“Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak. Inilah bangsa Indonesia. Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptakan pasar-pasar, di mana orang Indonesia menciptakan kemakmurannya sendiri.” (Ir. Soekarno)

“Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.” (Ir. Soekarno)

“Persetan dengan PBB! Amerika kita setrika! Inggris kita linggis!” (Ir. Soekarno)

Itulah kalimat Bung Karno yang menggelegar dan menghidupkan kesadaran rakyat akan ancaman imperialisme. Dalam situasi yang sama dan kita ketahui sumber daya alam kita melimpah terkhususnya Bijih Nikel, yang kemudian akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia dengan digugatnya Negara Indonesia oleh Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO).

Alasan gugatan Uni Eropa ini adalah pengumuman Keputusan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, yang ditandatangani Menteri Ignacius Jonan pada 28 Agustus 2019. Larangan ekspor bijih nikel mulaiberlaku pada 1 Januari 2020. Akan tetapi bukan hanya Uni Eropa yang menentang kebijakan Indonesia, melainkan Amerika dan Tiongkok (China).

Nikel adalah salah satu topik terpanas di dunia saat ini. Sebagai bahan utama dalam pembuatan Baterai kendaraan listrik, nikel mendorong perubahan penggunaan energi. Meningkatnya permintaan kendaraan listrik otomatis membuat industri kendaraan listrik menjadi salah satu industri yang paling diminati.

Nikel sebagai komponen utama karenanya menjadi target negara-negara di dunia. Dengan tetap mempertahankan larangan ekspor bijih Nikel (raw material) Indonesia dapat menjadi industri produsen baterai dan berdaulat.

Yang perlu dipertanyakan adalah keterlibatan Tiongkok (China) masuk menjadi negara yang menggugat Indonesia di WTO. Padahal kita ketahui jika pelarangan ekspor diberlakukan tentunya pengolahan Bijih Nikel dilakukan oleh Smelter dan penambang harus menjual ke Smelter tersebut, dimana menurut Kementerian ESDM Smelter Tersebut merupakan Investasi dari China.

Sebagai informasi, selama ini ada empat perusahaan smelter besar pemilik IUI di Indonesia, yakni PT Sulawesi Mining Investment, PT Virtue Dragon Industry, PT Huadi Nickel Aloy, dan PT Harita Nickel. Sejatinya Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor nikel nasional pada kuartal I 2022 berjumlah 115,52 juta kg dan Negara tujuan ekspor nikel terbesar Indonesia di kuartal awal tahun ini adalah Tiongkok, dengan volume mencapai 73,9 juta kg dan nilai total US$520,98 juta.

Tentu ini membuat kita menjadi penasaran terhadap langkah politik Tiongkok. Entah apapun langkah politik Negara Luar terhadap Negara Indonesia tentunya saat ini merupakan momentum Bangsa Indonesia berdaulat akan Energi-nya sebagai mana cita-cita pendiri bangsa ini untuk Berdikari (Berdiri Diatas Kaki Sendiri).

Satu sejarah yang selalu kita ingat ketika Bung Karno ingin mengembalikan kedaulatan di tiap pidato-pidatonya, itu merupakan sebuah janji yang tak pernah dia ingkari. Diejawentahkanya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.34/1956 yang merupakan langkah dramatis dalam menasionalisasi aset asing dan secara resmi mengambil alih tambang minyak sumatera utara (TMSU) milik Belanda, Shell di Sumatera dan NIAM yang dimiliki Belanda.

Sudah cukup lama Energi sumber daya alam kita dikuasai oleh asing dan aseng dan faktanya keberadaan mereka tak cukup membantu sektor energi Indonesia dalam waktu yang lama. Setelah 77 tahun merdeka, kami bangsa Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasinya. Tanpa pertumbuhan seimbang yang didukung oleh ketahanan dan kedaulatan energi, kita bisa mati karena ketergantungan pada bangsa luar.

Bagi kami sebagai seorang Mahasiswa yang cinta pada bangsa dan Negara Indonesia, WTO merupakan antek-antek Imperialisme yang menggangu kedaulatan Bangsa Kita.

Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tetap mempertahankan nikel kita berada didalam negeri sampai industri baterai kita siap dan kita lah yang menentukan energi kita sendiri tanpa takut terhadap intervensi negara manapun.

Kita juga mendesak pemerintah untuk segera merencanakan nasionalisasi smelter Nikel dan Energi lainya demi kepentingan bangsa dan negara.

