Mereka ditangkap karena diduga membuat kerusuhan di PT GNI Morowali. Kerusuhan terjadi pada malam hari.

Namun, menurut Koordinator Aksi Nasional SPN, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzi, Amrullah, Minggu Bulu dan belasan Anggota SPN saat itu tidak berada di tempat, karena aksi unjuk rasa SPN di PT GNI itu terjadi mulai pagi hari sampai dengan jelang sore hari di mana berlangsung dengan konduksif.

“Aksi SPN di Mabes Polri pada hari ini adalah aksi untuk membunuh kesewenang-wenangan dan tindak kriminalisasi, serta aksi untuk mencari keadilan terhadap sebuah keadaan yang amat dirasa tidak adil kepada pimpinan dan anggota SPN di PT GNI Morowali,” kata dia, dalam keterangan pers, kepada parade.id.

SPN meminta agar Amrullah, Minggu Bulu, dan belasan Anggota SPN dibebaskan. SPN mendesak.

“Jika memang penangkapan dan penahanan yang terjadi di PT GNI Morowali itu adalah sebuah kelalaian atau sebuah kebijakan Polri yang salah dalam membuat sebuah kebijakan pasca munculnya aksi yang berujung kerusuhan, maka SPN mendesak MABES Polri untuk secepatnya melakukan langkah-langkah dan upaya pembebasan mereka,” pinta Buya.

Menurut Buya, aksi unjuk rasa di Mabes Polri adalah kali pertama dalam sejarah SPN. Dan aksi di Mabes Polri ini kata dia, merupakan bentuk kepedulian SPN terhadap wibawa dan kehormatan institusi Mabes Polri agar tetap terjaga di mata Kaum Buruh dan seluruh rakyat Indonesia.

“Aksi pada hari ini bukanlah aksi bunuh diri atau cari mati. Sebab Mabes Polri adalah institusi yang selama ini dikenal amat sangat disegani dan amat sangat dihormati baik, oleh kaum Buruh maupun seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi SPN di Mabes Polri, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perselisihaan yang dihadapi oleh warga Desa Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah Konflik agraria dengan perusahaan swasta PT. Treekreasi Marga Mulya (TMM),” demikian siaran pers yang diterima media, kemarin.

Menurut Kordinator lapangan, Royyan Abdullah, aksi itu merupakan bentuk upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap pejuang agraria yang ada di Mesuji.

“Dan jelas bahwa PT TMM juga institusi pemerintah yaitu kepolisian Republik Indonesia telah berselingku. Tentu ini melanggar kebijakan demokrasi yang ada,” kata dia.

Letusan konflik agraria di Mesuji ini menurut dia merupakan satu dari ribuan kasus agraria yang melibatkan aparatur kepolisian dengan perusahaan swasta untuk melakukan pengambilan lahan petani.

“Akibat dari situasi demikian masyarakat menduduki lahan dengan mendirikan tenda sejak 29 Oktober 2021. Alih-alih melindungi dan memberikan hak atas tanah, pemerintah melalui BPN OKI menyatakan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga dengan dalih cacat administratif dan yuridis,” masih dalam siaran pers tersebut.

“Pembatalan dilakukan tanpa proses apa pun termasuk ajudikasi dan diterbitkan melalui Surat Nomor 2118/16.MP.02.02/VII/2021.”

Kemudian, lanjut dia, aksi massa yang dilakukan oleh Forum Solidaritas untuk Mesuji, berangkat dari situasi pembubaran secara paksa dengan tembakan dan penangkapan terhadap warga dengan sewenang-wenang tanpa adanya surat penangkapan, pada Kamis, 16 Desember 2021 (kronologi).

“Sejumlah 115 keluarga penduduk Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan merupakan peserta transmigrasi SKPC 3 tahun 1981 yang berhak atas lahan cadangan menjadi korban perampasan tanah akibat tindakan Kepala Desa Sukamukti Sunarto Hadi yang menerbitkan SPH Fiktif dan menyerahkan kepada PT Treekreasi Marga Mulya.”

Dengan demikian ada tujuh tuntutan yang dibawa dalam aksi Solidaritas untuk Warga Mesuji. Pertama, meminta dibebaskannya delapan orang warga Mesuji Tanpa Syarat.

