Koordinator AMAN, Agus Muliara, menegaskan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari peran mahasiswa sebagai kekuatan moral dan sosial politik. “Hari ini, kita harus menyadari bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan kerja pemerintah. Mahasiswa harus solid, bersinergi lintas organisasi, dan berani menjadi penyeimbang agar agenda bangsa benar-benar berpihak pada rakyat. Diskusi ini lahir sebagai ruang untuk menyatukan gagasan, melahirkan solusi, dan mengokohkan persatuan mahasiswa di seluruh nusantara,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Agus juga menekankan pentingnya mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar konsisten menuntaskan Asta Cita dan melakukan bersih-bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ia menegaskan sikap mahasiswa menolak segala bentuk intervensi asing yang melemahkan kedaulatan bangsa.

Salah satu narasumber, Selamat Ginting (Pemerhati Politik dan Militer, UNAS), menilai gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap kritis namun konstruktif. “Mahasiswa adalah mitra strategis bangsa. Jangan hanya berhenti pada kritik, tetapi hadirkan juga tawaran solusi. Inilah yang membedakan gerakan mahasiswa hari ini dengan masa lalu. Kita harus lebih visioner,” tegasnya.

Sementara itu, Faizal Assegaf (Eks Aktivis 98) menekankan urgensi jejaring lintas daerah dan organisasi mahasiswa. “Jika mahasiswa bisa membangun jejaring nasional yang kuat, maka gerakan ini tidak mudah dipatahkan oleh kepentingan elit. Sinergi ini akan melahirkan gagasan kolektif dan rekomendasi strategis untuk mendukung Indonesia Emas 2045 yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan,” jelasnya.

Sebagai output dari diskusi, AMAN merumuskan 5 poin penting:

1. Terbentuknya rekomendasi strategis hasil pemikiran kolektif mahasiswa untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

2. Tersusunnya kerangka kerja sinergis antarorganisasi mahasiswa untuk aksi nyata ke depan.

3. Lahirnya komitmen bersama mahasiswa sebagai agen perubahan yang konsisten berpihak pada rakyat dan bangsa.

4. Sebagai wadah untuk mahasiswa mengawal dan mendukung Asta cita Presiden Prabowo terwujud sebagai agenda besar Negara

5. Gerakan Mahasiswa harus berlandaskan Ide, gagasan yang konstruktif, tidak melakukan anarkisme, vandalisme, atau membawa Isu SARA.*

Artikel Sinergisitas Gerakan Mahasiswa Menuju Indonesia Emas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ini akan menjadi preseden kelam yang menjadikan militer tidak hanya sebagai alat pertahanan negara, namun otoritas yang menggerogoti kekuasaan negara,” kata dia lewat keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025).

Ia mengatakan bahwa RUU TNI sarat pasal bermasalah yang bertentangan dengan Konstitusi dan mengancam supremasi sipil. “Perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif menghidupkan kembali Dwifungsi TNI,” katanya.

Kemudian ia menyinggunh penambahan tugas operasi militer selain perang, termasuk dalam penanganan narkotika, mempercepat militerisasi kebijakan sipil. Lebih parah kata dia, penghapusan kewajiban Presiden untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengerahan TNI membuka jalan bagi intervensi militer tanpa kontrol.

“Ditambah lagi, tata cara pembahasan RUU tersebut dilakukan secara tidak etis. Pembahasan dilakukan secara tertutup dan tidak ditempat semestinya,” katanya.

Proses yang tidak layak ini kata dia, mengindikasikan jika para pemangku kebijakan sedang melakukan kudeta konstitusional secara terselubung.

“Jika revisi undang-undang TNI disahkan, ini merupakan langkah mundur dalam penguatan demokrasi di Indonesia, serta upaya mengkhianati amanat reformasi yang telah dicapai dengan perjuangan berdarah-darah,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel PMII Cabang Ciputat soal RUU TNI: Mimpi Buruk Demokrasi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat. Ketiga, evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat, menolak Revisi UU Minerba yang bermasalah. Kelima, menolak Dwifungsi TNI. Keenam, menuntut agar disahaknnya RUU Perampasan Aset.

Ketujuh, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional. Kedelapan, tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat. Sembilan atau terakhir, tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Semua tuntutan di atas akan ditindaklanjuti pihak istana. Hal itu disampaikan Koordinator Aksi BEM SI, Herianto.

“Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg), Prasetyo Hadi bersama dua orang Wakil Menterinya, Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, menemui massa aksi dan menandatangani selembar berkas yang menjadi tuntutan massa Aliansi BEM SI Rakyat Bangkit bertema ‘Indonesia Gelap’,” kata Herianto.

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, tindak lanjut yang disanggupi merupakan perjuangan sama diperjuangkan pemerintah. Ia pun berjanji akan menindaklanjutinya.

“Kami berjanji akan menindaklanjuti tuntutan itu dengan menggelar pertemuan bersama perwakilan mahasiswa. Kalau teman-teman mencintai indonesia, kami lebih mencintai Indonesia,” kata Mensesneg.

Ia mau bertemu dengan mahasiswa karena kebangaan dengan apa yang diperjuangkan. Maka, ia pun ditugaskan berjumpa dengan mahasiswa.

Massa aksi mahasiswa yang melakukan aksi ribuan orang. Mereka melakukan aksi di kawasan patung kuda Arjuna Wiwaha.

Herianto bersama mahasiswa lainnya meminta bahwa tindak lanjut penandatanganan dilakukan istana paling lama 2X24 jam.  “Kawan-kawan semua hari ini, kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak Istana. Kita beri waktu selama 2×24 jam,” tekannya.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi BEM SI Rakyat Bangkit ‘Indonesia Gelap’ Bawa Sembilan Tuntutan, Ditindaklanjuti Istana pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut sikap mereka yang di-post di IG @bemsi_official, Kamis (28/11/2024):

Pernyataan Sikap

Aliansi BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan”

POLISI MEMBUNUH LAGI : TUNTUTAN USUT TUNTAS DAN REFORMASI KEPOLISIAN

28 November 2024

“Reformasi tidak berarti mempermudah pelanggaran, tetapi menciptakan sistem yang benar-benar melindungi rakyat.” _Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Berita tidak mengenakan kembali kita dengar, institusi yang seharusnya melindungi rakyat kembali menodai amanahnya. Pada 23 November 2024, seorang pelajar berusia 17 tahun berinisial AG menjadi korban penembakan oleh seorang anggota kepolisian di Semarang, Jawa Tengah. Kejadian tragis ini masih menjadi simpang siur akan kebenarannya.

Pihak kepolisian mengatakan jika sedang melerai 2 geng yang sedang tawuran sehingga terpaksa mengeluarkan tembakan yang menewaskan 1 orang dan 2 orang luka. Di sisi lain seorang satpam yang menjadi saksi mengatakan jika tidak ada tawuran yang terjadi melainkan terjadi cekcok antara pengguna jalan.

Aparat yang terlibat dalam kejadian tidak manusiawi ini berada dalam sorotan publik, sementara keluarga korban masih menunggu keadilan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tindakan sekejam ini bisa terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya dilindungi? Bagaimana mungkin senjata api digunakan tanpa protokol yang ketat dan diarahkan ke warga sipil? Mengapa kita harus percaya kepada polisi?

Kasus ini menunjukkan wajah kelam dari sistem hukum di negeri ini. Kekerasan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara terus berulang, tanpa adanya perubahan signifikan. Dengan ini, kami Aliansi BEM SI Kerakyatan, dengan tegas menyatakan:

1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk penembakan pelajar di Semarang.

2. Menuntut investigasi yang independen, transparan, dan akuntabel terhadap kasus ini, serta hukuman berat bagi pelaku tanpa pandang bulu.

3. Menuntut pemerintah segera melaksanakan reformasi total di tubuh kepolisian, yang meliputi sistem rekrutmen, pelatihan berbasis HAM, evaluasi berkala, dan pemberantasan budaya kekerasan.

4. Meminta jaminan dari negara atas hak dasar rakyat untuk hidup dengan rasa aman, tanpa ancaman dari aparat yang bertindak sewenang-wenang.

Kasus penembakan siswa di Semarang hanyalah puncak gunung es dari kasus-kasus serupa. Banyak tragedi lain yang menjadi bukti nyata bahwa kekerasan oleh kepolisian di Indonesia adalah masalah sistemik, bukan sekadar perilaku oknum. Kami rangkumkan kasus-kasus yang telah terjadi atas bobroknya sistem penegakan hukum di negara kita :

1. Tragedi Kanjuruhan (2022): Pembantaian Massal di Stadion Sepak Bola

Pada 1 Oktober 2022, dunia sepak bola Indonesia berduka. Sebanyak 135 nyawa melayang dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Polisi, dengan dalih mengendalikan massa, menembakkan gas air mata ke arah tribun yang penuh dengan penonton. Hasilnya adalah kepanikan massal yang menyebabkan 135 orang meninggal dunia, termasuk anak-anak.