Kita Bangsa Indonesia, Berdiri di tanah kita dan kita menentukan nasib kita sendiri dan kita harus berdaulat dalam Energi dan kita tidak ingin dijajah terus menerus oleh pihak asing dan aseng alias merdeka dari ketergantungan Negara lain.

Kita harus mandiri dalam pengelolaan energi untuk ketahanan energi nasional dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, maka nasionalisasi aset merupakan harga mati jika kita ingin merajai pasar industri energi.

Artikel Lawan WTO! Asing dan Aseng Segera Minggir, Waktunya Indonesia Berdaulat Energi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dimana disebabkan penyesuaian harga minyak mentah global yang dipicu adanya ketegangan dari beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina dan AS-China, yang mengakibatkan faktor krisis energi global.

“Ada urgensi (itu) mengapa pemerintah menyesuaikan BBM,” kata dia, dalam dialog interaktid “Menakar Arah Kebijakan Negara dalam Pengalihan Subsidi BBM dan Transformasi Energi Baru Terbarukan”, kemarin, Jumat (2/9/2022).

Di sisi lain, Fariza Rama Putra, selaku Pengamat Kebijakan Publik, mengatakan bahwa hal di atas terjadi karena ketidakpastian dalam krisis ekonomi dunia memberikan pilihan sangat terbatas bagi Indonesia dalam pengelolaan fiskalnya. Dalam hal ini, menyesuaikan harga BBM ke level yang tidak membahayakan APBN, namun juga tak membahayakan kegiatan perekonomian nasional.

“Sudah saatnya Indonesia mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya ke prioritas lain yang lebih memenuhi kebutuhan penting masyarakat. Dan perlu di inget juga, jangan sampai pencabutan subsidi BBM ini dimainkan sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta memainkan ini untuk kelompok-kelompok kepentingan untuk 2024,” kata dia.

Sementara dari sisi kebijakan pemerintah, Rama menekankan agar mahasiswa dan pemuda supaya mampu menjadi agen kontroler sebagai pengamat dan pengkritik kebijakkan pemerintah, untuk terciptanya Indonesia yang adil dan makmur serta mahasiswa harus memanfaatkan bonus demografi agar tidak terjadi bahaya demografi.

Ketum DPP KNPI Putri Khairunissa merespons di atas dengan menyebut bahwa Indonesia dan dunia saat ini tengah mengalami krisis energi yang berasal dari fosil. Untuk itu kita butuh mengembangkan energi terbarukan.

“Agar ketika cadangan energi lama sudah habis, kita masih bisa bertahan dengan energi terbarukan yang telah kita kelola sendiri,” kata dia.

Adapun dari presidium LIMAJAYA, yang juga sebagai Presiden Mahasiswa IBI Kosgoro 57 menyampaikan bahwa kebijakkan mengenai penyesuaian harga BBM yang kini telah disahkan oleh pemerintah dan alasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut menurutnya sudah jelas. Yaitu untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran, salah satunya mengalihakan subsidi BBM ke BLT.

Namun, kata dia, yang tetap menjadi catatan adalah masahasiswa harus tetap mengawal pengalihan subsidi tersebut. Salah satunya mengawal jalannya bantuan sosial agar tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti yang terjadi di masa lalu.

(Verry/parade.id)

Artikel LIMAJAYA Memaklumi Penyesuaian Harga BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya (LIMAJAYA) ini mengadakan acara diskusi di Jakarta Pusat.

Ada beberapa narasumber yang hadir dalam acara diskusi tersebut. Di antaranya Putri Khairunnisa (Ketum DPP KNPI), Fariza Rama Putra (Pengamat Kebijakan Publik), Yusril S.K (Presidium LIMAJAYA), dan Karim Rahayaan (Sekjen LIMAJAYA).

Pembicara pertama, Putri Khairunnisa (Ketum DPP KNPI) menyampaikan bahwa Indonesia saat ini butuh energi baru terbarukan. Mengingat, kata dia, Indonesia khususnya dan negara lain pada umumnya pada saat ini tengah mengalami krisis energi yang berasal dari fosil.

“Untuk itu kita butuh mengembangkan energi terbarukan agar ketika cadangan energi lama sudah habis, kita masih bisa bertahan dengan energi terbarukan yang telah kita kelola sendiri,” ujarnya.

Lain hal dengan Khairunnisa, Fariza Rama Putra (Pengamat Kebijakan Publik) mengingatkan agar mahasiswa Indonesia pemuda supaya mampu menjadi agen kontroler sebagai pengamat dan pengkritik kebijakkan pemerintah, untuk terciptanya Indonesia yang adil dan makmur. Ia menekankan itu.

