“Sebenarnya bukan kami saja yang menolak. Banyak. Tapi mereka takut bersuara. Kami berinisiatif bersuara agar ke depan tidak ada lagi kebijakan yang tidak sebagaimana mestinya,” kata Arif, yang merupakan Ketua Serikat Pekerja Pramudi Transjakarta (SPP TJ) afialiasi Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB NIKUEBA-KSBSI), kepada media, Jumat (20/9/2024).

Tidak sebagaimana mestinya manajemen memutasi dirinya disampaikan Arif, karena ada dugaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati.

“Mutasi bertentangan dengan PKB. Tidak melakukan sebagaimana mestinya. Jangan memindahkan kami kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Arif.

“Soalnya kita tiba-tiba dimutasi. Suratnya (mutasi), belakangan,” imbuhnya.

Padahal kata Arif, ketentuan soal (mutasi) itu sudah ada di poin-poin PKB. Tapi tidak ditaati. “PKB dibuat bersama untuk ditaati. Maka PKB berlaku untuk semua. Tidak untuk level-level tertentu,” tekannya.

“Bahwa penempatan pekerja dilaksanakan dengan asas terbuka, bebas, tanpa diskriminatif, dan lain-lain tetapi dilanggar. Kejadian mutasi ini sudah sering,” tambahnya.

Arif sendiri dimutasi ke depo Pesing, yang sebelumnya di depo Pinang Ranti.

Arif mengungkapkan alasan dirinya dimutasi karena dianggap manajemen ia memiliki kapasitas untuk mempercepat kemajuan di depo Pesing.

Namun menurut dia, ada rasa tidak wajar, karena alasan manajemen yang berubah-ubah. Arif pun mencium ada gelagat lain.

Hal lain yang ia sampaikan mengapa menolak mutasi adalah karena jarak tempat tinggalnya dengan depo Pesing sangat jauh. Jarak sangat jauh itu menurut Arif akan mempengaruhi kinerjanya sebagai paramudi.

Namun ada kabar terbaru, kata Arif, ia tidak jadi dimutasi ke depo Pesing. Ia dimutasi ke depo Kampung Rambutan.

Di SPP TJ-NIKUEBA-KSBSI, tidak hanya Arif yang mengalami mutasi. Ada wakilnya, Usman.

Usman juga menolak mutasi yang dilakukan oleh manajemen. Keduanya pun meminta agar tetap di Pinang Ranti, dengan alasan yang sama: tidak sesuai dengan PKB.

Arif dan Usman telah bersurat ke manajemen. Bersurat sebanyak dua kali. Surat pertama dilayangkan pada 6 September 2024. Sedangkan surat kedua dilayangkan pada 16 September 2024. Intinya, keduanya menolak mutasi karena tidak sesuai dengan PKB.

Kedua surat ditujukan ke Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT TRANSPORTASI JAKARTA, dengan dua perihal yang sama: penolakan mutasi.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan atau komentar dari bersangkutan (manajemen) perihal berita di atas.

(Rob/parade.id)

Artikel Pramudi Sekaligus Ketua SPP TJ-NIKUEBA Tolak Mutasi karena Tidak Sesuai PKB? pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi demo ini digelar setelah manajemen PT Batara Tabaraka melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB Kamiparho PT Batara Tabaraka, Benny Trihastanto yang bekerja di Golden Boutique. Aksi ini menuntut penyelesaian hak-hak Benny sesuai Undang undang.

“Bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan oleh DPC FSB Kamiparho Prov. DKI Jakarta selaku kuasa hukum, serta telah dilakukannya upaya komunikasi dari internal pengurus Komisariat FSB Kamiparho PT Batara Tabaraka (Golden Boutique Hotel). Namun hingga surat pemberitahuan unjuk rasa ini dibuat, tetap tidak ada kesepakatan perihal PHK Sdr. Benny Trihastanto,” demikian bunyi surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang dikutip, Senin (9/9/2024).

