Menurut koordinator lapangan (korlap) aksi sekaligus pengurus FBTPI di bagian pengembangan M Arira Fitra, Ketua SPPTKI Joko Laras di-PHK secara sepihak.

“Padahal dalam UU, serikat buruh/serikat pekerja, pengusaha tidak boleh sewenang-wenang, karena hak untuk berserikat itu dilindungi,” katanya ke parade.id di sela-sela aksi di depan Gedung Pelindo, Jakarta Utara, Kamis (16/1/2025).

“Alasan di-PHK karena tidak dilanjutkan, tidak direkomendasikan kontrak kerja, katanya. Padahal, kawan-kawan sudah bekerja selama belasan tahun,” tambahnya.

Tuntutan kedua, angkat seluruh pekerja PT Indonesia Kendaraan Terminal (PT IKT) menjadi Pekerja Tetap (PKWTT). “Kedua kita bicara soal status kerja. 12-13 tahun kawan-kawan bekerja. Tapi ternyata status kerjanya masih kontrak dan outsorching,” ungkapnya.

“Padahal UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inskontitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan 168. Tapi pengusaha memaksa status kerjanya kontrak dan outsorching,” imbuhnya.

Menurut dia, aktivitas pekerja yang dimaksudnya tidak bisa dikontrak karena meraka bukan beraktivitas penunjang. Mereka melakukan pekerjaan inti.

“Mereka melakukan pekerjaan yang tidak bisa digantikan—dan secara terus menerus,” katanya.

Tuntutan ketiga, hentikan tindakan pemberangusan serikat (union busting), berikan hak kebebasan berserikat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keempat, hentikan tindakan perbudakan modern (modern slavery) dan pelanggaran HAM di IKT pelabuhan Tanjung Priok.

Kelima, bayarkan rapelan upah lembur terhadap 98 Anggota SPPTKI-FBTPI-KPBI. Keenam, bayarkan kepada buruh potongan PPh21 yang tidak sesuai aturan hukum

Terakhir atau ketujuh, wujudkan hubungan kerja yang berkeadilan, berpihak kepada kaum buruh dan berpihak kepada kelestarian lingkungan, serta berpihak kepada kesetaraan terhadap perempuan dengan menjunjung tinggi, harkat dan martabat kaum perempuan.

Aksi ini kata Fitra, sebenarnya aksi protes, karena mereka menduga Pelindo melakukan serangan balik terhadap kawan-kawan serikat. “Serangan balik atas karena kawan-kawan berhasil memperjuangkan dugaan upaya penggelapan uang cadangan PHK yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar),” katanya.

“Upaya pengelapan seperti apa? Jadi ada—dari upah kawan-kawan dipotong, disimpang, kemudian dikatakan itu cadangan PHK. Setelah pergantian dari Kopegmar ke Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), uang itu tidak diberikan. Disimpan oleh mereka,” tambah Ketua Exco Pusat Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Partai Buruh.

Setelah dituntut, kita gugat ke pengadilan, barulah uang itu kata dia, mereka berikan. “Jumlahnya tidak main-main: ratusan miliar. Untuk IKT saja ada sekitar 8 miliar lebih,” ungkapnya.

“Setelah kawan-kawan berhasil, kawan-kawan kemudian serikat pekerja SPPTKI, ketuanya di-PHK. Ini kita mengatakan sebagai serangan balik,” ungkapnya lagi.

Soal rencana hingga 7 hari, disampaikannya tergantung kebijakan pihak Pelindo. Kalau tidak ada itikad baik, aksi massa kata dia tidak hanya akan berlangsung selama 7 hari, melainkan bisa terus menerus sampai Pelindo memenuhi tuntutan buruh.

“Dan kita bukan hanya aksi: kita akan melakukan mogok kerja di dalam pelabuhan IKT,” tekannya tutup.