Hal lain disinggung oleh Yusril S.K (Presidium LIMAJAYA). Ia menyinggung penyesuaian harga BBM jenis pertalite dan solar.

Menurut dia, kebijakkan mengenai itu di mana telah disahkan oleh pemerintah dan alasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut sudah jelas, yaitu untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran, salah satunya mengalihakan subsidi BBM ke BLT.

Namun demikian, ia mengingatkan, agar masahasiswa harus tetap mengawal pengalihan subsidi tersebut salah, satunya mengawal jalannya bantuan sosial.

“Agar tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti yang terjadi di masa lalu,” ia mengingatkan.

(Verry/parade.id)

Artikel Menakar Arah Kebijakan Negara dalam Pengalihan Subsidi BBM pertama kali tampil pada Parade.id.

Farid pun mengkritisi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang belum lama ini memberikan sinyal bahwa BBM akan dinaikan dan pengumuman itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Farid menilai bahwa keterangan Luhut terkait skema kenaikan BBM merupakan bentuk pengkhianatan pada rakyat.

“Rakyat sedang melakukan pemulihan. Baik pemulihan ekonomi maupun kesehatan. Bukankah apa yang dikatakan Luhut terkait kenaikan harga BBM adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat?” katanya, kepada media, Rabu (24/8/2022).

Farid menilai, jika kenaikan harga BBM tidak terlepas dari adanya oligarki yang bermain, terlebih berdasarkan catatannya, Indonesia berencana membeli minyak dunia dengan harga lebih kecil dari harga pasar minyak dunia

“Kenaikan BBM bersubsidi cenderung menguntungkan oligarki, karena Indonesia punya rencana membeli minyak dari Rusia, di mana harga minyak Rusia 30 persen lebih kecil dari minyak dunia. Ketika indonesia berencana membeli minyak murah kenapa BBM naik, artinya kenaikan BBM hanya akan menguntungkan oligarki dari segi angka biaya produksi,” jelasnya.

Berdasarkan kajian serta analisisnya, Farid yakin kenaikan harga BBM akan menimbulkan efek bola salju. Bahkan akan memberikan tambahan inflasi pada Indonesia.

“Kenaikan BBM dalam hal ini akan berdampak pada naiknya bahan pokok dan energi. Kenaikan barang pokok sudah tentu akan menimbulkan inflasi,” katanya.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang disampaikan oleh Luhut baru-baru ini, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah hendaknya menunda rencana tersebut serta membuka keran bagi mahasiswa untuk turut serta memberi masukan kepada pemerintah.

“Menurut saya pernyataan Pak Luhut telah menciptakan kegaduhan terkait isu kenaikan BBM. Jadi kami meminta kenaikan BBM ini ditunda saja dahulu, karena melihat situasi yang belum memungkinkan,” tegas Farid.

Sisi lain, Kementerian Perhubungan juga telah mewacanakan akan menaikkan tarif ojek online ditengah maraknya isu terkait kenaikan harga BBM. Farid juga menegaskan dirinya akan turun ke jalan jika usulnya tak diindahkan.

“Apalagi rencana Kemenhub akan menaikkan tarif ojek online yang tentunya akan berdampak pada driver ojol, yang di mana dalam kurun waktu yang sama kenaikan BBM dengan kenaikan tarif ojek online—akan tetapi pendapatan dari driver ojek online pun dalam sistem pembagian hasil tidak menambah. Maka Kami akan turun ke jalan bersama rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, LBP menyebutkan jika pekan depan pemerintah akan menaikkan BBM jenis Pertalite.

Pemerintah kata dia masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, walaupun harga BBM di Indonesia diklaimnya relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia.

(Verry/parade.id)

Artikel LIMAJAYA Tolak Kenaikan BBM, Kritisi LBP pertama kali tampil pada Parade.id.

Koordinator Presidium Farid Sudrajat mengatakan bahwa, pengukuhan pengurus 2022-2024 ini digelar untuk memastikan roda organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Maka kata dia, dalam proses pengukuhan nanti, akan ada rapat kerja untuk dua tahun ke depan.

“Tadi, kami, para presidium berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM) untuk rapat rencana mempercepat pengukuhan—pelantikan, di mana telah terpilih Ketua Panitia dan Sekretarisnya,” demikian keterangannya kepada media, Jumat (18/8/2022).