Hingga kini, keluarga korban masih menunggu keadilan. Namun tetap, proses hukum berjalan lambat, bahkan cenderung memihak pelaku. Tragedi ini menjadi simbol kegagalan polisi dalam menangani kerumunan dan menegakkan protokol keamanan.

2. Penembakan 6 Laskar FPI (2020): Pelanggaran HAM Berat di Jalan Tol

Pada Desember 2020, enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tewas ditembak oleh aparat kepolisian dalam sebuah insiden di Tol Jakarta-Cikampek. Laporan Komnas HAM menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk eksekusi di luar proses hukum. Namun, hingga kini, proses hukum terhadap pelaku berjalan stagnan, menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hak asasi di Indonesia.

3. Kekerasan terhadap Mahasiswa di Kendari (2019): Nyawa Pemuda yang Terenggut

Ketika mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap RUU kontroversial pada September 2019, kekerasan aparat kembali menelan korban. Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Randi dan Yusuf Kardawi, tewas akibat luka tembak. Polisi yang bertugas membubarkan massa menggunakan peluru tajam, yang jelas melanggar prosedur pengamanan aksi damai. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi di Indonesia terus terancam oleh represifitas aparat.

4. Penyiksaan di Polda Metro Jaya (2023): Budaya Impunitas yang Mengakar

Kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian seorang tersangka di tahanan Polda Metro Jaya menyoroti budaya kekerasan yang sudah mengakar di tubuh kepolisian. Tersangka yang seharusnya mendapatkan perlakuan manusiawi justru meregang nyawa akibat penyiksaan. Kasus ini mencerminkan lemahnya kontrol internal dan minimnya akuntabilitas di institusi penegak hukum.

5. Pembunuhan Afif Maulana (Maret 2023)

Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun, ditemukan tewas di sebuah sungai di Karawang setelah sebelumnya diduga menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Afif ditangkap atas tuduhan yang tidak jelas bersama teman-temannya, kemudian mengalami penganiayaan berat selama proses interogasi.

Tubuhnya ditemukan beberapa hari setelah laporan kehilangan dibuat oleh keluarganya. Kejadian ini memperlihatkan buruknya pengelolaan prosedur hukum oleh aparat dan minimnya pengawasan terhadap tindakan kekerasan di institusi kepolisian. Hingga kini, kasus Afif Maulana belum diselesaikan dengan tuntas, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat.

6. Kekerasan Berulang di Aksi Massa

Tak terhitung banyaknya kasus kekerasan terhadap peserta aksi damai. Mulai dari pemukulan, intimidasi, hingga penggunaan kekuatan berlebihan, semua ini menunjukkan bahwa aparat seringkali bertindak melampaui batas kewenangannya. Kasus ini berulang di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, di mana mahasiswa dan masyarakat kerap menjadi sasaran kekerasan hanya karena menyuarakan hak mereka.

TUNTUTAN KAMI

Berdasarkan realitas yang terjadi, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan:

1. Mendesak pemerintah dan institusi kepolisian untuk menindak tegas pelaku penembakan pelajar di Semarang, serta menjamin keadilan bagi keluarga korban.

2. Mendesak reformasi total institusi kepolisian, baik dari segi struktur, budaya kerja, maupun pengawasan terhadap perilaku aparat.

3. Menuntut komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi generasi muda.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus-kasus kekerasan oleh aparat guna memastikan terwujudnya keadilan dan keamanan di Indonesia.

(Rob/parade.id)

Artikel Aliansi BEM SI “Kerakyatan”: Polisi Membunuh Lagi pertama kali tampil pada Parade.id.

Harianto bersama sejumkah anggota BEM Unram lainnya menyerahkan laporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dan diarahkan ke penyidik Direskrimum Polda NTB.

“Kami akhirnya harus melakukan tindakan ini, melaporkan Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaida, dengan laporan melakukan pencemaran nama baik, menyebar berita bohong atau hoax melalui media dan sidang paripurna DPRD NTB,” kata Harianto, Ketua BEM Unram dalam keterangannya.