“Kami bermaksud melaksanakan aksi unjuk rasa sebagai ungkapan rasa solidaritas serta menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum,” jelas surat pemberitahuan aksi yang ditandatangani oleh Ketua DPC FSB Kamiparho DKI Jakarta, Edi Irawan dan Akhmad Syaifudin selaku Sekretaris.

Tak main-main, aksi unjuk rasa ini rencananya akan digelar selama 3 hari berturut-turut sejak hari ini, Senin hingga rabu 9-11 September 2024 dengan titik aksi di Hotel Golden Boutique.

“Kami menuntut penyelesaian hak sesuai undang undang,” tandas Edy Irawan.

Aksi ini didukung penuh Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI DKI Jakarta, Alson Naibaho dan Sekretaris Korwil, Bambang SY serta pengurus DPC FSB Kamiparho lainnya.

Hingga berita dirilis, belum diperoleh penjelasan resmi dari Manajemen PT Batara Tabaraka maupun Golden Boutique Hotel menyikapi aksi unjuk rasa Buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini.*

Artikel Ketua PK Golden Boutique di-PHK, Ratusan Buruh Kamiparho Jakarta Unjuk Rasa pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu disampaikan Dedi saat KSBSI menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandung, Jawa Barat, Kamis s/d Sabtu 8-10 Agustus 2024.

“Saya berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto dapat merealisasikan keinginan pekerja buruh untuk menghapus regulasi dan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang merugikan hak-hak pekerja buruh Indonesia,” ujar harapan Dedi, dalam keterangan tertulisnya kepada parade.id, Selasa (13/8/2024).

Kebijakan-kebijakan yang merugikan buruh, kata Dedi seperti Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU P2SK, dan terbaru adalah UU Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)—yang harus dihapus.

Ia menganalisis tidak ada satu pun kebijakan Pemerintah sebelumnya yang menguntungkan pekerja buruh Indonesia.

Regulasi dan kebijakan yang lahir justru semakin melemahkan, termasuk melemahkan daya beli dan mendegradasi hak-hak buruh.

Dalam UU Cipta Kerja, perusahaan bisa mengambil tenaga kerja lewat outsourcing dengan upah murah. Belum lagi kemudahan PHK dengan pesangon yang dibayar begitu rendah.

“Kenapa hari ini begitu banyak PHK? Karena fleksibilitas dan regulasi yang mempermudah pelaksanaan itu,” ungkap Dedi.

Menurut dia, dengan lahirnya Cipta Kerja, orang jadi kehilangan pekerjaan. Belum lagi keberadaan outsourching yang diperluas.

“Jika dulu hanya ada 5 sektor, kini semua sektor pekerjaan bisa di outsourching,” ungkapnya lagi.

Dedi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pekerja Buruh Indonesia Raya (GPBI), sebuah organisasi Buruh yang menjadi sayap Partai Gerindra juga menyoroti keberadaan dan pergerakan serikat buruh yang semakin sulit di bawah UU Cipta Kerja, karena hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan saat ini makin pendek dengan kontrak yang terus menerus dilakukan.

Untuk itu, KSBSI akan mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran lebih mengutamakan perlindungan pekerja buruh dengan memperbaiki regulasi yang ada.

“Kita akan mengusulkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk memperbaiki regulasi perburuhan di Indonesia agar tidak terus menerus merugikan Pekerja Buruh Indonesia,” terangnya.

Buruh dan Perekonomian  Nasional

Buruh adalah subyek pembangunan nasional yang jika terus dirugikan dan dilemahkan tentu akan berdampak pada perekonomian bangsa.

“Peran penting buruh pada pembangunan adalah perannya dalam produksi barang dan jasa. Ini menguntungkan perusahaan dan menjadi nilai tambah bagi pemerintah karena pemasukan pajak. Pekerja Buruh juga merupakan konsumen atau pengguna barang dan jasa karena memiliki daya beli yang mampu mendongkrak perekonomian,” urai Dedi.

