Kata Siti, ini rangkaian setelah sebelumnya Menteri Arlette juga ke Bali melihat contoh pengelolaan sampah, persemaian mangrove dan pusat persemaian modern Rumpin di Bogor.

“Menurut Menteri Arlette sudah sangat banyak hal yang dikerjakan Indonesia secara positif, sejak perjalanan internasionalnya sejak tahun 2018,” katanya, di akun Twitter-nya.

Catatan ia dan Menteri Arlette di dunia internasional sama, yaitu negara maju ngomong, saran, diskusi dan paper, tapi yang penting riil di lapangannya seperti apa. Ketika Menteri Arlette di Indonesia, dia mengatakan inilah yang disebut pekerjaan.

Siti mengucapkan terima kasih atas kedatangan Menteri Arlette ke Indonesia. Ia berharap semoga usaha para Menteri Lingkungan Hidup di negara berkembang dapat memberikan kontribusi yang baik untuk global.

(Rob/parade.id)

Artikel Siti Nurbaya Bakar Ajak Menteri LHK Kongo Tinjau Kawasan Titik Nol IKN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini yang saya sampaikan saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary of Norway’s Foreign Affairs Ministry) Erling Rimestad, di Jakarta, Selasa (14/3). Aksi iklim Indonesia telah mendapat pengakuan internasional, begitu juga pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari hasil inventarisasi GRK yang terus menurun,” kata dia, di akun Twitter-nya, kemarin.

Cara sistematis yang dilakukan sekarang disebut olehnya adalah sebagian didukung oleh kerja sama sejak tahun 2010 tentang REDD+, yang ditandatangani tahun 2016 di Indonesia. “Kami terus meningkatkan kerja-kerja dan agenda selama pemerintahan Presiden @jokowi dengan berbagai tindakan korektif,” penegasannya kembali.

“Data tahun 2020 menunjukkan penurunan emisi sebesar 47,28% dan untuk tahun 2021 sebesar 43,82%. Hal ini berarti jauh lebih tinggi dari target 41% untuk total emisi GRK sebesar 945,11 gigaton CO2e pada tahun 2020, dan 889,79 gigaton CO2e pada tahun 2021,” ia melanjutkan.

Pencapaian ini kata dia tentunya signifikan untuk program berbasis hasil dan perdagangan karbon. Dari skema RBP, kinerja penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 577 juta ton CO2e telah dicapai pada periode 2018-2020.

Angka kinerja ini kata Siti bukan merupakan estimasi Indonesia sendiri, melainkan angka yang telah diverifikasi oleh UNFCCC pada November 2022, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja Indonesia, termasuk dalam hal metodologi yang digunakan dalam menghitung estimasi capaian kinerja tersebut

Selain itu semua kegiatan perdagangan karbon, saat ini wajib didaftarkan ke Sistem Registri Nasional dan wajib mendapatkan Sertifikat Pengurangan Emisi melalui otoritas pemerintah. Sedang disiapkan mekanisme Carbon Exchange. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tertutup untuk investasi terkait karbon tetapi perlu mengatur tata kelolanya.

“Saya juga menyambut baik apresiasi Wamenlu Norwegia Erling Rimestad atas penurunan laju deforestasi Indonesia dengan angka terendah sepanjang sejarah. Inilah salah satu bukti kontribusi nyata Indonesia untuk perubahan iklim dunia,” apresiasinya.

(Rob/parade.id)

Artikel Indonesia Sangat Serius Mengatasi Perubahan Iklim pertama kali tampil pada Parade.id.

“Melalui kerjasama ini, Provinsi Kalimantan Timur menerima pembayaran berbasis kinerja atau Result Based Payment (RBP) Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, plus  (REDD+) dengan penerima manfaat sampai ke tingkat tapak,” kata Siti.

Sebelumnya, Siti menjelaskan, RI telah menerima pembayaran pertama dari program FCPF-Carbon Fund USD 20,9 Juta (setara Rp303 Miliar) melalui BPDLH, dan pembayaran secara penuh USD 110 Juta (hampir Rp1,7 triliun) akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen).

“Dari dana advance payment tersebut, yang akan disalurkan ke Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp260 miliar, dengan mekanisme penyaluran melalui APBD sebesar Rp110 miliar dan melalui Lembaga Perantara (yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp150 miliar,” kata dia, tertulis di akun Twitter-nya.

