Dalam keterangannya, Daniel Winarta dari LBH Jakarta menyebut bahwa pasal yang digugat adalah Pasal 22 ayat 3 beserta penjelasannya. Pasal itu menyatakan anggaran pendidikan sebesar Rp769 triliun, setara 20,01 persen APBN, sudah memenuhi amanat konstitusi. Namun penjelasannya secara eksplisit memasukkan program MBG sebagai bagian dari “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan.”

“Ini adalah upaya menyelundupkan, membelokan, atau bahkan membajak anggaran pendidikan untuk kebutuhan program prioritas pemerintah yang tidak berkaitan dengan pendidikan,” kata Daniel.

Berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025, tercatat Rp23 triliun dari anggaran pendidikan dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional, lembaga yang mengelola program MBG. Artinya, dari total APBN sekitar Rp3.000 triliun, anggaran yang benar-benar digunakan untuk pendidikan hanya 14,2 persen, bukan 20 persem sebagaimana diwajibkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. Sisanya, sekitar 5,8 persen, mengalir ke program MBG.

LBH Jakarta menilai hal ini melanggar sejumlah pasal UUD 1945, di antaranya Pasal 1 ayat 3 soal negara hukum dan kepastian hukum, Pasal 28D ayat 1 dan 2 soal jaminan kepastian hukum yang adil serta kepastian kerja, serta Pasal 31 ayat 1 dan 4 soal hak atas pendidikan dan kewajiban negara mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan.

Pengurangan anggaran itu disebut berdampak nyata pada dunia pendidikan, antara lain pemotongan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan ketidakpastian karier bagi guru honorer, P3K, maupun tenaga pendidik lainnya.

Dalam petitumnya, LBH Jakarta meminta MK mengabulkan permohonan, menafsirkan Pasal 22 ayat 3 secara konstitusional sehingga MBG tidak masuk dalam komponen anggaran pendidikan, serta menghapus penjelasan Pasal 22 ayat 3.

LBH Jakarta juga mendesak MK memutus perkara ini sesegera mungkin mengingat APBN 2026 hanya berlaku hingga 31 Desember 2026. 

Artikel LBH Jakarta Gugat APBN 2026: Dana Pendidikan Dibajak untuk MBG pertama kali tampil pada Parade.id.

Soal Dwi Tias: Marah, tapi Harus Introspeksi

Mahfud mengaku marah ketika mendengar seorang ibu muda bernama Dwi Sasetening Tias yang secara terbuka menyatakan tidak ingin anaknya menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun ia mengingatkan agar kemarahan publik tidak menutup mata terhadap fakta yang melatarbelakangi sikap tersebut.

“Saya marah. Tapi kita juga harus sadar diri. Pemerintah melakukan langkah-langkah sesudah dikritik, tidak peduli. Perbaikan tidak dilakukan,” ujar Mahfud.

Ia menyebut sikap Dwi Tias bukan fenomena tunggal, melainkan senada dengan tren sebelumnya yang juga sempat ramai, yakni gerakan “kabur aja dulu” — cerminan dari rasa putus asa sebagian warga yang merasa tidak terlayani dengan baik oleh negara.

Mahfud menilai, wajar jika beasiswa Dwi Tias dicabut karena ada ikatan kontrak dengan negara yang dilanggar. Namun ia menegaskan, pemerintah juga harus berbenah karena fenomena ini berakar dari fakta nyata di lapangan, bukan sekadar emosi sesaat.

“Kesetiaan kepada republik ini akan luntur, rasa cinta kepada bangsa ini akan hilang secara perlahan, kalau negara tidak mampu mengayomi rakyatnya,” tegasnya.

Tio Ardianto: Anak Muda Kritis Harus Dilindungi, Bukan Diteror

Mahfud juga menyoroti kasus Tio Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), yang belakangan mengaku mendapat teror setelah aktif mengkritik kebijakan pemerintah. Ibunya dan sesama pengurus BEM UGM pun turut diteror.

Mahfud menyatakan bangga melihat keberanian Tio. Ia mengenal mahasiswa tersebut sebagai sosok yang sopan, rasional, dan berbasis data dalam menyampaikan kritik.