Adapun soal tempat atau wilayah untuk pengukuhan, Farid belum bisa menyebutnya. Kendati begitu, ia memastikan bahwa pengukuhan itu akan berjalan sesuai rencana.

“Sebab, prosesi pelantikan dan kerja-kerja organisasi ini harus diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebab menyinggung rapat kerja ke depannya,” jelasnya.

Selain soal pengukuhan, akan ada pembahasan isu-isu yang dianggapnya perlu menjadi perhatian di pengurus 2022-2024 ini. Ia menyebutkan ada lima isu yang sekiranya akan dijadikan konsentrasi.

Lima isu adalah, tentang potensi kelangkaan BBM bersubsidi, Pengesahan RKUHP, Omnibus Law, mengawal RUU Energi Baru dan Terbarukan, dan permasalahan lingkungan.

“Kelima isu itu kami sebut sebagai Lima Tuntutan Rakyat (Litura) Indonesia. Litura ini akan kami kawal, karena menyangkut kepentingan rakyat Indonesia agar tidak sengsara,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan itu selain para presidium, adalah beberapa mahasiswa dari perwakilan kampus di Jakarta. Hadir pula aktivis senior Irma Hutabarat.

Dengan Irma, Farid mengaku para presidium sempat berbincang dengannya soal kasus kematian Brigadir J dan isu lainnya.

Rapat dihadiri oleh presidium dan mahasiswa dari perwakilan berbagai kampus. Dalam rapat tersebut mereka juga berdiskusi dengan aktivis senior Irma Hutabarat terkait isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, seperti kasus peristiwa penembakan Brigadir J dan juga beberapa isu lainya.

Perlu diketahui, bahwa Farid adalah mahasiswa Jayabaya, terpilih menjadi Koordinator Presidium 2022-2024 baru-baru ini lewat Musyawarah Besar (Mubes) di Jakarta. Saat itu Mubes dihadiri mahasiswa dari beragam kampus yang tergabung dalam Limajaya.

Di antaranya berasal dari universitas dan sekolah tinggi seperti Jayabaya, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Universitas Indraprasasta (Unindra), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Jakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan (STEBank), Kosgoro 57, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, dan lainnya. Mubes dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad (13-14 Agustus 2022.

Sementara, untuk Presidium periode 2022-2024, terpilih empat presidium, yakni mahasiswa Kosgoro 57, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, dan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun (UIC).

(Verry/parade.id)

Artikel Limajaya akan Gelar Pengukuhan Pengurus 2022-2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Kegiatan Mubes meliputi pembacaan tata tertib (Tatib), membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Koordinator Presidium dan Presidium periode 2022-2024.

Pemilihan Koordinator Presidium 2022-2024, terpilih Farid Sudrajat dari Universitas Jayabaya. Sementara, untuk Presidium periode 2022-2024, terpilih empat presidium, yakni mahasiswa Kosgoro 57, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, dan mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun (UIC).

Farid mengatakan, terpilihnya dia sebagai Koordinator Presidium adalah sebuah amanah. Ia pun mengatakan akan bertanggung jawab dengan amanah itu dan akan melaksanakannya sebaik mungkin.

Kepada mahasiswa, ia mengajak agar bisa bergabung ke dalam Limajaya ini untuk menyelaraskan gerakan intelektual dan politik dalam bingkai kekeluargaan.

Mubes dihadiri oleh mahasiswa dari beragam kampus yang tergabung dalam Limajaya. Di antaranya berasal dari universitas dan sekolah tinggi seperti Jayabaya, Universitas Kristen Indonesia (UKI, Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Universitas Indraprasasta (Unindra), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi Jakarta, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan (STEBank), Kosgoro 57, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”, dan lainnya.

Mubes dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad (13-14 Agustus 2022.

(Verry/parade.id)

Artikel Mubes Pertama Limajaya, Terpilih Farid Sudrajat Sebagai Koordinator Presidium 2022-2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, Muksin menegaskan bahwa aksi hari ini adalah murni hanya mahasiswa yang “terdaftar” di LIMAJAYA. Tidak ada peserta massa lain, apalagi dugaan “penumpang gelap”, tidak.

Massa LIMAJAYA memegang betul apa yang disampaikan oleh pimpinan mereka.

“Hari ini, kami turun ke jalan tanpa ada ‘penumpang gelap’. Ini murni kami, yang tercantum dalam LIMAJAYA. Ini bentuk antisipasi kami agar aksi mahasiswa bersih dari kepentingan apa pun,” dalam orasinya, persis di depan IRTI.