Namun jika terus dilemahkan dengan regulasi dan kebijakan yang merugikan, perluasan outsourching, kemudahan PHK dan kerja magang dengan upah murah, maka daya beli buruh akan semakin lemah.

“Lemahnya daya beli buruh tentu berdampak pada perekonomian. Dan ini tak boleh dibiarkan,” kata Dedi.

Rekomendasi KSBSI

Untuk itu, dalam Rakernas KSBSI kali ini, kata Dedi, KSBSI akan mengusulkan dan memberikan masukan kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bentuk paper rekomendasi KSBSI terkait dengan persoalan-persoalan tenaga kerja.

“Seperti, perlu dibuatnya perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Kemudian pembatasan outsourching, lalu regulasi K3, regulasi perlindungan terhadap pekerja platform digital dan usulan lainnya akan kita masukan menjadi sebuah rekomendasi,” tandas aktivis buruh senior KSBSI ini.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Buruh untuk kesejahteraan dan perlindungan.

“Kami dari KSBSI mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Prabowo-Gibran, semoga menjadi pemimpin yang amanah yang mampu melindungi dan mensejahterakan Pekerja Buruh Indonesia,” pungkasnya.

Solusi Prabowo untuk TAPERA

Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat merespons polemik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang mendapat penolakan keras kalangan Buruh.

“Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik,” kata Prabowo kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024 lalu.

Namun demikian Prabowo tidak menjelaskan solusi apa yang disiapkan. Ia juga tidak menjawab ketika ditanya apakah kebijakan itu akan dilanjutkan pemerintahannya pada periode 2024-2029 mendatang.

Komitmen Prabowo-Gibran untuk Pekerja Buruh

Pada masa kampanye Pilpres 2024 kemarin, Capres-Cawapres Prabowo-Gibran juga memiliki komitmen kepada pekerja Buruh Indonesia. Redaksi mencatat komitmen Prabowo-Gibran untuk Buruh, di antaranya:

• Semua Buruh bisa tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup;
• Menyediakan beasiswa bagi Putra-putri Petani, Nelayan, Guru dan Buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikan S-1 hingga S-3;
• Meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan Buruh;
• Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA dan perburuhan.

Sedangkan komitmen Prabowo-Gibran untuk pekerja Indonesia, di antaranya:

• Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan;
• Memperluas program pendidikan baik formal maupun non formal dan pendampingan kepada pekerja serta komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa enterpreneurship;
• Menyediakan transportasi publik murah bagi pekrerja dan rakyat tidak mampu;
• Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja;
• Melakukan revisi jaminan pensiun PP nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.*

Artikel KSBSI Berharap Presiden Terpilih, Prabowo Memperbaiki Regulasi Perburuhan Rezim Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Elly mengatakan itu ketika ia hampir menutup orasinya di aksi tolak Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada hari ini, Selasa (9/7/2024), di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

“Kita harus bertemu Pak Prabowo, untuk membicarakan Tapera hingga Omnibus Law Cipta Kerja agar dibatalkan,” ujar Elly di atas mobil komando.

KSBSI menolak Tapera. KSBSI minta Tapera dibatalkan, bukan diundur ataupun ditunda.

“Apa pun alasannya, Tapera harus dibatalkan. Kalau tidak, kita akan melakukan aksi hingga 2027,” ancam Elly.

Turun jalan bukan salah satu opsi KSBSI menolak Tapera. Ada jalan atau jalur lain, yakni menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dan itu kita sudah daftarkan (gugatan) judicial review ke MK terkait Tapera,” tandasnya.

Massa aksi buruh KSBSI datang dari berbagai daerah. Tidak hanya dari Jabodetabek, melainkan juga ada dari Bandung, Sukabumi, dan Banten.

Massa buruh membubarkan diri usai membakar semua alat peraga yang berisi aspirasi maupun tuntutan.

(Rob/parade.id)

Artikel Presiden KSBSI Ingin Bertemu Prabowo pertama kali tampil pada Parade.id.

Sekjen KSBSI Dedi Hardianto yang turun langsung mengungkapkan alasannya mengapa Tapera itu ditolak.

