Direktur Kebijakan Publik dan Advokasi LION Indonesia, Leo Yuga Pranata, menegaskan bahwa peringatan ini bukan hanya untuk mengenang korban, tetapi juga untuk melindungi pekerja yang masih hidup. Ia menyampaikan bahwa International Workers Memorial Day memiliki makna ganda: menghormati mereka yang telah meninggal akibat kerja, sekaligus memperjuangkan keselamatan bagi pekerja saat ini.

“Seberapa besar pun gaji yang didapat, kalau pada akhirnya pekerja menderita sakit akibat pekerjaan, maka mereka tidak akan pernah bisa menikmati hasil kerjanya,” tegas Leo dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Leo menyoroti bahaya serius dari penggunaan asbes yang hingga kini masih digunakan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian global, tidak ada batas aman penggunaan asbes. Bahkan, World Health Organization telah menyatakan bahwa seluruh jenis asbes berbahaya bagi kesehatan dan dapat memicu penyakit mematikan seperti kanker paru.

Ia juga mengungkapkan bahwa penyakit akibat paparan asbes bersifat laten dan baru terdeteksi setelah 20 hingga 40 tahun. Hal ini menyebabkan banyak pekerja baru mengetahui penyakitnya setelah tidak lagi bekerja, sehingga perlindungan hukum dan jaminan sosial menjadi sangat terbatas.

“Ini yang kami sayangkan. Ketika pekerja sudah tidak bekerja, perlindungan jaminan kesehatan hanya terbatas. Padahal penyakit akibat asbes bersifat jangka panjang dan progresif,” ujarnya.

Secara tidak langsung, Leo juga mengingatkan bahwa lemahnya regulasi dan minimnya transparansi perusahaan dalam menyampaikan risiko bahan berbahaya menjadi salah satu penyebab utama pekerja terpapar tanpa perlindungan memadai. Ia menilai kondisi ini membuka peluang advokasi hukum terhadap kelalaian perusahaan.

Lebih jauh, Leo mengungkapkan bahwa saat ini setidaknya 70 negara telah melarang penggunaan asbes secara total. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi “pandemi penyakit akibat asbes” jika tidak segera mengambil langkah tegas.

“Hentikan penggunaan asbes di Indonesia. Beralihlah ke bahan yang lebih aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KSPI, Ramidi, menegaskan bahwa isu K3 merupakan fondasi utama dalam seluruh perjuangan buruh, termasuk dalam momentum May Day.

Dalam keterangannya, Ramidi menyampaikan bahwa persoalan K3 tidak bisa dipisahkan dari isu ketenagakerjaan lainnya seperti upah layak, jaminan sosial, dan kepastian kerja. Ia menjelaskan bahwa KSPI mengangkat 11 isu utama dalam May Day 2026, dan hampir seluruhnya memiliki keterkaitan langsung dengan aspek K3.

“Kalau pekerja tidak selamat dan tidak sehat, maka semua tuntutan lainnya tidak akan punya makna. K3 adalah fondasi dari semuanya,” ujar Ramidi di keterangan yang sama.

Ia juga menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar dalam implementasi K3 di Indonesia, mulai dari paparan debu, kebisingan, hingga minimnya perlindungan bagi pekerja outsourcing yang sering kali tidak mendapatkan jaminan sosial yang layak.

Secara tidak langsung, Ramidi mengkritik lemahnya sistem pendataan kecelakaan kerja di Indonesia yang hanya berbasis klaim BPJS, sehingga tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

Dalam momentum menjelang May Day, Ramidi juga menegaskan bahwa buruh akan terus menagih komitmen pemerintah, termasuk terkait pembaruan regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan ketenagakerjaan ke depan benar-benar menjamin keselamatan, kesehatan, dan masa depan pekerja,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, kedua narasumber sepakat bahwa momentum Hari K3 dan May Day harus menjadi titik balik untuk memperkuat kesadaran kolektif. Tanpa perlindungan nyata terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, pembangunan ekonomi hanya akan meninggalkan jejak penderitaan bagi pekerja.*

Artikel Peringatan Hari K3 Sedunia dan Menjelang May Day 2026 pertama kali tampil pada Parade.id.

Langkah diplomasi Presiden Prabowo ini dinilai KSPI sebagai penyimpangan dari kebijakan luar negeri Indonesia yang telah berlangsung hampir 100 tahun. Sejak kemerdekaan tahun 1945 di bawah kepemimpinan Soekarno-Hatta, Pemerintah Indonesia konsisten menutup ruang dialog dengan Israel dan menganggap Palestina sebagai negara merdeka yang dijajah Israel.

