“Jika melihat riwayat di lapas, sebelumnya napi ini pernah lolos dalam kasus penyelundupan tembakau gorilla. Maka saya rasa Lapas Takalar dan lapas lainnya harus segera berpikir untuk memperbaiki sistem pengamanan berlapis mereka,” ujar Zulkifli kepada media lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, pengamanan tidak boleh hanya terfokus pada pemeriksaan di pintu masuk saja. Ia menegaskan perlunya sistem pemantauan yang baik di setiap blok tahanan, terutama di blok narkotika.

“Jangan cuma di pintu masuk saja yang dikoreksi. Di blok masing-masing pun harus ada sistem pemantauan yang baik. Coba tanya, bagaimana cara mereka memantau tahanan 24 jam di blok narkoba?” lanjutnya.

Zulkifli juga menyoroti kemungkinan bahwa napi tersebut memiliki ketergantungan terhadap narkoba, sehingga penting bagi pihak Lapas Takalar dan Polres Takalar untuk menggali informasi mengenai kebiasaannya saat masih berada di rutan.

“Saya curiga hal ini juga sudah terjadi sejak mereka masih di rutan. Informasi ini penting sebagai bahan evaluasi bagi pihak rutan juga,” katanya.

Meski mengapresiasi keberhasilan penggagalan penyelundupan, Zulkifli menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti di situ saja. Riwayat dan pola perilaku napi harus diperiksa untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Para pengedar narkoba itu adalah orang-orang yang tidak punya nurani. Demi uang, mereka siap menghancurkan siapa pun. Jadi jangan pernah bersikap lunak terhadap mereka,” tegasnya.

Ia pun meminta pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan sistem pengamanan di lapas demi keselamatan generasi bangsa.

“Segeralah berbenah, ini demi keselamatan seluruh anak bangsa. Jadi malulah jika sistem keamanan harus didemo baru ada perbaikan,” pungkasnya.*

Artikel BMI Dorong Evaluasi Sistem Pengamanan Lapas Takalar, Ada Dugaan Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sehari sebelum aksi mahasiswa asal Papua itu, kami, BMI, saya, telah menghimbau adek adek mahasiswa papua agar tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok pendukung gerakan Papua merdeka agar turut melakukan aksi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan papua di Makassar  dan lebih fokus untuk belajar dan mengasah keterampilan agar kelak dapat membangun Papua yang lebih baik,” kata Zul.

“Ini adalah pesan dari saya kepada adik adik sebelum melakukan aksi. Kami dari BMI juga tetap turun ke arena sebagai bentuk komitmen kami untuk membela Marwah NKRI, untuk menjaga agar monumen Mandala (simbol perjuangan irian barat) agar tidak di nodai oleh pendukung gerakan Papua merdeka,” ucap Ketua Umum BMI itu.“

“Ini kami lakukan karna mengibarkan bendera pemberontak Papua merdeka di monumen Mandala sama halnya menghina seluruh rakyat Indonesia menghina seluruh leluhur kami yang telah membebaskan irian barat sehingga kembali ke pangkuan ibu Pertiwi,” imbuh Zulkifli.

“Di lokasi kami telah sepakat untuk tetap memberi ruang kepada sodara kita dari aparat kepolisian dan TNI untuk melaksanakan tugasnya. Saudara saudara kita dari kepolisian telah mengingatkan adik adik mahasiswa Papua, bahkan telah berupaya melakukan negosiasi damai dengan mereka demi menghindari terjadinya bentrok antara kelompok pendukung Papua merdeka dan pro NKRI,” imbuh Zulkifli.

