PH dan saingan koalisi Perikatan Nasional (PN) Melayu-Muslim konservatif di bawah mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang memiliki jumlah kursi tertinggi kedua, keduanya memulai negosiasi untuk membentuk pemerintahan, merayu koalisi yang lebih kecil di negara bagian Sabah dan Sarawak di Kalimantan serta Barisan Nasional (BN), aliansi yang mendominasi Malaysia selama sekitar 60 tahun sebelum kekalahan bersejarahnya dalam pemilu terakhir tahun 2018. Demikian dikutip Al Jazeera.

Sebab tidak mampu membuat terobosan, Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertemu dengan Anwar dan Muhyiddin serta anggota parlemen yang baru terpilih untuk membahas pandangan mereka tentang siapa yang harus memimpin pemerintahan baru. Setelah pertemuan rumah tangga kerajaan pada hari Kamis, raja mengumumkan bahwa Anwar akan menjadi perdana menteri karena mendapat dukungan mayoritas dari 222 anggota parlemen Malaysia.

Raja Sultan Abdullah mengatakan pria berusia 75 tahun itu akan dilantik dalam sebuah upacara di istana pada pukul 17.00 (09:00 GMT). “Ini sudah lama datang untuk Anwar,” kata Asrul Hadi Abdullah Sani, wakil direktur pelaksana di konsultan BGA Malaysia.

“Semua perjuangan dan kampanyenya untuk reformasi sekarang terbukti benar,” katanya.

(Irm/parade.id)

Artikel Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Baru Malaysia pertama kali tampil pada Parade.id.

Dengan keputusan itu, Najib menjadi mantan perdana menteri pertama yang dipenjara.

Jaksa setempat mengatakan sekitar 4,5 miliar dolar AS dicuri dari dana negara 1MDB, yang didirikan bersama pada 2009 ketika Najib menjadi perdana menteri.

“Kami menemukan banding tanpa manfaat apa pun. Kami menemukan keyakinan dan hukumannya aman, ”kata Ketua Hakim Maimun Tuan Mat pada hari Selasa atas nama panel lima hakim.

“Berdasarkan hal tersebut di atas, adalah pandangan bulat kami bahwa bukti yang dibawa selama persidangan menunjukkan kesalahan besar pada semua tujuh dakwaan,” sambungnya, dikutip aljazeera.com.

Florence Looi dari Al Jazeera, melaporkan dari Kuala Lumpur, mengatakan bahwa putusan itu berarti hukumannya 12 tahun dan denda sekitar $45 juta ditegakkan.

“Dia akan dijebloskan ke penjara dan kemungkinan akan terjadi hari ini, menjadi mantan perdana menteri pertama yang masuk penjara,” katanya.

Mantan perdana menteri telah dibebaskan dengan jaminan sejak 2018, sambil menunggu banding.

“Putusan itu juga menghilangkan kekhawatiran bahwa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), tempat Najib berasal, akan ikut campur dalam proses peradilan.”

Pengadilan yang lebih rendah pada Juli 2020 memutuskan Najib bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pencucian uang, dan pelanggaran pidana atas transfer 42 juta ringgit ($ 10,1 juta) dari SRC International, mantan unit 1MDB, ke rekening bank pribadinya.

Pengadilan banding pada bulan Desember menolak bandingnya, mendorongnya untuk pergi ke Pengadilan Federal sebagai jalan terakhir. Ketua hakim mengatakan:
“Ini akan menjadi parodi keadilan dari tingkat tertinggi jika ada pengadilan yang masuk akal, dihadapkan dengan bukti yang menatap wajahnya, adalah untuk menemukan bahwa pemohon tidak bersalah atas tujuh dakwaan yang lebih disukai terhadapnya.”

(Irm/parade.id)

Artikel Mantan Perdana Menteri Malaysia Divonis 12 Tahun Penjara karena Kasus Korupsi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pertemuan membahas keinginan bersama kedua Menhan utk memperkuat kerja sama pertahanan yang selama ini telah terjalin, fokus latihan bersama antara Malaysia Armed Forces (MAF) & TNI, kerja sama keamanan perbatasan (Border Security Cooperation) & kolaborasi industri pertahanan,” demikian dikutip Twittr resmi Kemhan.

Kedua, Menhan juga menyaksikan penandatanganan MoU antara PT. Pindad (Persero) dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) Malaysia, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Ketua Eksekutif LTAT Dato’ Ahmad Nazim Abd Rahman.

