Dalam siaran pers yang diterima parade.id, lewat Presiden Mirah Sumirat, ASPEK Indonesia mengingatkan hal terkait tersebut kepada DPR dan Pemerintah untuk tidak mengeksploitasi rakyatnya, karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat.

“Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia menyerukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat,” demikian seruannya.

Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri. Dimana setelah memaksakan Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor, dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ungkapnya.

Pemerintah diminta jangan terus membebani rakyat. Apalagi saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi.

“Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” tanya Mirah.

Mirah mengingatkan Pemerintah dan DPR bahwa berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat. Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA.

Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik. Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA.

Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik. Apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik.

“Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing,” tegas Mirah.

‘ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Penghapusan Daya Listrik 450 VA dan Konversi Kompor Listrik, Begini Respons ASPEK pertama kali tampil pada Parade.id.

“PLN telah mempersiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging dan 150 titik home charging untuk delegasi KTT G20 di Bali pada November mendatang,” kata dia, di akun Twitter-nya.

Ultra fast charging ini mengisi daya kendaraan listrik sangat cepat, kurang dari 30 menit untuk satu kendaraan. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjadikan presidensi G20 sebagai kesempatan untuk menujukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbondioksida (CO2).

Sebelum itu, Presiden meluncurkan mobil listrik Hyundai IONIQ 5 dari pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Bekasi, Rabu (16/3/2022).

Ini, kata Jokowi, adalah mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia untuk memenuhi pasar Indonesia dan ekspor. Pemerintah pun kata dia akan selalu mendukung setiap investasi kendaraan listrik di Indonesia dan juga pengembangan industri hulunya terutama industri baterai.

“Kita punya nikel, kobalt, bauksit, sampai tembaga yang dibutuhkan untuk baterai dan sistem kabel-kabel di mobil listrik,” demikian tertulis di akun Twitter-nya.

Presiden menyebut bahwa beberapa investor akan memulai konstruksi pengolahan nikel dan kobalt Indonesia menjadi bahan material litium baterai.

Dan tahun 2024, mobil listrik produksi Indonesia sudah menggunakan baterai listrik dan komponen-komponen penting lainnya yang diproduksi di Indonesia, kata dia.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Presiden Resmikan Peluncuran SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan angka 15,2 juta pelanggan tersebut, maka penghematan belanja negara bisa mencapai Rp22,12 triliun,” kata Rida Mulyana dalam Rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu lalu (7/4).

Saat ini pemerintah tengah merumuskan skema subsidi listrik yang akan diimplementasikan pada tahun 2022 mendatang.

Pembuatan kebijakan itu, lanjut Rida, mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan asumsi makro ekonomi tahun depan di mana pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.450 per dolar AS, dan pergerakan harga minyak mentah (ICP) sebesar 50 dolar AS per barel.

Apabila tidak ada reformasi skema subsidi listrik, maka negara akan menghabiskan uang Rp61,09 triliun.

“Kalau sekiranya pemilahan ini bisa dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang tadinya Rp61,09 triliun bisa berkurang menjadi Rp39 triliun,” kata Rida.

Dia juga menjelaskan bahwa implementasi skema subsidi baru nantinya perlu sosialisasi dan edukasi agar tidak mendapat penolakan dari masyarakat seperti pengalaman tahun 2017 lalu.

“Ini memerlukan sosialisasi dan edukasi lebih awal karena jumlahnya banyak. Pengalaman kami tahun 2017, saat memilah pelanggan 900 VA itu ada effort khusus,” kata Rida.

Sepanjang 2020, Kementerian ESDM mencatat ada 24,49 juta pelanggan golongan 450 VA dan 32,48 juta pelanggan golongan 900 VA dengan total subsidi mencapai Rp47,05 triliun.

Dalam skema subsidi listrik untuk penyusunan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 menetapkan bahwa subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak menerima, pelaksanaan subsidi untuk rumah tangga melalui mekanisme subsidi langsung, dan meningkatkan pelayanan tenaga listrik.

Selanjutnya, pencabutan subsidi listrik akan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit listrik dan mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang efisien.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pencabutan Subsidi Listrik Bisa Menghemat Belanja Negara Rp22 Triliun pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami melihat daya saing industri peralatan listrik di dalam negeri sudah mampu kompetitif dengan produk impor. Untuk itu, potensi ini perlu dioptimalkan dengan memfasilitasi perluasan pasar ekspor,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Taufiek menilai, bisnis industri peralatan listrik cukup prospektif ke depannya seiring dengan upaya mengakselerasi penerapan Industri 4.0. “Kecanggihan peralatan listrik mampu membuat konsumsi daya rendah, namun dengan hasil yang maksimal. Untuk itu, pentingnya penggunaan teknologi modern,” ujarnya.

Di tengah masa pandemi saat ini Kemenperin bangga kepada para pelaku industri yang masih agresif menembus pasar ekspor.

Kemenperin mencatat meski diterpa pandemi COVID-19, industri pengolahan mampu mencatatkan nilai ekspor sebesar 131,13 miliar dolar AS pada Januari-Desember 2020 atau naik 2,95 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kinerja gemilang ini membuat neraca perdagangan sektor manufaktur sepanjang tahun 2020 menjadi surplus 14,17 miliar dolar AS,” ungkapnya.

Ekspor Indonesia ke Korea Selatan tercatat sebesar 6,51 miliar dolar AS pada 2020. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke Korea Selatan periode Januari–November 2020 tercatat sebesar 5,03 miliar dolar AS. Pada 2019, Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor ke-8 bagi Indonesia.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenperin Janu Suryanto mengemukakan PT Jinheung Electric Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang telah mengisi laporan pembangunan dan produksi tahun 2020 di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta laporan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) secara berkala.

“Diharapkan bagi perusahaan yang belum mengisi SIINas segera menindak lanjuti pelaporan berbasis sistem elektronik tersebut,” ujar Janu.

Presiden Direktur PT Jinheung Electric Indonesia, Lee Ki Sou mengatakan bahwa langkah perusahaan untuk meningkatkan pasar ekspor sudah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam upaya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah masa pandemi.

“Kami telah melakukan ekspor ke Korea dengan nilai 5,68 juta dolar AS pada tahun 2020,” ungkapnya.

Adapun periode Januari-Februari 2021, PT Jinheung Electric Indonesia mengapalkan produk peralatan listrik berupa MCB, power socket dan switch ke Korea Selatan sebanyak 1,5 juta unit dengan nilai mencapai 1,2 juta dolar AS.

“Untuk Maret ini, kami kembali ekspor ke Korsel sebanyak tiga kontainer dengan jumlah produk 230 ribuan unit senilai 195 ribuan dolar AS,” sebut Lee.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Kemenperin: Industri Peralatan Listrik Rutin Ekspor ke Korsel pertama kali tampil pada Parade.id.