KTT Tokyo antara Yoon Suk-yeol Korea Selatan dan Fumio Kishida Jepang dalam kunjungan pertama ke Jepang oleh seorang presiden Korea Selatan dalam 12 tahun menyoroti bagaimana kedua sekutu Amerika Serikat menjadi lebih dekat dengan peluncuran rudal yang sering dilakukan Korea Utara (Korut) dan meningkatnya kekhawatiran atas posisi Cina yang lebih tegas di panggung internasional.

Hanya beberapa jam sebelum Yoon tiba di Tokyo, Korut melakukan uji coba rudal balistik antarbenua yang dilarang, yang terbaru dari serangkaian peluncuran selama seminggu terakhir.

Kedua pemimpin terikat pada makanan dan mencapai kesepakatan tentang beberapa masalah kontroversial , setuju untuk menghidupkan kembali kunjungan bilateral reguler dan melanjutkan dialog keamanan yang ditangguhkan pada tahun 2018. Yoon mendeklarasikan “normalisasi lengkap” dari pakta berbagi intelijen, yang dikenal sebagai GSOMIA, yang mana Seoul telah mengancam akan mundur pada 2019.

Mereka juga mengumumkan diakhirinya sengketa perdagangan selama hampir empat tahun atas beberapa bahan berteknologi tinggi yang digunakan untuk semikonduktor.

“Memperkuat hubungan Jepang-Korea Selatan dalam lingkungan strategis saat ini sangat mendesak,” kata Kishida kepada wartawan pada konferensi pers bersama dengan Yoon setelah pembicaraan, dikutip Al Jazeera.

“Saya harap kunjungan ini akan memupuk kepercayaan dan persahabatan serta secara signifikan meningkatkan hubungan Jepang-Korea Selatan.” Media Jepang mengatakan “diplomasi ulang-alik” yang baru dapat mencakup Kishida mengundang Yoon ke KTT G7 di Hiroshima pada bulan Mei dan kemudian mengunjungi Seoul.

Yoon mencatat “ancaman besar” yang ditimbulkan terhadap perdamaian dan keamanan internasional oleh peluncuran rudal Korut.

“Pertemuan hari ini dengan Perdana Menteri Kishida memiliki makna khusus agar rakyat kedua negara kita mengetahui bahwa hubungan Korea Selatan-Jepang, yang telah melewati masa-masa sulit karena berbagai masalah yang tertunda, berada pada titik awal yang baru,” kata Yoon.

“Korea dan Jepang harus bekerja sama erat dalam solidaritas untuk menangani ancaman ilegal ini dengan bijak.”

(Irm/parade.id)

Artikel Jepang dan Korsel Bekerja Sama Menghadapi Tantangan Keamanan di Tengah Peluncuran Rudal Korut pertama kali tampil pada Parade.id.

Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi menjelaskan bahwa tuntutan pekerja kepada Dubes Korsel adalah menindak tegas pengusaha perusahaan tersebut.

“Tindak tegas pengusaha PT Vision Land Indonesia Jakarta Utara karena memperlakukan pekerja dengan jahat, dengan menutup pabrik tanpa mengindahkan aturan ketenagakerjaan di Indonesia,” kata dia, kepada parade.id.

Pekerja pun kata Buya marah atas kondisi ini. Buya mengingatkan agar kondisi ini harus dilawan dengan tindakan penuh di lapangan.

“Saya beri perintah massa aksi untuk menutup jalan. Alhasil, terjadinya kemacetan panjang di ruas jalan Gatot Subroto hingga fly over depan Kemnaker RI,” akunya.

Aksi kata dia tak berhenti hanya di sini. Akan ada aksi lebih besar yang melibatkan seluruh pekerja dan buruh tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh.

“Kami minta kepada Dubes Korsel, agar melakukan seleksi ketat kepada semua pengusahanya yang ingin berinvestasi di Indonesia dan sekaligus bertanggung jawab penuh atas kebohongan yang telah dilakukan oleh Pengusaha PT Vision Land Indonesia Jakarta Utara,” tegas permintaannya.

