“Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) diduga merupakan penyumbang kasus korupsi dana desa paling terbanyak di Maluku, dalam kurung waktu belakangan ini, dengan motif dugaan penyimpangan DD dan ADD—dimana itu tidak dibenarkan dalam UU,” kata dia, kepada media, Senin (17/10/2022).

Dalam pengamatannya, terhitung ada sekitar sembilan kasus dugaan kasus korupsi DD dan ADD yang ditangani Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan cabang Kejari SBT di Geser, di antaranya tiga kasus di tahun 2021 dan enam kasus tahun 2022.

“Berdasarkan data yang dirilis Bapeda Provinsi Maluku pada tahun 2020, Kabupaten Seram Bagian Timur masih banyak kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Ada sekitar 117 desa tertinggal dan 28 desa yang masuk dalam kategori desa sangat tertinggal,” ungkapnya.

Hal itu menurut dia, di mana maraknya dugaan penyelewengan DD dan ADD disebabkan kurangnya pemahaman dalam cara mengelola dana desa oleh perangkat desa, serta tidak adanya transparansi anggaran yang jelas sehingga mudah terjadi penyelewengan.

“Ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan prosedur akan menjadi bumerang dalam proses pembangunan desa. Bagaimana desa mau maju? Kalau perangkat desanya saja tidak mengerti tentang bagaimana transparansi dalam mengelola anggaran desa, serta untuk apa sebenarnya anggaran desa tersebut,” katanya.

Atas hal itu, ia berharap para pemangku jabatan di negeri maupun desa di Maluku, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur agar lebih banyak melakukan studi banding ke desa-desa yang lebih maju, sebagai contoh bagaimana mengelola anggaran DD dan ADD.

“Harapannya Calon Pejabat Desa kedepan nantinya harusnya memiliki pemahaman tentang pengelolaan anggaran desa serta memiliki kemampuan sumber daya yang mumpuni. Hal itu agar segala proses pengelolaan Anggaran Desa dapat dilakukan sesuai prosedur dan transparan—demi kemajuan desa setempat,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Seram Bagian Timur Daerah Termiskin di Maluku, Berikut Dugaannya Menurut Ketum PP-SBT pertama kali tampil pada Parade.id.

Adapun aksi tersebut mengawal aspirasi masyarakat Adat Tanah Bati Kecamatan Kian Darat, Provinsi Maluku. Dalam penyampaian aksi tersebut mereka mendesak agar dua perusahaan yang saat ini beroperasi di gunung Bati segera angkat kaki dari wilayah tersebut.

“Kami yang tergabung dalam Gerakan Save Bati mendesak PT. Balam Energi Ltd. dan PT. BGP dalam kurun waktu 1 X 24 jam agar segera angkat kaki dari gunung Bati,” pinta Koordinator Aksi, Yani Boufakar, kepada media.

Selain itu mereka juga meminta kepada Presiden Jokowi dan juga Kementerian ESDM untuk memanggil Direktur Utama PT. Balam Energi Ltd. dan PT. BGP untuk memberikan keterangan terkait dengan persoalan yang terjadi di Gunung Bati sekaligus mencabut izin operasi kedua perusahaan tersbut, karena dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif di tanah Bati dalam kurun waktu sepuluh sampai dua puluh tahun akan datang.

“Kami Gerakan Save Bati mendesak Presiden Jokowi Kementrian ESDM segera memanggil pihak perusahaan dan cabut izin operasi PT. Balam Energi Ltd dan PT. BGP di tanah Bati, karena kita tahu bahwa operasi perusahaan pasti memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Sehingga kami khawatir jangan sampai ini juga akan terjadi di Gunung Bati yang memiliki nilai historis sejarah leluhur yang begitu besar,” tegas Yani, yang juga putra asal Bati Tabalean

Lebih lanjut mereka mendesak pemerintah Provinsi Maluku dan juga pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) segera berhentikan aktivitas perusahaan raksasa tersebut.

