Andi Widjajanto dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, Arief Prasetyo Adi dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pangan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengambil sumpah jabatan Gubernur Lemhanas dan Kepala Badan Pangan yang dilantik.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Selanjutnya, Andi Widjajanto akan menjalankan tugas sebagai Gubernur Lemhanas, menggantikan Agus Widjojo yang saat ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina. Pria kelahiran 3 September 1971 ini, pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet pada tahun 2014-2015.

Dalam keterangannya selepas pelantikan, Andi Widjajanto mengatakan bahwa Lemhannas akan melakukan penguatan transformasi guna menyesuaikan tantangan geopolitik abad ke-21.

“Sehingga Lemhannas bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan untuk mencetak kepemimpinan nasional, menjadi dapur kajian strategis bagi Presiden untuk isu-isu lokal, regional, dan global, serta Lemhannas menjalankan fungsinya untuk melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Andi.

Sementara itu, Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa kegiatan yang akan dilakukan Badan Pangan Nasional ke depan yaitu melakukan sinergi dengan seluruh kementerian/lembaga, para pemangku kepentingan pangan, dan asosiasi baik peternak, nelayan, maupun petani.

“Tujuan mulia ini tidak akan bisa berhasil apabila hanya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional saja tentunya, sehingga hari ini mari kita bersatu untuk kemajuan masyarakat Indonesia,” ucap Kepala Badan Pangan Nasional.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol. Purwadi Arianto. []

Artikel Presiden Lantik Gubernur Lemhannas dan Kepala Badan Pangan Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menurut kami ada motif politis di balik munculnya wacana ini,” kata dia, lewat keterangan persnya, Selasa (4/1/2022).

Menurut dia, Polri harus tetap di bawah Presiden, karena Polri memiliki tugas pokok sebagai penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Menurut kami tugas pokok Polri di negara Indonesia sudah sesuai dengan konteks Negara Demokrasi yaitu di bidang penegakan hukum, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberi perlindungan kepada masyarakat. Menurut kami dengan tugas pokok Polri ini, memang sudah sesuai bahwa posisi Polri berada di bawah Presiden RI,” jelasnya.

PMN juga menyampaikan bahwa Polri yang saat ini sedang banyak melakukan transformasi seharusnya perlu didukung bukan malah melakukan langkah mundur demokrasi dengan wacana menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri.

“Polri harus terus didukung,” tekannya.

PMN malah menyampaikan bahwa Letjen Agus Widjojo yang telah lama memegang jabatan sebagai Gubernur Lemhanas mungkin sebaiknya diganti untuk penyegaran institusi Lemhanas.

“Kami dari PMN juga mendukung agar Bapak Agus Widjojo bisa diganti dari jabatan Gubernur Lemhanas, untuk penyegaran institusi Lemhanas sebab beliau sudah memegang jabatan tersebut dari tahun 2016,” sarannya.

Sebelumnya, wacana yang dilontarkan oleh Gubernur Lemhanas, Letjen (Purn) Agus Widjojo diklaim merupakan perwujudan negara demokrasi. Pernyataan dia itu lantas menuai respons dari berbagai kalangan.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel PMN Menilai Wacana Polri di Bawah Kemendagri oleh Lemhanas Bermotif Politis pertama kali tampil pada Parade.id.

“BPIP, LEMHANAS, BIN, dan Kapolri, bahkan Panglima TNI belum ada komentar atau bicara masalah Pancasila mau diubah jadi Ekasila alias Gotong Royong secara permanen jadi UU Negara. Ada apa dengan anda semua…? Kami seluruh rakyat NKRI mencatat semuanya dalam sejarah NKRI. Paham? cuitan, Ustaz Tengku Zulkarnain, Jumat (26/6/2020).

Wabil khusus kepada Polri dan BIN, ustaz Tengku mempertanyakan langkahnya terkait RUU HIP.

“Pak Kapolri dan BIN apakah sudah diusut siapa dan kelompok apa yg usulkan perobahan Pancasila jadi Ekasila dan Gotong Royong?

Apakah anda merasa perbuatan itu tidak berbahaya? Atau anda semua setuju dgn tindakan itu?”

Beliau ragu semua institusi dan atau institusi Polri dan BIN tidak bisa membuka siapa di balik hadirnya RUU HIP ini. Namun beliau tampaknya meragukan keberanian institusi tersebut.

“Masak iya sesulit itu mengusut dan menangkap mereka? Berani?”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Institusi-institusi Ini Belum Komentari RUU HIP, Tengku: Ada Apa? pertama kali tampil pada Parade.id.