Sementara itu, dijelaskan oleh Ketua DPC SPN Jakarta Utara Agus Rantau, ,pengusaha di perusahaan tersebut diduga telah berbohong karena mengatakan pabrik tidak beraktivitas sebagaimana biasanya.

“Pengusaha PT Vision Land Indonesia Jakarta Utara asal Korea Selatan Mr Kim KIWAN dan Mr Nam Day Ky menyampaikan bahwa pabrik hanya non aktif untuk sementara, dari 29 Desember 2022-9 Januari 2023. Tapi faktanya, tiba-tiba kurator mengumumkan bahwa PT Vision Land Indonesia Jakarta Utara telah disegel,” ungkapnya.

Kabar lainnya diutarakan oleh Andre Nasrullah selalu etua DPD SPN Provinsi DKI Jakarta, bahwa secara diam-diam ternyata pengusaha PT Vision Land Indonesia Jakarta Utara malah telah menjual aset dan bersiap untuk relokasi ke Jawa Tengah.

Perwakilan massa sempat beraudiensi dengan pihak Dubes Korsel. Hasil audiensi, pihak Dubes berjanji akan memanggil pengusaha perusahaan tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi SPN DKI Jakarta di Kedubes Korsel Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemerintah Korsel pun memperingatkan hal itu kepada warganya–di mana akan memperpanjang keringanan pajak penjualan pada beberapa produk bahan bakar minyak dan mobil penumpang selama beberapa bulan.

Pemerintah diperkirakan akhir pekan ini akan mengumumkan strategi kebijakan ekonominya untuk tahun depan, yang akan menjadi pernyataan setahun penuh pertama untuk pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol sejak diluncurkan pada Mei. Demikian dikutip Al-Jazeera.

Perekonomian Korea Selatan, terbesar keempat di Asia, sangat bergantung pada ekspor mulai dari mobil dan kapal hingga chip dan smartphone.  Diperkirakan secara luas pertumbuhan akan turun di bawah 2 persen tahun depan, turun dari hampir 3 persen tahun ini.

Bank sentral bulan lalu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan menjadi 1,7 persen dari sebelumnya 2,1 persen dalam revisi yang dijadwalkan, mengutip penurunan ekspor dan kemungkinan penurunan investasi perusahaan. Karena ekonomi sekarang harus lebih mengandalkan konsumsi domestik untuk mengimbangi penurunan permintaan ekspor, kementerian keuangan telah memperpanjang keringanan pajak sebanyak enam bulan untuk produk bahan bakar minyak dan penjualan mobil penumpang melampaui batas akhir akhir tahun 2022.

Kementerian akan mengungkap proyeksi dan strategi ekonomi 2023 pada hari Rabu. Presiden Yoon, berjuang melawan peringkat persetujuan yang rendah, mengatakan ekspor adalah pilihan terbaik bagi negara manufaktur berat untuk mengatasi kemerosotannya.

China, pasar ekspor utama Korea Selatan, menghadapi masalahnya sendiri karena ekonominya merasakan dampak dari kontrol ketat selama bertahun-tahun untuk melawan COVID-19.

(Irm/parade.id)

Artikel Pertumbuhan Ekonomi Korsel Diprediksi Lambat Tahun 2023, Ini Indikasinya pertama kali tampil pada Parade.id.

Media pemerintah setempat merilis gambar pertama dari rentetan peluncuran baru-baru ini yang menunjukkan Kim Jong Un mengawasi langsung ‘latihan nuklir taktis’.

Korut mengatakan rentetan peluncuran misilnya baru-baru ini adalah latihan “nuklir taktis” yang secara pribadi diawasi oleh pemimpin Kim Jong Un, dan tanggapan terhadap latihan angkatan laut gabungan AS-Korsel.

Korut melakukan peluncuran ketujuh dalam dua minggu ketika menembakkan dua rudal balistik pada Minggu pagi.

Menampilkan gambar pertama dari peluncuran, penyiar negara KCNA melaporkan Kim Jong Un memandu latihan, yang melibatkan rudal balistik dengan hulu ledak nuklir tiruan dan dipimpin oleh “unit operasi nuklir taktis”.