Anggaran yang disalurkan melalui APBD dikatakan oleh Siti ditujukan untuk mendukung implementasi FCPF-Carbon Fund melalui penguatan kebijakan dan kapasitas institusi dan SDM serta operasionlisasinya untuk pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan yang disalurkan melalui Lembaga Perantara akan disalurkan ke masyarakat pada 441 desa di 7 kabupaten dan 1 kota di l Kalimantan Timur.

Sebagian dana yang diterima RI di tingkat pusat (KLHK) kata dia akan digunakan untuk penguatan kebijakan REDD+ di tingkat nasional.

“Pada lebih 250 Kepala Daerah lainnya yang hadir diberikan gambaran pentingnya melihat persoalan perubahan iklim sebagai sistem hulu-hilir. Dimana bagian hulunya didominasi antara kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat, serta bagian hilirnya adalah hasil kegiatan yang direfleksikan dengan jumlah dan nilai karbon,” terangnya.

‘Sesungguhnya yang terciptanya a/ kondisi lingkungan yang baik seperti kota yang hijau, indah asri, gambut yang basah, mangrove dan hutan yang hijau lebat, sungai bersih serta ada pendapatan masyarakat (distribusi income dari kebijakan-kebijakan dan kerja-kerja Kepala Daerah),” ia melanjutkan.

Saat ini sudah ada dana RBP 100 juta USD dari program RBP-GCF yang sedang disiapkan penyalurannya ke beberapa provinsi. Dengan kemajuan ini dalam bentuk kerjasama teknik luar negeri, bersama Pemda dan masyarakat dalam satu derap maka ada optimisme, target NDC bisa dicapai.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Menyaksikan PKS dari FCPF-Carbon Fund dengan Provinsi Kaltim pertama kali tampil pada Parade.id.

Siti menyebut, kumlah SK Perhutanan Sosial yang diserahkan sebanyak 514 SK, seluas 321.827,19 Ha bagi 59.267 Kepala Keluarga. Untuk Hutan Adat diserahkan sebanyak 19 SK, seluas 77.185 Ha.

“Diserahkan jg SK TORA 46 SK seluas 73.743,04 Ha u/ 40.669 penerima. Untuk SK TORA, SK Biru, secara faktual dan virtual 35 SK di 12 Provinsi. Menyusul 6 SK di 4 Provinsi: Aceh, Bengkulu, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara serta 5 SK Sumatera Barat akan diserahkan tersendiri,” kata dia, di akun Twitter-nya, Kamis (23/2/2023).

Siti menjelaskan bahwa sampai Desember 2022 sudah diterbitkan SK Perhutanan Sosial seluas 5.318.376,20 Ha, dengan jumlah SK sebanyak 8.041 Unit SK bagi masyarakat sejumlah 1.149.595 KK.

“Kemudian, pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas untuk sumber TORA sebanyak 133 SK seluas 193.982,1 Ha,” jelasnya.

Khusus untuk Hutan Adat, lanjutnya, yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial, telah ditetapkan seluas 153.322 ha dengan jumlah SK sebanyak 108 unit dengan 51.459 Kepala Keluarga serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.088.149 Ha.

Selain itu, telah siap pencadangan TORA dari pelepasan kawasan hutan yang tidak berhutan seluas 938.879 ha.

“Sesuai arahan Presiden, masyarakat yang mendapatkan persetujuan, diberikan pendampingan agar mendapat manfaat dengan pengembangan usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sehingga terbentuk bisnis model yang berdaya saing dengan skala korporasi,” kata dia.

Saat ini, telah terbentuk 9.985 KUPS dengan rincian 4.665 kategori KUPS pemula (blue), 4.334 KUPS lanjut (silver), 936 KUPS maju (gold) dan 50 KUPS mandiri (platinum). Terutama KUPS silver dan gold akan ditingkatkan kelasnya sehingga terbentuk KUPS mandiri.