Untuk diketahui tindak lanjut dari aksi ini karena kedua perusahaan tersebut masuk di Tanah Bati untuk beroperasi tanpa sepengatahuan masyarakat dan tokoh adat setempat. Sehingga berimbas pada sasi (penutupan jalur operasi perusahaan) yang dilakukan oleh tokoh adat Negeri Bati.

Koordinator Aksi menambahkan, mereka akan komitmen mengawal aksi tersebut sampai dengan tuntas.

Organisasi yang tergabung dalam Gerakan Save Bati Sejabodetabek di antaranya: Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT), Perhimpunan Pelajar (SBT Jakarta), Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP NTT), Forum Mahasiswa Adat (FORMAT BURU), dan Ikatan Mahasiswa Jargaria (IMAJAR Jakarta).

(Irf/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Gerakan Save Bati di Kementerian ESDM, soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kawasan geopark Batu Angus ini harus didukung untuk pengembangan kekuatan pariwisata nasional dengan mengedepankan budaya setempat seperti tarian lokal. Ini harus dilestarikan, termasuk flora dan fauna yang dikembangkan secara inovatif,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat mengunjungi objek wisata geopark Batu Angus Ternate, Kamis.

Sandiaga menyatakan, geopark Batu Angus merupakan bongkahan bebatuan hitam yang unik bekas aliran lava yang membeku saat letusan Gunung Gamalama, geopark Ternate.

Sehingga, diterbitkan Peraturan Menparekraf nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, membangun geopark sebagai destinasi wisata yang kompetitif dan berkelas dunia.

“Kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar membangun destinasi wisata, karena sang pencipta hadirkan fenomena alam yang sangat luar biasa, sehingga mendukung aspirasi untuk menjadikan batu angus Ternate sebagai destinasi geopark nasional,” ujarnya.

Sehingga, geopark bisa memberi dampak bagi pelestarian lingkungan, konservasi, edukasi dan melahirkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wisata harus melibatkan UMKM dan prinsip pemberdayaan masyarakat setempat, agar tidak terpinggirkan.

Dirinya berharap ada kolaborasi, inovasi dengan melibatkan dunia usaha, karena banyak tambang yang beroperasi di wilayah Malut, jangan untung sendiri, karena harus membangun pariwisata andalan di daerah ini, karena berdasarkan analisa wisata sangat berdampak pada ekonomi dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Selain melakukan kunjungan di geopark Batu Angus, Menparekraf berkesempatan memberi pelatihan ekonomi kreatif yang dipusatkan di Kampus Universitas Khairun Ternate.

Menparekraf juga pada Kamis (16/6) dijadwalkan melakukan serangkaian kunjungan kerjanya selama dua hari sekaligus membuka Festival Teluk Jailolo (FTJ) Kabupaten Halmahera Barat.

*Sumber: Antara

Artikel Menparekraf Jadikan Geopark Batu Angus Ternate Destinasi Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, angka kemiskinan di bawah Gubernur Murad mulai pelan-pelan dibenahi. Hal ini sejurus dengan pertumbuhan yang juga pelan-pelan meningkat.

“Hal ini disebabkan oleh upaya Gubernur Murad untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah melalui Inovasi Program Rumah Basudara Sejahtera (RBS) dan Program Manggurebe Membangun Desa (Mabes) yang diluncurkan pada Tahun 2022 ini,” demikian keterangannya, kepada parade.id, kemarin.

Walaupun dengan APBD yang saat ini belum begitu baik tetapi secara tegas Gubernur Maluku menurut dia, lewat ide dan gagasan ia bekerja keras untuk membangun Maluku. Sampai-sampai, agar tidak tertinggal soal di atas, berkunjung ke Dubai Port untuk mencari investor juga pelabuhan strategis di Ambon.

“Sebagai masyarakat Maluju kita harus bersyukur, karena pihak investor Dubai Port juga sangat ingin mengembangkan pelabuhan. Maka dengan ini sentuhan kerja sama harus dibangun, baik lewat ormas dan OKP, demi terciptanya pembangun Maluku yang lebih baik,” ajaknya.