Berbagai tes disimulasikan dengan menargetkan fasilitas komando militer, menyerang pelabuhan utama, dan bandara di Selatan. Demikian dikutip Aljazeera.

“Keefektifan dan kemampuan tempur praktis dari kekuatan tempur nuklir kami sepenuhnya ditunjukkan karena siap sepenuhnya untuk menyerang dan menghancurkan target kapan saja dari lokasi mana pun,” kata laporan itu.

“Meskipun musuh terus berbicara tentang dialog dan negosiasi, kami tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan dan kami tidak merasa perlu untuk melakukannya,” kata Kim.

Kim telah lama ingin mengembangkan senjata nuklir taktis, dan menjadikannya prioritas pada kongres partai kunci pada Januari 2021. Negara itu merevisi undang-undang nuklirnya bulan lalu, dengan mempertimbangkan beragam skenario di mana ia dapat menggunakan senjata semacam itu, dengan Kim menyatakan Korut adalah kekuatan nuklir yang “tidak dapat diubah”.

Sejak itu, Seoul, Tokyo dan Washington telah bergerak maju dengan latihan angkatan laut gabungan, termasuk mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan ke daerah itu dua kali, membuat marah Pyongyang, yang melihat latihan seperti itu sebagai latihan untuk invasi.

Sebagai tanggapan, Korut “memutuskan untuk mengatur latihan militer di bawah simulasi perang yang sebenarnya—untuk memeriksa dan menilai pencegah perang dan kemampuan serangan balik nuklir negara itu.

(Irm/parade.id)

Artikel Korut Memperingatkan AS dan Korsel dengan Peluncuran Rudal pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi yang dilakukan oleh puluhan anggota SPN ini, pertama soal dugaan diambilnya cuti tahunan (2020) pekerja di PT. Kaho Indah Citra Garment sebanyak lima hari. Dimana menurut PSP SPN PT. Kaho Indah Citra Garment diambilnya hak cuti lima hari tersebut untuk kepentingan pengusaha, yang telah jelas melanggar ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Pasal 79 Junto Pasal 187.

Kedua, soal dugaan pemotongan upah pasca mogok kerja yang dilakukan oleh PT. Kaho Indah Citra Garment kepada PSP SPN dan seluruh Anggota SPN.

Berikut kronologi versi PSP SPN PT. Kaho Indah Citra Garment soal di atas:
Pada bulan Agustus 2020 pihak Perusahaan mengundang Serikat Pekerja dalam rangka membahas perubahan pelaksanaan libur bersama yang akan dilaksanakan oleh pihak Perusahaan pada tanggal 7 s/d 11 September 2020, dimana pelaksanaanya dengan memotong cuti tahunan para Pekerja tahun 2020.

Atas permintaan tersebut kemudian dilaksanakan perundingan Bipartite pada tanggal 4 Agustus 2020, 18 Agustus 2020, 24 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 dan hasil dari Perundingan Bipartite tidak menemui kesepakatan apa pun.

Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Perusahaan PT. Kaho Indah Citra Garment, kemudian PSP SPN PT. PT. Kaho Indah Citra Garment mendaftarkan perkara pelanggaran Norma ke Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara Cq.Bagian Pengawasan, dimana Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Utara telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan 1 (Satu) dan Nota Pemeriksaan 2 (dua), yang isinya meminta kepada pihak Pengusaha untuk mengembalikan cuti Tahunan sebanyak 5 (lima) hari kepada para Pekerja.

Dikarenakan tidak adanya itikad baik dari pihak Perusahaan PT. Kaho Indah Citra Garment untuk mengembalikan cuti tahunan para Pekerja, kemudian pada tanggal 13 s/d 17 September 2021 Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Kaho Indah Citra Garment bersama dengan anggota melakukan Mogok Kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang 13 Tahun 2003 Pasal 79 Junto Pasal 187.

Sebab kejadian Mogok kerja yang dilakukan Pengurus Serikat Pekerja bersama dengan Anggota Serikat Pekerja SPN pada tanggal 13 s/d 17 September 2021, kemudian Pihak Perusahaan justru memotong Upah para Pekerja selama 5 (lima) hari. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pihak Perusahaan PT. Kahoindah Citragarment jelas- jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 79 Junto Pasal 187.