“Di antaranya potongan Tapera itu bagi kita cukup besar jika melihat upah buruh dan potongannya,” kata Dedi ketika orasi.

Tapera pun kata Dedi adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat, buruh. Bahkan Dedi mengamati sejauh ini, kebijakan yang lahir tidak ada yang berpihak kepada kepentingan buruh Indonesia.

“Di antaranya Omnibus Law, Tapera, P2SK, dll. Eksekuti (pemerintah), legislatif (DPR), dan yudikatif (MK) tidak berpihak pada kita,” katanya, sambil mengurai peran masing-masing lembaga tersebut.

KSBSI kata Dedi akan terus menolak keberadaan Tapera sampai kapan pun—kawal sampai 2027.

Kendati begitu, KSBSI sudah mengajukam gugatan materiil terhadap Tapera tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Elly Rosita Silaban.

“Kalian tahu, enggak? Kalau kita sudah daftar gugatan JR ke MK terkait Tapera?” ujar Elly di hadapan massanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSBSI Tolak Tapera Dihadiri Ribuan Buruh dari Berbagai Daerah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menindaklanjuti hasil rapat Plena DKN tanggal 27 Juni 2024 tentang isu TAPERA, dimana diputuskan DEN bersama DPP Federasi akan melakukan aksi turun ke jalan menolak pemberlakuan UU TAPERA beserta turunannya berkaitan dengan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945. Maka dengan ini DEN KSBSI menghimbau kepada DPP Federasi untuk melakukan aksi Nasional Tolak TAPERA di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 Juli 2024.” demikian seruan DEN KSBSI kepada Pimpinan Pusat Federasi afiliasi KSBSI yang ditandatangani langsung oleh Presiden dan Sekjen KSBSI, Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto.

“Dengan ini DEN KSBSI (juga) menyerukan kepada Korwil-Korwil KSBSI untuk melakukan aksi Nasional Tolak TAPERA di wilayahnya masing-masing pada tanggal 9 Juli 2024.” demikian seruan untuk Korwil KSBSI di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia.

Adapun untuk aksi di Jakarta 9 Juli 2024 KSBSI siap menggeruduk Istana Negara Jakarta untuk meminta UU TAPERA dicabut.

Beratkan Pekerja Buruh

KSBSI menilai, Undang-undang kontroversi ini telah menual protes dan penolakan dari kalangan Buruh dan pengusaha (Apindo), namun sayangnya beleid yang diatur dalam rancangan UU ini tetap berjalan dan sudah disetujui menjadi Undang-Undang No.4 Tahun 2016 yang efektif berlaku pada 2027.

“Jelas dan tegas UU TAPERA ini diberlakukan harus menjadi undang-undang karena untuk lebih mudah melakukan pengumpulan dana dari (Pemotongan) upah pekerja buruh.” terang Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban.

Berlakunya PP No.21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari UU Tapera telah mewajibkan semua pekerja swasta dipotong gajinya sebesar 3 persen, dimana dari nilai itu, upah buruh akan dipotong 2,5 persen dan sisanya 0,5 persen pemotongan akan ditanggung pengusaha/pemberi kerja. KSBSI beranggapan bahwa pemotongan upah Terlebih dengan

“Jelas pemotongan ini memberatkan pekerja buruh,” tandasnya.

Elly menilai, melihat situasi dan kondisi upah pekerja buruh di Indonesia masih belum layak dan sangat terbatas pendapatannya. Maka, kata Elly, sangat logis jika Pemerintah tidak menerapkan UU TAPERA. Oleh karena itu ia menegaskan KSBSI menolak UU TAPERA diberlakukan.

“Dengan ini KSBSI menyampaikan dan menganjurkan kepada seluruh anggota di Indonesia bersama-sama dengan tegas menyatakan menolak UU TAPERA diberlakukan.” tandasnya.