Kendati begitu, diakuinya memang tidak semua visi dan misi Gubernur Maluku terlaksana dengan cepat. Tapi, GPI Maluku melihat bahwa upaya perbaikan yang dilakukan oleh Gubernur Murad, yang pelan-pelan mulai membaik. Misal ada tahap moratorium yang disesuaikan dengan anggaran Pendapatan Daerah.

“Dan juga program yang diluncurkan oleh Gubernur akan diintegrasikan dengan salah satu program pemerintah pusat, yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), serta program pemerintah daerah dan nasional dalam pengembangan komoditas unggulan.”

Oleh karena itu, ia merasa bahwa perlu GPI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya di atas. Apalagi Pemprov Maluku, kata dia, telah memberikan dukungan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan pada lima kabupaten.

“Dan pada tahun 2022, akan dialokasikan pada 9 kabupaten kota, selain Kota Ambon dan Buru Selatan,” tutupnya.

(Irf/PARADE.ID)

Artikel PW GPI Maluku Menyoroti Angka Kemiskinan Gubernur Murad Ismail pertama kali tampil pada Parade.id.

“Narkoba adalah perbuatan baru. (Pelaku) ditaruh di muka masjid pada hari Jum’at, dilempari dengan batu. Bisa dilempari batu, dirajam juga bisa dan yang lempari masyarakat,” kata Kepala Nagari Kabauw Raja Zainudin Karepesina kepada ANTARA saat penetapan desa tersebut sebagai percontohan desa bersih dan tangguh lawan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Selasa.

Hadir dalam acara tersebut Kepala BNNP Maluku Brigjen Pol MZ Muttaqien, pemangku kebijakan lainnya seperti Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKBP Heri Budianto, perwakilan TNI, dan puluhan warga setempat.

Raja Zainudin menjelaskan, Negeri Kabauw sudah memiliki Delta18, yakni kelompok swadaya masyarakat yang berperan untuk menegakkan hukum adat untuk mencegah dan memberantas penyakit-penyakit sosial seperti minuman keras, perjudian dan narkoba.

Negeri adalah sebutan setempat untuk desa di Maluku, dan kepala desa masih banyak yang dijabat oleh keturunan raja. Mengenai hukum adat untuk pelaku narkoba, Raja Zainudin Karepesina berharap Delta18 bisa menegakkan hukum adat yang berjalan seiringan dengan hukum negara Indonesia yang berlaku.

Pelaku narkoba secara adat akan dilempari batu hingga berjanji mau bertobat. Menurut dia, hukuman pelemparan batu juga diterapkan bagi warga yang menggunakan ilmu hitam.

“Dilempari batu sampai badan terluka, sampai tobat. Mungkin Delta18 yang akan mencobanya, (karena) hukum adat seperti itu,” ujarnya.

Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol MZ Muttaqien mengatakan Negeri Kabauw layak menjadi desa percontohan bersih narkoba karena sudah memiliki kesadaran kolektif yang kuat dan didukung tokoh masyarakat adat dalam pemberantasan narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, Muttaqien juga memberikan apresiasi berupa penghargaan piagam kepada Kepala Negeri Kabauw, ketua kelompok pemuda, dan Ketua Delta18.

“Negeri Kabauw dahulu adalah salah satu daerah merah narkoba di Kecamatan Haruku. Namun, sekarang masyarakat bersama-sama melawan narkoba bahkan menyerahkan barang bukti kebun ganja ke kita. Insyaallah sekarang Negeri Kabauw sudah jadi daerah hijau,” kata Brigjen Muttaqien.

Selain itu, ia mengapresiasi Delta18 karena tidak hanya melakukan penegakan hukum, melainkan juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga tempatan dengan membuka lahan pertanian, usaha peternakan dan perikanan. Dengan begitu, ia berharap warga tidak tergiur bisnis haram narkoba karena lapangan pekerjaan mulai dirintis oleh masyarakat sendiri melalui Delta18.