Dirinya pun sangat prihatin karena para mahasiswa asal Papua  sepertinya semakin terprovokasi untuk tetap bersikeras mengibarkan bendera bintang kejora di monumen mandala. Kami sudah berusaha mengingatkan, begitu hormatnya kami kepada saudara kami anak mahasiswa Papua sehingga kami di Brigade Muslim Indonesia terus berupaya mengingatkan adik adik kita, lewat vidio edukasi,  kita bersaudara,  jangan terprovokasi, mari saling menjaga dan saling menghormati. aparat juga telah berusaha berusaha menempuh cara damai agar mereka mengurungkan niat untuk melakukan aksi  demo menghindari benturan tetapi mereka malah semakin beringas melemparinaparat dan merusak fasilitas umum

Al hasil..semua usaha untuk menciptakan situasi aman telah dilakukan, walau sempat di warnai benturan Alhamdulillah berkat doa seluruh warga Makasar aksi anarkis mereka berhasil di pukul mundur hingga ke dalam asrama papua,” pungkas Ketua BMI ini.***

Artikel BMI Sebut Aksi Anarkis Mahasiswa Papua di Makassar Terpaksa Dibubarkan karena Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami tentunya tidak pernah menyangka jika para anggota oknum TNI dan seorang sipil yang diduga sebagai mantan Tim Ahli AS terlibat  tindakan sebrutal ini. Aparat TNI itu pengayom rakyat, bukan penindas,” sesal Hanif lewat keterangannya kepada media, Kamis (5/9/2024).

Menurut dia, jika Harmansyah dinilai membuat kesalahan maka dipersilakan membuat laporan resmi ke aparat kepolisian.

“Bukan malah mengambil tindakan ceroboh seperti ini. Kami rasa Ini tindakan yang sangat biadab. Mengancam dua orang anak kecil yang berumur di bawah 10 tahun itu sangat biadab,” sesalnya lagi.

“Menyampaikan bahasa di depan anak-anak bahwa akan menembak kepala orang tua, menculik istri dan anak-anak itu adalah tindakan yang sangat tidak berprikemanusiaan, apalagi dilakukan oleh oknum TNI serta orang sipil yang diduga pernah menjadi tim ahli mantan gubernur,” lanjutnya.

Tidak hanya Hanif yang menyesalkan kejadian itu. Ada Ketua Front Pemuda Bersatu Kita Makassar, Andi Julianto yang turut menyesalinya.

“Kami juga sangat menyesalkan tindakan brutal ini sehingga kami rasa Panglima TNI, Panglima Kodam Hasanudin, harus untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini sesuai aturan yang berlaku,” katanya, di keterangan yang sama.

Kepada Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar, ia berharap agar segera mengindentifikasi oknum sipil yang diduga terlibat dalam insiden itu.

“Kita tidak mau pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini justru rusak dengan hal buruk seperti ini. Kita ingin pilkada di Makasar dan Sulsel ini menjadi pilkada yang paling damai dan tidak dirusak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel Anak dan Isteri Ketua Karang Taruna Dincaman Oknum TNI, Pengurus Menyesalkan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini saya berbahagia karena bisa melihat Desa Wisata Balleangin memiliki panorama yang luar biasa,” kata Menparekraf Sandiaga saat berkunjung ke Desa Wisata Balleangin, Minggu (30/6/2024).

Desa Wisata Balleangin merupakan salah satu desa wisata yang masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024.

Kedatangan Mernparekraf Sandiaga ke desa yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut disambut dengan turunnya hujan, meski demikian Menparekraf Sandiaga tetap menikmati keindahan Balleangin yang memiliki landscape gugusan karst terbesar ke-2 setelah Tiongkok Selatan.

“Maka dalam keadaan hujan ini menunjukkan komitmen kita untuk pariwisata. Desa Wisata Balleangin ini memiliki daya tarik yang sangat menawan. Hujan ini penanda berkah jadi tadi ada yang menawarkan untuk tidak dilanjutkan acaranya, saya bilang justru ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun pariwisata Indonesia, dan saya tidak ingin mengecewakan masyarakat yang sudah menunggu begitu lama termasuk para penggiat desa wisata yang sudah menyiapkan acara,” kata Menparekraf.

Balleangin berada dalam gugusan karst sehingga banyak memiliki daya tarik wisata seperti Taman Batu yang berusia 5 juta-15 juta tahun yang lalu. Di sekitar wilayah itu, wisatawan dapat melakukan trekking dan berselfie ria dengan landscape batu karst yang unik.

Desa Wisata Balleangin kerap dijuluki permata tersembunyi yang menawarkan pengalaman wisata yang unik dan memikat di Sulawesi Selatan.