Selain itu, Menhan Prabowo juga melaksanakan pertemuan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) Ministerial Meeting dengan Menhan Malaysia dan H.E. Delfin N. Lorenzana.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga menteri bertukar pandangan tentang situasi keamanan di Laut Sulu dan Laut Sulawesi, serta penguatan kerja sama untuk mengatasi ancaman berkelanjutan di wilayah maritim yang menjadi perhatian.

Pertemuan ini juga mengapresiasi antusiasme dan dedikasi angkatan bersenjata ketiga negara dalam bekerja sama menjaga keamanan perairan negara-negara kawasan pesisir, meskipun terdapat keterbatasan selama pandemi.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Kunker Menhan Prabowo ke Malaysia: Memperkuat Kerja Sama Pertahanan pertama kali tampil pada Parade.id.

Diplomasi militer yang dilakukan Kasal itu dengan melakukan Kunjungan Kerja ke Markas Besar Angkatan Laut Malaysia disambut Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Laksamana Tan Sri Mohd Reza bin Mohd Sany di Markas Tentera Laut, Wisma Pertahanan Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, seperti dikutip dalam siaran persnya.

Kedua pemimpin angkatan laut ini berkesempatan berbincang dan berdiskusi tentang hubungan yang sudah terjalin sekian lama antara TLDM dan TNI AL.

Sesaat sebelum melakukan pembicaraan, Kasal didaulat memeriksa Kawalan Kehormatan Utama.

Dalam pertemuan pertamanya setelah pandemi COVID-19 itu dibahas beberapa hal, di antaranya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan maritim, pendidikan, serta operasi dan latihan bersama. Kunjungan persahabatan tersebut ditutup dengan saling bertukar cinderamata.

Selain itu, pada hari yang sama Kasal beserta Ny. Vero Yudo Margono yang didampingi Asintel Kasal Laksda TNI Angkasa Dipua beserta istri juga mengunjungi KBRI di Malaysia untuk bersilaturahmi dengan Dubes LBBP Hermono di Wisma Duta.

Kedatangan Kasal beserta rombongan tersebut disambut dengan penuh keakraban oleh Hermono beserta istri yang didampingi Atase Riset dan Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Malaysia Ibu Rossi Verona, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut dibahas situasi terkini terkait berbagai permasalahan hubungan bilateral RI dengan Malaysia. Silaturahmi ditutup dengan jamuan bersama dan saling memberikan cinderamata.

*Sumber: Antara

Artikel Kasal Lakukan Diplomasi Militer Perkokoh Hubungan dengan AL Malaysia pertama kali tampil pada Parade.id.

Acara ini disiarkan langsung di saluran televisi pemerintah serta halaman Facebook Kantor Perdana Menteri.

Acara yang berlangsung di Majelis Singgasana Istana Negara tersebut terdiri dari pelantikan, pengangkatan dan penandatanganan sumpah jabatan.

Saat pernyataan sumpah Ismail Sabri mengucapkannya di depan Yang di-Pertuan Agong.

Setelah itu perdana menteri menandatangani beberapa dokumen penting pada pukul 14:31 waktu setempat.

Kemudian dokumen-dokumen diserahkan ke ketua hakim negara Tun Tengku Maimum disaksikan Kepala Sekretariat Negara M Zuki bin Ali.

Setelah itu Mufti Wilayah Dr Luqman Haji Abdullah memimpin bacaan doa di hadapan raja.

Usai berdoa Yang di-Pertuan Agong meninggalkan Majelis Singgasana diikuti oleh Perdana Menteri Ismail Sabri beserta istri.

Terlihat hadir saat pelantikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, mantan Perdana Menteri Najib Razak dan mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Ismail Sabri Dilantik Sebagai Perdana Menteri Malaysia pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kelulusan pendirian (kelulusan penubuhan) UMAM melalui perjuangan dan usaha yang bersungguh-sungguh tiada henti sejak awal tahun 2017 melalui tim yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah antara lain mendirikan University Consortium Muhammadiyah Malaysia,” demikian katanya, Kamis (12/8/2021).

Menurut Haedar, pendirian UMAM ini merupakan tonggak baru Perguruan Tinggi Indonesia pertama di luar negeri yang dimaksudkan sebagai perluasan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pengembangan pendidikan tinggi di ranah global.

