Pada upacara pada hari Jumat, Traore menjanjikan dukungan untuk transisi menuju pemilihan pada Juli 2024 saat ia mengambil sumpah jabatan di Ibu Kota Ouagadougou di bawah keamanan yang ketat.

Setelah mengambil sumpah, Traore, mengenakan seragam militer dan syal dengan warna nasional negara itu, mengatakan: “Kami dihadapkan dengan krisis keamanan dan kemanusiaan tanpa preseden. Tujuan kami tidak lain adalah penaklukan kembali wilayah yang diduduki oleh gerombolan teroris ini. Keberadaan Burkina dalam bahaya.”

Traore memimpin perwira junior yang tidak puas pada 30 September dalam kudeta kedua dalam delapan bulan di negara Afrika Barat itu. Damiba sendiri baru merebut kekuasaan pada bulan Januari, memaksa presiden terpilih terakhir Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore. Demikian dikutip Aljazeera.

Penobatan resmi menyusul pengumuman awal pekan ini oleh dewan konstitusi, yang mengatakan Traore yang berusia 34 tahun telah ditunjuk sebagai “presiden transisi, kepala negara, kepala tertinggi angkatan bersenjata nasional” oleh pertemuan nasional. pasukan negara.

Dalam pernyataannya pada hari Rabu, dewan mengatakan secara resmi mencatat “pengunduran diri” Damiba dan “kekosongan kepresidenan”. Burkina Faso telah menyaksikan ketidakstabilan politik di tengah kemarahan atas kegagalan membendung pemberontakan bersenjata tujuh tahun yang telah merenggut ribuan nyawa dan mengusir hampir dua juta orang dari rumah mereka.

Sam Mednick, seorang jurnalis di Ouagadougou, mengatakan bahwa Traore telah menekankan dalam pidatonya bahwa keberadaan negara itu dalam bahaya dan itu adalah prioritas untuk membuat negara itu aman.

(Irm/parade.id)

Artikel Perwira Junior Ibrahim Traore Menjadi Presiden Burkina Faso pertama kali tampil pada Parade.id.

Xi telah absen dari mata publik sejak dia kembali ke China dari pertemuan puncak di Uzbekistan, mendorong spekulasi yang tidak berdasar tentang kudeta militer di Beijing.

Meskipun ekonomi hampir mati, pandemi COVID-19 dan protes publik yang jarang terjadi, serta meningkatnya friksi dengan Barat dan ketegangan atas Taiwan, Xi diposisikan untuk mengamankan masa jabatan ketiga untuk mengejar visi besarnya untuk “peremajaan China. bangsa” untuk tahun-tahun mendatang.

Xi terus mengkonsolidasikan kekuatan dan menghilangkan ruang untuk perbedaan pendapat dan oposisi sejak menjadi sekretaris jenderal partai satu dekade lalu. China juga menjadi jauh lebih tegas di panggung global sebagai pemimpin alternatif dari tatanan pasca-Perang Dunia II yang dipimpin AS. Demikian dikutip Aljazeera.

Kemungkinan kenaikan pemimpin berusia 69 tahun itu ke masa jabatan lima tahun ketiga, dan mungkin lebih, ditetapkan pada 2018 ketika ia menghilangkan batas dua masa jabatan untuk kepresidenan. Pemerintahan Xi selama satu dekade berkuasa telah melihat tindakan keras terhadap korupsi di dalam partai, meskipun pengamat mengatakan mereka berfungsi untuk menjatuhkan saingan politik, serangkaian langkah untuk menghancurkan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, dan penguncian COVID yang ketat di kota-kota untuk mengekang penyebaran.

Xi juga menghadapi kritik keras hak asasi manusia dari komunitas internasional atas kebijakan represif di wilayah barat laut Xinjiang, yang telah menyaksikan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan dalam tindakan keras yang seolah-olah menargetkan “terorisme”.

Menjelang pertemuan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sekali dalam lima tahun, pada 16 Oktober, di mana Xi secara luas diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin, pembersihan pejabat senior dilakukan. Mantan wakil menteri keamanan publik Sun Lijun, mantan menteri kehakiman Fu Zhenghua, dan mantan kepala polisi Shanghai, Chongqing dan Shanxi ditangkap atas tuduhan korupsi.

Penahanan tersebut merupakan pembersihan politik terbesar China selama bertahun-tahun.

Pada hari Minggu, media pemerintah mengumumkan daftar 2.300 delegasi komite pusat PKC. Nama Xi dalam daftar tersebut semakin membantah rumor media sosial tentang kudeta militer di Beijing, yang dipicu oleh video kendaraan militer dan pembatalan penerbangan yang tidak bersumber.