Tambahan Penderitaan Rakyat

Sementara itu, Korwil KSBSI sekaligus Koordinator Lapangan aksi 9 Juli Jakarta mengatakan, sebagaimana keputusan rapat pleno di perluas, KSBSI memutuskan aksi Tolak UU TAPERA dimulai sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli dalam skala nasional.

“Dan itu adalah agenda perlawanan KSBSI terhadap TAPERA. Puncaknya itu di tanggal 9 Juli,” kata Alson.

Ia mengungkap, sejak dua hari lalu, DEN KSBSI telah mengeluarkan instruksi kepada Korwil KSBSI di Seluruh Indonesia untuk melakukan aksi serentak yaitu tanggal 9 Juli. “Walaupun tetap terbuka kepada seluruh Korwil yang memang ingin melakukan aksi mulai tanggal 2 Juli kemarin. Artinya tanggal 9 besok menjadi puncak dari perlawanan KSBSI skala nasional.” terangnya.

Khusus untuk DKI Jakarta yang menjadi barometer, DEN KSBSI hari ini melakukan rapat Teknik Lapangan (Teklap) dengan mengundang Korwil KSBSI Jawa Barat dan Banten dan seluruh perwakilan DPP Federasi dan departemen-departemen KSBSI.

“Teklap dipimpin langsung Deputi Konsolidasi DEN KSBSI, Martua Raja Siregar,” kata Alson.

Dalam rapat ditentukan, aksi di pusat Jakarta akan diikuti sedikitnya 2500 buruh KSBSI dengan titik sasaran aksi adalah Istana Negara. Aksi ini merupakan aksi gabungan KSBSI di tiga provinsi, Jawa Barat, Banten dan Jakarta.

“Estimasi sementara diikuti lebih dari 2500 orang. Ini adalah angka sementara. Kemungkinan akan bertambah lagi sebab sampai beberapa hari kedepan, Korwil-korwil akan berkoordinasi dengan DPC-DPC Federasi untuk mengerahkan massa lebih banyak. Nah kita akan melakukan aksi di Istana Negara,” tandasnya.

Menurut Alson, tuntutan aksi adalah jelas Buruh menolak UU TAPERA. “TAPERA ini, bagi Buruh kepanjangannya adalah ‘Tambahan Penderitaan Rakyat’, oleh karena itu harus dicabut dan dibatalkan.” tegasnya.

“Jadi tidak cukup hanya ditunda pelaksanaannya, bagi kita KSBSI tegas mengatakan, Tolak UU TAPERA,” tegasnya. *

Artikel Aksi Nasional Serentak KSBSI Tolak Tapera Tanggal 9 Juli pertama kali tampil pada Parade.id.

Hasil konsolidasi, sebagaimana disampaikan Korwil Alson Naibaho, KSBSI DKI Jakarta sepakat menolak dengan keras dengan hadirnya atau diterbitkannya Tapera.

“Sesuai kesepakatan dari DPC Federasi afiliasi KSBSI DKI Jakarta, yaitu DPC FSB NIKEUBA DKI Jakarta, PK FSB NIKEUBA Trans Jakarta, DPC FSB KAMIPARHO DKI Jakarta, DPC FSB FKUI Jakarta Barat, DPC FSB KIKES DKI Jakarta, dan Jajaran pengurus Korwil DKI Jakarta, sepakat memutuskan siap melaksanakan aksi damai menolak UU P2SK dan menolak aturan Tapera pada Senin, 24 Juni 2024,” Alson menyampaikan.

Tidak hanya menolak, kata Alson, melainkan KSBSI DKI Jakarta juga meminta agar Tapera dihapus, bukan dibatalkan.

Kendati tanggal aksi telah ditetapkan, KSBSI DKI Jakarta kata Alson akan menunggu keputusan DEN KSBSI.

“Sebab DEN baru akan rapat soal hal di atas baru minggu depan,” kata Alson.

Sementara itu terkait UU P2SK, KSBSI DKI Jakarta menolak karena UU tersebut dinilai nantinya akan melegitimasi pengelolaan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) milik buruh kepada lembaga swasta non BUMN.