“Yang diawali dari kawasan bangsa serumpun di regional ASEAN yang berfungsi strategis mewujudkan kemajuan dan persatuan antarbangsa untuk membangun peradaban bersama yang mencerahkan di bawah panji Islam Berkemajuan yang berwawasan raḥmatan lil-‘ālamīn,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Haedar menjelaskan UMAM akan memiliki 15 program studi yang terdiri dari 5 program studi doktoral, 5 program studi master dan 5 program studi sarjana.

Saat ini, UMAM baru membuka program doktoral dan master. Setelah itu baru dibuka program sarjana. Demikian dikutip cnnindonesia.com.

Lima program studi program doktoral antara lain program pendidikan, program bisnis dan manajemen, program sosial, program Islam, dan program informasi teknologi.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel UMAM Peroleh Izin Pendirian Universitas dari Pemerintah Malaysia pertama kali tampil pada Parade.id.

Inokulasi penduduk Malaysia selanjutnya sebagian besar akan menggunakan vaksin berbasis mRNA buatan Pfizer-BioNTech, kata Menteri Kesehatan Adham Baba pada konferensi pers dengan pejabat tinggi kementerian lainnya pada Kamis.

Negara Asia Tenggara itu telah mengamankan sekitar 45 juta dosis vaksin Pfizer-BioNTech yang cukup untuk mengimunisasi 70 persen populasi, dibandingkan dengan 16 juta dosis suntikan Sinovac, kata para pejabat.

“Sekitar setengah dari 16 juta (dosis) sudah didistribusikan, jadi sisanya akan digunakan untuk menutupi dosis kedua. Bagi yang belum divaksin, mereka akan menerima vaksin Pfizer,” kata Baba.

Pemerintah Malaysia sebelumnya mengatakan telah mengamankan 12 juta dosis Sinovac, sebagai bagian dari kesepakatan yang membuat BUMN farmasi setempat, Pharmaniaga, dapat melakukan pengisian dan pengemasan vaksin untuk distribusi lokal.

Pengumuman untuk menghentikan penggunaan vaksin Sinovac yang berbasis virus tidak aktif muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas kemanjurannya terhadap varian baru virus corona yang lebih menular.

Sementara itu, negara tetangga Thailand minggu ini mengatakan akan menggunakan vaksin AstraZeneca sebagai dosis kedua bagi mereka yang menerima suntikan Sinovac, sedangkan Indonesia sedang mempertimbangkan suntikan penguat bagi tenaga kesehatan yang telah menerima dua dosis vaksin Sinovac.

Vaksin lain yang disetujui oleh Malaysia adalah AstraZeneca, CanSino Biologic China, dan vaksin Janssen dari Johnson & Johnson.

Malaysia juga berencana mengumumkan keputusannya tentang kemungkinan menambahkan vaksin dari Sinopharm China, kata para pejabat.

Dengan 880.782 kasus dan 6.613 kematian sejauh ini, Malaysia menjadi negara dengan tingkat infeksi per kapita tertinggi di Asia Tenggara, tetapi juga dengan tingkat inokulasi tertinggi, di mana 26 persen dari 32 juta penduduknya telah menerima sedikitnya satu dosis vaksin COVID-19.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Malaysia Berhenti Gunakan Vaksin Sinovac Setelah Pasokan Habis pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saat ini Malaysia sedang lockdown total karena lonjakan kasus Covid-19.  Pemulangan 7300 pekerja migran harus dikawal ketat  untuk memastikan  mereka  sudah bebas Covid-19 sehingga tidak menimbulkan masalah baru di tanah air,” kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa (08/06/2021).

“Pemerintah harus  memberikan perlindungan maksimal pada semua pekerja kita melalui  koordinasi dengan lembaga maupun institusi terkait. Screening harus dilakukan  sesuai SOP,  terutama di pintu-pintu masuk kedatangan PMI,” sambungnya.

Netty berharap pemulangan PMI ini tidak menjadi importasi kasus COVID-19  di tanah air. Sebab menurutnya kita juga sedang mengalami kondisi Covid-19 yang mengkhawatirkan, apalagi beberapa wilayah  sudah terjadi lonjakan kasus, seperti di Kudus, Bangkalan, Garut dan Bandung.

“Jika sampai terjadi importasi kasus dari Malaysia lagi, maka ini akan memperparah kondisi di tanah air. Pemerintah harus mengawal secara ketat pemulangan PMI tersebut,” tambahnya.