(Irm/parade.id)

Artikel Xi Jinping Muncul di Tengah Isu Kudeta pertama kali tampil pada Parade.id.

Suatu malam pada April lalu, seorang tetangganya meneleponnya untuk memberi tahu bahwa anaknya, Wai Soe Hlaing, seorang ayah muda yang membuka toko ponsel di Yangon, telah ditahan.

Dia ditangkap karena dianggap terlibat dalam aksi-aksi protes yang menentang kudeta militer 1 Februari.

Mereka menelusuri keberadaan pria berusia 31 tahun itu di kantor polisi setempat, menurut Win Hlaing dan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), organisasi nirlaba yang telah mendokumentasikan penangkapan dan pembunuhan.

Kemudian jejaknya semakin kabur. Dia telah menghilang.

Reuters menelepon kantor polisi itu namun tak bisa memastikan keberadaan Wai Soe Hlaing, atau kerabat yang hilang dari dua orang lain yang diwawancarai untuk penulisan artikel ini.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi permintaan via email dan tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.

Wai Soe Hlaing adalah satu di antara banyak orang yang menurut para aktivis dan kerabat telah menghilang sejak Myanmar jatuh ke dalam kekacauan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

AAPP memperkirakan lebih dari 8.000 orang ditahan di penjara-penjara dan pusat-pusat interogasi, termasuk Suu Kyi dan sebagian besar anggota kabinetnya, sementara sekitar 1.500 orang telah terbunuh. Reuters tidak dapat memverifikasi data AAPP secara independen.

Mereka mengatakan ratusan orang telah tewas dalam tahanan. Junta mengatakan angka itu dilebih-lebihkan dan AAPP menyebarkan informasi palsu. Junta belum pernah mengungkap jumlah orang yang ditahan.

Mencari Keberadaan Orang-Orang Tercinta

Militer tidak memberi tahu keluarga ketika seseorang ditangkap dan petugas penjara sering tidak melakukannya ketika orang-orang yang ditangkap tiba di penjara.

Kondisi itu membuat keluarga terpaksa mencari sendiri keberadaan mereka dengan menelepon dan mendatangi kantor-kantor polisi dan penjara, atau mengandalkan informasi dari liputan media atau kelompok pembela hak asasi manusia.

Kadang-kadang mereka mengirim paket makanan dan menganggapnya sebagai tanda keberadaan kerabat mereka jika paket itu diterima, menurut laporan Human Rights Watch.

Dalam banyak kasus, seorang pendiri AAPP Bo Kyi mengatakan, organisasinya berhasil memastikan bahwa seseorang telah ditahan tapi tidak tahu di mana.

Tae-Ung Baik, ketua kelompok kerja penghilangan paksa di PBB, mengatakan kepada Reuters kelompoknya telah menerima laporan dari keluarga-keluarga di Myanmar tentang penghilangan paksa sejak Februari lalu dan “sangat khawatir” dengan situasinya.

Di sebuah kota perbatasan, aktivis berusia 43 tahun Aung Nay Myo, yang mengungsi dari wilayah Sagaing di barat daya, mengatakan tentara junta membawa kedua orang tua dan saudara-saudaranya dari rumah mereka pada pertengahan Desember dan dia tidak tahu keberadaan mereka sekarang.

Dia yakin mereka ditahan karena karya-karyanya sebagai penulis satir. Di antara mereka adalah ayahnya, 74 tahun, yang lumpuh karena strok.

“Tak ada yang bisa saya lakukan, tapi saya khawatir setiap saat,” kata Aung Nay Myo.

Dua kantor polisi di kota Monywa, tempat asal mereka di Sagaing, tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.

Di sejumlah wilayah, resistensi terhadap junta telah berkembang menjadi konflik, dan pertempuran telah membuat puluhan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereka di seluruh negeri, menurut PBB. Ribuan di antara mereka telah melarikan diri dengan melintasi perbatasan ke Thailand dan India.

Gambar Viral

Di negara bagian Kayah, di mana pertempuran telah memanas, Banyar Khun Naung, direktur kelompok nirlaba Karenni Human Rights Group, mengatakan sedikitnya 50 orang telah hilang.

Kelompok itu berusaha membantu keluarga mencari kerabat mereka dengan menanyakan orang-orang yang baru saja dibebaskan tentang nama-nama yang mereka ingat selama di penjara.

“Keluarga orang-orang yang hilang sangat menderita, khususnya mental, karena tidak mengetahui di mana orang-orang yang mereka cintai adalah hal yang melelahkan,” kata dia.

Myint Aung, yang berusia di atas 50 dan kini tinggal di sebuah kamp bagi pengungsi di Kayah, mengatakan putranya Pascalal yang berusia 17 tahun hilang pada September.