Buya Fauzi, Panglima Komando Aksi Nasional SPN sekaligus Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI dan Partai Buruh, menyatakan buruh Indonesia merasa kaget dan kecewa melihat Presiden Prabowo duduk satu meja dengan Netanyahu. “Ini seperti bukan Prabowo. Ada apa denganmu wahai Prabowoku? KSPI-Partai Buruh bersama Buruh Indonesia rindu Prabowo yang kami kenal dulu,” ungkap Buya Fauzi.

Kekecewaan buruh juga terkait dengan lima janji Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025 di Lapangan Monas Jakarta yang disiarkan langsung seluruh televisi nasional, namun hampir satu tahun kemudian belum ada kejelasan realisasi. Janji-janji tersebut meliputi: penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), pembentukan Satgas PHK, pengesahan UU Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan pengesahan UU Perampasan Aset bagi Koruptor.

KSPI-Partai Buruh menyatakan masih meyakini bahwa Presiden Prabowo yang mereka kenal adalah seorang perwira sekaligus kesatria yang peduli terhadap kaum lemah seperti buruh dan kelas pekerja Indonesia. Namun, mereka mempertanyakan apakah kini Prabowo telah berubah dan atas dasar alasan apa perubahan itu terjadi.

Pertemuan antara Prabowo dan Netanyahu merupakan tindak lanjut dari Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump, menandai sebuah langkah diplomasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah hubungan luar negeri Indonesia sejak era kemerdekaan.

Artikel Buruh Tolak Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam konferensi persnya, Kamis (23/10/2025), Said Iqbal menyatakan KSPI dan Partai Buruh menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen, plus upah minimum sektoral yang lebih tinggi. Angka ini didasarkan pada Putusan MK Nomor 168 Tahun 2024 yang memenangkan gugatan buruh.

Formula Berdasarkan Putusan MK

“Tidak ada formula lain kecuali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Titik. Tidak pakai koma,” tegas Said Iqbal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Oktober 2024-September 2025, formula yang sah menurut putusan MK adalah sebagai berikut:

-Inflasi: 2,65%

-Pertumbuhan ekonomi: 5,12%

-Indeks tertentu: 1,0 – 1,4

Dengan formula inflasi + pertumbuhan ekonomi × indeks tertentu, kenaikan upah minimum seharusnya 8 persen. KSPI menuntut 8,5 persen sebagai ruang negosiasi.

Kritik Keras ke Luhut dan Dewan Ekonomi Nasional

Said Iqbal mengkritik tajam pernyataan Luhut yang menyarankan Presiden Prabowo Subianto tidak perlu mendengarkan serikat buruh.

“Sangat ngawur dan membodohi kalau ada pejabat negara yang bilang tidak usah dengarkan Serikat Buruh. Pak Luhut tidak ada hak untuk ngomongin tentang upah minimum kalau mengikuti aturan hukum,” ujar Said Iqbal.

Ia menambahkan Dewan Ekonomi Nasional tidak memiliki kewenangan memberi masukan soal upah minimum. “Yang berhak hanya pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja, Serikat Buruh, dan Apindo.”

Rapor Merah untuk Menaker

KSPI juga memberi nilai rapor merah—5 dari 10—kepada Menteri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja karena dinilai lambat dan tidak bekerja untuk kesejahteraan buruh.

“Dewan Pengupahan baru ketemu sekali, padahal November mau diputuskan. Tidak pernah mengumumkan inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Kenapa takut?” kritik Said Iqbal.

Gelombang Aksi Masif Siap Digelar

Karena sikap pemerintah yang dinilai lambat, KSPI dan Partai Buruh memutuskan melancarkan serangkaian aksi dengan skema yang Iqbal sebut “KLA Project” (Konsep-Lobby-Aksi): Aksi Daerah

23 Oktober-30 Desember 2025 di 38 provinsi, 300+ kabupaten/kota; Aksi Nasional 30 Oktober 2025 – Serempak seluruh Indonesia, puluhan ribu buruh di Jakarta (Istana/DPR) dan daerah; Aksi Pusat 10 November 2025 – Khusus Jabodetabek, ribuan buruh; Mogok Nasional Ancaman puncak: 5 juta buruh dari 5.000 pabrik di 344 kabupaten/kota, 38 provinsi akan stop produksi jika tuntutan tidak dipenuhi.

