“Sudah terbukti bahwa kementerian dan lembaga—apakah yang berkaitan dengan perkebunan, pertambangan, kehutanan, atau BUMN seperti Perhutani, Inhutani, PTPN—ini adalah sumber utama dari masalah agraria,” tegas Dewi Kartika, Sekjen KPA, dalam konferensi pers, Ahad (16/11/2025).

Menurut Dewi, ada political will yang lemah, mindset yang terus dipelihara, inkonsistensi terhadap janji reforma agraria, dan banyak standar ganda dalam kebijakan. “Di waktu yang bersamaan, janji reforma agraria berjalan, tetapi proyek-proyek pembangunan yang lapar tanah dan akan melakukan penggusuran itu tetap terus bekerja,” jelasnya.

KPA menilai, menempatkan reforma agraria di bawah Kementerian Koordinator—baik Kemenko Ekonomi seperti era Jokowi, maupun Kemenko Infrastruktur seperti rencana pemerintahan Prabowo—tidak akan menyelesaikan masalah.

“Tetap saja tidak ada kewenangan dalam melakukan eksekusi untuk menuntaskan konflik agraria,” ujar Dewi. Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Kemenko Ekonomi terbukti punya tujuan kontraproduktif dengan agenda reforma agraria karena bias orientasi ekonomi, bisnis, dan investasi.

Yang dibutuhkan adalah badan khusus dengan fokus tunggal: menjalankan reforma agraria, mempercepat redistribusi tanah, dan menyelesaikan konflik agraria dalam kerangka pemulihan hak masyarakat yang terampas.

Frandody, Koordinator Wilayah KPA Jambi, menegaskan BPRAN harus dipimpin langsung Presiden karena melibatkan lintas sektoral. “Tidak bisa seorang Menteri yang memimpin. Ini harus Presiden, karena akan melalui lintas sektoral—Kementerian Kehutanan, BPN, BUMN,” katanya.

BPRAN diharapkan bisa memaksa kementerian dan lembaga yang selama ini bekerja tanpa koordinasi dan lebih mengedepankan ego sektoral untuk bekerja sama menuntaskan konflik agraria.

Pada Hari Tani 24 September 2025, KPA telah menyerahkan 865 lokasi prioritas reforma agraria seluas 1,76 juta hektare yang harus segera diselesaikan konflik agrarianya. KPA juga mendesak Presiden menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektare tanah terlantar dan 26,8 juta hektare tanah yang dimonopoli konglomerat.

Namun, pasca pertemuan dengan Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria, KPA melihat keinginan untuk “mengulur-ulur dan menunda-nunda” dengan dalih penyelesaian bisa lewat dialog-dialog biasa.

“Ini perlu penanganan extraordinary. Konflik agraria bukan kasus biasa. Ini membutuhkan pengakuan penuh secara cepat dari negara,” tegas Dewi.

Hingga memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo, belum ada roadmap jelas bagaimana target reforma agraria akan dijalankan, meski sudah masuk dalam Asta Cita nomor 2 dan RPJMN sebagai program prioritas ke-6.

Artikel Kementerian Dituding Sumber Masalah Reforma Agaria pertama kali tampil pada Parade.id.

“Satu tahun Prabowo belum tampak menjalankan reformasi agraria seperti memulihkan konflik yang ada,” tegas Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional KPA, Jakarta Selatan, Ahad (21/9/2025).

KPA mencatat kondisi agraria Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Rasio gini ketimpangan penguasaan tanah—segelintir korporasi menguasai 58 persen tanah di Indonesia.

“Ketimpangan agraria semakin tajam—ada segelintir korporasi yang menguasai mayoritas tanah. Ini ketimpangan kronis,” ujar Dewi.

Situasi diperparah oleh konflik agraria yang terus meluas. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya 3.334 kasus konflik agraria berdampak pada masyarakat. Ironisnya, 20 ribu desa yang berada di peta kawasan hutan tidak mendapat pengakuan hak atas tanah dari Kementerian Kehutanan.

Organisasi tani ini secara khusus menyoroti UU Cipta Kerja yang dianggap kontraproduktif bagi petani. “UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja kontraproduktif karena petani tidak butuh itu tetapi perlindungan. Malah yang ada makin ke sini semakin guram,” kritik Dewi.