Remaja itu mengatakan kepada ayahnya akan mengunjungi rumah mereka di Loikaw, ibu kota negara bagian itu, untuk melihat-lihat situasi, namun dia kemudian tak pernah kembali, kata Myint Aung.

Ternyata, menurut penduduk desa setempat, dia ditahan oleh pasukan keamanan, kata Myint Aung kepada Reuters lewat telepon. Ketika dia mendatangi kantor polisi untuk membawakan makanan, dia melihat tentara menjaga kawasan itu dan dia melarikan diri.

Sejak itu, Myint Aung tak pernah lagi mendengar kabar anaknya, namun kelompok HAM memberi tahu bahwa anaknya tak lagi ditahan di kantor polisi berdasarkan pembicaraan dengan sejumlah orang yang baru saja dibebaskan. Reuters tak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

Banyar Khun Naung, direktur kelompok HAM Karenni, mengatakan remaja itu adalah salah satu dari dua anak muda dalam gambar viral di media sosial.

Dalam gambar itu mereka terlihat melakukan salut “Hunger Games” yang diadopsi oleh para pemrotes ketika mereka ditangkap di sisi sebuah jalan, diikat bersama dengan seutas tali oleh seorang tentara. Saudara perempuannya memastikan lewat telepon bahwa dia adalah Pascalal.

Foto itu tampak dalam sebuah unggahan viral dari sebuah akun yang sepertinya milik perwira militer, dengan keterangan,”Sementara kami membiarkan mereka melakukan yang mereka inginkan sebelum kami menembakkan peluru ke kepala mereka”.

Akun tersebut kemudian dihapus dan Reuters tidak bisa mengontak pemiliknya untuk meminta komentar.

“Dia hanya bocah laki-laki sipil di bawah umur dan dia tidak melakukan kesalahan apa pun,” kata ayahnya.

Polisi di Loikaw tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters yang meminta komentar.

Di Yangon, keluarga Wai Soe Hlaing mengatakan kepada putrinya yang berusia empat tahun bahwa ayahnya sedang bekerja di tempat jauh. Kadang-kadang, kata Win Hlaing, anak itu berbisik kepadanya: “Papaku sudah pergi terlalu lama.”

*Sumber: Antara

Artikel Setahun Kudeta Myanmar, Orang-orang Masih Mencari Kerabat yang Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

Protes dan pemogokan nasional terus berlanjut sejak itu meskipun militer menggunakan kekuatan mematikan untuk memadamkan oposisi.

Pasukan keamanan melepaskan tembakan terhadap pengunjuk rasa di kota barat laut Kale ketika mereka menuntut pemulihan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi, kata media domestik.

Sementara itu, sedikitnya tujuh ledakan kecil terdengar di Yangon, termasuk di gedung-gedung pemerintah, rumah sakit militer, dan pusat perbelanjaan, kata penduduk setempat. Tidak ada korban jiwa dan tidak ada klaim tanggung jawab.

Penguasa militer negara itu mengatakan gerakan pembangkangan sipil “menghancurkan” Myanmar.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kepala junta, mengatakan bahwa gerakan pembangkangan sipil, atau CDM, telah menghentikan pekerjaan rumah sakit, sekolah, jalan, perkantoran, dan pabrik.

“Meski protes dilakukan di negara tetangga dan dunia internasional, namun tidak merusak bisnis. CDM adalah kegiatan untuk menghancurkan negara,” kata dia dalam pernyataan yang dirilis Rabu.

Menurut kelompok advokasi Asosiasi Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 581 orang, termasuk puluhan anak-anak, telah ditembak mati oleh pasukan dan polisi dalam kerusuhan yang berlangsung hampir setiap hari sejak kudeta, dan pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang, dengan 2.750 orang di antaranya masih tertahan.

Di antara mereka yang ditahan adalah Suu Kyi dan tokoh-tokoh terkemuka di partai Liga Nasional untuk Demokrasi, yang memenangkan pemilihan pada November tahun lalu yang dibatalkan oleh kudeta tersebut.

Kemampuan gerakan anti-kudeta yang sebagian besar dipimpin oleh pemuda untuk mengatur kampanye dan berbagi informasi melalui media sosial dan pesan instan telah dilumpuhkan oleh pembatasan internet.

“Myanmar telah runtuh secara bertahap ke dalam jurang informasi sejak Februari. Komunikasi sekarang sangat terbatas dan hanya tersedia untuk beberapa orang,” kata Alp Toker, pendiri observatorium pemblokiran internet NetBlocks, kepada Reuters.