Keunikan desa ini juga terletak pada lukisan purba tertua di dunia yang diperkirakan berusia 45.500 tahun dan menjadi saksi bisu peradaban manusia purba. Lukisan ini memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan seni manusia prasejarah, memikat para pengunjung dengan sejarah yang menakjubkan.

Balleangin juga banyak memiliki air terjun yang menambah keseruan berwisata. Wisatawan bisa mengunjungi lokasi air terjun untuk menikmati kesegaran air dan kesejukan alamnya. Kabut tipis di pagi hari dan udara segar yang menemani perjalanan wisata menjadi sangat mengasyikan. Hamparan sawah dan aliran sungai menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam menikmati nuansa pedesaan atau perkampungan.

Menparekraf memastikan Desa Wisata Balleangin akan terus berkembang, sehingga penciptakan peluang usaha dan lapangan kerja terus terbuka lebar.

“Karena ini sudah menjadi 50 desa wisata terbaik Indonesia, maka kita juga akan pastikan kelengkapan sarana pendukungnya dan akan kita kolaborasikan. Saya sudah minta Pak Hariyanto dan Bu Butet, kita punya banyak mitra-mitra untuk mendukung yang diperlukan, ini nanti juga kita akan dikoordinasikan dengan Pak Bupati dan Pemprov,” kata Menparekraf.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, menyampaikan terima kasih kepada  Kemenparekraf/Baparekraf karena telah memfaslitasi pengembangan Desa Wisata Balleangin.

”InsyaAllah ke depan kita akan teruskan kolaborasi ini agar sinkron sehingga semua destinasi wisata yang ada di sini ini semakin menarik wisatawan untuk berwisata,” kata Yusran.

Turut mendampingi Menparekraf Sandiaga, Inspektur Utama Kemenparekraf, Bayu Aji; Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto; dan Direktur Tata Kelola Destinasi, Florida Pardosi.*

Artikel Keindahan Alam Desa Wisata Balleangin di Makassar, Menparekraf Ajak Wisatawan untuk Menikmatinya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Karang Taruna Makassar menyatakan sikapnya atas penolakan sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas Islam menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di kota Parepare. Dalam kegiatan pembekalan kepada kader karang taruna Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biringkananya tentang bahaya disintegrasi bangsa yang dipicu oleh sikap sikap intoleransi antar umat beragama,” kata Zulkifli kepada media, kemarin malam.

“Soal penolakan pembangunan sekolah Kristen di Kota Parepare di mana salah satu penyebab penolakan ini adalah karena berada di daerah yang mayoritas muslim dan diduga dianggap sebagai upaya untuk melancarkan program kristenisasi,” tambahnya.

Menurut pandangan Karang Taruna Makassa, bahwa jika penolakan itu di lakukan karena dianggap menyalahi regulasi di Kota Parepare, maka iarasa itu sah-sah saja.

“Tapi sangat tidak elok jika penolakan itu hanya didasari hanya karena perbedaan agama. Kondisi yang kurang elok ini telah tersebar sehingga dianggap perlu bagi kami untuk menyatakan sikap,” katanya.

Ada empat poin sikap atas hal itu. Pertama, mengecam tindakan kelompok FPI dan semua ormas yang diduga memaksa menghentikan pembangunan sekolah kristen dengan alasan karena berada di lokasi yang mayoritas muslim.

Kedua, Anggota DPRD Kota Parepare adalah wakil rakyat untuk seluruh agama dan bukan untuk satu agama sehingga dalam penyelesaian masalah ini wajib untuk tegas mengacu kepada regulasi yang ada dan bukan mengacu kepada aturan satu agama. Ketiga, meminta pemerintah Kota Parepare untuk tegak lurus kepada regulasi yang ada dalam proses pembangunan sekolah tersebut dan tidak terpengaruh dengan kelompok kelompok intoleran yang menggunakan alasan agama untuk menabrak regulasi yang ada.

Keempat atau terakhir, Karang Taruna Makassar meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh kelompok mana pun untuk melakukan tindakan-tindakan intoleran kepada sesama anak bangsa yang beragama lain.

Sebelum itu, Zulkifli, juga mengingatkan masyarakat luas untuk tidak terprovokasi. Menurut dia, soal itu sebaiknya masyarakat melakukan langkah tabayun ke pemerintah kota setempat.

