“Masalahnya perlu dijawab dan diselesaikan oleh Pimpinan Unair. Pemberhentian dari jabatan struktural harus ada alasan dan prosedurnya. Apa alasannya dan bagaimana prosedur pengambilan keputusannya,” kata Mahfud MD.

Alasan dan prosedur menurut Mahfud harus dijelaskan secara terbuka, meskipun tetap akan menimbulkan pro dan kontra. Apalagi di perguruan tinggi.

“Jangan sampai ada orang melempar batu ke Unair tapi menyembunyikan tangannya,” imbuhnya.

“Perguruan tinggi adalah salah satu benteng peradaban dalam menjaga integritas kecendekiawanan. Dengan segala hormat,” katanya.

Sangat mengejutkan ketika ada berita pemberhentian atas Dekan FK tersebut oleh Rektor setelah ada berita Dekan FK menolak masuknya dokter-dokter asing ke Indonesia, kata Mahfud.

Masalahnya, sepengetahuan dia, pihak Kemenkes menyatakan tak pernah meminta penggantian Dekan karena tak ada hubungan strukturalnya.

Namun, di pihak lain diberitakan bahwa pihak Kemendikbud menyesalkan pemberhentian tersebut. Sementara, pihak Unair hanya menjelaskan bahwa itu merupakan kebijakan internal.

Pemberhentian Prof BUS sebagai Dekan FK membuat civitas academika peduli. Kamis, dosen dan lainnya menggelar aksi peduli di lingkungan kampus Unair.

(Rob/parade.id)

Artikel Publik Menunggu Kejelasan tentang Pemberhentian Dekan FK Unair, Kata Mahfud MD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kalau tdk ada kebijakan jaminan betul2 akan mendapat rumah dari Pemerintah bagi penabung, maka hitungan matematisnya memang tidak masuk akal,” kata Mahfud, di akun X pribadinya, Kamis (30/5/2024).

“Misanya: Orang yg mendapat gaji Rp 5 jt/bln kalau menabung 30 thn dgn potongan sekitar 3%/bulan hanya akan sekitar Rp 100 jt. Utk sekarang pun Rp 100 jt takkan dpt rumah apalagi 30 tahun yg akan datang, ditambah bunganya sekali pun,” lanjutnya.

Untuk orang yang gajinya di atas 10 juta pun kata Mahfud, jika dihitung dalam 30 tahun akan sulit mendapatkan rumah.

“Utk orang yg gajinya di atas Rp 10 jt pun dlm 30 tahun akan terkumpul hny sekita Rp 225  jt. Sekarang pun sulit dpt rumah dgn uang Rp 225 jt,” beber Mahfud.

Pun dengan orang yang bergaji 15 juta, Mahfud tampak mempertanyakan kepastiannya mendapat rumah jika ikut Tapera.

“Ada pun orang yang gajinya Rp 15 juta, misalnya lbh baik dibiarkan utk mengambil kredit perumahan (KPR) sendiri sejak sekarang ke Bank-bank Pemerintah. Mungkin jatuhnya malah lbh murah daripada menabung 3%/bulan. Apa ada kebijakan yg menjamin para penabung utm betul2 dpt rumah? Penjelasan ttg ini yg ditunggu publik,” kata Mahfud.

“Tentu kita paham, potongan tabungan yg 3% utk Tapera itu ada bunganya, tapi akomulasi bunga itu sepertinya takkan punya arti signifikan bg keseluruhannya utk membeli sebuah rumah kelak. Terlebih bg mereka yg hrs berhenti kerja tak sampai 30 thn, msl, krn pensiun atau sebab lain,” tandasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Tidak Ada Jaminan Ikut Tapera Punya Rumah? pertama kali tampil pada Parade.id.

Kemundurannya pun dikomentari banyak pihak, tak terkecuali Presiden Jokowi sendiri. Berikut, mereka yang mengomentari kemunduran Mahfud dari kursi Menko Polhukam yang dikutip redaksi dari berbagai sumber:

Prabowo Subianto: “Itu merupakan hak politik dari Mahfud.”