KPA menilai UU Cipta Kerja justru mempermudah perampasan tanah melalui proyek strategis nasional dan pembentukan badan-badan otorita yang menguasai wilayah tertentu. Sementara itu, upaya untuk merevisi UU Pokok Agraria (UU PA) yang ditakuti korporasi terus mendapat perlawanan dari gerakan tani.

Dalam aksi 24 September nanti, 12 ribu massa akan berkumpul di Jakarta dengan titik kumpul di Gelora Bung Karno (GBK), sementara sisanya akan tersebar di berbagai daerah seperti Palembang dan Manado.

KPA telah mengidentifikasi 24 masalah agraria struktural yang tak kunjung diselesaikan pemerintah dan DPR, termasuk represivitas aparat yang menjadi backing korporasi sehingga petani mengalami intimidasi hingga dilarang berserikat.

Salah satu kritik paling keras ditujukan pada kegagalan kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Meski diklaim telah dibentuk di seluruh provinsi dan kabupaten, GTRA dinilai tidak mampu menyelesaikan konflik agraria atau menetapkan tanah terlantar sebagai objek reforma agraria.

“Berapa konflik agraria yang berhasil diselesaikan oleh seluruh GTRA? Berapa tanah terlantar dari potensi 7,2 juta hektare yang ditetapkan sebagai objek reforma agraria? Bagaimana nasib 20 ribu desa yang masih diklaim kawasan hutan? Semua pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang jelas,” tantang Dewi Kartika.

Sebagai solusi, KPA mengusulkan 9 langkah perbaikan yang masih dalam tahap finalisasi, antara lain: Reformasi kelembagaan pengganti GTRA yang lebih efektif, Penyelesaian klaim berlapis atas wilayah yang diklaim berbagai instansi, Pengesahan RUU Reforma Agraria sebagai landasan hukum operasional, dan Moratorium perizinan HGU, HGB, HTI, dan izin tambang.

Krisis agraria tidak hanya menimpa petani, tetapi juga nelayan tradisional. KPA mencatat kapitalisasi laut melalui jual-beli pulau pesisir, pembangunan Pelabuhan Samudera Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, dan pariwisata telah merampas akses nelayan untuk melaut.

“Tidak hanya tanah yang dikapitalisasi, tetapi juga laut dan wilayah tangkap nelayan sudah banyak yang dikuasai korporasi,” tegas Dewi Kartika.

Aksi Hari Tani Nasional 24 September mendatang diharapkan menjadi tekanan politik yang signifikan bagi pemerintahan Prabowo untuk segera menjalankan reforma agraria yang genuine dan menyelesaikan persoalan struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.*

Artikel 12 Ribu Petani Siap Kepung DPR 24 September pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pada hari ini karena saya diundang sebagai bagian dari GEBRAK, tentu mengingat KPBI sekutu strategis KPA dalam isu agraria, petani, atau buruh, kita mengapresiasi hasil kongres dan menyambut baik,” demikian katanya, kepada parade.id, Ahad (30/1/2022) di acara Deklarasi-Kongres II KPBI di Gelanggang Remaja, Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara.

“Kedatangan kami ke sini murni karena solidaritas. Berharap KPBI, termasuk di dalam GEBRAK maupun di parpol buruh, agenda agraria dapat terakomodir,” sambungnya.

Ketika disinggung mengapa KPA tidak mengikuti jejak KPBI mendukung Partai Buruh, Dewi beralasan karena di dalam KPA belum ada konsensus untuk partisipasi. Belum ada mekanismenya dan belum ada keputusan untuk berpolitik praktis.

“Tapi kami percaya bahwa perjuangan kelas harus mempunyai alat politik yang terbebas dari parpol yang selama ini kita percaya tidak memperjuangkan hak-hak petani, buruh. Hanya digunakan hak-hak petani, buruh, sebagai mendulang suara,” tegasnya.

Untuk anggota KPA sendiri, dalam afiliasi, kata Dewi hingga saat ini belum ada keputusan politik 2024. Tapi dalam kongres KPA dan musyawarah ke-8, dimana ia kembali memegang amanah sebagai Sekjend, dalam AD/ART KPA tidak boleh menjadk organisasi yang terafiliasi kepada parpol mana pun.

Buat KPA, secara organisasi tidak akan terafiliasi dengan parpol mana pun tetapi setidaknya kita apresiasi bahwa KPBI memasuki sejarah perjuangannya.

“Naik kelas. Mendorong alat politik untuk tidak terpisah dari parpol mainstream,” tandasnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Apresiasi Hasil Kongres II KPBI pertama kali tampil pada Parade.id.