“Tidak terprovokasi ataupun terhasut oleh kelompok (FPI) itu,” katanya.

Kalaupun alasan penolakan itu karena sekolah akan berdiri di lingkungan mayoritas muslim, menurut Zul, sapaan akrabnya, itu sama seperti menunjukkan sikap intoleran terhadap sesama—kepada saudara sebangsa yang beragama lain.

“Kalau teori kawasan merupakan mayoritas muslim, maka tidak ada gereja di Indonesia. Tapi faktanya kan banyak rumah ibadah umat kristiani,” kata Zul.

Menurut Zul, sama seperti sekolah lainnya, pendirian sekolah (Kristen) di Parepare itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menanamkan akhlak bagi anak-anak mereka, karena pendidikan dinilai penting.

“Maka kita berharap masyarakat tidak termakan hasutan dari pihak yang tidak bertanggung jawab oleh kelompok itu, karena mereka boleh jadi akan memanfaatkan aksi warga. Aksi penolakan seperti ini paling disukai kelompok paham radikal,” imbuh Zul.

Zul menyayangkan terjadinya aksi demo penolakan pembangunan sekolah (Kristen) Gamaliel Soreang di kota Parepare yang dimotori kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) pada Jumat (6/10/2023).

Aksi penolakan yang dimotori FPI itu berlangsung di Jalan Poros Parepare-Pinrang dan Kantor DPRD Parepare.

Dikutip Zul dari media, bahwa Pimpinan DPRD Parepare memberikan atensi terhadap soal ini. Anggota DPRD setempat, Kamaluddin Kadir kepada media Jumat (6/10/2023) mengatakan kehadiran Sekolah Kristen Gamaliel Soreang di kota Parepare berpotensi terjadi gesekan jika tak segera ditangani secara serius.

“Kita menghindari jangan sampai ada konflik terjadi di masyarakat, jadi hari Senin (9/10) kita ketemu lagi dengan mengundang pihak PUPR, pemerintah daerah, warga yang melakukan demo dan pihak sekolah,” ucap Kamaluddin.

(Verry/parade.id)

Artikel Beri Pembekalan Kader, Ketua Karang Taruna Makassar Singgung Penolakan Pembangunan Sekolah Agama di Parepare pertama kali tampil pada Parade.id.

Melalui Ketua Harian BMI, Muh Hanif Aji Muslim, mengingatkan bahwa rencana aksi yang nanti akn dilakukan boleh jadi rawan memicu kemarahan masyarakat Makassar dan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Menyikapi rencana aksi anak Papua di Makasar yang dinilai mendukung gerakan teroris Papua Merdeka, kami harap adik-adik mahasiswa Papua jangan lagi terprovokasi ajakan kelompok pendukung teroris Papua Merdeka yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Papua di Kota Study Makassar, untuk melakukan aksi, yang justru dapat memicu konflik dengan anak-anak Makasar,” Hanif mengingatkan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/4/2023).

Hanif mengingat kembali dengan tegas, bahwa BMI memiliki sikap sama, di mana tidak akan memberi ruangan sedikit pun kepada aksi-aksi seperti yang dimaksud.

Kendati begitu, bagi BMI, mahasiswa Papua tetaplah saudara yang harus dihormati.

“Tapi, jika mereka tidak bisa menghormati kami, maka kami akan mengambil langkah dengan cara kami sendiri agar mereka bisa lebih menghargai kami,” kembali ia mengingatkan.

Kepada aparat keamanan, BMI berharap dapat memahami kondisi ini sehingga dapat memastikan mahasiswa Papua tetap berada di asrama dan tidak  melakukan aksi di jalanan.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Menyikapi Rencana Aksi Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Papua di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketum BMI, Muhammad Zulkifli menyatakan bahwa gagalnya AMP melakukan aksi unjuk rasa karena BMI bersama BARAK terus melakukan pemantauan selama dua hari berturut-turut.

“Sejak tanggal 29-30 Maret, kami pantau terus pergerakan mereka ini–sejak beredarnya info bahwa anak AMP akan turun untuk menyuarakan dukungan kepada kelompok teroris Papua Merdeka. Kami langsung bergerak,” demikian keterangan tertulis Muhammad Zulkifli, Sabtu (1/4/2023).