Harianto menjelaskan, pernyataan Ketua DPRD NTB yang videonya tersebar di media sosial tengah berdebat dengan sejumlah anggota fraksi terkait laporan perusakan gerbang.

Di dalamnya dengan lantang Isvie Rupaida menuding mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi Kawal Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan revisi Undang Undang Pilkada, pada 23 Agustus 2024, melakukan pelecahan seksual pada seorang anggota Polwan Polda NTB yang menjaga aksi.

Ia menyatakan tuduhan Ketua DPRD NTB itu tidak benar atau hoax, karena itu mereka melaporkannya atas perbuatan pencemaran nama baik terhadap mahasiswa yang melakukan aksi.

Mahasiswa melaporkan Isvie mengunakan Pasal 311 KUHP, karena apa yang disampikan Isvie adalah fitnah yang menyerang kehormatan dan nama baik orang lain. Laporan mereka disertai bukti bukti rekaman video dan berita yang tersebar di media, berisi tuduhan atau fitnah dari Ketua DPRD NTB yang juga Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unram terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi.

Pernyataan Isvie di sejumlah media menyebut, pelaporan mahasiswa bukan tentang perusakan gerbang tetapi terkait pelecehan seksual yang dilakukan para pendemo. Mahasiswa ingin kejelasan pelecehan seksual seperti apa yang dimaksud Isvie, dan meminta Isvie membuktikannya.

Mereka menyayangkan sikap Isvie sebagai pimpinan dewan yang melaporkan enam mahasiswa dengan tuduhan perusakan gerbang gedung dewan, padahal hanya engsel gerbang yang rusak.

Namun dia menganggap tindakan mahasiswa menganggu stabilitas daerah.

Sebelumnya BEM Unram juga melayangkan surat protes dan somasi kepada Ketua DPRD NTB, agar tidak menyebarkan hoax dan mencabut laporannya pada enam mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai tersangka.*

Artikel BEM Unram Laporkan Ketua DPRD NTB ke Polda Dugaan Pencemaran Nama Baik pertama kali tampil pada Parade.id.

Mereka adalah Sekretaris Jenderal FKK-HIMAGRI Gunawan, Presiden Nasional 1 IBEMPI 2024 Khariq Anhar, Presiden Nasional 2 IBEMPI 2024 Al Wisyahk.

Ketiga narasumber membahas peran pemerintah dalam sektor pertanian, dengan fokus pada kesejahteraan petani dan kebijakan yang diambil untuk mendukung sektor tersebut.

Khariq Anhar, menyoroti minimnya literatur pertanian yang mengkritisi kebijakan. Menurutnya, literatur yang tersedia lebih fokus pada aspek teknis pertanian seperti cara menanam atau teknik pertanian, namun minim pembahasan tentang realitas pasar, harga komoditas, atau masalah kebijakan seperti monopoli sawit dan penolakan sawit Indonesia oleh Eropa.

Ia juga menekankan bahwa mahasiswa seharusnya berperan lebih besar dalam memengaruhi kebijakan publik dan mencermati peran pemerintah yang sering kali tidak sesuai dengan kompetensi para pengambil kebijakan di sektor-sektor tertentu.

Al Wisyahk menambahkan bahwa secara anggaran dan kebijakan, pemerintah telah melakukan usaha yang maksimal, implementasi kebijakan sering kali tidak berhasil. “Masalah-masalah seperti korupsi, kepentingan politik, dan minimnya analisis ilmiah yang mendasari keputusan, menjadi penghambat utama,” kata dia.

Ia mencontohkan kebijakan “food estate” yang gagal meskipun telah dibahas dalam banyak forum ilmiah dan akademis.

Menurutnya, keputusan kebijakan harus lebih memperhatikan kondisi lokal, dengan melibatkan ahli yang memiliki latar belakang pertanian, bukan sekadar mengejar kepentingan politik.

Gunawan menyoroti pentingnya strategi yang tepat dalam memajukan sektor pertanian, terutama dalam hal kesejahteraan petani.

Ia mengkritisi nilai tukar petani (NTP) yang rendah di tengah meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk yang terus melonjak.

Menurutnya, kebijakan pertanian lebih sering didorong oleh kepentingan politik ketimbang memperhatikan kebutuhan petani.

Ia juga menyinggung sistem ekonomi yang lebih condong pada kapitalisme, sementara seharusnya ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial.

Ketiga narasumber sepakat bahwa pemerintah belum optimal dalam mendukung sektor pertanian.