Massa yang mengikuti aksi capai ratusan orang. Tergabung beberapa elemen dalam aksi tersebut, seperti Serikat Driver Indonesia (SDI), Peseduluran Driver Tegal-Brebes (PDTB), FPBTPI, Aliansi Utara, Sopir Indonesia,, GSBN, Pijar Berdikari Abadi, Sekolah Perempuan Progresif, Unisma Bekasi, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh Pelabuhan di Pelindo Tower Bawa Tujuh Tuntutan, Harus Dipenuhi Manajemen pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Salman meminta agar ke depannya KPBI DKI Jakarta harus mampu membangun kekuatan lintas sektoral. Hal ini kata dia sesuai program perluasan yang digagas dalam tema konferensi.

“Ini sebagai jawaban atas lemahny gerakan buruh pasca Omnibus Law, khususnya gerakan buruh di Jakarta. Untuk itu kepengurusan yang terpilih harus mampu mengemban amanah tersebut—menjadikan KPBI motor penggerak persatuan buruh,” kata dia kepada media.

Kedua, masih dalam sambutannya, Salman mengatakan akan secepatnya melengkapi struktur kepengurusan KPBI DKI Jakarta. Ini kata Salman adalah mandat konferensi.

“Juga tentu menyusun program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.

Terakhir, soal Partai Buruh, di mana KPBI menjadi bagiannya, diajak oleh Salman untuk memenangkan partai dengan nomor urut 6 itu, terlebih kepada calon-calon yang diusung dari KPBI.

(Rob/parade.id)

Artikel Konferensi KPBI DKI Jakarta, Salman Terpilih Sebagai Ketua pertama kali tampil pada Parade.id.

“Festival ini berangkat dari keadaan yang terjadi pada 39 buruh yang bekerja di PT Maruni Daya Sakti (MDS) yang beralamat di Kapuk, Jakarta Barat. 39 buruh itu mengalami tindakan PHK ilegal yang dilakukan oleh pengusaha,” kata dia, kepada media.

Menurut Salman, tindakan perusahaan itu merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap anggota FBTPI-KPBI. “Buruh sudah jelas menjalani aturan hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan Nota Penetapan dari Sudinakertrans Jakarta Barat, yang menyatakan kerja kontrak dan outsourcing pada pekerja di PT MDS tidaklah sah atau melanggar aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Namun, Salman melanjutkan, nota tersebut malah dijawab oleh perusahaan dengan tindakan PHK sepihak. Bahkan kabar terbaru buruh yang sedang berjuang disebutnya mendapatkan tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi.

“Akan tetapi, bak besi dipukul dengan palu buruh yang sedang berjuang malah terbentuk mental dan semangatnya. Kami kaum buruh masih tetap yakin akan perjuangan aksi massa dan selalu berupaya seribu macam cara untuk kemenangan atas perjuangan ini,” katanya.

Perjuangan 39 orang anggota FBTPI-KPBI itu, selain didukung oleh organisasi, juga didukung oleh Partai Buruh.

Festival ini juga menurut Salman adalah suatu upaya bahwa perjuangan kelas pekerja harus menggunakan segala macam cara untuk mencapai kemenangannya. Semangat Festival Kebudayaan ini ialah suatu bentuk perjuangan buruh yang juga itu adalah perjuangan rakyat Indonesia.

“Sebagaimana kalimat yang kami ilhami bahwa, ‘Seni itu harus berpolitik, karena politik kelas pekerja adalah panglima’, serta slogan kelas pekerja yang kami percayai, ‘Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera’,” ia menegaskan.

“Atas dasar prinsip tersebutlah kami menyelenggarakan Festival Kelas Pekerja yang dalam prinsipnya yaitu menghimpun partisipasi rakyat Indonesia untuk bersimpati pada perjuangan dan berjuang bersama menghapus mata rantai penindasan pada rakyat Indonesia,” ia melanjutkan.