“Saat itu kami juga berkoordinasi dengan rekan anak-anak eks asrama batalion dan Kodam yang ada di kota Makassar (BARAK) untuk bersama-sama, memantau aktivitas mahasiswa pro Papua merdeka,” imbuh Zulkifli.

Terpisah, Ketua BARAK Makassar, Syarifuddin, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa kelompok AMP tidak bisa dilaksanakan karena bersinergi dengan BMI, juga kepada TNI-Polri.

“Mereka ini kan sudah jelas isi unjuk rasanya minta merdeka, ya, Polisi garda terdepan keamanan di negara ini. Jangan berikan mereka ruang sekalipun mengatasnamakan kebebasan berpendapat, sementara isi orasinya jelas-jelas melakukan perlawan terhadap negara. Kelompok HTI saja teriak mau bikin negara Islam saja dibumihanguskan, apalagi model begini yang jelas-jelas meminta pisah dengan NKRI,” tegasnya.

Dia pun berharap agar Polri dan TNI di Makassar. Tidak memberikan sedikit pun ruang bagi mereka kelompok disintegrasi.

“Bagi mereka Kepolisian dan TNI di Makassar, harus tegas, hormati rekan-rekan kalian yang bertugas di pengunungan Papua–udah ratusan yang gugur disana. Lantas model mereka ini OPM juga cuma berjubah mahasiswa. Kalau Polri- TNI bersinergi dengan masyarakat mereka nyiut juga,” tegas Humas PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulsel ini.

Menurut informasi dari BMI, AMP sempat hendak menggelar aksi unjuk rasa Denpasar, Bali. Namun dihadang Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali.

AMP ngotot ingin lakukan aksi unjuk rasa dengan menyuarakan pro Papua Merdeka di Jalan Puputan-Jalan Sudirman, Denpasar, Sabtu (1/4). Aksi itu mendapat hadangan oleh PGN Bali di Jalan Dr. Goris.

Alhasil kericuhan terjadi dan saling lempar batu. Akibatnya sejumlah peserta demo terluka. Dari surat pemberitahuan aksi AMP Bali ke Kapolresta Denpasar, mereka di antaranya menyikapi HAM dan demokrasi di Papua 2 tahun terakhir yang memprihatinkan.

Selain itu juga soal masalah otonomi baru dan otsus. Demo tersebut diisi orasi politik, teatrikal dan puisi.

“Kami di Sulawesi Selatan sangat memuji aksi teman-teman di Bali yang melakukan giat bela negara. Bagi kami giat mereka ini wajib di contoh oleh para ormas pemuda di Indonesia yang masih paham arti pentingnya bela negara,” Muhammad Zulkifli mengapresiasi.

(Verry/parade.id)

Artikel BMI Bersama BARAK Dapat Cegah Aksi AMP di Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Pemotor yang melintas di depan mobil presiden informasinya di Jalan G Bawakaraeng, Makassar, Sulawesi Selatan, saat presiden hendak melakukan kunjungan ke Pasar Terong.

Kunjungan presiden dilakukan pada hari Rabu (29/3/2023). Jokowi tiba di Pasar Terong Makassar sekitar pukul 17.20 Wita. Jokowi didampingi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Setibanya di lokasi, Jokowi langsung dikerumuni sejumlah pedagang. Jokowi pun terlihat membagi-bagikan sejumlah kaos kepada para pedagang.

(Verry/parade.id)

Artikel Viral Seorang Pemotor Melintas Tepat di Depan Mobil Presiden Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada beberapa pembicara atau narasumber yang mengisi diskusi tersebut. Di antaranya Ariansyah (perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar) , Muhammad Rinaldy Bima (perwakilan akademisi hukum), Muhammad Arsy Jailolo (Ketum HMI Cabang Makassar), dan Mira Amin (perwakilan LBH Makassar).

Ariansyah, dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa UU Cipta Kerja (Ciptaker) hadir untuk mengisi kekosongan hukum terkait penjaminan hak tenaga kerja.