Meskipun kebijakan sudah dibuat, eksekusinya sering gagal akibat kurangnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

Mereka juga sepakat bahwa peran mahasiswa dan akademisi menjadi sangat penting dalam menawarkan solusi yang lebih kritis dan berbasis pada realitas lapangan.

Para narasumber juga menyoroti peran lembaga pertanian yang harus lebih fokus pada pemberdayaan petani lokal dengan solusi yang berbasis pada kondisi spesifik daerah.

Diskusi ini menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam memperbaiki sektor pertanian Indonesia, dengan fokus pada keberlanjutan kesejahteraan petani dan pembenahan kebijakan yang lebih adil serta ilmiah.

Dari permasalahan yang ada di sektor agraria ternyata bukan hanya hal-hal yang bersifat teknis yang dihadapi masyarakat secara langsung, namun banyak hal lain yang dianggap merugikan para tani atas haknya ,termasuk kasus korupsi di kementrian pertanian oleh SYL kemarin sangat disayangkan.

Lembaga yang harusnya memberikan kebijakan yang baik untuk memajukan sektor pertanian Indonesia malah bertingkah rusak seperti itu. Kita butuh Kementan yang serius dalam menentukan arah pertanian Indonesia dan yang pasti kompeten di bidangnya.

Hadir beberapa elemen masyarakat seperti POPMASEPI, FKK HIMAGRI, IBEMPI, BEM Universitas Esa Unggul dan Mahasiswa Universitas Trilogi.

(Verry/parade.id)

Artikel Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pertanian Belum Optimal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Secara garis besar, tuntutan hari ini adalah kumpulan amarah yang bisa jadi hari ini adalah awal kawan-kawan bergerak. Dan besok mungkin bukan hanya mahasiswa,” Bhifa kepada wartawan.

Inti dari keseluruhan ketidakpercayaan mahasiswa kepada Pemerintahan Jokowi karena telah banyak membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Di antara yang disorot adalah soal pendidikan, ekonomi, pangan, hingga politik dinasti.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ibu Pertiwi Memanggil itu, datang dari berbagai kampus. Tercatat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Poltek Jakarta, Universitas Pancasila, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), STIU Darul Hikmah, Universitas Tangerang Raya, Universitas Insan Pembangunan Indonesia, STEI Tazkia, dan lainnya.

Massa aksi membubarkan diri tak lama salah satu mahasiswa mengumandangan azan magrib.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Aliansi Ibu Pertiwi Memanggil di Gerbang Pancasila DPR RI pertama kali tampil pada Parade.id.

Mahasiswa menuntut agar dugaan penyelewengan dana Universtas Meostopo yang disebut lebih dari Rp10 miliar itu segera diusut tuntas.

“Para pelaku yakni mantan Ketua Yayasan dan kroni-kroninya agar segera diproses hukum. Kami mendesak agar tidak dilupakan dan tidak menghendaki terjadi kembali,” tuntutan mahasiswa yang disampaikan  Koordinator Aksi (Ketua Lembaga Mahasiswa), Aisyah Muna Khanza atau Chaca.

“Kami menyoroti masih terdapat orang-orang yang yang diduga terlibat dan masih menjabat kembali di kepengurusan yayasan serta universitas,” imbuhnya.

Kepada aparat kepolisian, mahasiswa mendesak agar mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi di Yayasan Universitas Moestopo.

Meraka berharap atas hal itu dapat dilakukan pengembangan kepada siapa saja oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan kasus ini.

“Kami percaya bahwa pengusutan ini penting untuk memastikan keadilan, integritas serta transparansi dalam pengelolaan yayasan dan Universitas Moestopo,” tegasnya.

“Kami mengharapkan kepemimpinan yang kompeten dan berintegritas tinggi. Apakah Ketua Pembina Yayasan yang hanya sendiri itu cakap?” lanjutnya.

Mahasiswa juga mendesak adanya transparansi dan penjelasan yang jelas terkait dugaan penyelewengan. “Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan dan nasib mahasiswa maupun Universitas Moestopo,” kata Chaca.

Alasan mahasiswa turun menyuarakan kegelisahan yang terjadi karena ada dugaan pembiaran. “Selain itu juga kembali mempertanyakan kecakapan ketua pembina yayasan Moestopo,” katanya.

Kejelasan mengenai hal ini kata Chaca akan membantu memastikan bahwa yayasan dapat beroperasi secara efektif dan efisien—tidak memperburuk kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lembaga mahasiswa, kuliah menjadi sering online sehingga menurunkan aktivitas mahasiswa di kampus, dan kampus terlihat mati suri, pusgiwa pun sepi.