Festival ini akan diramaikan dengan berbagai macam kegiatan kebudayaan rakyat yaitu puisi, teatrikal, musik, pengajian (Qori), pesan solidaritas. Paling penting dari kegiatan ini ialah, kelas pekerja mengadakan Posko Kesehatan dengan mendatangkan tenaga medis dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang terhimpun dalam komunitas Rakyat Berhak Sehat yang merupakan sel kerja Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (REHAT – LMID.

Kegiatan kali ini juga menyediakan Posko Sekolah PKBM agara masyarakat dapat mengakses ijazah Paket Gratis. Hal ini merupakan kebutuhan yang pokok bagi masyarakat sekitar perusahaan yang tidak pernah diberikan oleh perusahaan PT MDS.

“Kami mencoba menghimpun dan menjawab berbagai macam persoalan yang dihadapi rakyat dengan mendirikan posko cek kesehatan dan posko pendidikan paket gratis. Tepat pada hari ini, demi memperhebat dan menyatukan segala unsur rakyat tertindas,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Festival Kelas Pekerja Depan Pabrik: Berangkat dari Keadaan 39 Buruh yang Di-PHK pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karyawan menuntut PHK dan mendapat uang pesangon sesuai dengan masa kerja apabila akan dialihkan ke outsourching Gama, karena karyawan sudah kerja selama 7 tahun sampai 16 tahun,” kata Ketua Pengurus Komisasriat (PK) PT Maruni Daya Sakti, Mustofa, kepada parade.id.

Namun, menurut dia, pihak perusahaan dirasa tidak ada itikad baik kepada mantan pekerja, karena hingga saat ini tidak ada kepastian.

“Sudah 25 hari kami berjuang, seluruh proses dinamikanya sudah dirasakan, tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, malah justru anggota kami ada yang dilaporkan sama pihak perusahaan atas tuduhan penyerobotan lahan,” pengakuannya.

39 orang mantan pekerja ini tergabung ke dalam Serikat Buruh Aneka Industri (SBAI), yang terafiliasi dengan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI)-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

KPBI sendiri merupakan organisasi yang masuk ke dalam Partai Buruh. Mustofa pun terlibat aktif di dalamnya, dan aktif dalam membangun Partai Buruh di PT Maruni.

“Secara teknis kita langsung terlibat dalam Partai Buruh, karena konfederasi kita masuk ke dalam unsur pendiri partai (KPBI). Jadi secara langsung kita masuk ke dalam Partai Buruh dan terlibat dalam pembangunan partai,” ungkapnya.

Mustofa merupakan Ketua Exco Kecamatan Cengkareng Partai Buruh. Belum lami ini, ia juga terlibat dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Secara subtansi Mustofa mengatakan bahwa Rakernas memutuskan setelah lolos sebagai peserta pemilu, Partai Buruh  mengonsentrasikan pembahasan mengenai Bacaleg DPR RI dan DPRD, serta, dukungan terhadap Bacapres dan Bawacapres .

“Dengan demikian Rakernas Partai Buruh akan merekomendasikan empat nama calon presiden dan empat calon wakil presiden. Untuk nama calon presiden beredar, yaitu Ganjar Pranowo didukung oleh 15 provinsi dan Anies Baswedan 6 provinsi. Sedangkan untuk calon presiden alternatif Said Iqbal didukung oleh 14 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi,” kata dia.

(Abe/parade.id)

Artikel Mantan Pekerja Maruni Daya Sakti Melakukan Aksi Unjuk Rasa, Minta Dipekerjakan Kembali pertama kali tampil pada Parade.id.

“RKUHP ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal pejuang kita senantiasa bahu membahu ingin memerdekakan diri dari bentuk penjajahan,” kata dia, dalam orasinya.

Oncom, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa RKUHP ini juga akan mengancam demokrasi Indonesia. Bahkan, demokrasi Indonesia akan mati jika RKUHP ini disahkan hari ini, Selasa (6/12/2022).