Sementara itu di Jakarta, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab membahas bagaimana Inggris dan masyarakat internasional dapat mendukung upaya Asia Tenggara untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi setelah pertemuannya dengan Raab.

Indonesia termasuk di antara beberapa negara Asia Tenggara yang mendorong pembicaraan tingkat tinggi tentang Myanmar.

Thailand, tetangga Myanmar dan yang memiliki hubungan militer dekat dengan junta, mengatakan pada Rabu bahwa mereka tidak setuju dengan kekerasan tersebut tetapi masalah tersebut harus ditangani dengan hati-hati.

“Kami tidak dapat benar-benar melakukan apa yang kami inginkan karena kami telah berbagi perbatasan dan kami perlu hidup dan bergantung satu sama lain di banyak wilayah,” kata Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2014 ketika menjadi panglima militer, sebelum mengambil peran sipilnya saat ini pada 2019.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Militer Myanmar Tembaki Pengunjuk Rasa, 13 Orang Tewas pertama kali tampil pada Parade.id.

Dan menurutnya sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit jstru dihambat. Ia mencontohkan apa yang dialami oleh partai Demokrat.

“Kasus ‘kudeta’ partai demokrat bs dijadikan suatu contoh bhw oligarki tidak lg bermain elegan, kelompok2 ini tdk lg mencoba bermain lembut, Cth melalui berbagai peraturan & cara2 yg terselubung. Sudah mulai menampilkan sikap2 premanismenya & mendegradasi nilai2 penting demokrasi,” kata dia, Senin (29/3/2021), di akun Twitter-nya.

Isu seperti ini menurut dia ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Ia menyebut seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki atau elit.

“Aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.”

Kita, kata dia, perlu lebih waspada lagi. Dalam persepsinya, premanisme ini akan terus berjalan, dan bukan tidak mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang lebih berat.

“Ketika indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun & berbagai hal lainnya yg membuat kita harus lebih bersiap.”

Jika dikaitkan dengan geopolitik, maka kita menurut dia perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke-Indonesiaan kita. Hal itu misalkan saja dapat dilihat dari antitesa dengan mantan Presiden Soeharo yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP.

“Starting point ini mesti kembali kesana dulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya. Arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini. Sekaligus menjadi dasar kenapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Isu Jabatan Presiden Tiga Periode Pelajaran Berharga untuk Bangsa pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dapat dikatakan demokrasi tanpa partai yang kuat, tanpa partai yang solid itu akan nothing. Karena itu, para penganjur demokrasi, para pelaku & aktifis demokrasi pasti punya naluri untuk memperkuat partai, bukan memperlemahnya,” demikian katanya, Senin (22/3/2021), di akun Twitter-nya.

Siapa saja yg kemudian memiliki tendensi untuk menghancurkan atau menggrogoti partai pada dasarnya menurut dia adalah orang yang anti demokrasi. Dan bisa dikategorikan sebagai elemen yang tidak memiliki kepribadian yang kuat terhadap demokrasi.

“Melihat partai hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan,” jelas Ketua DPP PKS itu.

Hal itu terlihat bagaimana kaderisasi itu betul-betul dinafikan. Ada seseorang yang tidak pernah melakukan kaderisasi justru ada di pucuk kememimpinan.

Menurutnya itu sesuatu hal yang luar biasa dan sangat jarang terjadi di negara-negara demokrasi yang mapan.

“Partai yang sehat merupakan partai yang terlembaga. Sebisa mungkin harus terbebas dari kepentingan individu.”

“Semakin partai mengedepankan aturan main, maka akan semakin modern dan ketika semakin modern dia akan menjadi kokoh dalam membela demokrasi.”

Sebaliknya, lanjut dia, jika partai hanya menjadi alat kepentingan pribadi individu dan di mana sistem atau aturan main itu dikangkangi oleh kepentingan personal, maka selama itu pula partai itu akan menjadi partai yang kerdil dan tradisional. Tidak akan kokoh menjadi elemen pendukung demokrasi

“Pelajaran lain dari fenomena kudeta ini yakni mematikan semangat berorganisasi yang alamiah. Dalam suatu organisasi biasa kita berkompetisi, ada yang kalah dan ada yang menang dan politik adalah seni untuk berkuasa, seni untuk memenangkan suatu pertarungan.”

Namun jika kemudian penyelesaiannya adalah dengan cara-cara seperti ini, tentu menyebabkan hakekat berorganisasi menjadi mati, hakekat belajar bertarung secara alamiah berdasarkan konstitusi menjadi bubar. Kudeta politik merupakan cawa awam berpolitik dan itu berbahaya bagi demokrasi.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kasus yang Menimpa Partai Demokrat Membahayakan Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.