Menjadi atensi: Saat ini 16 Pengurus Serikat Pekerja SPN PT. Kaho Indah Citra Garment sedang digugat (Gugatan ke-2) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini diduga mengarah ke union busting.

Maka dengan ini, Pengurus Serikat Pekerja bersama dengan Anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT. Kaho Indah Citra Garment menaruh harapan besar agar permasalahan yang terjadi di Perusahaan kami ini bisa cepat di selesaikan.
Harapannya: pertama, kembalikan Cuti Tahunan para Pekerja sebanyak 5 hari yang di ambil oleh Perusahaan secara sepihak pada tahun 2020. Kedua, kembalikan Upah Pekerja yang di potong oleh Perusahaan selama 5 hari (Pasca Mogok). Dan ketiga, cabut Gugatan PHI terhadap 16 Pengurus Serikat Pekerja (SPN).

Alasan aksi
Alasan aksi unjuk rasa kali ini, menurut Ketua DPD SPN DKI Andre M. Nasrullah karena pihak perusahaan tetap bergeming dengan persoalan yang ada. Padahal, kata dia, sebelumnya SPN sudah menempuh jalur sebagaimana mestinya, misal ke Dinas Ketenagakerjaan.

Menurut Andre, sebetulnya permasalahan ini mudah (terkait tuntutan). Bisa didiskusikan. Tapi anehnya, kata dia, 16 orang malah digugat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Kita ke sini, bahwa ada dugaan oknum yang bermain di Jakarta Utara, yang bisa jadi justru menjelekkan negara Korsel. Kita sampaikan hal ini boleh jadi ada orang Korsel yang berulah,” orasinya.

Andre merasa aneh, 16 orang tersebut digugat. Mereka tidak meminta upah besar ataupun meminta kenaikan upah yang besar.

Mestinya, kata dia, pihak perusahaan melihat jernih permasalahan ini. Termasuk pihak Kedubes Korsel. Bukan justru sebaliknya, menggugat mereka.

“Kembalikan cuti mereka. Dan kembalikan upah teman-teman selama mogok kerja, sebagaimana aturan yang ada. Jalankan saja PKB yang sudah disepakati, mereka masih aktif bekerja,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC SPN Jakarta Utara, Agus Rantau menyinggung sikap perusahaan kepada SPN di sana. Pasalnya, kata dia, hanya SPN saja yang dirasa olehnya disoal oleh perusahaan.

Misal soal hak normatif pekerja atau anggota SPN atas perusahaan. Seperti hak cuti tahunan yang dipotong selama lima hari karena aksi mogok kerja, yang menurut dia itu adalah pelanggaran administratif—dimana kita memiliki hak cuti 12 hari. Padahal itu menurut dia adalah hak pekerja sesuai aturan atau UU yang ada.

“Bayangkan, ada 1.100 orang yang dipotong upahnya. Ini satu bentuk penindasan. Maka kami melakukan perlawanan ke sini. Segera pihak kedutaan lakukan intervensi ke perushaan, karena Kaho pemiliknya orang Korsel, sehingga bisa membantu kami memecahkan masalah yang ada,” pintanya, dalam orasi.

Belum lagi kata dia soal 16 orang pengurus di Kaho yang digugat oleh PHI, yang menurut dia itu sebagai preseden buruk. Bisa menjadi yurisprudensi kalau didiamkan, hanya karena dugaan alasan perusahaan merugi Rp2 miliar.

Ia pun mengimbau kepada seluruh SPN DKI Jakarta untuk melakukan perlawanan. Sebab, apa yang terjadi saat ini adalah para pekerja memperjuangkan hak-haknya, kepentingannya, misal cuti dan upah.

Pengakuan tergugat
Leo Sandi Marpaung, salah seorang tergugat sekaligus Ketua PSP SPN PT. Kaho Indah Citra Garment menjelaskan bahwa kasus yang terjadi sudah sejak tahun 2020. Buntutnya dipotongnya upah pekerja.