“Sebab rakyat dikebiri. Maka hanya ada satu kata: lawan! Kita tolak RKUHP,” tegasnya.

Salah satu yang ia sorot mengapa demokrasi Indonesia  akan terancam dan akan mati adalah soal menyampaikan aspirasi atau pendapat karena harus melakukan pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Kalau tidak melakukan pemberitahuan, maka mereka yang melakukan aksi bisa kena delik pidana.

“Gedung (DPR) ini kembali membuat dosa dengan mengesahkan RKUHP. RKUHP ini harusnya jangan dijadikan alat untuk melanggengkan oligarki,” kata dia.

Partai-partai yang ada di DPR pun menurut dia tidak ada yang berpihak pada rakyat. Mereka, anggota dewan, katanya, hanya berpihak kepada kaum pemodal.

“Parlemen tidak berfungsi, yang harusnya mewakili kita, rakyat. Padahal mereka wakil rakyat. Pun pemerintah, tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Selain KPBI, tergabung dalam aksi ada FSBMM, AJI Jakarta, LBH Jakarta, KPBI, Walhi, Federasi Pelajar Jakarta, LMID, BEM SI Kerakyatan, Pemuda Pancoran, Greenpeace, Perempuan Mahardika, KASBI, dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel KPBI Tolak RKUHP pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Boing, demikian sapaan akrabnya, menyinggung masa-masa perbudakan kaum buruh yang dilakukan oleh “majikan/pengusaha/pemodal”. Boing menyebut saat itu nasib buruh kelam, karena ada yang tak bergaji.

“Dari dulu dari masa perbudakan hingga masa kapitalisme orang-otang yang bekerja dan orang yang hidupnya habis untuk produksi tetapi tidak bisa menikmati hidup sebagai manusia. Contoh saat ini buruh harus menghabiskan 12 jam mengabdi kepada pemilik modal. Kita bangun pagi-pagi,” kata dia, mengawali orasinya.

“Sedari pagi buruh sudah harus mempersiapkan dirinya untuk bekerja. Bekerja 8 jam kerja tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga buruy meminta lembur agar bisa menambah keuangannya,” ia melanjutkan.

Bahkan ata dia, belasan jam buruh menghabiskan waktu mengabdi kepada perusahaan. Tapi yang didapatkan hanya cukup bertahan hidup.

Boing kemudian menyinggung anggota dewan, yang menurutnya belum pernah mendengar ada partai di parlemen membahas kenaikan upah untuk buruh. Padahal tiap tahun kata dia buruh—setiap tahun melakukan aksi untuk kenaikan upah.

“Parpol tidak ada karena mereka di sana adalah parpol yang diinisiasi oleh para pengusaha itu sendiri sehingga tidak mungkin mereka berjuang untuk kita. 60 persen anggota DPR adalah pengusaha,” paparnya.

Ada beberapa parpol yang menurutnya selalu diinisiasi, dibangun oleh para cukong.

“Misal NasDem, Perindo, dan umumnya dikelola oleh segelintir orang. Kita disebut partai dinasti,” katanya.

Atas hal itu, ia kemudian menceritakan ihwal lahirnya Partai Buruh. Lahir karena tidak ada parpol yang membela buruh di parlemen.

“Kita yakin Partai Buruh akan naik karena kita ini kelas pekerja. Kita nanti memilih yang diusung oleh partai Buruh itu sama seperti kita menyiapkan backing kita di parlemen. Memperjuangkan kepentingan rakyat dan Buruh seperti tanah kita yang diambil dan lainnya,” katanya.

Buruh, kata dia, butuh banyak backing di parlemen dan di istana. Maka buruh harus yakin dan percaya diri untuk berjuang di parlemen.

“Kita tidak akan membiarkan memberi tiket untuk orang lain sehingga tidak ada lagi kursi 60 persen adalah pengusaha,” tegasnya.

Dalam orasinya, ia juga menyinggung Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). UU yang menurutnya adalah dasar upah murah dan menjadi dasar PHK—di mana akan mudah diganti kalau 60 persen kelas pekerja.