Fadli Zon: “Momentumnya sdh lewat, sehingga tak ngaruh apalagi thd kenaikan elektoral. Harusnya 3-4 bulan lalu.”

Anies: “Kalau terkait Pak Mahfud, kami hormati keputusannya. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi. Menghormati aturan main. Dan itu yang kami harap terus dilaksanakan.”

Natalius Pigai: Telatttt. “Ngga akan ada efek kejut apalagi efek positifnya. Pemilu tinggal menghitung hari. Seharusnya mundur pada saat diumumkan sebagai Cawapres.”

Mardani Ali Sera: “Apresiasi prof @mohmahfudmd yang mundur dari kabinet. Apalagi jika diikuti oleh para Menteri yang merasa diintervensi. Itu pernyataan sikap yang gentleman. Semua penyelenggara negara wajib menjaga netralitas. Dan kembali lagi, semua diserahkan pada hati nurani masing-masing.”

Jokowi: “Itu hak, saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan.”

MS Ka’ban: “Selamat dan berkah atas pengunduran diri Cawapres Prof Mahfud MD atas pengunduran diri sbg Menkopolhukam,tdk ada alasan penolakan pengunduran diri itu.Semoga Presiden RI Jokowidodo dpt mengikuti jejak Prof Dr Mahfud MD,mundur dan berhenti sbg Presiden,demi NKRI.”

Airlangga Hartarto: “Saya ucapkan untuk Pak Mahfud MD semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud.”

Rencananya, hari ini, Mahfud akan bertemu Presiden Jokowi, untuk menyampaikan kemunduran dirinya secara resmi dari kursi Menko Polhukam.

(Rob/parade.id)

Artikel Mereka yang Memberikan Komentar Mundurnya Mahfud MD dari Kursi Menko Polhukam pertama kali tampil pada Parade.id.

Kendati begitu, Mahfud belum menyampaikannya secara langsung kepada Presiden Jokowi perihal pengunduran dirinya, karena waktu yang belum tepat. Kemungkinan baru bisa menyampaikan langsung ke Jokowi pada hari Kamis.

“Alasan mundur dan ingin menyampaikan langsung ke presiden karena ketika saya diangkat menjadi Menko Polhukam, penuh penghormatan dan kepercayaan dari presiden,” kata Mahfud, lewat video singkat, seperti yang dilihat redaksi.

“Maka saya akan pamit baik-baik ddan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan oleh presiden,” ia melanjutkan.

Dirasa penting bagi Mahfud menyampaikan langsung ke presiden. “Karena ini etika. Ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi penghayatan keagamaan. Maka saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum bertemu dengan presiden,” katanya.

Mahfuf mengakui bahwa keinginan mundur itu sudah dari beberapa waktu lalu. Terlebih, saat Ganjar, kata dia, menyinggung paslon yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri.

(Rob/parade.id)

Artikel Mahfud MD Mengundurkan Diri dari Menko Polhukam pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam menyampaikan visi misi dan program kerja, Mahfud menekankan bahaya dan pencegahan korupsi yang telah banyak masuk dari berbagai lini. Hal itu, ia sampaikan karena pengalaman dia saat kampanye ketika bertemu beberapa orang—yang mengeluhkan atas dampak korupsi.

Berikut visi misi dan program lengkap kerja Mahfud:

Assalmualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara seluruh Indonesia, kepada ibu kita, dalam rangka mengucapkan Selamat Hari Ibu, 22 Desember 2023 ini. Dan sesudah ini, kita lanjutkan pengabdian kita kepada ibu pertiwi.

Ada yang bertanya kepada kami. “Mungkin tidak, Anda menargetkan, mendapat pertumbuhan ekonomi 7 persen di dalam satu tahun? Karena di dalam sejarah reformasi, tidak pernah sampai  tumbuh sebanyak 7 persen. Dulu pernah dicapai pada tahun 1989-1991. Di Era Orde Baru.”

Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan, “Hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen—karena kita ini kaya raya, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat.”

Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi.

Jadi, dengan demikian karena banyak korupsi—dan itu memang betul terjadi. Coba lihat. Berdasar hasil SIGI, transparansi internasional, korupsi terjadi di lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran.

Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak koruspsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin.

Saya ketemu dengan seorang bernama Tedi dan Joni di Padang, seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh Negara karena tidak pernah sampai korupsi.

Saya juga ketemu dengan seorang Sriwulan, anak kecil di Parongpong, Bandung Barat, dia mengajak saya bermain layang-layang, katanya, “Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang  meraih cita tetapi saya tidak dapat.

Kemudian saya ingat pulau saya, Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka, kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi.

Lalu ada yang tanya kepada saya, “Bapak. Bapak kalau jadi wakil presiden, orang takut ditangkap.”

Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, “Betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres?”  

“Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas—kalau kami bayar padahal diperas lalu ketahuan, kami ditangkap, katanya kami menyuap.”

Itulah Indonesia ini pada saat ini—oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, “Hai, koruptor, kutabrak kau! Hai, Wir! Mundur kau, Wir!”

Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal di dalam UUD, di Aqluran disebut: “Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya.”

Kesempatan terakhir untuk menyampaikan visi misi dan program kerja adalah Muhaimin Iskandar.

(Rob/parade.id)

Artikel Visi Misi dan Program Kerja Lengkap Mahfud pada Debat Cawapres Pemilu Tahun 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan lainnya, menurut Megawati karena Mahfud dianggap sebagai sosok intelektual yang mumpuni, pengetahuan terhadap masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan.

Selain itu, Megawati juga menilai Mahfud MD punya segudang pengalaman yang cukup bisa diandalkan untuk memimpin negara ini.

“Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif,” ujar Megawati.

Megawati mengaku, sebelum memutuskan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar, ia memastikan dirinya sudah merenung dan berkontemplasi.  Sebab, sosok pemimpin Indonesia menurut dia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah.

“Tidak boleh juga melupakan semangat reformasi karena ketika ada reformasi kalau diingat itu kan dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, semangat juang yang luar biasa dari sejarah kita belajar pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin,” Megawati mengingatkan.

Megawati, hari ini hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, dengan mantap, telah mengambil keputusan semuanya. Bahwa ia tunjukkan itu sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat bangsa dan negara.

“Karena itulah dengan mengucapkan bismillah hirohmanirrohim maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar pranowo adalah Bapak Profesor Doktor Mahfud MD,” Megawati mengumumkan.

(Rob/parade.id)

Artikel Mahfud MD Pendekar Hukum Pembela Wong Cilik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pak Mahfud itu bukan Ketua KPK, bukan juga Kapolri, dan juga bukan Jaksa Agung,” kata Benny, baru-baru ini, di akun Twitter-nya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kalau memang ada data inteligen atau informasi hukum, sebaiknya Menko Polhukam itu menyerahkannya ke aparat penegak hukum, untuk ditindaklanjuti. Jangan malah diumumkan dan menyerahkannya kepada rakyat untuk mengadili orang.

“Negeri kita tidak mengenal pengadilan rakyat, kecuali kinerja lembaga penegak hukum sudah sangat rapuh dan kita tidak percaya lagi dgn lembaga2 penegak hukum di negeri ini. Bukan kah begitu adab kita berhukum di negeri Pancasila?” kata Benny lagi.

Kendati begitu, Benny setuju sekali dengan gerakan Mahfud MD yang membongkar soal di atas.

Benny mengomentari berita di salah satu media, di mana Mahfud disebut secara blak-blakan bicara soal kasus korupsi yang menyeret Menkominfo Johnny G Plate yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.

Diketahui, Johnny G. Plate juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.

Kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate membuat dirinya terancam dipenjara selama 20 tahun. Hal ini sesuai karena bukti yang cukup dan total kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Johnny dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi.

(Rob/parade.id)

Artikel Benny K Harman Mengingatkan Mahfud MD Sadar Posisi, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Masalah ini memang lbh fair dibuka di DPR. Sy tdk bercanda ttg ini,” tegasnya, kemarin.

Mahfud juga mengaku siap dengan data otentik yang akan ditunjukan ke DPR (nanti). “Sy dan PPATK tdk mengubah statement bhw sejak tahun 2009 PPATK tlh menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu ttg dugaan pencucian uang sekitar 300T,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Untuk waktunya, Mahfud seperti menyarankan hari Senin. Ia standby pada hari itu.

Mahfud juga menyarankan terkait kasus dugaan itu, untuk melihat pernyataan terbuka Ketua PPATK di Kemkeu Selasa kemarin. Di sana Ketua PPATK kata Mahfud tidak mengatakan bahwa info itu ‘bukan korupsi’ dan ‘bukan pencucian uang’.

“Sama dgn yg sy katakan, beliau bilang itu bkn korupsi tp laporan dugaan pencucian uang yg hrs ditindaklanjuti oleh penyidik/kemkeu,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Menko Polhukam Siap Memenuhi Undangan DPR Menjelaskan Dugaan Pencucian Uang 300 Triliun pertama kali tampil pada Parade.id.

Pengalaman Mahfud ini diceritakan olehnya ketika Majda, nama sang cucu, yang ikut orang sekampung, berkerumun dengan orang-orang untuk menengok dirinya sebagai menteri. Peristiwa itu terjadi di sebuh desa di Probolinggo.

“Saat turun dari mobil sy raih Majda utk diajak pulang. Eh, dia tak mau diajak pulang. Bilangnya, ‘Aku mau nonton menteri akan datang’. Rupanya dia tak tahu bhw kajeknyalah yg menteri,” katanya, dengan emoticon tertawa, di akun Twitter-nya, Sabtu (18/2/2023).

Ada dua foto anak kecil yang diunggah oleh Mahfud. Sepertinya, anak kecil yang dimaksud Mahfud adalah anak kecil yang di depan.

Cuitan yang dibagikan olehnya bersama dengan foto kedua cucu tersebut, yang sedang berada di wisata kolam renang  menyorot perhatian warganet. Tak sedikit yang ikut memberikan respon pada cuitan tersebut.

(Rob/parade.id)

Artikel Cerita Mahfud MD yang Tidak Dikenal Sebagai Seorang Menteri oleh Cucunya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya memang bukan ahli hukum. Tapi saya tahu hukum itu adalah logis dan saya dapat nilai ‘A’ untuk mata kuliah ‘Rangkaian Logika’ di jurusan Fisika Teknik di Bandung dulu,” tantang Jumhur, lewat siaran pers, Sabtu (7/1/2023).

“Walau saya tidak menuduh mereka bodoh dan dungu, yang pasti memang sudah menjadi hal yang lumrah bahwa kekuasaan bisa mengubah orang pintar jadi bodoh dan dungu, termasuk profesor juga bisa jadi dungu. Sebenarnya lebih bagus disebut dungu daripada menjadi intelektual pengkhianat seperti yang disebut Julien Benda pesohor ilmu filsafat dari Perancis seabad lalu,” sambungnya.

Jumhur sesumbar bisa meng-KO dua profesor itu dengan waktu 10 menit seorang diri, tidak debat kusir nirnalar, yang menurutnya sehari tidak bisa selesai. Untuk merealisasikan (debat) itu, Jumhur memohon kepada siapa pun untuk menjadi fasilitator.

“Bisa di depan forum terbuka atau di podcast atau apa saja. Pokoknya 10 menit saja cukup, mereka akan saya buat KO,” yakinnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Jumhur Hidayat Tantang Yusril dan Mahfud Debat soal Perppu Ciptaker pertama kali tampil pada Parade.id.