Kondisi ini, kata Leo, miris. Padahal, jauh sebelum itu, sebelum aksi di Kedubes Korsel, Leo sudah mengadukannya ke dinas terkait, termasuk Dinas Ketenagakerjaan. Namun tidak ada respons yang memuaskan.

Padahal, kata Leo, mereka (Dinas) itu perwakilan pekerja. Hak pekerja

“Tapi belum terlihat mereka berpihak pada kita. Padahal Kaho ini telah zalim. Bahkan banyak perusahaan Korsel terindasi zalim kepada karyawannya,” ungkapnya.

Seperti yang disinggung di atas, yakni soal terkesan hanya SPN yang dibidik, Leo juga merasakannya bahkan mempertanyakannya. Padahal di Kaho itu kata Leo ada empat serikat buruh atau pekerja.

Jelas, kata dia, hak pekerja dirampas, karena mengarah ke union busting.

“Mengapa hanya SPN? Apa karena SPN selalu bergerak? Maka dari itu saya inisiasi gerakan ini ke karyawan/anggota SPN, yang sebetulnya bukan hanya SPN yang mengalaminya. Maka, teruskan perjuangan ini,” katanya dalam orasi.

Wabah baru di dunia industri
Di sisi lain, Pangkomda Laskar Nasional SPN Jabar, Buya Fauzi, merasa bahwa kasus di atas seperti menindak pekerja—pidana adalah wabah baru. Dimana ketika karyawan bersuara maka akan terancam pidana.

Suatu kasus, ceritanya, kala itu buruh memenangi gugatan. Tapi setelah menang, justru karyawan itu dituntut pidana karena dinili merugikan perusahaan atau pengusaha.

“Contoh kasusnya ada di daerah Bandung dan Tangerang. Ini wabah baru yang muncul, diciptakan oleh pengusaha hitam, yang mementingkan pemodal.

Wabah baru ini pun, kata dia, seperti sedang disebarkan oleh pengusaha. Ia mengaku menyaksikannya sendiri, dengan memimpin aksi di beberapa lokasi atau tempat.

Apa yang terjadi di Jakarta Utara ini, kata dia, wabah yang datang dari Jawa Barat. Menyebar pelan.

“Bahwa hukum tidak lagi dihargai oleh pengusaha di Indonesia. Ini adalah kondisi yang terjadi. Kita menang tetapi fakta berbalik gugatan pidana. 5 miliar di kabupaten Bandung Barat digugat. Dalihnya kerugian. Maka kita jangan hanya duduk. Masa depan kita terancam hilang. Baromater kekuatan buruh pun terancam hilang,” katanya, dalam orasi.

Kepada Dubes Korsel, ia meminga agar “membuka pintu” agar tidak terjadi deadlock dalam diskusi. Buka ruang.

Agar hukum kata dia tetap menjadi panglima.

Diterima perwakilan Dubes Korsel
Setelah berjalan hampir dua jam aksi, perwakilan SPN diterima oleh perwakilan Dubes Korsel. Mereka yang masuk ke dalam Dubes Korsel yakni Ketua PSP SPN PT. Kaho Indah Citra Garment Leo Sandi Marpaung, Sekjen SPN Ramidi, dan Ketua DPD DKI Andre M. Nasrullah.

Sekjend Ramidi menjelaskan hasil pertemuan itu, bahwa perwakilan Dubes secara prinsip menerima semua aspirasi yang dibawa oleh SPN Kahoindah Citragarment.

Ramidi mengatakan, bahwa pihak Dubes mencatat aspirasi SPN PT. Kaho Indah Citra Garment.

“Ya, kita sampaikan, kita jabarkan kronologis masalahnya hingga proses ke PHI. Mereka mengapresiasinya. Bahkan mereka meminta agar kita menyebutkan nama pengusaha di Kaho Indah itu,” tuturnya.

Dubes Korsel, lanjut dia, juga meminta agar PSP SPN mengirimkan surat resmi, terkait persoalan yang dihadapi beserta bukti-bukti resminya (nyata).