“Tidak sulit. Sangat mungkin terjadi. Ini ikhtiar terbaru untuk mewujudkan Indonesia sejahtera,” yakinnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Partai Buruh Aksi di Kemnaker, Ketum KPBI Singgung Masa Kelam Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, ia menyinggung beberapa hal, salah satunya terkait kepemilikan tanah bagi petani atau rakyat.

Menurut dia, soal itu, sebetulnya sudah ada bagaimana mekanisme rakyat atau petani memiliki tanah. Pun bagaimana ada mekanisme terkaiy aturan batas kepemilikan tanah.

Hal itu, kata dia, termaktub di dalam UU Pokok Agraria. Tapi, belum terwujud. Padahal UU ini kata dia adalah Land Reform atau reformasi tanah, yang sekaligus untuk menghentikan feodalisme Indonesia.

“Tapi ketika itu Soekarno ragu. Pada akhirnya petani berlaku sepihak atas tuan tanah. Akhirnya aksi sepihak petani itu berlanjut ke tingkatan rakyat,” orasinya.

“Berujung pada tahun 1965–dan inipada akhirnya disingkirkan Orde Baru (Orba). Petani diasingkan. Mereka mengabaikannya—tidak ada orang yang di parlemen memperjuangkan realisasi UU Pokok Agraria,” sambungnya.

Tanah petani, ia melanjutkan, dirampas. Dirampas atas alasan pembangunan. Rakyat pun pada akhirnya tergusur di tanahnya sendiri.

Ini adalah sebab UU Pokok Agraria tidak dijalankan. Padahal kita membutuhkan tanah, bukan sekadar air mineral ataupun sekadar roti.

“Sebab kami di sini memperjuangkan hak atas tanah. Petani itu rata-rata hanya punyabtanah 0,5 hektare. Dimana ada hinggga saat ini keturunan kami tidak memiliki tanah—akhirnya mereka merantau dan menjadi buruh, yang berasal dari keluarga petani,” kata dia.

Ilhamsyah menyebut soal itu karena sumbernya dari sana (parlemen). Sumber persoalan rakyat Indonesia. Termasuk salah satunya terciptanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Upah murah ada di sana sumbernya. Maka, jangan lagi mau dibohongi, apalagi hanya karena uang Rp100.000,” pungkasnya.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Orasi Ketum KPBI di Hari Tani Nasional Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam paparan lewat siaran pers yang diterima parade.id, dijelaskan bahwa pelabuhan adalah sebuah wilayah yang dikenal sebagai objek vital nasional, yang merupakan pintu masuk pundi-pundi modal, karena pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor-impor maupun barang antar pulau.

Pelabuhan Tanjung Priok demikian dunia mengenalnya, sudah beroperasi lebih dari satu abad. Akan tetapi budaya penindasan yang tertinggal dari para penjajah ternyata masih marak dipraktikan oleh oknum pelaku usaha di lokasi kerjanya masing-masing hingga saat ini.

Bahkan komitmen bersama yang sudah dibuat untuk menjadikan wilayah pelabuhan tanjung priok sebagai “RUMAH BERSAMA” bagi pengusaha dan buruhnya terkesan hanya sebagai komitmen di atas kertas belaka.

Bukti konkret dari kondisi yang memprihatinkan dimana buruh yang bekerja di lingkungan pelabuhan ini ternyata belum bisa menikmati “kenyamanan rumah bersama”, yang dicanangkan tahun 2015 itu masih dapat dilihat secara nyata melalui perlakuan dari pihak mangemen PT. Jatim Petroleum Transport, yang dengan arogan meminta para buruhnya untuk menandatangani kontrak kerja tanpa memberi kesempatan pada buruh yang bersangkutan mempelajari isi/naskah dari kontrak yang akan mengikatnya tersebut.

