“Kementerian LHK ditunjuk jadi penanggung jawab penyusunan peta tematik mangrove,” demikian kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Peta ini, imbaunya, hendaknya jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun ada unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi.

“Penyusunan PMN ini melibatkan banyak pihak, yaitu KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Artinya, lanjut dia, akan ditentukan garis-garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik.

Selain itu, Menteri Siti mengklaim bahwa dari hasil analisis data menunjukkan perubahan luasan signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3.311.245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha. Dengan kata lain terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha.

“Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia. Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya.”

Sesuai dengan arahan Presiden, kata dia, PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20.

“Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai muncul kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis.”

“Komitmen dan upaya pemerintah Republik Indonesia melakukan rehabilitasi mangrove bertujuan untuk mempertahankan kestabilan bentang alam pesisir serta dalam rangka penguatan green economy.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Peluncuran Peta Mangrove Nasional (PMN), Kementerian LHK Penanggung Jawab pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penambahan pagu sebesar Rp1,5 T untuk kegiatan rehabilitasi Mangrove melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT) akan dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM),” demikian kata Menteri Siti Nurbaya Bakar, Jumat (9/4/2021), melalui akun Twitter-nya.

Sementara itu, untuk kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) mendapat tambahan sebesar Rp173 M, melalui mekanisme penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

“Kegiatan penanaman mangrove dilakukan melalui mekanisme Padat Karya (Cash For Money), melibatkan peran serta masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.”

Menurut Siti, kegiatan rehabilitasi mangrove ini merupakan arahan dan perintah Presiden Jokowi. Yakni untuk merehabilitasi secara besar-besaran dengan pendekatan padat karya.

Hal itu sebagaimana sudah dilaksanakan pada tahun lalu sebanyak 63 ribu hektar dan dilanjutkan untuk tahun ini seluas 83 ribu hektar.

“Kita akan terus bekerja memulihkan lingkungan sekaligus memulihkan ekonomi di masa pandemi.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ini Hasil Rapat KLHK dengan Komisi IV DPR pertama kali tampil pada Parade.id.