“Semua aksi dilakukan dengan damai, tertib, dan konstitusional. Tidak boleh ada kekerasan dan anarkis,” tegasnya.

Tuntutan RUU Ketenagakerjaan

Selain upah, KSPI juga mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru yang terlepas dari Omnibus Law UU Cipta Kerja, dengan poin-poin:

• Sistem upah berkala (karyawan di atas 1 tahun harus di atas UMK)
• Penghapusan outsourcing
• Pesangon untuk semua status karyawan, termasuk kontrak dan pekerja platform digital

Said Iqbal menutup pernyataannya dengan pesan langsung kepada Presiden Prabowo: “Jangan didengarkan siapa pun yang menggunakan formula lain. Jangan didengarkan, karena itu salah dan melanggar undang-undang.”*

Artikel Said Iqbal Sebut Luhut “Ngawur” pertama kali tampil pada Parade.id.

Presiden KSPI Said Iqbal yang ikut langsung mengatakan bahwa aksi hari ini adalah aksi awalan. Masih ada enam hari ke depan (31 Oktober 2024).

Aksi hingga tanggal 31 itu kata Iqbal akan dilakukan di seluruh daerah Indonesia. Tuntutan yang dibawa massa hanya dua, yaitu naikkan upah 8-10 persen dan cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden pertama: naikkan upah UMP 8-10 persen tanpa menggunakan PP 51/2023. Kedua, cabut Omnibus Law Cipta Kerja,” tegas Iqbal dalam konferensi persnya.

Bilamana dua tuntutan tidak didengar kata Iqbal, maka akan ada aksi lanjutan, yakni aksi mogok nasional. “Mogok nasional adalah setop produksi,” tekan Iqbal.

Di aksi mogok nasional itu, buruh kata dia akan keluar pabrik dan menyatakan aspirasi. “Mogok nasional itu sah. Mogok nasional bukan mogok kerja,” kata dia.

Namun ia berharap Pemerintahan Prabowo yang baru ini mendengar tuntutan massa buruh, seperti kenaikan upah. Juga termasuk mencabut Omnibus Law UU.

“Karena kami itu mendukung ekonomi Pancasila, bukan ekonomi neoliberal seperti yang disinggung Pak Prabowo,” tukas Iqbal.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh 24 Oktober 2024 Bawa Dua Tuntutan, Ini Dia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Akan diikuti perkiraan 5 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia. 15 ribu pabrik akan ikut mogok nasional,” ujarnya.

Mogok nasional sendiri kata Iqbal, akan dilangsungkan di depan pabrik atau di depan kantor-kantor pemerintahan. “Peserta unjuk rasa seluruh pekerja pabrik. Setop produksi,” tekannya.

Mogok nasional diorganisir serikat-serikat buruh. Partai Buruh, mendukungnya secara politik. “Bukan Partai Buruh yang mengorganisir,” tekannya lagi.

Aksi mogok nasional gabungan dari enam konfederasi besar, seperti KSPI, KPBI, KSPSI AGN, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Buruh Mogok Kerja Digendakan pada November 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi mereka terkait upah bagi masa kerja satu tahun ke atas yang disebut akan dikeluarkan Pj Gubernur Bey Mahmudin lewat Kepgub usai putusan MA yang dimenangkan Partai Buruh.

“Namun faktanya, usai Keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan pada bulan Agustus 2024 dan buruh Jawa Barat dimenangkan, Bey Mahmudin malah berdalih bahwa Pj Gubernur Provinsi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan untuk membuat Kepgub sesuai dengan tuntutan buruh,” kata Penanggung Jawab Aksi KSPI-Partai Buruh, Makbullah Fauzi alias Buya Fauzi lewat keterangannya ke parade.id, Senin (23/9/2024) malam.

Perwakilan massa aksi sempat melakukan audiensi dengan pejabat setempat. Bey Mahmudin kata Buya tidak tampak. Diwakilkan dengan Sekda.

“Hasil audiensi pun nihil. Kepgub yang dinanti-nanti buruh Jawa Barat sesuai janji Bey Mahmudin ternyata tidak juga tampak titik terang,” jelas Buya.

Buya mengatakan massa aksi bertahan sampai pukul 20.17 WIB. Atas hal itu, kata Buya, aksi lanjutan akan kembali digelar dengan tuntutan yang sama. Direncanakan hari ini dan besok, Rabu.