Tempat aksi direncanakan di depan Istana Negara dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

(Rob/parade.id)

Artikel KSBSI DKI Jakarta Konsolidasi Turun Aksi Tolak Tapera pertama kali tampil pada Parade.id.

Seminar tentang UU P2KS ini diikuti oleh perwakilan 11 federasi afiliasi KSBSI, Komite Pemuda dan Lingkungan KSBSI, Komisi Kesetaraan KSBSI, LBH KSBSI dan dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal DEN KSBSI Dedi Hardianto. Dalam sambutannya Ia mengatakan bahwa seminar ini bertujuan untuk membuat kertas posisi serikat buruh KSBSI terhadap UU P2SK.

“Seminar ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mendapatkan masukan dari peserta seminar terkait apa saja yang akan diatur dalam aturan turunan atau Peratuan pemerintah. Lalu mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi dalam UU P2SK. Kemudian memberikan informasi kepada buruh tentang UU P2SK khususnya Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).” kata Dedi Hardianto.

Dalam seminar tersebut para narasumber juga memaparkan pasal-pasal di UU P2SK terkait Program JHT dan JP yang dianggap memiliki potensi masalah. Terlihat, para peserta seminar sangat antusias untuk meberikan masukan atau memberikan pokok pokok pikiran yang akan dimasukkan dalam aturan turunan tersebut khusunya program JHT dan JP.

Sementara itu, Carlos Rajagukguk Ketua Umum FSB NIKEUBA yang juga anggota LKS Tripnas dalam menyampaikan materinya lebih menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terdapat dalam JHT dan JP yang termuat dalam isu UU P2SK.

“Tentang peranan LKS Tripartit Nasional dalam mengawal aturan turunan UU P2SK. LKS akan memainkan peranan penting agar pemerintah mengakomodir pokok-pokok pikiran dari serikat pekerja buruh.” ungkap Carlos.

Carlos juga memaparkan adanya perubahan – perubahan yang termuat di dalam UU P2KS tersebut, diantaranya iuran JHT akan ditempatkan dalam 2 akun, adanya batas atas pemotongan iuran JHT, cara pembayaran manfaat dan sebagaian iuran JHT akan dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Timboel Siregar, dari BPJS Watch dalam kesempatan yang sama lebih menjelaskan tentang demografi dan implementasi dari isi UU P2SK serta respon pekerja terhadap isu ini.

“Hasil survai mengatakan bahawa pekerja menolak karena Pasal 58 PP No. 35 Tahun 2021, lalu karena banyak DPPK/DPLK yang bermasalah, DPPK atau DPLK merupakan asuransi komersial yang tidak mengikuti Sembilan prinsip SJSN, sedangkan Program JHT dan JP harus mengacu pada Sembilan prinsip SJSN.” kata Timboel.

Kemudian disesi terakhir ada Rekson Silaban selaku MPO KSBSI yang dalam pematerinya lebih menjelaskan tentang Jaminan Pensiun (JP). Ia mengatakan bahwa masih banyak opsi dalam mengatasi beban iuran pensiun.

“Menaikkan usia pensiun untuk menunda waktu pembayaran uang pensiun dan membuat orang berkontribusi lebih lama. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan memperpanjang tenure masa kerja, untuk meningkatkan

kecukupan masa iur dan penerimaan pajak (Lihat: hukum bilangan besar jamsos).” jelas Rekson.

Rekson menambahkan bahwa bisa juga dengan meningkatkan tarif pajak untuk membiayai subsidi JP. Menaikkan besaran iuran JP. Tidak menambah iuran, tapi pemerintah mengatasi masalah hari tua, dengan bantuan sosial/tunjangan sosial, berdasarkan segmen populasi.