Namun, ia memberikan catatan, kalau selama waktu yang diberikan tidak juga ditindaklanjuti oleh Dubes Korsel, maka seluruh anggota SPN tanpa terkecuali akan didatangkan, aksi di Dubes Korsel. Ia mengimbau agar tim advokasi menyiapkan hal di atas.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi Unjuk Rasa SPN di Kedubes Korea Selatan, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam pidato pelantikannya, Yoon berjanji akan mengatasi kesenjangan politik dan ekonomi di dalam negeri, memperjuangkan norma-norma internasional dan menawarkan paket ekonomi yang ambisius.

Yoon juga berjanji untuk memenuhi tantangan membela nilai-nilai seperti “kebebasan” dan “demokrasi liberal.” Demikian dikutip nytimes.

“Kita, sebagai warga dunia, harus menentang segala upaya yang bertujuan untuk merampas kebebasan kita, menyalahgunakan hak asasi manusia, atau menghancurkan perdamaian,” katanya saat upacara pelantikannya, yang diadakan di halaman Majelis Nasional.

Yoon membawa kaum konservatif kembali ke panggung utama diplomasi Korsel, menandakan perubahan arah dalam kebijakan Seoul tentang Korea Utara.

Tim kebijakan luar negerinya telah menekankan penegakan sanksi terhadap Korut, berbeda dengan mantan Presiden Moon Jae-in, yang memprioritaskan peningkatan hubungan antar-Korea.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Presiden Baru Korsel Dilantik, Janji Atasi Kesenjangan Ekonomi dan Politik pertama kali tampil pada Parade.id.

Kantor Berita Pusat Korea, sebuah kantor berita negara Korea Utara, melaporkan bahwa Moon mengirimi Kim surat awal pekan ini dan mengatakan dia akan terus bekerja menuju penyatuan Korea setelah pensiun. Kim, sebagai imbalannya, berterima kasih kepada Moon atas pekerjaannya atas nama “tujuan besar bangsa,” kata laporan berita itu.

Kim juga mengatakan upaya bersama mereka memberinya “harapan untuk masa depan” dan mengatakan bahwa dia berharap “hubungan antar-Korea akan meningkat”. Dikutip aljazeera.

Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa pasangan itu telah bertukar surat pada hari Jumat.

Pertukaran surat terjadi pada saat yang menegangkan di semenanjung Korea karena citra satelit menunjukkan penggalian baru di lokasi uji coba nuklir di Punggye-ri, menunjukkan bahwa Pyongyang mungkin memperbarui aktivitas nuklir setelah menutup situs tersebut pada 2018.

Korea Utara juga melakukan uji coba senjata taktis baru akhir pekan lalu bertepatan dengan peringatan kelahiran pendiri Kim Il Sung dan, pada akhir Maret, melanggar moratorium empat tahun pengujian rudal balistik internasional. Analis mengatakan mungkin ada lebih banyak pengujian sekitar 25 April ketika Pyongyang merayakan berdirinya Tentara Rakyat Korea.

Moon akan menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya ketika Presiden terpilih Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat mulai menjabat pada 10 Mei. Di bawah hukum Korea Selatan, presiden hanya dapat menjabat satu kali masa jabatan lima tahun.

Moon telah menggunakan masa jabatannya untuk terlibat dengan Korea Utara dan bertemu Kim tiga kali yang belum pernah terjadi sebelumnya selama masa kepresidenannya. Dia juga telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea, yang berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai pada tahun 1953.

Namun, keinginan Moon untuk rekonsiliasi tidak membuat pemerintahannya menyerukan sanksi lebih lanjut terhadap Korea Utara setelah putaran peluncuran ICBM baru-baru ini, menurut NK News.

Pada bulan Februari, dia juga memperingatkan bahwa semenanjung Korea akan dilanda “krisis” jika uji coba nuklir atau rudal jarak jauh dilanjutkan. Korea Utara, pada gilirannya, telah mengeluarkan peringatan keras terhadap setiap aktivitas militer oleh tetangga selatannya dan mengatakan bahwa mereka mampu melakukan “pemusnahan”.

