“Wajib diterbitkan, karena maraknya kasus HIV/AIDS dan maraknya kasus pencabulan. Content creator pun kadang membuat konten yang secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan edukasi-edukasi mengenai perilaku buruk LGBT,” ungkapnya, kepada media.

Hanif mengatakan bahwa kasus tersebut patut menjadi alasan agar pemerintah terkait (Makassar) segera mengesahkan kebijakan anti LGBT, yang lebih menitikberatkan kepada pencegahan atau antisipasi pada tontonan perilaku menyimpang di muka umum, yang dilakukan oleh kaum LGBT.

“Adapun upaya-upaya setelah disahkannya kebijakan Perda Anti LGBT, saya menjabarkan bahwa upaya preventif yang dimaksud ialah pengawasan, penindakan ataupun pembinaan dengan melibatkan SKPD ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti dinas pendidikan, dinas sosial, Satpol PP, MUI, Karang Taruna,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel BMI Minta Ranperda Anti LGBT Segera Disahkan Menjadi Perda pertama kali tampil pada Parade.id.

 “Alhamdulillah, di depan Ketua Komisi D dan pihak Pemerintah Kota Makassar, saya menyampaikan harapan untuk segera merampungkan Ranperda ini menjadi Perda anti LGBT,” demikian kata Ketua Karang Taruna Muhammad Zulkifli kepada media.

Menurut dia, hal tersebut perlu ditanyakan, karena kondisi penyebaran edukasi buruk oleh kaum LGBT di Makassar semakin meluas dan dampaknya sudah ke seluruh lini lapisan masyarakat kita, termasuk ke dunia pendidikan.

“Kita tentunya bisa menyaksikan betapa banyaknya konten-konten yang diduga dibuat oleh oknum kaum pelangi atau para pendukung mereka yang secara vulgar bercerita tentang kebiasaan buruk kaum LGBT; bagaimana mereka memperlihatkan kebiasan buruk mereka dalam acara hari kemerdekaan; atau pesta rakyat di mana mereka yang jelas laki-laki dengan alasan kebebasan berekspresi tampil layaknya seorang wanita; bagaimana mereka masuk lewat acara K-pop; dan konten-konten lainnya,” ungkapnya.

Jika hal-hal buruk ini terus mereka lakukan di depan anak-anak dan pemuda kita dan dijadikan contoh maka ia yakin dan percaya akan terbentuk generasi-generasi yang terbelakang. Generasi menyimpang dan generasi yang hanya akan mengundang bencana.

“Saya telah mendengar paparan Ketua Komisi D soal bahwa salah satu hambatan percepatan ini adalah karena Kemenhumkam belum merampungkan naskah akademiknya. Olehnya itu kita minta dengan hormat kepada pihak Kemenhumkam untuk dapat segera merampungkan naskah akademiknya supaya Ranperda ini bisa segera menjadi Perda anti LGBT,” desaknya.

“Kalaupun mereka tidak mampu, maka kita harap pihak Kemenhumkam dapat segera berkoordinasi dengan pihak DPRD agar dapat dicarikan solusi yang lain,” sambungnya.

Kembali ia mengulangi, bahwa sangat berharap Ranperda ini bisa segera rampung sehingga Karang Taruna sependapat dengan pandangan Kadis Sosial yang meminta Ketua Komisi D untuk kembali mengundang beberapa SKP Kota Makasar dalam RDP diperluas seperti Dinas Pendidikan, Parawisata, Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP, termasuk Kemenhunkam untuk mengetahui progres pembuatan naskah akademiknya.

Sebagai Ketua Karang Taruna ia mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melarang edukasi buruk mereka (LGBT).

“Bagaimana mungkin kita yang merupakan Negara Pancasila, Negara yang beragama takut melarang edukasi buruk mereka. Sementara China dan Rusia yang kita kenal sebagai negara yang beridiologi komunis yang tidak memercayai agama dan tuhan saja mampu melarang semua kegiatan kaum LGBT,” tegasnya.

“Jadi mari bersinergi untuk rampungkan ranperda anti LGBT ini. Ingat, kita berjuang bukan untuk siapa siapa. Kita berjuang untuk melindungi anak-anak kita, saudara-saudara kita dan bangsa kita,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel RDP Karang Taruna Kota Makassar dengan Komisi D DPRD terkait LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Rencana akan diadakannya program pertemuan para kelompok LGBT tingkat ASEAN di Jakarta wajib kita banjiri dengan penolakan. Kegiatan yang disponsori oleh ASEAN Sogie Aaucus ini, kami nilai sangat tak sejalan dengan suku, agama dan ras,” kata Ketua Harian BMI Muhammad Hanif A Muslim, dalam keterangannya kepada media, kemarin.