Kedua, meminta dikembalikannya sertifikat tanah warga Desa Suka Mukti.

“Ketiga, Bongkar Praktik mafia Tanah di Indonesia. Keempat, Cabut HGU PT Treekreasi Marga Mulia. Kelima, Segera bebaskan warga Desa Suka Mukti yang ditangkap. Keenam, Mengutuk dan tindak tegas tindakan teror, intimidasi dan brutal Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir. Dan ketujuh, Hentikan Represifitas terhadap gerakan rakyat.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Forum Solidaritas untuk Mesuji Aksi di Depan Mabes Polri, Menuntut Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Tak hanya melaporkan ke Mabes Polri, Rifa juga meminta perlindungan ke Komnas HAM lantaran merasa jiwanya terancam. Di kesempatan itu, Rifa menceritakan kronologi awal hubungannya dengan petinggi partai tersebut.

Rifa menceritakan, awalnya ia kenal pada tahun 2012 lalu, di sebuah konser internasional di Ancol, Jakarta Pusat. Saat itu, petinggi partai tersebut meminta pin BlackBerry Messenger dan nomor handphone dirinya.

“Setelah perkenalan itu, kita akhirnya menjalin komunikasi dan berhubungan khusus hingga tahun 2013,” kata Rifa, dikutip portal-islam.id.

Namun, Rifa mengakui saat itu tidak mengetahui sosok petinggi partai tersebut, yang masih menjadi kader sebuah partai.

“Tiba-tiba pada pertengahan tahun 2013, Juni masalah datang. Saya mendapat teror dan intimidasi dari dia dan saya blok nomornya,” akunya.

Namun, selang beberapa bulan kemudian, intimidasi kembali datang dari sang istri petinggi partai tersebut.

“Ia juga meneror saya di media sosial melalui direct message,” akunya lagi.

Lantaran terus diteror, Rifa akhirnya menceritakan masalah tersebut ke sang suami, yang akhirnya melakukan konfirmasi ke petinggi partai yang ia maksud.

“Saya sebenarnya takut menceritakan hal ini ke suami karena saya mau gak mau menceritakan tentang aib saya juga ke suami. Tapi karena saya tidak tahan diteror, saya harus menceritakan hal ini ke suami,” jelasnya.

Akhirnya, kata Rifa, sang suami menelepon petinggi partai tersebut untuk melakukan pertemuan.

“Suami saya melakukan pertemuan, mencoba mengkonfirmasi hubungan khusus antara saya dan dia yang berakhir teror kepada diri saya,” kata Rifa.

“Dalam pertemuan tersebut, petinggi partai tersebut mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan saya dan melakukan teror kepada saya karena emosi,” tambah Rifa.

Untuk memastikan keselamatan dirinya, sang suami pun minta surat pernyataan dari petinggi partai tersebut, namun ditolaknya. Lantaran tidak menemui titik temu, permasalahan tersebut akhirnya menguap begitu saja.

Namun masalah kembali terkuak di tahun 2016 hingga kini. Istri dari petinggi partai tersebut, kembali melakukan teror kepada dirinya di media sosial bahkan melayangan somasi dengan tuduhan, bahwa dirinya memeras petinggi partai tersebut.

“Nah, di situ emosi suami saya kembali naik. Lantaran mencemaskan keselamatan saya, suami meminta saya menyelesaikan masalah ini hingga tuntas,” katanya.

Selain ke Mabes Polri. Dirinya pun mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum atas yang dialaminya.

“Berdasarkan hal itu, akhirnya saya memutuskan melaporkan hal ini ke Mabes Polri dan saya juga mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan hukum dan kenyamanan kita atas intimidasi yang saya terima,” ujarnya.

“Biar nanti publik yang menilai siapa yang salah siapa benar,” tambahnya.

(Len/PARADE.ID)

Sumber: https://www.portal-islam.id/2021/12/menterinya-jokowi-terseret-kasus.html?m=1

Artikel Seorang Wanita Melaporkan Salah Satu Petinggi Partai ke Aparat Kepolisian, Dugaannya Ini pertama kali tampil pada Parade.id.