“Seharusnya sidang etik untuk Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar yg diduga menerima gratifikasi terkait moto-gp tetap dijalankan. Kenapa? 1. UU KPK menugaskan Dewas KPK menyelenggarakan sidang kode etik utk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik,” kata dia, kemarin.

Sidang kode etik itu tentu menurut Febri untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan saat berstatus Pimpinan/Pegawai KPK. Sehingga, alasan Dewas KPK yang menyebutkan sidang etik gugur karena Lili mundur sebelum sidang jelas keliru, karena saat dugaan pelanggaran terjadi, ia masih Pimpinan KPK.

“Jadi, Dewas keliru memahami konteks waktu dan status Insan KPK saat pelanggaran terjadi. Jika logika Dewas ini digunakan maka setiap pelaku pelanggaran dg mudah menghindar dg cara mundur saat akan disidang kode etik,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Alasan efisiensi Dewas KPK juga keliru, katanya. Dewas KPK menggunakan alasan efisiensi karena ancaman hukuman terberat bagi Pimpinan KPK yang melanggar kode etik adalah diminta mengundurkan diri.

“Argumentasi fatal dan dicari2 menurut Saya. Kenapa? Satu, Dewas sendiri yg hrsnya tgjwb jk ancaman sanksi utk Pimpinan sgt ringan. Dua, Dewas KPK lupa, tujuan penegakan etik di KPK bukan sekedar menghukum, tp lebih dari itu, MENJAGA MARWAH KPK.”

Sejak dahulu, lanjut Febri, penegakan etik yang kuat menjaga wibawa KPK sekaligus agar dapat jadi pembelajaran bagi Pimp/Pegawai KPK lain. Dewas KPK pun disebutnya gagal memahami esensi penegakan etik tersebut.

Sebab, menurut dia, tidak satu pun kata/frase di UU KPK ataupun Peraturan Dewas KPK No. 3 & 4 tahun 2021 tentang persidangan yang gugur atau penghentian sidang. Justru yang diatur: sidang tetap dijalankan, sekalipun terperiksa tidak hadir.

“Kenapa tafsir Dewas KPK cenderung memilih yg menguntungkan pelaku?”

Definisi Sidang Etik di aturan yang dibuat Dewas menurutnya bahkan tidak menyebut status yang disidang harus insan KPK pada saat sidang dilakukan.

“Sidang Etik adalah utk memeriksa & memutus terbukti/tidaknya dugaan Pelanggaran. (Pasal 1 angka 4, Perdewas 4 th 2021) Barulah saat membahas Pelanggaran, kita bisa bicara ttg Apakah saat pelanggaran dilakukan status pelaku masih Pegawai/Pimpinan KPK.”

Ia malah merasa anneh jika Dewas KPK tidak memahami hal sederhana tentang konteks tempus delicti, yaitu waktu perbuatan terjadi. Bukan waktu kapan sidang dilakukan.

“Bab VI Pemeriksaan Sidang Etik di Perdewas 4/2021 mengatur jelas tahap2 yg hrs dilakukan mulai penunjukan majelis, tata cara sidang, pembuktian, hingga putusan. Tidak ada mekanisme penghentian/gugur. Bukankah ini berarti Dewas KPK telah langgar aturan yg dbuatnya sendiri?”

“Jk ditarik ke belakang, kita ingat para pendukung revisi UU KPK selalu bilang keberadaan Dewan Pengawas KPK adalah utk memperkuat KPK.”

Bukti demi bukti justru menurut dia sebaliknya, Dewas tidak mampu menyelematkan kredibilitas KPK yang runtuh dan bahkan sekarang jadi penegak hukum paling tidak dipercaya.

“Ada pesan lama di kampung Saya, jk jd pemimpin, janganlah jadi ‘tungkek pambaok rabah’. bagi org yg susah berjalan, tongkat (tungkek) adalah tempat bertumpu. membantu untuk berdiri tegak dan berjalan. tp dlm konteks ini, justru tongkat yg membuat jatuh (rabah).”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Febri Diansyah Kritik Dewas KPK terkait Sidang Etik Lili Pintauli Siregar pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sorotannya, ada beberapa yang dianggapnya sebagai masalah dalam pengunduruan diri Lili. Di antaranya, kata Novel, tidak terungkapnya fakta lengkap pelanggaran.

“Kemungkinan besar perbuatan Lili tdk dilakukan sendiri, Apakah ada Pejabat KPK lain yg berbuat serupa? Apakah ada pihak yg membantu, berupaya utk menutupi perbuatan Lili? Dgn tdk disidangkan akan membuat tdk terungkap semua hal tsb,” katanya, kemarin.

Menurut Novel itu boleh jadi sebuah modus untuk menghindari terungkapnya fakta jelas pelanggaran, sebagaimana Firli Bahuri saat menjadi Deputi Penindakan KPK yang akan disidangkan atas pelanggaran etik serius. Demikian tertulis di akun Twitter-nya.

“Dugaan sbg upaya utk melindungi Lili Pintauli Siregar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan ybs.”

Diketahui, LPS terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian tiket MotoGP Mandalika. Ia juga diduga melakukan suap kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Novel Baswedan Menyoroti Pengunduran Diri Pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sepengetahuan saya, baru sekarang ada Pimpinan dan pegawai KPK yg mundur karena kasus etik sebelumnya ada yang mundur karena sikap politik!” pujiannya, kemarin.

Duhulu, KPK itu kata Fahri sumber berita dan setiap hari memproduksi kontroversi yang penuh dengan nuansa politik dan opini. Itulah yang menyeret KPK sering merasa bahwa dia tidak boleh disalahkan dan kalau salah tidak boleh mengakui ada kesalahan, sehingga ada banyak sekali persoalan yang disimpan.

Pengunduran diri pimpinan KPK menurut dia adalah keberanian luar biasa. Sebab, setahunya dahulu, banyak pegawai dan pimpinan yang membiarkan dirinya tetap bekerja sebagai orang yang sudah terkena sanksi etik.

“Sekarang adalah langkah maju. Saya usul KPK maju terus dan Melangkah dengan berani!” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Fahri mengusulkan KPK mengusut semua pemberian fasilitas oleh Pertamina yang sama dengan yang diterima oleh Lili Pintauli Siregar (LPS) itu, agar tradisi memberikan hadiah kepada pejabat dihentikan, karena tradisi ini kita duga masih terjadi.

“Saya yakin modusnya sama, maka KPK harus bergerak cepat! Ayo KPK kamu bisa!”

Diketahui, LPS terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi pemberian tiket MotoGP Mandalika. Ia juga diduga melakukan suap kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Fahri Hamzah Puji KPK, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.