Di aksi kemarin, di mana hujan mengiringi, Buya mengatakan massa sempat melakukan longmarch, dari Jalan Cibeureum hingga ke rumah dinas Bey Mahmudin (Gedung Pakuan). Longmarch pun sempat bikin macet yang dilalui massa aksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI-Partai Buruh di Gedung Sate, Gedung Pakuan, dan Kantor Disnakertrans pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kadisnakertrans Provinsi Jabar adalah Kadis terkejam yang pernah ada sejak Disnakertrans ada (di Jabar),” demikian kata Buya Fauzi, dalam keterangannya kepada parade.id, kemarin malam.

Janji palsu yang dimaksud oleh Buya Fauzi diungkap Ketua DPD SPN Provinsi Jabar, Dadan Sudiana. Yakni, tidak juga diterbitkannya Keputusan Gubernur (Kepgub) soal upah masa kerja di atas satu tahun.

Padahal, disebutnya Kadisnakertrans sudah berkali-kali berjanji ke buruh saat audiensi dengan gabungan serikat pekerja/serikat buruh se-Jabar bersama DPRD.

“Jika sudah ada keputusan inkrah dan mengikat dari pengadilan, maka Kepgub untuk untuk bagi masa kerja satu tahun ke atas pasti diterbitkan. Faktanya, sampai saat ini, sejak Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk memenangkan gugatan serikat pekerja/serikat buruh se-Jabar, janji hanya tinggal janji,” ungkap Sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi Jabar itu.

Bagi KSPI-Partai Buruh Jabar kata Buya Fauzi, Kepgub tersebut adalah setitik cara yang berkeadilan untuk meminimalisir dampak negatif dari kejahatan sistematis pengusaha hitam di Indonesia, yang membuat upah buruh Jabar menjadi ditekan amat rendah dengan dasar atau dalih Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Buruh menuntut agar Pj Gubernur Bey Mahmudin segera mengeluarkan Kepgub untuk upah bagi masa kerja satu tahun ke atas, seperti gubernur Jabar sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Korwil Garda Metal Provinsi Jabar, Yayan.

“Buruh Jabar sudah sangat marah dengan kepemimpinan Bey yang amat sulit diajak komunikasi dalam mencari solusi dari keterpurukan nasib kami selama ini. Ditambah lagi dengan Kadisnakertrans Provinsi Jabar yang plinplan,” katanya.

Massa aksi KSPI-Partai Buruh se-Jabar melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Disnakertrans setempat.

Massa (perwakilan) sempat beraudiensi dengan Kadisnakertrans Jabar. Hasil audiensi, massa memberikan semacam ultimatum terkait tuntutan di atas hingga 2 Agustus 2024.

Apabila tuntutan massa tidak diindahkan, maka kata Buya Fauzi, akan ada aksi lanjutan dan lebih besar, digelar di depan Gedung Sate.

Aksi berlangsung (dihentikan) hingga malam, sekira pukul jam 19.40 WIB. Dihentikan karena menurut pengakuan Buya Fauzi ada tensi dari massa aksi.

Aksi KSPI-Partai Buruh dilakukan jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi yang diajukan pihaknya. Aksi juga disebut sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menuju mohok nasional jika putusan MK tidak sesuai harapan buruh.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh di Jabar, Penanggung Jawab Sebut Kadisnakertrans Melakukan Kebohongan Publik pertama kali tampil pada Parade.id.

Demikian yang disampaikan Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI-Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi, Selasa (23/7/2024), dalam keterangannya kepada parade.id.

Buya Fauzi mengatakan bahwa kemunculan Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah kejahatan terbesar yang dilakukan sebuah pemerintah. Bahkan kata Buya Fauzi kejahatan terbesar dalam peradaban manusia di dunia.

Ia pun berharap uji meteri yang diajukan oleh KSPI-Partai Buruh dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika pada pekan depan MK memutuskan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagai UU yang saj dan harus diberlakukan, itu berarti negara sudah melegalkan kaum buruh dimiskinkan,” tekan Buya Fauzi

Jika demikian adanya, Buya Fauzi memastikan akan ada mogok nasional.

“Dan mogok nasional adalah langkah berani yang pasti terjadi jika MK memutuskan menolak gugatan uji meteri Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Buya Fauzi.

Sementara itu, di aksi tadi, Ketua KC FSPMI sekaligus Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bogor, Komarudin menyinggung tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ia meminta agar Tapera itu dicabut karena berdampak semakin sulitnya kehidupan kaum buruh dan rakyat di Bogor.