“Karena pemberantasan narkoba dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat itu seperti dua mata uang yang tidak terpisahkan. Ada solusi untuk warga karena kesejahteraan bisa meningkat tanpa narkoba,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease AKBP Heri Budianto, bahwa apa yang dilakukan masyarakat setempat sudah sangat membantu Polri untuk memerangi kejahatan narkoba.

Ia berharap sinergi masyarakat dengan Polri bisa ditingkatkan lagi. “Sangat baik apa yang dilakukan Delta18. Saya minta Bhabinkamtibnas, Polsek untuk kerja sama, sinergi untuk cegah dan berantas narkoba. Harapannya Negeri Kabauw seterusnya bebas dari narkoba dengan dukungan raja dan Delta18,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Pemuda Negeri Kabauw Bambang Sella menjelaskan bahwa Delta18 dibentuk empat tahun lalu didorong keresahan melihat kondisi masyarakat terpecah-pecah dan sering timbul perkelahian yang dipicu oleh minuman keras dan narkoba. Keberadaan Delta18 menjadi bentuk tanggung jawab moral warga Negeri Kabauw dan kini sudah beranggotakan 32 orang.

“Dan hampir semua anggotanya itu adalah mantan pengguna narkoba yang sudah tobat,” kata Bambang Sella yang juga seorang Babinsa berpangkat Kopral Satu.

Ia berharap pemerintah daerah, Polri dan TNI juga memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat setempat terutama generasi muda agar bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membangun negerinya. “Tolong juga diperhatikan anak-anak dari Negeri Kabauw supaya bisa jadi polisi dan tentara,” ujarnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Negeri Kabauw di Maluku Siapkan Hukum Adat Lempari Batu Pelaku Narkoba pertama kali tampil pada Parade.id.

Keresahan masyarakat terhadap pandemi Covid-19 ini, tentunya tidak menutup kemungkinan buat kita semua untuk berbagi kasih dan hal-hal yang bermanfaat bagi sekeliling kita, begitulah yang dilakukan oleh Komunitas Belajar Upuana di negeri Haya Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah.

Di tanggal 23 Juli 2020 kemarin, yang bertepatan dengan mementum Hari Anak Nasional, Komunitas Belajar Upuana menggelar kegiatan bersama dengan anak-anak di negeri Haya dengan Tema “Jelajah Literasi Anak Negeri”.

Sebagai penerus bangsa, komunitas merasa terpanggil untuk tetap menjaga anak-anak di sekitar agar dapat berkarya. Sekaligus acara ini untuk menyingkirikan anak-anak dari objek kekerasan di zaman modern.

“Oleh sebabnya Komunitas Belajar Upuana juga hadir dan tampil pada Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2020, sekaligus memberikan penguatan dan pemahaman pada anak-anak agar tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk yang sering terjadi. Menyelamatkan anak-anak,” demikian kata penanggung jawab Upuana, Fahmi Namakule.

Komunitas Belajar Upuana juga berharap bahwa dalam menghadapi pendemi Covid-19 ini kreativitas anak-anak selalu kita perhatikan jangan sampai kita dibodohi hal-hal yang tak bermanfaat.

Besar harapan Komunitas Belajar Upuana agar dapat terus mengasah kemampuan anak-anak penerus generasi negeri Haya pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

Kegiatan yang diikuti oleh kurang lebih 50-100 anak-anak yang berumur berkisar 6-13 tahun itu berlangsung meriah. Bahkan pada sesi menggambar dan membaca, anak-anak mampu kembali bercerita apa yang mereka baca serta dapat menerangkan apa yang mereka gambar.

Menariknya anak seusia mereka pun ada yang mampu menuliskan kaligrafi al Asma al Husna.

(*Ismail/PARADE.ID)

Artikel Hari Anak Nasional, Komunitas Upuana Haya Gelar Jelajah Literasi pertama kali tampil pada Parade.id.