“Pendampingan akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra pusat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Selain dihadiri kurang lebih 302 orang perwakilan dari wilayah seluruh regional Kalimantan, secara virtual juga diserahkan SK Perhutanan Sosial untuk seluruh Indonesia, kecuali Maluku Utara dan Sumatera Barat, yang akan diserahkan kemudian, termasuk untuk wilayah Sulawesi.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Mendampingi Presiden Menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan TORA pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam Enhanced NDC Indonesia target penurunan emisi GRK meningkat dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri dan 41% menjadi 43,20% dengan dukungan kerjasama teknik luar negeri. Sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya atau FOLU ditargetkan dapat berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional,” ungkap Siti, kemarin.

KLHK disebutkannya telah menginisiasi dan memiliki rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, serta membentuk tim Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

“Modalitas pencapaian Indonesia’s FOLU Net Sink meliputi: Sustainable Forest Management (Pembangunan Hutan Lestari), Environment Governance (Penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin baik) dan Carbon Governance (Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang semakin tertata) merupakan upaya nyata dalam pembangunan berkelanjutan dan berketahanan iklim,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sedangkan operasional FOLU bekerja dalam berbagai langkah kerja secara sistematis seperti pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan secara lestari perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan atau non-rotasi, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik.

“Semua rencana kerja yang telah disusun harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata, serta bisa dicatat sebagai eviden secara akuntabel dan dapat diimplementasikan di tingkat tapak, sehingga dapat dilakukan penilaian karbonnya dalam rangka pencapaian target NDC. Harus terukur, tercatat dan terbukti nyata.”

Ia mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Sebab optimis kita dapat mencapai target FOLU Net Sink 2030 Indonesia yang sangat ambisius, untuk masa depan yang lebih baik bagi Bumi dan generasi mendatang.

(Rob/parade.id)

Artikel Pembukaan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, merja sama luar negeri harus berpegang pada prinsip saling menghormati kedaulatan negara, tidak campuri urusan domestik negara lain, saling menguntungkan, diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama, serta dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.

“Hal paling terpenting, prinsip keamanan negara dalam kerjasama luar negeri harus dipahami betul. Jangan mekanistik saja,” kata dia, di akun Twitter-nya.

Namun demikian, harus dihitung juga kaitan dengan backward dan forwardnya, ke belakangnya ada kaitan apa, ke depannya akan ada apa.

“Untuk itu dibentuk “One Gate Policy” dalam proses penyusunan perjanjian dan negosiasi, dan harus melalui Sekretariat Jenderal KLHK.”

Sampai dengan Desember 2022, kata dia, tercatat 58 on-going project kerja sama luar negeri di lingkup KLHK, yang didukung oleh mitra internasional dan dilaksanakan dalam kerangka kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

“Kerja sama luar negeri harus berperan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang mengarah kepada misi mencapai lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia yang berkelanjutan,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Intruksikan Jajaran Memedomani Bentuk Kerja Sama Luar Negeri pertama kali tampil pada Parade.id.

Di sana ia menyampaikan apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk melindungi kuantitas dan kualitas sumber daya air tanah, serta memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Pertama; sinergi air tanah dengan air permukaan untuk pengelolaan sumber daya air, untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan air tanah saat ini dan di masa mendatang.

Kedua; dalam penyusunan dan kebijakan proyek, dengan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan daya dukung, mempertimbangkan faktor sumber daya air, dan ketersediaannya untuk rencana pembangunan sebagai indikator. Ketiga; sinergi air tanah dengan lingkungan.

Keempat; sinergi air tanah dengan teknologi, dan kelima; sinergi dengan relevansi dan kegiatan masyarakat khususnya pada penggunaan air yang efisien, menerapkan praktik kebutuhan air tanaman, dan neraca air untuk tindakan adaptasi iklim.

“Indonesia mengundang setiap kolaborasi untuk mempromosikan pendekatan lintas sektoral dan terpadu menuju pengelolaan air yang berkelanjutan,” ajaknya, di akun Twitter-nya.

Sekaranglah kata dia waktunya untuk bergerak maju. “Sangat penting bagi kita mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin untuk melakukan upaya yang efektif dan giat dalam pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.”