Gambaran itu, menurut Muksin, adalah bentuk bahwa LIMAJAYA menolak segala bentuk provokasi dan pemecah belah.

LIMAJAYA membawa sedikitnya hampir ratusan mahasiswa, dari berbagai kampus dan atau organisasi. Tidak ada di luar itu.

“Mahasiswa jangan mau ditunggani oleh kelompok Ormas yang berupaya menyusup ke barisan mahasiswa, termasuk menolak pemberian makanan dan minuman dari kalangan ibu-ibu,” serunya, saat tepat sekelompok ibu-ibu sedang berupaya membagi-bagikan makanan dan minuman kepada peserta massa aksi yang sedang longmarch menuju Patung Kuda.

Dalam aksi, LIMAJAYA juga sempat membacakan tuntutan, atau isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah belakangan ini. Tuntutan itu berjumlah tujuh, dimana menurut Muksin, akan diperjuangkan oleh LIMAJAYA.

“Pertama, menolak eksistensi gerakan kemahasiswaan dalam pengaruh kelompok-kelompok yang sangat berkepentingan politik. Oleh karena itu, kami memisahkan diri dari kelompok BEM SI UNRI.”

Kedua, menyuarakan agar aksi yang dilakukan mahasiswa siang ini (red.) tetap bernuansa damai untuk menjaga marwah gerakan mahasiswa. Ketiga, mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok tertentu.

Untuk poin ketiga ini, LIMAJAYA sedari awal hingga akhir (berita ini dimuat) berjalan lancar dan damai.

Keempat, LIMAJAYA mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa yang akan turun (tadi) dalam gerakan siang nanti agar mewaspadai “penumpang gelap” yang berpotensi memicu konflik.

Peringatan ini, kalau dilihat dan tidak mawas, terjadi di depan gedung DPR RI. Kisruh. Dan kabarnya karena ada oknum di luar mahasiswa sehingga terjadi kisruh. Sampai-sampai memakan korban seorang dosen UI, Ade Armando. Dan boleh jadi itu karena kelengahan dan ketidakwaspadaan penyelenggara aksi.

Kelima, LIMAJAYA menolak kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat. Dan keenam, menuntut agar Pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan pokok.

Ketujuh, mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) selama ekonomi nasional belum stabil. Terakhir, menolak keras penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Tuntutan di atas dibacakan oleh Presidium lainnya, yaitu Farid, di depan Tugu Proklamasi, sebelum keberangkatan ke silang Monas.

“Banyaknya masalah bangsa ini, menyentuh nurani kami, mahasiswa-mahasiswa se-Jakarta Raya yang tergabung dalam LIMAJAYA. Kami terpanggil untuk kesekian kalinya tanpa lelah, kembali menjalankan tanggung jawab moral bangsa di pundak kami,” kata Farid.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Aksi LIMAJAYA 11 April Bersih dari “Penumpang Gelap”, Ini Resepnya pertama kali tampil pada Parade.id.

“LIMAJAYA menyuarakan agar aksi yang dilakukan mahasiswa tetap bernuansa damai untuk menjaga marwah gerakan mahasiswa. Kami mengimbau kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang digaungkan oleh kelompok tertentu,” demikian kata salah satu Presidium LIMAJAYA, Farid lewat siaran persnya kepada parade.id, Ahad (10/4/2022).

Selain itu, Farid mengimbau kepada seluruh elemen mahasiswa yang akan turun dalam gerakan tanggal 11 April agar mewaspadai penumpang gelap yang berpotensi memicu konflik.

Hal lainnya, LIMAJAYA mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Di antaranya soal kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat

LIMAJAYA pun menuntut agar Pemerintah segera menstabilkan kembali harga bahan pokok, juga mendesak pemerintah untuk menunda pembangunan IKN selama ekonomi nasional belum stabil.

“Rakyat tertindas dengan ketidakadilan hukum, kebijakan-kebijakan pemerintah mengebiri hak-hak rakyatnya. Rakyat pun melarat karena kejahatan pemerintahnya sendiri.”

LIMAJAYA juga menolak keras penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ada belasan universitasn atau kampus yang mengatasnamakan LIMAJAYA. Di antaranya Universitas Jayabaya, Universitas Unindra, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Krisnadwipayana, Universitas Bhayangkara, Universitas Kristen Indonesia, STEBANK Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara, STIH Litigasi, STIH IBLAM, STAI Sadra, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, dan Unas.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel LIMAJAYA Memisahkan Diri dari BEM SI pertama kali tampil pada Parade.id.