“Orang seperti ini jangan dimusuhi, harus ditemani. Anak-anak yang berani seperti ini, kalau diteror, negara ini tidak sehat,” kata Mahfud.

Ia menyayangkan respons pemerintah yang dinilai tidak cukup hanya dengan mengatakan “tidak tahu siapa yang meneror.” Menurutnya, aparat seharusnya turun tangan menyelidiki secara serius.

“Aparat punya alat, punya keahlian. Masa yang seperti ini tidak bisa ditemukan?” sindirnya.

Kritik MBG Bukan Pelanggaran HAM

Menanggapi pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang menyebut pengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai pelanggar HAM, Mahfud menegaskan bahwa pernyataan itu harus dipahami secara proporsional.

“Betul, menghalangi MBG itu melanggar HAM. Tapi mengkritik MBG bukan pelanggaran HAM — itu bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat, yang justru juga dilindungi HAM,” jelasnya.

Mahfud mengingatkan bahwa HAM tidak hanya menyangkut hak sipil dan politik (sipol), tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob). Artinya, pengelolaan program pemerintah yang koruptif dan sewenang-wenang pun merupakan pelanggaran HAM.

Demokrasi Melemah: Media Takut, Suara Kritis Dibungkam

Mahfud menggambarkan kondisi demokrasi saat ini tengah mengkhawatirkan. Banyak pihak yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan — mulai dari media massa hingga masyarakat sipil — kini memilih diam karena tekanan.

“Sekarang banyak yang diam. Sumber pembiayaan media ditutup. Yang berani bicara hanya yang ada di luar negeri, seperti Dwi Tias ini,” ujarnya.

Ia menyebut empat pilar demokrasi kini sama-sama sedang bermasalah: legislatif kehilangan kepercayaan publik, eksekutif dibelit korupsi, yudikatif tidak bersih, dan kini media pun dalam tekanan.

Soal Revisi UU KPK dan Pernyataan Jokowi

Mahfud juga meluruskan narasi seputar revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Ia membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo saat itu tidak menandatangani revisi tersebut, namun undang-undang itu tetap berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari tanpa penandatanganan presiden.

Mahfud mengungkapkan, dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh bangsa menjelang pelantikan Jokowi untuk periode kedua, ia menyampaikan tiga opsi perubahan undang-undang: legislative review, judicial review, dan Perpu. Opsi Perpu sempat menarik perhatian Jokowi, namun akhirnya kandas karena adanya penolakan dari DPR.

Terkait pernyataan terbaru Jokowi yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama, Mahfud menyerahkan penilaian kepada publik. “Track record masing-masing orang bisa dinilai sendiri,” ujarnya singkat.

Komisi Reformasi Polri Tunggu Jadwal Presiden

Pada bagian akhir, Mahfud mengungkapkan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpinnya telah merampungkan rekomendasi dan menunggu jadwal audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada respons dari istana.

“Presiden sedang sibuk. Kami sudah meminta waktu sebelum tanggal 7, tapi belum ada respons. Kami sepakat diam dulu sampai bisa menyampaikan langsung kepada Presiden,” ujarnya.

Di tengah proses reformasi yang berjalan, ia menyayangkan masih terus munculnya kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri, seperti pelajar yang tewas akibat pukulan polisi di Tual dan anggota polisi muda yang meninggal dianiaya seniornya di Makassar.

“Polri harus direformasi dengan cepat, dengan cepat, dengan cepat,” tegasnya.

Mahfud menutup paparannya dengan pesan bahwa perubahan dalam sejarah selalu terjadi — baik melalui proses normal maupun “operasi caesar”. Ia mengimbau pemerintah untuk tidak mengabaikan kritik, karena jika terus berlanjut, perubahan bisa datang di luar kendali.

“Tidak pernah dalam sejarah tidak terjadi perubahan. Kalau sudah diperingatkan dan tidak mau berubah, nanti Tuhan yang akan turun tangan,” pungkasnya.

Artikel Mahfud MD: Nasionalisme Luntur Bukan tanpa Sebab, Pemerintah Harus Berbenah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak ke depan,” ujar Netty di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Netty menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG merupakan pendekatan yang tepat karena dekat dengan masyarakat dan sudah memiliki basis kepercayaan di tingkat desa. Ia juga mengapresiasi mekanisme pengantaran langsung ke rumah bagi penerima manfaat yang memiliki keterbatasan mobilitas.