Ketua DPC FSP KEP KSPSI sekaligus Sekretaris Exco Partai Buruh Kabupaten Bogor, menyinggung banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan kaum buruh. Malah sebaliknya, banyak kebijakan pemerintah yang menguntungkan para pengusaha.

Ketua DPC SPN sekaligus Bendahara Exco Partai Buruh Kabupaten Bogor, Luki Hendarsyah menegaskan bahwa aksi tadi juga untuk memperingatkan para hakim MK agar memutuskan dengan seadil-adilnya dan sesuai hati nurani atas gugatan KSPI-Partai Buruh.

Buya Fauzi mengatakan bahwa sebelum tiba di titik aksi, massa melakukan longmarch, dari Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Aksi berakhir hampir pukul 6 petang. Massa aksi KSPI-Partai Buruh disebut Buya Fauzi langsung bergerak ke Kota Bandung untuk melaksanakan aksi di Kantor Disnakertrans Jawa Barat, besok pagi.

“Aksi besok menuntut Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat untuk upah bagi masa kerja satu tahun ke atas,” pungkas Buya Fauzi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Buruh di Kantor Bupati Bogor Diikuti Ribuan Orang, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apa susahnya sih, pemerintah mengundang dan mengajak diskusi dalam satu meja dengan Partai Buruh, serikat pekerja/buruh di Indonesia, terutama KSPI?! tegas tanya Makbullah Fauzi atau yang biasa disapa Buya Fauzi dalam keterangannya kepada media, Rabu (29/5/2024).

Buya Fauzi tidak menampik bahwa kaum buruh butuh Tapera agar memiliki rumah—kepentingan dan kehidupan keluarganya. Akan tetapi kata dia, mestinya pemerintah juga harus jernih melihat kondisi buruh di Indonesia pada saat ini pasca disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Dimana daya beli Kaum buruh di Indonesia sudah menurun amat drastis, karena kenaikan upah setiap tahunnya yang selalu ditekan amat rendah.

Buya Fauzi menduga ada di balik itu ada kepentingan dari segelintir pihak untuk meraup keuntungan pribadi (dari program Tapera) ini, dengan cara menindas dan memeras keringat dan air mata kaum buruh di Indonesia.

Menyikapi itu, Buya Fauzi mengatakan aksi pasti akan menjadi pilihan.

Hal demikian jika Pemerintah tetap tidak peduli dengan jeritan protes kaum buruh Indonesia pada saat ini, untuk memaksa Pemerintah duduk bersama dan berdialog, untuk mendapatkan solusi terbaik terkait kebutuhan rumah bagi kaum buruh tanpa membebaninya, yang saat ini hidup dalam kondisi amat sangat terbatas karena kenaikan UMP/UMK di Indonesia, yang amat sangat rendah, tidak sebanding dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Kepada kaum buruh di seluruh Indonesia, untuk kembali bersiap-siap melakukan aksi agar program Pemerintah terkait Tapera ini dapat dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi kesulitan kaum buruh Indonesia pada saat ini,” serunya.

(Rob/parade.id)

Artikel Gonjang-ganjing Upah Buruh Dipotong untuk Tapera karena Kegagalan Pemerintah Berkomunikasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua, menuntut agar dibebaskannya serta menuntut dicabutnya semua tuntutan pidana terhadap pemimpin dan anggota Serikat pekerja/buruh Myanmar yang ditahan. Demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Senin (29/1/2024) malam.

Aksi akan dilangsungkan pada pukul 9 pagi hingga selesai. Rencananya, aksi akan menghadirkan massa ratusan orang. Massa dari 10 federasi atau serikat afiliasi KSPI. Di antaranya FSPMI, SPN, KEP, FARKES, ASPEK Indonesia, FSBPI, FSP ISI, FPTHSI, FSI PAR REF, dan PPMI.

Instruksi rencana aksi langsung dari Presiden KSPI Said Iqbal (ditandatangani bersama Sekjen Ramidi).

“Sehubungan dengan Aksi Solidaritas untuk Myanmar, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI) menginstruksikan kepada Pimpinan Federasi afiliasi KSPI dan Perwakilan Daerah KSPI Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menginstruksikan anggotanya melakukan aksi,” demikian bunyi surat instruksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI di Kedubes Myanmar 1 Februari Menuntut Dihentikannya Bentuk Kekerasan terhadap Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.