yang mau menjadikan koperasi ini sebagai suatu wadah ekonomi kerakyatan maka

kesejahteraan ekonomi masyarakat akan bisa tercapai,” kata Ketua Dekopinda Cianjur itu.

Ia menambahkan, bahwa peran pemuda saat ini dalam mengedukasi koperasi sebagai miniatur pemerintah dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya ini sangat sentralistik. Dimana muda harus ikut berperan aktif dalam kemakmuran ekonomi kerakyatan.

“Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan menomorduakan kepentingan individual. Oleh

karena itu, koperasi harus memiliki fungsi mendidik masyarakat dalam hal mengurus

kepentingan bersama,” kata dia lagi.

Sistem ekonomi kerakyatan menurutnya mesti mengandung makna sebuah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.  Baik itu dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional serta meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Hal ini, kata dia, juga terkandung dalam pemikiran dasar sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang secara inheren termaktub dalam filosofi dasar negara kita, yaitu Pancasila.

“Kami berharap Koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin

handal. Mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk

menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan atau sektor perekonomian,” tandas Rizki.

(Ari/PARADE.ID)

Artikel GMNI Cianjur Siap Majukan Ekonomi Kerakyatan Bersama Dekopinda pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia menyebutkan tantangan perkembangan koperasi saat ini adalah melibatkan generasi milenial dengan paradigma positif serta selalu mengampanyekan bahwa berkoperasi keren dan kekinian, agar koperasi diminati oleh generasi muda.

“Koperasi pun dapat mendatangkan para ahli ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai think tank (wadah pemikir) untuk memajukan koperasi, juga merekrut milenial sebagai regenerasi, serta tidak melupakan ciri utama kegiatan koperasi dengan prinsip kekeluargaan,” kata Sahala Panggabean.

Menurut dia, tantangan ini harus serius ditransformasi dalam momentum 73 tahun Koperasi Indonesia dan 75 tahun Indonesia Merdeka.

Ia menambahkan, selain itu sangat perlu  pengawasan dan pengendalian, karena saat ini banyak koperasi yang kurang terpuji dalam hal manajemen.

“Pemerintah diharapkan segera melaksanakan pengawasan yang ketat pada koperasi. Baik pengawasan dalam pengurusan, maupun secara eksternal karena semakin ketat pengawasan semakin baik koperasi ke depan,” ujar Sahala.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menegaskan pentingnya peran generasi milenial untuk memodernisasi koperasi.

“Kami melihat banyak pengurus koperasi saat ini masih kurang melibatkan generasi muda, tentu menjadi tantangan bagaimana koperasi harus memiliki daya tarik bagi generasi muda,” ujar Arif Rahman Hakim.

Menanggapi itu, Praktisi Koperasi Milenial, Frans Meroga menyoroti bonus demografi di mana 40 persen komposisi masyarakat Indonesia adalah generasi milenial.

“Ini yang harus kita akomodir, bagaimana kita harus peka atau responsif terhadap prefensi dan karakter milenial. Mereka menyukai kumpul atau guyup dan mereka gemar untuk ‘sharing economy’, serta mereka menjunjung tinggi nilai egaliter ataupun kesetaraan,” ujarnya.

Dan ini sangat erat kaitannya dengan koperasi dengan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sejalan dengan karakter milenial yang senang kumpul hingga dapat tersalurkan secara positif.

“Lalu karakter ekonomi berbagi yang tren dalam generasi milenial dapat terakomodir dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),” kata Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam Nasari ini.

Hal yang terakhir kata dia, generasi milenial yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan sudah otomatis sejalan dengan jati diri koperasi yang menganut “one man one vote, dan bukan “one share one vote” seperti pada perseroan.

“Jadi sangat jelas bahwa koperasi adalah badan usaha paling cocok dengan generasi milenial,” kata Frans.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Modernisasi Koperasi Perlu Peran Aktif Milenial di Masa Normal Baru pertama kali tampil pada Parade.id.

“Soal damai boleh saja, bagus. Kita semua harus damai. Tapi, damai yang masuk akal, ada jaminan, berikan harapan ke anggota,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Raliansen Saragih menanggapi proposal damai yang ditawarkan kepada nasabah, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia berharap aset yang dimiliki Indosurya bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini.
Merujuk pada konstitusi, lanjutnya, peran dan kontribusi koperasi harus memperoleh dukungan dan perlindungan seluas-luasnya.

Senada dengan Raliansen, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir berpendapat upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengelola dan pendiri KSP Indosurya Cipta melalui proposal damai dinilai sebagai solusi yang baik.

“Kalau namanya perkara perdata itu selalu diawali dengan perdamaian. Wajar secara umum, asalkan dilakukan secara profesional, artinya pokok materi harus jelas,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan kepentingan publik tetap harus dikedepankan. Dalam hal ini, perlu adanya kepastian komitmen dari pihak koperasi untuk tetap memberikan apa yang menjadi hak para anggota atau nasabah.

“Esensinya adalah win-win solution. Anggota atau nasabah masih tetap memperoleh harta kekayaan atau uangnya kembali secara wajar,” katanya.

Sementara terkait dengan opsi kepailitan, menurutnya, jika diambil justru akan merugikan para nasabah. Pasalnya, apa yang dikembalikan kepada para nasabah tentunya tidak akan sama seperti semula.

“Karena yang namanya pailit itu pasti rugi, tapi memang ada yang dikembalikan,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat koperasi Suroto berpendapat kepercayaan masyarakat kepada sistem koperasi simpan pinjam tetap harus didorong.

Menurutnya, masa depan koperasi masih sangat cerah jika pemerintah tidak diskriminatif dan terus mau mendorong koperasi untuk maju.

“Saya kira banyak contoh koperasi yang baik. Intinya, untuk best practice, anggota betul-betul menjadi pemilik koperasi,” ujar Suroto.

Suroto menjelaskan kebanyakan koperasi yang membuat kecewa adalah yang dikembangkan memang untuk money game, ponzi, dan sengaja didirikan untuk menipu, seperti pada kasus Koperasi Pandawa dan Koperasi Langit Biru yang membuat citra koperasi menjadi tercoreng.

Ia menekankan koperasi memang harus memiliki tata kelola yang baik. Sementara pemerintah, tidak boleh diskriminatif pada koperasi.

KSP Indosurya Cipta membuka jalan perdamaian dengan mengajukan proposal berdasarkan saran dan masukan dari nasabah selaku kreditur dalam mengatasi persoalan perbankan.

Pengacara KSP Indosurya Hendra Widjaya mengatakan kliennya mengoptimalkan proposal perdamaian dalam menyelesaikan persoalan untuk kebaikan kreditur.

“Kami masih menerima input dan masukan kreditur agar proposal perdamaian menjadi lebih naik dan dapat diterima kreditur,” ujarnya.

Hendra mengatakan rencananya pembahasan proposal perdamaian akan dibahas bersama para nasabah pada Senin (6/7/2020) lalu, namun pertemuan urung dilakukan karena KSP Indosurya masih memperbaiki proposal untuk mendapatkan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

“Hal ini untuk kebaikan semua pihak dan akan kami sampaikan Rabu ini,” ujarnya.

Hendra berharap KSP Indosurya menemukan kesepakatan dengan pihak kreditur sehingga perdamaian dapat segera direalisasikan dan persoalan tidak berkepanjangan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Dewan Koperasi Dukung Jalan Damai Kasus Indosurya pertama kali tampil pada Parade.id.