Hadir juga Gubernur Bali Wayan Koster, serta rombongan seni budaya dari Bali di UN-Water Summit on Groundwater 2022 di Paris.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Hadir di UN-Water Summit on Groundwater 2022 Paris pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di World Climate Leaders’ Insight on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, hadir Menteri Inggris Raya (UK) untuk Internasional, Energi, Iklim dan Lingkungan Lord Zac Goldsmith; Menteri Luar Negeri Norwegia, Tvinnereim, dan Wakil Sekretaris Deputi untuk Kebijakan Iklim AS Rick Duke. Menteri UK Lord Zac Goldsmith menyatakan Indonesia adalah nature superpower, dan UK mendukung ambisi Indonesia melindungi dan merestorasi lahan untuk kepentingan iklim global,” katanya, Kamis (10/11/2022).

Sama dengan Menlu Norwegia, Tvinnereim. Katanya, RI satu langkah di depan dalam menanggulangi perubahan iklim. Dengan contoh penurunan deforestasi terendah dalam sejarah dua dekade, menempatkan Indonesia menjadi pemimpin dalam manajemen sektor kehutanan dan lahan.

“Sementara Deputy Assistant Secretary for Climate Policy AS, Rick Duke ikut menyatakan optimisme dan dukungan mereka dengan target FOLU Net Sink 2030 Indonesia yang dinilai sangat ambisiu,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Ia mengatakan, dari berbagai upaya dalam 7-8 tahun terakhir, Indonesia telah mendapatkan reward atas usahanya menurunkan emisi, melalui pembayaran berbasis hasil (RBP) termin pertama dari kesepakatan iklim dengan Norwegia sebesar 56 juta dolar dan World Bank sebesar 20,9 juta dolar. “Kita terus bekerja menjaga bumi dengan aksi, bukan semata janji dan harus perkuat kolaborasi,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Tiga Negara Maju Dukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

Formulasi ini kata dia lahir dari tekad kita bekerja sistematis, terukur, serta menjadi bagian pekerjaan yang sudah kita lakukan dalam 6-7 tahun terakhir sebagai komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim.

“Semua kegiatan dan pekerjaan dari berbagai bidang dalam FOLU Net Sink 2030 dirangkum dalam pendekatan yang sama, salah satunya dalam satuan pengukuran yang sama yaitu CO2 equivalen,” jelasnya.

Ujung dari FOLU Net Sink 2030 adalah hasil capaian penurunan emisi yang dihitung tiap tahun. Hal penting lainnya, akan dihasilkan petunjuk kerja dalam berbagai bidang FOLU Net Sink 2030.

“Jadi siapapun yang memimpin nanti akan ada manual untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Workshop dilaksanakan untuk melakukan expose terhadap draft final 5 bidang Rencana Kerja Nasional. Yaitu bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Instrumen dan Informasi dari Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Rencana Kerja Bidang akan didetailkan dalam bentuk Rencana Kerja Sub Nasional pada 12 Provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Terdiri dari Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Minta Pemda Satu Langkah dengan Pempus untuk Aksi FOLU pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya mengajak langsung Menteri Negara untuk Asia, Energi, Iklim, dan Lingkungan Hidup UK, Lord Goldsmith, melihat aksi iklim yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pihak di tingkat tapak untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca terutama dalam kerangka FOLU Net Sink 2030,” kata dia, Selasa (25/10/2022).

Pada kesempatan itu, juga dilakukan aksi penanaman mangrove di Tahura Ngurah Rai, sekaligus dialog dengan Kelompok Nelayan Simbar Segara dan pelajar.

“Selain itu melihat Kelompok Usaha Kecil Perhutanan Sosial Kopi di Desa Wanagiri, serta meninjau Warisan Living furniture, homeware, boutique and art, Industri kayu berskala ekspor terkait kerajinan kayu yang menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), di Kerobokan, tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Pemerintah Indonesia melalui KLHK dan Inggris melalui the Foreign, Commonwealth and Development Office, sepakat menandatangani kerja sama di bidang lingkungan dan iklim. Melalui MoU ini, kedua belah pihak sepakat untuk membangun persahabatan yang lebih kuat, mewujudkan aksi iklim yang nyata dan efektif di lapangan.

“Kita terus bekerja nyata dari Indonesia untuk perubahan iklim dunia,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Menteri LHK Menunjukkan Aksi Nyata Indonesia Mengurangi Emisi ke Menteri Lord Goldsmith pertama kali tampil pada Parade.id.