“Peran kader dan bidan di lapangan sangat krusial. Mereka menjadi ujung tombak keberhasilan program ini, sekaligus memastikan bantuan benar-benar sampai kepada sasaran,” katanya.

Dalam konteks mutu gizi, Netty menekankan pentingnya penyusunan menu MBG yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan kesehatan ibu dan balita. Ia menyambut baik masukan para ahli gizi masyarakat yang mendorong agar menu MBG menghindari makanan ultra-processed food (UPF) seperti burger, spageti, dan lain-lain.

“Masukan dari para ahli tentu penting untuk menjadi bahan penyempurnaan. Prinsip dasarnya, MBG harus menghadirkan makanan segar, bergizi seimbang, dan sesuai kebutuhan kelompok sasaran,” jelas Netty.

Menurut Netty, pendekatan menu berbasis pangan lokal juga sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas gizi sekaligus memberdayakan masyarakat. Ia menilai potensi protein lokal seperti ikan, telur, dan bahan pangan daerah lainnya perlu dimaksimalkan dalam penyusunan menu MBG.

“Pangan lokal kita sangat kaya dan bernilai gizi tinggi. Jika dimanfaatkan secara optimal, selain lebih sehat, juga akan menggerakkan ekonomi lokal dan memudahkan pengawasan mutu,” ujarnya.

Namun demikian, Netty menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Sejumlah masukan dari masyarakat terkait variasi menu, rasa makanan yang kurang sesuai untuk balita, hingga potensi sisa makanan perlu menjadi perhatian bersama.

“Masukan dari penerima manfaat adalah hal yang wajar dan justru penting untuk perbaikan. Pemerintah perlu terus menyempurnakan menu agar lebih variatif, ramah balita, dan sesuai kebutuhan gizi masing-masing kelompok sasaran,” katanya.

Netty juga menyoroti beban kerja kader pendamping yang meningkat seiring pelaksanaan MBG. Ia mendorong agar pemerintah memberikan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk pelatihan, penguatan kapasitas, maupun apresiasi terhadap kerja-kerja mereka di lapangan.

“Kader bekerja dari pagi hingga siang, melakukan distribusi sekaligus pencatatan dan pelaporan. Dukungan yang cukup akan membuat mereka lebih optimal dan menjaga keberlanjutan program,” ujarnya.

“MBG adalah program besar yang dampaknya sangat luas. Dengan evaluasi, pendampingan, dan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, kita optimistis program ini dapat terus disempurnakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Netty.*

Artikel Netty Sambut Pelaksanaan MBG untuk Ibu dan Balita pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut politisi PKS ini, temuan BGN ini harus dilihat sebagai bahan evaluasi bersama. “Kita tahu bahwa Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, kita semua berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas,” lanjutnya.

Netty menilai tingginya angka keracunan pangan menandakan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masih belum optimal.

“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Oleh sebab itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus ketat. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” tegasnya.

Netty juga menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dan diimplementasikan.

Menurutnya, Perpres tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan standar mutu, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa lebih tegas menindak pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa,” katanya.

Selain pengawasan teknis, Netty menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberhasilan program MBG.

“Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan

Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat perlu diperkuat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah,” ujarnya.*

Artikel Temuan Kasus Keracunan MBG Momentum Perbaikan oleh BGN pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini, saya berkesempatan mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” kata Presiden Prabowo, di akun X-nya, Senin.

“Melihat senyum dan semangat anak-anak Indonesia adalah pengingat betapa pentingnya komitmen kita bersama dalam memastikan masa depan mereka yang lebih baik,” tambah Prabowo.

Program yang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 ini, disampaikan Prabowo, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi anak-anak tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat.

“Di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rawamangun, saya menyaksikan langsung dedikasi para pekerja yang dengan penuh semangat menyiapkan menu bergizi,” kata Prabowo.

Pemerintah pun kata dia, bertekad untuk terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. “Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan visi Indonesia Emas yang kita cita-citakan bersama,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Prabowo Tinjau MBG di SDN dan TKN Pulogadung pertama kali tampil pada Parade.id.