Presiden Yoon yang akan datang telah digambarkan lebih “hawkish” daripada Moon dan mengatakan kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara akan fokus pada “denuklirisasi lengkap”, serta masalah “timbal balik” dan “hak asasi manusia”.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Pemimpin Korut dan Korsel Bertukar Surat pertama kali tampil pada Parade.id.

Adnan/Mychelle menang atas pasangan tuan rumah, Tae Yang Shin/Chang Ye Na dengan skor 12-21, 21-10, 21-9 di Palma Indoor Stadium.

“Gim pertama kami belum main baik, mainnya masih satu-satu. Tidak ada sambungannya, jadi lawan lebih enak mainnya. Gim kedua, kami mengubah pola sesuai yang diinstruksikan pelatih. Lawan jadi tidak enak karena pukulan kami terus menyambung. Kami lebih banyak serang ke Chang Ye Na. Begitu juga di gim ketiga,” kata Mychelle dalam informasi resmi PBSI di Jakarta.

Sementara Rinov/Pitha harus bekerja lebih keras untuk memenangi pertandingan. Mereka unggul dramatis 21-14, 19-21, 26-24 atas Dong Ju Ki/Kim Hyerin.

“Alhamdulillah hari ini bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Tadi di gim pertama permainan kami sudah oke dan bisa kontrol dengan baik,” ungkap Pitha.

Seharusnya Rinov/Pitha bisa menyelesaikan laga dengan dua gim langsung setelah unggul 19-17 pada gim kedua. Namun keunggulan mereka lepas begitu saja karena lawan sukses meraup empat angka beruntun.

Di gim ketiga, permainan makin sengit. Rinov/Pitha yang unggul 20-18 harus menunggu hingga skor 26-24 untuk menutup laga.

“Di gim kedua, saya mengurangi tempo dan mereka memaksa untuk terus menyerang. Kami juga lengah dan banyak kecolongan di bola-bola mudah yang tidak seharusnya mati. Di gim ketiga kami coba terapkan permainan seperti di gim pertama dan lebih nekat saja pas kejar-kejaran di match point. Selain itu, lebih percaya ke pasangan juga,” Pitha menyebutkan.

Adnan/Mychelle dan Rinov/Pitha yang tidak mendapatkan hasil maksimal selama di tur Eropa mengatakan akan berusaha bangkit pada turnamen ini.

“Rasa kecewa pasti, tapi kami berusaha melupakan dan fokus lagi. Tidak mudah memang, tapi kami mau coba terus. Lebih ke pola pikir saja,” ucap Pitha.

“Target pribadi bisa main yang terbaik, mengeluarkan seluruh kemampuan. Kalau urusan menang kalah itu belakangan,” kata Mychelle menambahkan.

*Sumber: Antara

Artikel Indonesia Loloskan Dua Ganda Campuran ke Perempat Final Korea Open pertama kali tampil pada Parade.id.

Yoon sendiri akan menggantikan posisi Presiden Moon Jae-in yang akan habis masa pada Mei 2022.

Kemenangan untuk Yoon (61) ini mengembalikan kaum konservatif kembali berkuasa setelah lima tahun di belantara politik. Demikian dikutip nytimes.com.

Terpilihnya Yoon memungkin akan mengubah agenda progresif presiden saat ini, terutama kebijakannya dalam mencari dialog dan perdamaian dengan Korea Utara.

Sebelumnya, Moon telah bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un tiga kali, meskipun itu tidak menghentikan Kim untuk memperluas program senjata nuklirnya dengan cepat.

Yoon dengan keras mengkritik pendekatan Moon terhadap Korea Utara, serta terhadap China.

Dia bersikeras bahwa sanksi PBB harus ditegakkan sampai Korea Utara benar-benar denuklirisasi. Dan ini adalah ebuah sikap yang lebih sejalan dengan Washington daripada dengan Moon.

Yoon juga menyerukan untuk meningkatkan latihan militer bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat—yang sebelumnya diminimalisir oleh Moon. Sikap ini kemungkinan akan membuat Korea Utara gusar.

“Perdamaian tidak ada artinya kecuali didukung oleh kekuatan. Perang dapat dihindari hanya ketika kita memperoleh kemampuan untuk meluncurkan serangan pre-emptive dan menunjukkan kesediaan kita untuk menggunakannya,” kata Yoon selama kampanye.

