“Saya sampaikan kesedihan Saya atas aturan baru yang dikeluarkan Menag Yaqut tentang pengeras suara Mesjid apalagi membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Kenapa Anda begitu Pak Menag?” tulis Hendri, kemarin, di akun Twitter-nya.

“Apakah ada umat beragama lain yang menjadikan gonggongan anjing sebagai penanda waktu Ibadah? Monggo Pak @jokowi Saya sarankan untuk tegur keras Menag. Terima Kasih.”

Menurut Hendri, bila kita bicara toleransi, kenyataannya hal itu sudah ada sejak dulu. Dimana lunan suara azan menghiasi kehidupan berbangsa kita.

“Aturan ini justru menjauhkan Indonesia dari toleransi beragama yang sudah dibangun sejak Indonesia berdiri. Wahai Pak Menag Saya sedih sekali mengetahui pemahaman anda tentang toleransi ternyata tipis #Hensat.”

Azan itu, kata Founder lembaga survei KedaiKopi, adalaj panggilan Ibadah. Penanda masuk waktu salat bagi umat Islam.

“Apakah ada umat beragama lain yang panggilan untuk ibadahnya menggunakan gonggongan anjing? Menag Yaqut harus paham tentang ini. Sesungguhnya Menteri Yaqut tipis sekali pemahamannya tentang toleransi #Hensat.”

Sebagai informasi, ucapan Menag Yaqut itu saat menghadiri acara di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (23/02). Menag Yaqut menilai suara-suara Toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya, jika menyala dalam waktu bersamaan, akan timbul gangguan.

Yaqut mengatakan perlu peraturan untuk mengatur pengunaan waktu alat pengeras suara tersebut baik setelah atau sebelum azan berkumandang.

Baginya pedoman ini bertujuan juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat, sebab di daerah di Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid atau musala.

“Kita bayangkan, saya Muslim saya hidup di lingkungan nonmuslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari lima kali dengan keras secara bersamaan, itu rasanya bagaimana?” ucapnya.

“Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan,” ujarnya, dikutip inilah.com.

Yaqut menegaskan alat pengeras suara di masjid/musala dapat terpakai, namun perlu aturan agar tidak ada yang merasa terganggu. Dan agar niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk syiar dan tepat terlaksana, tanpa harus mengganggu umat beragama lain.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Doa Pengamat Politik ke Menag Yaqut pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun, laporan Roy ditolak. Alasannya, tempat kejadian (yang diucapkan Yaqut) bukan di Jakarta, melainkan di Riau. Roy pun ditafsirkan mundur. Enggan melanjutkan laporannya.

Hal itu dikatakan oleh salah satu warga di Makassar, bernama Muhammad Zulkifli, yang menurut dia mustinya melapor ke Bareskrim Babes Polri sesuai arahan Polda Metro. Bukan malah mundur dengan alasan karena akan ada laporan dari daerah lain, apalagi jika laporan itu dilakukan di Bareskrim maka akan lebih mempermudah aparat untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor yang ada di Jakarta.

“Dan saksi-saksi, apalagi semua yang melihat langsung video itu bisa jadi saksi. Saya rasa tindakan Roy ini bisa saja dianggap sebagai tindakan seorang pecundang yang kalah sebelum berperang,” kata dia, kepada parade.id, Jumat (25/2/2022).

Ia pribadi mengaku tidak habis pikir mengapa mantan seorang Menteri ini mundur. Pdah sudah diarahkan ke Bareskrim untuk laporan.

“Apakah bung Roy ini paham kalau laporannya akan kandas karena dianggap tidak cukup bukti? Atau apakah bang Roy ini lupa bahwa kalau bicara locus delicti maka sangat tepat jika melapor ke Bareskrim karena kejadiannya di lingkup negara indonesia?”

“Saya rasa tidak usah berfikir laporan Anda ditolak sebelum menindaklanjuti arahan itu. Lanjutkan saja laporannya supaya kasus yang dituduhkan ke Menag soal membandingkan azan dengan gonggongan anjing ini bisa terang benderang,” lanjut dia.

Zul merasa yakin dan percaya jika laporan Roy ini layak diterima maka polisi pasti akan melakukan proses penyelidikan dan jika terbukti unsur penistaannya, layak ditahan maka demi hukum polisi wajib melakukan penahanan. Tapi jika hasil penyelidikannya kurang cukup bukti maka ia mengajak agar ini dijadikan pelajaram berharga.

“Bahwa jika kita berbicara hukum maka mari bicara fakta akan apa yg kita dengar dan kita lihat bukan bicara asumsi dan logika karena semua orang bisa berasumsi dan bisa berlogika.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Laporan Roy Suryo Menyangkut Menag Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pernyataan itu pernyataan yang kekanak kanakan dan menista serta cukup menyakiti hati umat Islam. Kita tahu, bahwa suara toa mesjid itu kalau gak adzan, khutbah, mengaji, sholawat atau takbir dan jika itu disamakan dengan suara anjing, mungkin karena nyantrinya Menag kurang lama,” kata dia, melalui rilis yang diterima parade.id, Kamis (24/2/2022).