Selain itu, menurut dia, rencana aktivis itu sangat bertentangan dengan Sila Pertama dan Kedua di Pancasila.

“Sesungguhnya ALLAH yang Maha Esa telah menciptakan Laki laki & perempuan, berpasang pasangan itu untuk beribadah kepadanya dengan salah satunya dengan ibadah pernikahan sehingga dapat  memperoleh keturunan, menjaga Agama, serta jiwanya,” ungkapnya.

“Bukan dengan sesama jenis yang justru tidak dapat memperoleh keturunan, tidak dapat menjaga agama, serta jiwanya. Hanya sebagai perusak kearifan agama dan kebangsaan,” lanjutnya.

Rencana kegiatan itu juga kata dia dapat dinilai bertentangan dengan moral bangsa kita, bertentangan dengan agama dan Pancasila, serta  melanggar hukum, dan ideology.

“Oleh karena itu segala bentuk aktivitas, baik itu individual maupun terorganisir  yang akan direncanakan oleh aktivis LGBT  diduga kuat sebagai bentuk kegiatan yang selain berupaya memperkuat eksistensi kebebasan mereka di Indonesia juga dinilai mampu memberi edukasi buruk kepada masyarakat Indonesia,” katanya.

BMI pun menegaskan, bahwa menolak pelaksanakan ASEAN Queer Advocacy Week pada juli 2023 di Jakarta dan BMI menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menoak pelaksanaan acara tersebut, karena itu adalah perilaku buruk kaum LGBT.

“Adalah mengundang bencana buat NKRI tercinta ini,” tegas Hanif.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Ajak Masyarakat Bubarkan Rencana Kumpul Aktivis LGBT se-ASEAN di Jakarta pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini bertentangan dengan agama, Pancasila dan kehormatan manusia. Tolak!” tegas penolakannya, Selasa (11/7/2023), lewat akun Twitter-nya.

Menurut Kiai Cholil, LGBT adalah penyimpangan yang harus ditolak. Selamanya harus ditolak.

“Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia,” katanya.

Ia menyesali bahwa penyimpangan ini terus dikampanyekan di Indonesia. sampai-sampai ia istigfar.

“Jangan sampai dianggap normal, apalagi dilegalkan,” harapnya.

Rencana acara aktivis LGBT itu bakal digelar di Jakarta pada tanggal 17-21 Juli 2023.

Acara tersebut diorganisasi oleh ASEAN SOGIE Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia.

(Rob/parade.id)

Artikel Aktivis LGBT se-ASEAN Akan Kumpul di Jakarta Ditolak Tegas Ketua MUI Pusat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sangat mendukung statment beliau. Sebab menurut kami, Indonesia ini adalah Negara Pancasila dan beragama, sehimgga wajib bagi kami mendukung pernyataan beliau,” demikian yang disampaikan Ketum BMI Muhammad Zulkifli, kemarin, kepada parade.id.

Kendati begitu, BMI mengaku tidak melarang siapa pun untuk hidup di Indonesia—walau dia seorang pendosa sekalipun. “Yang kita tidak inginkan adalah jika para kaum LGBT ini diberi ruang untuk menyebarkan kebiasaan buruknya di negara kita, walau dengan alasan seni atau kebebasan berekspresi,” tegas Zul.

Khusus untuk Makassar, BMI berharap pemerintah kota dan DPRD segera menggarap Ranperda anti LGBT, dalam rangka mengantisipasi penyebaran perilaku buruk kaum LGBT. Hal itu kata Zul demi menyelamatkan generasi bangsa kita, Indonesia.

“Di sisi lain kita bisa melihat kebodohan oknum-oknum pemerintah setempat yang memberi ruang kaum LGBT secara terang-terangan menolak kodratnya dalam acara-acara besar seperti Hari Kemerdekaan,” tandasnya.

Soal LGBT, Bamsoet menyampaikannya dalam acara musyawarah adat nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (LEMTARI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Ia mengajak masyarakat adat untuk menjaga identitas budaya serta ciri khas dan jati diri bangsa. Ia pun mengingatkan masyarakat adat agar mewaspadai berbagai tantangan modernisasi, termasuk LGBT.

