Aksi kali ini digelar di DPRD Kuansing. Aksi dimulainsejak pukul 11.00 WIB dan dilanjutkan dengan pertemuan antara massa aksi dengan perwakilan dari anggota DPRD di ruangan hearing.

Ada empat poin yang menjadi tuntutan massa aksi. Pertama, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak DPRD Kuantan Singingi agar memanggil Sekda Kuansing Dedi Sambudi selaku Ketua Pelaksana Pacu Jalur untuk membuka semua data dana APBD dan dana dari pihak ketiga (Sponsorship) yang diterima dan realisasi dari anggaran tersebut.

“Kedua, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi mendesak DPRD Kuantan Singingi menyampaikan
ke publik semua data dana APBD dan dana dari pihak ketiga (sponsorship) yang diterima dan realisasi dari anggaran tersebut paling lambat 1 minggu setelah diterimanya pernyataan sikap ini,” demikian siaran pers yang diterima parade.id.

Selanjutnya, HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi meminta DPRD Kuantan Singingi untuk segera melakukan pembahasan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pacu Jalur paling lambat 3 bulan setelah diterimanya pernyataan sikap ini. Kalau dirasa tidak ada respons, maka HMI-MPO Cabang Kuantan Singingi akan kembali melakukan aksi dengan massa yang
lebih banyak—apabila DPRD Kuantan Singingi tidak mampu melaksanakan poin 1, 2, dan 3 dalam waktu yang telah ditentukan di atas.”

Aksi HMI tersebut disambut oleh Waka I DPRD Kuansing Zulhendri. Dalam sambutannya ia menerima tuntutan aksi dan akan diproses lebih lanjut.

(Juf/parade.id)

Artikel HMI-MPO Kuansing Kembali Aksi terkait Pacu Jalur Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini, 8 September 2022 HMI-MPO Cabang Kuansing telah melayangkan surat audiensi ke DPRD Kuansing untuk segera bertindak dan mengambil sikap terkait tranparansi penggunaan dana APBD dan Sponsorship dalam event Pacu Jalur Nasional Tahun 2022 oleh panitia pelaksana,” demikian keterangan HMI-MPO Kuansing kepada media, Kamis (8/9/2022).

Nugroho Despendra selaku Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kuansing mengingatkan DPRD, bahwa ada hak agar meminta pertanggungjawaban serta transparansi penggunaan dana APBD—dan dana lain dari sponsor dalam event Akbar Pacu Jalur Nasional yang telah dilaksanakan pada bulan lalu.

“Dugaan kami anggaran dana APBD serta sumbangan dari berbagai pihak yang memiliki nilai cukup fantastis dalam event tersebut terindikasi adanya penyalahgunaan. Oleh karena itu , hari ini kami mengajukan surat audiensi ke DPRD Kuansing terkait permasalahan tersebut, karena audiensi yang sebelumnya dengan Dinas Pariwisata Kuansing tidak mendapatkan hasil sesuai harapan kami,” pengakuannya.

“Terlebih dalam beberapa hari ini juga timbul polemik di masyarakat dalam pemberian hadiah kepada pemenang dalam event pacu jalur tersebut,” sambungnya.

Ia juga minta DPRD Kuansing agar segera mengagendakan audiensi sehingga persoalan ini cepat selesai.

(Juf/parade.id)

Artikel HMI-MPO Kuansing Minta DPRD Tidak Diam terkait Polemik Pacu Jalur Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.