“Dan karena menolak menandatangani kontrak tersebut maka para buruh ini yang notabene bertugas sebagai awak angkutan yang sudah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di perusahaan ini akhirnya dirumahkan!” demikian bunyi keterangan persnya.

Selain peristiwa di atas, masih dapat pula dilihat betapa banyaknya tenaga kerja yang diberdayakan dengan status Tenaga Non Organik (TNO) yang dalam kesehariannya wajib bekerja dengan sistem yang sudah ditetapkan dan dengan mekanisme kerja, yang tentu saja tidaklah berimbang dengan penghasilan diterima setiap bulan.

“Sudah seperti itu, masih juga ada praktik pemotongan atas penghasilan yang diterima para TNO ini. Dengan dalih pemotongan uang cuti yang entah darimana dasar aturannya sampai pada penahanan Dana Cadangan PHK yang dilakukan oleh pihak koperasi pegawai maritime (Kopegmar) dengan tanpa alasan yang dapat diterima oleh para TNO, sehingga akhirnya di bawah Kepemimpinan para TNO yang berada dalam barisan perlawanan berbendera Serikat Pekerja Pelabuhan Terminal Kendaraan Indonesia (SPPTKI), kemudian melaporkan peristiwa penahanan Dana Cadangan PHK berikut pemotongan Uang Cuti ini ke instansi ketenagakerjan di wilayah Jakarta Utara.”

Berangkat dari problem yang sangat melukai rasa keadilan kaum buruh di atas, maka FBTPI-KPBI menyatakan dengan tegas mengutuk setiap bentuk penindasan terhadap kaum buruh Indonesia pada umumnya, dan kaum buruh di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok khususnya.

FBTPI-KPBI juga siap bergandengan tangan dengan berbagai elemen rakyat lainnya untuk menyatakan perlawanan kepada para penguasa di wilayah objek vital nasional yang ada di Negara ini, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok, karena bagi mereka, sejarah pembangunan dan perbaikan sebagian Infrastruktur pelabuhan Tanjunh Priok yang dilakukan oleh para romusa di zaman penjajahan dahulu tidak boleh terulang di era kemerdekaan ini.

Mereka menuntut kepada pihak Pimpinan/Manajemen PT. Jatim Petroleum Transport untuk segera memanggil dan memperkerjakan kembali 12 (dua belas) orang buruh/pengurus dan anggota SBPN-FBTPI PK. JPT di posisi semula. Kemudian meminta agar dibayar rapelan kekurangan upah sejak tahun 2020 s/d 2022.

Selain itu meminta agar para buruh/pengurus PK SBPN-FBTPI PT JPT diikutsertakan ke dalam daftar penerima manfaat program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dengan jalan mendaftarkan para buruh yang bersangkutan sebagai peserta ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

Selain itu, meminta kepada Pengurus Kopegmar untuk segera merealisasikan pembayaran Dana Cadangan PHK kepada Buruh atas nama Joko Larast dan lainnya (daftar nama sudah terlampir dalam laporan pengaduan); Mengembalikan Dana Cuti tahunan kepada masing-masing buruh/TNO karena tidak ada alasan pembenar sedikit pun bagi pihak mana pun untuk memangkas Hak Normatif Kaum Buruh tanpa alasan yang bisa diterima oleh pemilik hak dimaksud.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi PK SBPN-FBTPI Hari Ini: Tegakan Keadilan di Wilayah Objek Vital Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam orasinya, Ilhamsyah atau yang biasa disapa Boing meyakinkan kepada massa bahwa Partai Buruh dapat berkontribusi, mengubah negeri ini lebih baik lagi. Ia berasalan, karena Partai Buruh ini misalnya tidak dibiayai oleh para cukong-cukong.

“Partai Buruh ini dimulai dari bawah. Tidak dibiayai oleh cukong. Jelas akan berpihak pada rakyat,” kata dia.