Menurut Bamsoet, LGBT tak bisa ditolerir karena merusak kehormatan budaya dan adat.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Mengapresiasi Pernyataan Ketua MPR soal LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sungguh miris mendengar dan membaca berita pencabulan 10 mahasiswa UIN oleh staf kampus UIN di Samata, Kab. Gowa. Kampus yang kita harap menjadi pelopor dalam menciptakan insan-insan muslim harapan bangsa malah diduga menjadi kampus darurat LGBT (menyodomi),” miris Ketua BMI Muhammad Zulkifli, dalam keterangannyaa

BMI mengaku tidak habis pikir, dan mengerikan kasus tersebut melibatkan oknum kampus berbasis Islam. BMI pun meminta kepada aparat hukum untuk mengusut kejadian ini, mulai oknum staf yang diketahui dari fakultas syariah, juga kepada mahasiswanya.

“Kita minta polisi membuka motifnya karena bisa saja para pelaku dan korban ini memang adalah kelompok LGBT. Dengan kejadian ini pula kita juga berharap kondisi ini mendapat perhatian khusus pemerintah Kab. Gowa dan DPRD untuk segera membahas Ranperda anti LGBT, demi menyelamatkan generasi kita dari pelaku buruk kaum laknat LGBT,” harapnya.

Kabarnya, pelaku telah diberhentikan dari posisinya sebagai staf kampus. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dema UIN Alauddin Makassar periode 2022 Aqil Al-Waris.

(Verry/parade.id)

Artikel Kasus Pencabulan di UIN Alauddin Makassar, BMI Minta Aparat Mengusut (Motif) Tuntas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menjadi homoseksual bukanlah sebuah kejahatan,” kata Francis dalam wawancara tersebut, seraya menambahkan bahwa Tuhan mengasihi semua anak-Nya sebagaimana adanya.

Ia pun menentang adanya UU anti LGBT, yang menurutnya “tidak adil”—mengkriminalkan. Ia meminta semua negara dengan undang-undang yang mengkriminalisasi homoseksualitas (total 67 negara), termasuk hampir selusin yang memiliki hukuman mati, dibatalkan.

“Itu salah. Ini sangat salah. Saya pikir tidak ada yang harus didiskriminasi. Gereja Katolik Roma harus berbuat lebih banyak untuk mengakhiri undang-undang tersebut dan bahwa para uskup harus menyambut orang-orang LGBTQ ke dalam gereja, terutama di negara-negara di mana undang-undang tersebut ada,” kata dia, dikutip nytimes.com.

Saat ditanya apakah gereja harus bekerja untuk mencabut undang-undang tersebut, Fransiskus berkata, ia menjawab, “Ya. Mereka harus melakukannya, mereka harus melakukannya.”

Fransiskus mengatakan perlu ada perbedaan antara dosa dan kejahatan dalam hal homoseksualitas. Gereja Katolik menganggap tindakan homoseksual “tidak teratur secara intrinsik” dan dosa tetapi percaya bahwa orang-orang di komunitas LGBTQ harus disambut dengan hormat dan kepekaan.

“Pertama, mari kita bedakan dosa dari kejahatan tetapi juga merupakan dosa untuk tidak saling beramal.”

Dia juga meminta para uskup yang mendukung undang-undang yang menghukum atau mendiskriminasi komunitas LGBTQ untuk menjalani “proses pertobatan” dan sebaliknya menerapkan “kelembutan.”

Francis mengutip katekismus gereja, yang mengajarkan bahwa kaum LGBTQ tidak boleh dipinggirkan tetapi disambut baik.

Paus telah menjangkau komunitas LGBTQ sebagai salah satu pilar kepausannya. Beberapa bulan setelah pemilihannya pada tahun 2013, dia dengan terkenal berkata, “ Siapakah saya untuk menilai?” ketika ditanya selama penerbangan kepausan dari Brasil tentang pendeta yang mungkin gay. Dalam film dokumenter tahun 2020 , dia tampak mendukung serikat sipil sesama jenis.

Vatikan kemudian mengklarifikasi bahwa paus percaya bahwa pasangan gay pantas mendapatkan perlindungan sipil, termasuk hak hukum dan tunjangan perawatan kesehatan, tetapi komentarnya tidak menandai perubahan dalam doktrin gereja.

(Irm/parade.id)

Artikel Paus Fransiskus: Menjadi Homoseksual Bukanlah Sebuah Kejahatan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam situasi sekarang ini, kunjungi Jessica Stern sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan dan potensi perpecahan kelompok yang pro dan kontra terhadap LGBT,” katanya, Jumat (2/12/2022).

Kalau alasannya adalah untuk membela HAM, kata Mu’ti, sebenarnya ada masalah HAM yang sudah jelas-jelas terjadi di Palestina tetapi Amerika Serikat hanya diam seribu bahasa.