Netty mengingatkan pemerintah agar memastikan kesiapan SDM dan infrastruktur kesehatan dalam proses pemulangan PMI tersebut.

“Pastikan kesiapan SDM dan infrastruktur dalam proses pengetesan, karantina dan administrasi imigrasi lainnya. Bukan hanya aspek teknis, tapi yang lebih penting adalah aspek moral dan mental para petugas di lapangan. Jangan sampai  terulang kasus penggunaan alat test bekas atau mafia karantina yang mencoreng nama baik Indonesia,” kata Netty.

Tokoh Jawa Barat ini tidak ingin kepulangan PMI menjadi pemicu melonjaknya Covid-19 dari klaster keluarga, seperti yang terjadi  di Bangkalan. Pihak RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sebagai salah satu RS yang menangani pasien Covid-19 di Bangkalan menyebut klaster keluarga ini diakibatkan karena adanya PMI yang pulang dari luar negeri, utamanya didominasi dari Malaysia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pulangkan 7.300 PMI di Tengah Lockdown Malaysia Jangan Jadi Importasi Kasus pertama kali tampil pada Parade.id.

Ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu, di antaranya soal WNI yang saat ini sedang berada di Malaysia.

“Kepada PM Muhyiddin, saya kembali menitipkan WNI di Malaysia kepada pemerintah Malaysia,” demikian yang tertulis di akun Twitter-nya. 

Dalam pertemuan itu, juga membicarakan soal isu sawit. Indonesia, kata Presiden, akan terus berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap sawit dan perjuangan tersebut akan lebih optimal jika dilakukan bersama. 

“Indonesia mengharapkan komitmen yang sama dengan Malaysia.”

Hal lain yang dibicarakan keduanya adalah soal berita terkini negara Myanmar. Sebagai Anggota ASEAN, keduanya berharap perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. 

Seperti kata PM Muhyiddin, “Kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan”, yang disampaikan oleh Presiden.

Selain itu, kata Presiden, perlu menjajaki pertemuan khusus para menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. 

“Penting bagi semua negara ASEAN untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, HAM, dan pemerintahan yang konstitusional.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi Bertemu Perdana Menteri Malaysia pertama kali tampil pada Parade.id.

Larangan tersebut disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Departemen Imigrasi Malaysia, Dato’ Indera Khairul Dzaimee Bin Daud dalam surat yang dikirim ke Kepala Imigrasi Negara Bagian dan Kepala Imigrasi Bandara KLIA, Sabtu.

Indera mengatakan Menteri Pertahanan Malaysia Kamis (3/9) sudah mengumumkan melarang masuk pemegang pas kunjungan jangka panjang bagi negara-negara yang mencatatkan kasus COVID-19 melebihi 150.000 kasus.

Adapun negara-negara yang dilarang masuk adalah pemegang pas kunjungan jangka panjang dari Amerika Serikat, Brazil, India, Rusia, Peru, Colombia, Afrika Selatan, Meksiko, Spanyol, Argentina, Chili, Iran, Inggris, Banglades, Arab Saudi, Pakistan, Perancis, Turki, Italia, Jerman, Filipina dan Indonesia.

Mereka yang tidak diperkenankan masuk terdiri dari penduduk tetap (PR), visa program Malaysia My Second Home (MM2H) dan semua ekspatriat (pas profesional kategori I hingga III, Pas Residen Talent (RPT), Pas Kunjungan Pakar dan Pas Tanggungan (Dependent Pass), visa pelajar dan visa kunjungan sementara.

“Larangan masuk juga turut melibatkan warganegara asing lain yang menjadi penduduk tetap atau mempunyai visa jangka panjang dari 23 negara. Izin masuk yang sudah dikeluarkan juga tidak terpakai,” katanya.

Indera mengatakan pengecualian diberikan kepada diplomat di bawah perintah pengecualian.

“Pengecualian juga diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk pertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,” katanya.

Kemudian kru pesawat, pelaut, pilot, kru penerbangan dengan syarat “general declaration”, kru dan pekerja profesional industri minyak dan gas.

“Arahan ini berlaku mulai 7 September 2020 di semua pintu masuk Malaysia,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Malaysia Tutup Pintu Masuk Warga 23 Negara pertama kali tampil pada Parade.id.