Untuk UU Ciptaker sendiri, soal hak-hak dari para tenaga kerja menurutnya masih tetap dilindungi. Contohnya persoalan pemutusan kontrak kerja.

“Suatu perusahaan tidak boleh serta merta memutuskan kontrak kerja dan untuk penyelesaian kasus juga masih terbilang dapat teratasi dengan baik. Sebagaimana data yang disampaikan, bahwa sedikitnya ada 324 kasus antara perusahaan dan buruh dan sebanyak 76 persen diselesaikan dengan musyawarah mufakat,” ia katanya.

Bahkan menurut dia, diperlukan suatu Perppu tentang Ciptaker yang mengatur secara spesifik terkait UMK.

Sementara itu, Muhammad Rinaldy Bima, akademisi hukum menyinggung dua hal: UU Ciptaker dan KUHP. KUHP, kata dia,  layak untuk diperbarui, karena subtansi yang sudah tidak relevan bila melihat status quo negara Indonesia yang sekarang.

Hal itu, kata dia, sebagaimana adagium hukum berbunyi, lex prospicit non respicit. Hukum memandang ke depan bukan ke belakang, yang mana walau hukum sifatnya dinamis atau berubah-ubah tetapi hukum tetap harus melihat status quo negara.

“Begitupun dengan UU Cipta Kerja, dengan alasan penjaminan hak buruh, maka memang perlu ada payung hukum yang mengatur secara spesifik dan menjelaskan secara komperhensif. UU Ciptaker merupakan payung hukum yang diharapkan menjadi solusi,” paparnya.

Senada dengan Rinaldy, Mira menyambut positif UU Ciptaker dan KUHP. Menurut dia bahkan UU Ciptaker maupun KUHP baru merupakan produk hukum yang seharusnya menjadi sarana dalam mencapai kesejahteraan bersama.

“Maka sudah menjadi kewajiban bersama bagi tiap lapisan masyarakat yang ada untuk mengawal dan mengawasi juga menaati aturan yang berlaku,” kata dia.

Pun yang hal sama (disambut positif) disampaikan Ketum HMI Cabang Makassar Arsyi. Misal terkait KUHP sendiri–terlepas dari kontroversi yang ada, kata dia sudah seharusnya diperbarui.

Mengingat kata dia kondisi di Indonesia yang dinamis–produk hukum sudah semestinya menjadi payung keadilan yang mengayomi rakyat Indonesia, walaupun ada yang mengkritisi.

“Suatu produk maupun regulasi memang hal lumrah untuk dikritisi oleh pihak manapun,” kata dia.

(Verry/parade.id)

Artikel Menakar Kebijakan Publik dalam Ciptaker dan KUHP pertama kali tampil pada Parade.id.

Mengetahui hal itu, Brigade Muslim Indonesia (BMI) mengapresiasinya. Menurut Ketum BMI Zulkifli, apa yang disaksikan itu, adalah bentuk perwujudan dari sikap masyarakat kota Makassar–yang sangat menginginkan Perda anti LGBT tersebut segera terwujud demi keselamatan generasi bangsa dan demi terjaganya kearifan lokal budaya siri’ na pacce.

“Olehnya itu, kita harap rencana ini mendapat dukungan penuh dari semua pihak dan semoga tidak ada lagi usaha-usaha kelompok tertentu yang menjadikan HAM  atau dalih kebebasan berekspresi dan keragaman sebagai alasan  untuk melegalkan perilaku buruk kaum LGBT di Makassar,” ujarnya singkat kepada parade.id, Ahad (22/1/2023).

Diketahui, tersiar kabar bahwa ada rencana DPRD Kota dan Wali Kota Makassar untuk menggodok rancangan Perda anti LBGT di tahun 2023 semakin mendapatkan dukungan kembali dibuktikan, salah dengan beredarnya spanduk seperti di atas.

Spanduk di atas tertulis di bawah mengatasnamakan Forum Komunikasi Anak Makassar. Pun dua spanduk lainnya yang didapat.

Ranperda soal LGBT ini diinisiasi oleh Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar dan bakal masuk pembahasan intens pada 2023 ini.

(Verry/parade.id)

Artikel Spanduk Dukung Ranperda Anti LGBT Bertebaran di Kota Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.