Yoon mengatakan dia akan menunjukkan “kejelasan strategis,” dan mendukung Washington. Dia menyebut persaingan antara dua kekuatan besar sebagai “kontes antara liberalisme dan otoritarianisme”.

Yoon adalah mantam jaksa agung di bawah Moon kala itu. Nilai politiknya meningkat di kalangan konservatif Korsel ketika ia mengundurkan diri tahun lalu dan menjadi kritikus ke mantannya (Moon).

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Yoon Suk-yeol Menangkan Pilpres Korsel pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya Lee Jae-myung, Moon Jae-in (incumbent), dan Yoon Suk-yeol. Warga Korsel pun menuju ke tempat pemungutan suara.

Lee adalah mantan pekerja sweatshop dan pengacara hak asasi manusia yang berbicara dengan reputasi sebagai Wali Kota dan Gubernur yang populer di Gyeonggi-do. Dia mengatakan Korsel membutuhkan seorang pemimpin dari latar belakang kelas pekerja yang “bersinar selama krisis.” Demikian dikutip nytimes.com.

Sementara itu Yoon, adalah mantan jaksa. Perjalanannya, ia pernah memenjarakan dua mantan presiden serta kepala Samsung atas tuduhan korupsi. Great politiknya naik setelah dia mengundurkan diri sebagai jaksa agung tahun lalu dan menjadi kritikus vokal terhadap masa jabatan Moon.

Yoon lebih menyukai sikap yang lebih konfrontatif, yang mencerminkan pandangan populer di kalangan konservatif. Dia menyebut Korea Utara sebagai “musuh utama” negara itu dan mengancam “serangan pencegahan”.

Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, hanya unggul 0,6 poin persentase dari Lee Jae-myung dari Partai Demokrat yang berkuasa setelah para pemilih selesai memberikan suara mereka dalam pemilihan, menurut jajak pendapat yang diadakan oleh tiga lembaga penyiaran terkemuka di negara itu.

Moon selama memerintah, pernah menjadi perantara pertemuan bersejarah antara Presiden Donald J. Trump dan Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara. Ambisi kebijakannya yang khas adalah untuk membangun perdamaian dengan Korea Utara melalui dialog dan kerja sama. Dan ini adala sebuah agenda yang akan diwarisi oleh Lee jika terpilih.

“Kunci kebijakan kami di Semenanjung Korea adalah untuk mencegah pecahnya perang lagi dan untuk mencegah hilangnya jutaan nyawa dan semua yang telah kami capai sejauh ini,” kata Lee selama acara kampanye baru-baru ini.

Pemilihan itu secara luas dilihat sebagai referendum terhadap Presiden Moon Jae-in, yang mendorong keterlibatan dan dialog dengan Korea Utara. Kemenangan bagi Yoon akan menjadi pukulan bagi pemerintahan Moon, yang berkuasa lima tahun lalu dengan telak di tengah harapan tinggi setelah pemakzulan pendahulunya.

Sementara pemilihan akan menjadi konsekuensi bagi kebijakan luar negeri Korsel dengan Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Sebab, orang Korsel sebagian besar disibukkan dengan masalah domestik termasuk melonjaknya harga rumah, pasar kerja yang kejam, dan pembagian gender yang kontroversial.

Kandidat dari Pardai Demokratik, Lee Jae-myung, dan kandidat dari Partai Kuasa Rakyat, Yoon Suk Yeol, dianggap sebagai favorit dalam kontestasi pilpres Korea Selatan 2022.

Menurut salah satu survei setempat, menyebutkan bahwa Pilpres saat ini penuh persaingan ketat antara ketiganya.

Jutaan warga Korea Selatan memberikan suara dalam pemilu presiden. Pemilih muda dinilai akan menjadi penentu kemenangan.

Pemenang pilpres ini akan menjabat pada Mei dan menjalani masa jabatan lima tahun sebagai pemimpin Korsel, menggantikan Moon Jae-in.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Hari Ini, Rabu, Pilpres di Korsel pertama kali tampil pada Parade.id.