Alasan lainnya itu, lanjut Boing, karena Partai Buruh disebutnya partai yang dianggap sanggup memobilisasi massa dalam gerakan. Tidak ada partai lain seperti Partai Buruh.

“Gerakan buruh itu besar karena salah satunya ada iuran dari anggota kita. Bukan seperti yang dituduhkan (oleh buzzer), kita dibiayai,” katanya.

Ada lima tuntutan Partai Buruh dalam aksi kali ini. Di antaranya penolakan revisi UU PPP, penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan masa kampanye yang hanya 75 hari, mendesak agar RUU PRT segera diundangkan, dan menolak liberalisasi petani lewat World Trade Organization (WTO).

Massa buruh yang mengikuti dari banyak serikat, federasi, dan atau organisasi. Sebut saja dalam pantauan ada FSPMI, ASPEK Indonesia, SPN, dan FSP KEP. Tergabung dalam KSPI. Ada pula FBTPI, tergabumh dalam KBPI. Lain-lain, seperti Serikat Petani Indonesia (SPI), SPHS, dan SPBI. Semua tergabung dalam Partai Buruh.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ilhamsyah Yakin Partai Buruh Bisa Mengubah Indonesia Menjadi Lebih Baik pertama kali tampil pada Parade.id.

Demikian yang disampaikan oleh Ilham Syah selaku Ketua Umum KPBI, dalam keterangannya kepada parade.id.

Bung Ilhamsyah, demikian sapaan akrabnya, juga akan melakukan perlawanan guna membatalkan UU PPP yang telah direvisi itu, baik secara aksi unjuk rasa maupun melalui mekanisme judicial reviem (JR) ke MK.

Jumisih, Kepala Bidang Politik KPBI berpendapat, bahwa perubahan kedua UU PPP adalah merupakan tindakan Inkonstitusional dan sesat logika hukumnya.

“Yang dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat kan UU Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lah kok kenapa UU P3 yang harus dikutak-katik. Jelas hal ini adalah merupakan kesesatan berpikir yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yang terus-terusan ngotot untuk menggolkan UU Omnibus Law agar juga dapat disahkan,” kata dia, di keterangan yang sama.

Padahal, lanjut dia, kita sama-sama ketahui bahwa UU Omnibus Law nomor 11 tahun 2020, sudah banyak ditentang oleh seluruh elemen rakyat (Buruh, Tani, Pemuda-Mahasiswa, Nelayan, Kelompok Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil yang lainnya). Sebab dalam hal formilnya saja sudah banyak yang dilanggar, apalagi di substansi undang-undangnya.

“Bagaimana mungkin sebuah undang-undang dilahirkan tanpa mengutamakan azas keterbukaan, tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang terdampak dari sebuah undang-undang tersebut dalam hal ini adalah kaum buruh, kaum tani dan masyarakat yang lainnya. Jelas bagi KPBI UU Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sarat dengan kepentingan kelompok tertentu yaitu golongan pengusaha (Pemodal).”

Senada dengan Presiden Partai Buruh Bung Said Iqbal, KPBI akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 8 Juni 2022 di seluruh wilayah KPBI berada. KPBI menuntut agar pengesahan UU PPP segera dibatalkan dan segera menghentikan pembahasan UU Omnibus Law nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di DPR RI.

Perlu diketahui UU Omnibus Law nomor 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat melalui keputusan MK karena dianggap cacat formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangannya. Pemerintah dan DPR dengan sangat sadar menabrak banyak aspek hukum dan prinsip-prinsip dalam membuat undang-undang.

Kemarin, 24 Mei 2022 baru saja DPR RI ketuk palu dan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Pembahasan revisi UU P3 dikebut dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Revisi UU PPP adalah inisiatif DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstutisional. Sebab, metode omnibus dalam pembuatan UU Cipta Kerja tak diatur dalam sistem pembuatan perundang-undangan.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel DEN KPBI Tolak Pengesahan Revisi UU PPP pertama kali tampil pada Parade.id.