Menurut Mu’ti, perilaku LGBT jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pancasila. “Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa tegas menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Dalam konteks tersebut, lanjut Mu’ti, Jessica Stern dan pemerintah Amerika Serikat hendaknya menghormati Indonesia sebagai negara yang berdaulat, dengan tidak memaksakan nilai-nilai yang bertentangan dengan moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia.

“Pemerintah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dan bilateral yg baik dengan AS. Akan tetapi, demi kepentingan politik di dalam negeri terutama untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintah melalui Kemenlu dapat menyampaikan keberatan dengan kehadiran Jessica Stern ke Indonesia,” usulnya.

Dalam situasi dimana pemerintah Indonesia berusaha memulihkan ekonomi yang sulit akibat Covid-19 dan memasuki tahun politik 2024, bangsa Indonesia memerlukan situasi politik dalam negeri yang kondusif. Hal yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan harus dihindari.

Selama ini pemerintah Indonesia menjalin kemitraan yang baik dengan Amerika Serikat misalnya dalam masalah Myanmar dan Afghanistan.

“Ormas Islam mendukung sikap dan program pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat untuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Tetapi dalam hal LGBT umat Islam sudah jelas menolak,” tegasnya.

Pemerintah Amerika Serikat hendaknya memahami psikologi dan pandangan umat Islam Indonesia terhadap LGBT. Jangan sampai hubungan dan kerjasama yang selama ini sudah terbangun antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kemanusiaan yang terjalin dengan baik menjadi rusak akibat kunjungan Jessica Stern ke Indonesia.

“Pemerintah Dapat Sampaikan Keberatan Terhadap Rencana Kehadiran Jessica Stern.”

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah: Kunjungan Utusan Khusus AS terkait LGBT Hanya akan Menimbulkan Masalah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Persoalan kita masih banyak yg perlu diselesaikan dari pada menerima kunjungan orang yg sdh jeles bertentangan dg Pancasila, agama dan nilai kemanusiaan. Tolaak,” pintanya, ditulis di akun Twitter-nya, Kamis (1/12/2022).

Dikutip dari media yang ia komentar, disebut Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa utusan khusus AS untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Vietnam hingga Indonesia. Stern disebut akan menemui pejabat pemerintah setempat dan perwakilan masyarakat sipil.

“Utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Vietnam mulai tanggal 28 November-2 Desember, ke Filipina tanggal 3-6 Desember dan ke Indonesia 7-9 Desember,” demikian rilis pers di situs pemerintah AS state.gov, seperti dilihat, Rabu (30/11/2022).

AS menyebut Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah serta perwakilan masyarakat sipil di Vietnam, Filipina dan Indonesia. Dia disebut akan mendiskusikan tentang hak LGBTQI+ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer, intersex dan tanda +, mewakili orang yang tidak mengidentifikasi gender atau orientasi seksual).

“Selama kunjungannya itu, Utusan Khusus Stern akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak asasi LGBTQI+,” jelasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Ketua MUI Pusat Minta Pejabat Indonesia Tidak Menemui Utusan Khusus AS terkait LGBT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tidak dimasukannya pembahasan tentang ancaman pidana bagi pelaku LGBT, seperti hubungan asmara hingga pernikahan sesama jenis, bukti bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan untuk mengantisipasi rusaknya moral generasi bangsa,” kata dia, kepada media, Kamis (29/9/2022).

Di sisi lain, BMI, kata Hanif menolak secara tegas adanya penerapan pasal 188 dalam RKUHP, yang memberi kelonggaran terhadap masa ancaman pidana para penyebar paham Komunisme, Lenimisme dan Marxisme, sehingga dinilai menciderai penerapan UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab hukum pidana—yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara pasal 107 a hingga 107 f yang ditanda tangani presiden BJ. Habibie.

“Meminta kepada pemerintah dan DPR Untuk segera merevisi pasal 188 RKUHP dan memasukkan semua point pasal 107 a hingga 107 f UU Nomor 27 tahun 1999 ke dalam RKUHP,” pintanya.

Soal RKUHP ini, umumnya publik mengamati ada poin atau pasal yang (selain di atas) kontroversial. Sebut saja seperti Pasal 218.

Pasal ini mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini dinilai sangat rawan untuk disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa.

Berikut bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP:
“Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

(Verry/parade.id)

Artikel Brigade Muslim Indonesia Usul Pasal tentang LGBT Masuk ke RKUHP pertama kali tampil pada Parade.id.