Rekson menyimpulkan bahwa Retirementis a celebration not a suffering (Pensiun

adalah selebrasi bukan penderitaan) bagi pekerja di Eropa, namun tidak demikian di Indonesia. Jaminan sosial seharusnya menyatu, tidak dikelola terlalu banyak lembaga. Asuransi swasta dan lembaga keuangan tidak menggangu jaminan sosial dasar di BPJS. Jaminan Pensiun adalah hak asasi seluruh pekerja. Pemerintah seharusnya lebih fokus mengurus pekerja yang belum terdaftar(saat ini peserta JP hanya 17%)

Seminar ini juga menyepakati rekomendasi bahwa KSBSI menolak lembaga keuangan atau DPPK, DPLK atau lembaga apapun lain selain BPJS Ketenagakerjaan untuk mengelola dana JHT dan JP. Lalu menambah persentase formula Manfaat Pensiun dari sebelumnya 1% menjadi setidaknya 1,5% agar tetap bisa menunjang daya beli buruh ketika sudah memasuki usia pensiun.*

Artikel Seminar Kawal UU P2SK dan Jaminan Sosial Digelar KSBSI pertama kali tampil pada Parade.id.

Dedi mengatakan, dengan ditunjuknya Andi Gani sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, maka persoalan buruh bisa dijembataninya, terutama pidana perburuhan yang terjadi saat ini.

“Ada banyak persoalan perburuhan yang menuntut sikap tegas Kepolisian. Baik sebagai penengah maupun sebagai solusi akhir penyelesaian pidana dalam sengketa hubungan industrial,” kata Dedi dalam keterangan persnya kepada media, Kamis (2/5/2024).

Paling tidak kata aktivis senior KSBSI ini, Andi Gani dapat juga memudahkan buruh untuk berkomunikasi dengan kepolisian sekaligus bisa terkoneksikan dengan baik.

Andi Gani secara resmi ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat berada di Posko Pengamanan May Day 2024 di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Dalam keterangan resminya, Kapolri  hak buruh dan apa yang diperjuangkan buruh dapat terus dikawal dan dijaga untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Penunjukan ini menjadi hadiah spesial untuk buruh sehingga ke depan apa yang diperjuangkan buruh, keselamatan buruh, dan hal-hal lain yang tentunya saat ini diperjuangkan bisa dikomunikasikan dengan baik,” Kapolri menyampaikan.

Kapolri, kata Listyo, pihakbya membutuhkan masukan untuk menangani sengketa ketenagakerjaan terkait permasalahan buruh.

Oleh sebab itu, akan menjadi tugas bagi Andi Gani untuk dapat memberikan masukan terkait sengketa ketenagakerjaan tersebut.

“Tentunya harapan kita buruh semakin sejahtera. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun buruh internasional,” imbuh Kapolri.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekjen KSBSI Sambut Baik Penunjukan Andi Gani sebagai Staf Ahli Kapolri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebagaimana persoalan yang telah disampaikan oleh orator sebelum-sebelumnya,” orasi Dedi di May Day 1 Mei 2024, di dekat patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat.

Salah satu yang dimaksud oleh Dedi adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang mesti ditolak.

UU kontroversial ini menurut Dedi tidak berpihak pada buruh Indonesia. Ia kembali mengajak buruh dan atau anggotanya untuk melawannya.

“Omnibus Law produk kapitalis. Kebijakan saat ini tidak berpihak kepada buruh. Kita harus berani bersuara dan melawannya,” ajak Dedi.

Ada enam poin tuntutan yang dibawa oleh KSBSI dalam memperingati May Day 2024. Di antaranya Pemerintah RI diminta menindaklanjuti rekomendasi sidang ILO 2023 tentang UU Cipta kerja, perbaiki sistem pengupahan, cabut UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dana JHT milik buruh bukan milik negara, revisi PP 35 Tahun 2021, dan kebebasan berserikat berunding adalah hak asasi.

Aksi memperingati May Day 2024 oleh KSBSI serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Di Jakarta, atau yang dipusatkan, KSBSI menurunkan massa ratusan orang buruh.

(Rob/parade.id)

Artikel Sekjen KSBSI Minta Anggota Tidak Berhenti Berjuang Mewujudkan Hak-haknya pertama kali tampil pada Parade.id.