“Belum lagi beberapa dosen pernah merendahkan Ketua Lembaga Mahasiswa FISIP dan masih ada saat ini, serta tidak transparanya dana kegiatan mahasiswa—banyak kegiatan mahasiswa yang belum cair. Bahkan para karyawan pun sempat terancam tidak gajian,” ungkapnya.

Akhir Juli, mereka juga telah melakukan aksi unjuk rasa terkait di atas dan melemparkan mosi tidak percaya. Mantan ketua Yayasan Universitas Moestopo yang dimaksud mahasiswa adalah Hermanto J Moestopo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Polda Metro Jaya.

(Rob/parade.id)

Artikel Mahasiswa Moestopo Berunjuk Rasa di Depan Kampus, Tuntut Tuntas Dugaan Penyelewangan Dana pertama kali tampil pada Parade.id.

Banyak orator yang menyampaikan aspirasinya, yang intinya, mereka “mengadili” Jokowi selama hampir 10 tahun meminpin Indonesia.

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Korpus BEM SI), Herianto saat konferensi pers menegaskan bahwa Jokowi selama memimpin Indonesia telah banyak meninggalkan jejak hitam lewat kebijakan. Jokowi tidak mensejehterakan rakyat Indonesia.

Herianto kemudian menyampaikan tuntutan yang dibawa Aliansi BEM SI untuk Pemerintahan Jokowi. Ada 12 poin tuntutan dari hasil kajian mereka para Presiden Mahasiswa/Ketua BEM.

Berikut 12 poin tuntutan yang dibawa:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024

2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI POLRI demi demokrasi Indonesia

3. Sahkan RUU perampasan aset dan RUU Masyarakat Adat

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati

6. Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel

7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek

8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan

9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah

10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia

11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia

12. Cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasi kembali subtansi materialnya

Sementara itu, Presma Universitas Negeri Padang (UNP), dalam orasinya, menekankan persoalan pendidikan dewasa ini.

Menurut dia, selama Jokowi memimpin hampir 10 tahun, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran. Ia sebut pendidikan Indonesia bobrok di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Kualitas pendidikan kita sangat rendah. Berbeda jauh dengan pendidikan di luar Indonesia,” orasinya.

Di antara penyebab pendidikan di Indonesia berkualitas rendah menurut dia dipengaruhi oleh, di antaranya dari tenaga pendidik dan dari kurikulumnya.

“Maka, kerusakan pendidikan di bawah Jokowi terus meningkat. Pemerintah gagal meningkatkan kualitas pendidikan kita,” imbuhnya.

Aksi Aliansi BEM SI berakhir petang hari. Berakhirnya aksi mereka karena dipaksa bubar oleh aparat kepolisian.

Aparat kepolisian membubarkan paksa karena dianggap telah melewati batas waktu yang ada (pukul 18.00 WIB). Sempat bersitegang antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Terpaksa, polisi menggunakan water canon untuk membubarkan aksi massa BEM SI.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi BEM SI Bawa 12 Tuntutan hingga Dibubarkan Paksa Polisi pertama kali tampil pada Parade.id.

Kampus yang tergabung dalam aksi: Trisakti, UPN Veteran Jakarta, Universitas Nasional (Unas), Uhamka, YARSI, dan lain-lain.

Massa meminta Jokowi dimakzulkan karena, salah satunya dituding telah memanipulasi demokrasi.

“Parpol pun disandera oleh Jokowi. Kita patut marah oleh rezim hari ini,” kata salah satu orator.

Hal lain Jokowi dituding telah memanipulasi demokrasi adalah karena diperbolehkannya melakukan kampanye—di mana anaknya, Gibran tengah menjadi capon wakil presiden.

“Kalaupun dibolehkan Jokowi kampanye tetapi akal sehat tidak pantas jika melihat anaknya menjadi cawapres. Kami ingin pemimpin ke depan lahir dari rahim demokrasi yang sebenarnya,” tambah orator itu.

Banyak orator yang menyampaikan aspirasi terkait tuntutan pemakzulan Jokowi. Massa sempat melakukan longmarch dari kampus Trisakti di Grogol ke titik aksi.  Massa membubarkan diri sekira pukul 7 malam lebih.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Mahasisawa Makzulkan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.