“Atau mungkin lama nyantri tetapi hanya bermain dan bukan mengaji dan mendalami ilmu agama di pesantren,” lanjutnya.

Kalau pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, kata dia, mustinya Menteri Yaqut fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan malah membuat gaduh, hanya untuk menutupi ketidakmampuannya bekerja.

“Jika orang itu berilmu dan dalam pengetahuan agamanya maka setiap pernyataan dan ucapannya akan selalu menyejukan, apalagi seorang pejabat publik.”

Namun demikian, mantan Direktur LBH PP GPI tersebut mengimbau kepada seluruh umat Islam dan terutama kader dan anggota GPI agar memaafkan tidak pahaman Menteri Yaqut tentang suara dari toa masjid.

“Saya berharap seluruh umat Islam dan terutama keluarga besar GPI. Untuk bisa memaafkan ketidakpahaman beliau tentang suara toa masjid, mungkin pemahaman dan pendengaran beliau memang suara toa masjid sama dengan suara gonggongan anjing,” pintanya.

“Sambil kita mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar bisa diganti dengan orang yang pemahaman agamanya lebih mumpuni, sehingga kebijakan dan pernyataannya tidak kontroversial serta membuat gaduh di masyarakat,” pungkasnya.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Sekjen GPI Respons Menag yang Menyoal Toa Masjid dan Gonggongan Anjing pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya pengamat politik, politisi, pemimpin organisasi buruh, pendakwah, hingga pakar telematika. Bahkan ada di antara mereka yang mengkritik, meminta agar Presiden menegur Menag Yaqut.

Berikut mereka yang mengkritik Menag Yaqut atas dugaan membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing yang dikutip parade.id dari akun Twitter masing-masing, Kamis (24/2/2022):

Pengamat politik Hendri Satrio:
Saya sampaikan kesedihan Saya atas aturan baru yang dikeluarkan Menag Yaqut tentang pengeras suara Mesjid apalagi membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Kenapa Anda begitu Pak Menag? Saya doakan, Semoga Anda segera menyadari kekeliruan ini! #Hensat #Sedih
Toleransi sudah ada sejak dulu. Alunan suara Adzan menghiasi kehidupan berbangsa kita Pak Menag. Aturan ini justru menjauhkan Indonesia dari toleransi beragama yang sudah dibangun sejak Indonesia berdiri #Hensat
Wahai Pak Menag Saya sedih sekali mengetahui pemahaman anda tentang toleransi ternyata tipis #Hensat
Apakah ada umat beragama lain yang menjadikan gonggongan anjing sebagai penanda waktu Ibadah? Monggo Pak @jokowi Saya sarankan untuk tegur keras Menag. Terima Kasih #Hensat
Adzan itu panggilan Ibadah, penanda masuk waktu Sholat bagi umat Islam. Apakah ada umat beragama lain yang panggilan untuk ibadahnya menggunakan gonggongan anjing? Menag Yaqut harus paham tentang ini. Sesungguhnya Menteri Yaqut tipis sekali pemahamannya tentang toleransi #Hensat

Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid:
Kiasan gonggongan anjing yg disampaikan Menag, justru menjauhkan dari tujuan SE Menag soal aturan Pengeras suara;harmoni. Kiasan itu potensial menambah disharmoni. Lebih baik SE direvisi. Kiasan negatif itu segera ditarik, minta maaf dan banyak2 istighfar.

Politisi PKS, Tifatul Sembiring:
Mungkin ada pilihan kata yg lebih sopan, selain gonggongan anjing, mas.
Suara yg keluar dari toa masjid: Azan, sholawatan, ibu2 MT. Itupun mungkin ada ibu2 yg lagi haid, bisa dengar dari rumah. Nggak pantas dibandingkan dg suara gonggongan anjing…

Pendakwah (Imam Masjid di New York), Shamsi Ali:
Gus Menteri, semoga ini salah komunikasi/salah memberi contoh saja. Pejabat pastinya tahu mengkomunikasikan masalah scr benar & proporsional. Apalagi kaitannya agama, tahu sendiri bisa sensitif. Suara azan & sholawat itu indah & penuh makna. Tdk pantas dicontohkan suara anjing.

Pendakwah Cholil Nafis:
Ya Allah… ya Allah .. ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yg suci dan baik dg suara hewan najis mughallazhah. krn itu bukan soal kinerja tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik.
Mudah2-an Allah mengampuni dan melindungi kita semua

Pakar Telematika, Roy Suryo:
Tadinya sempat saya kira ini hanya “clickbait” media (utk mendapat perhatian saja).
Namun ketika media sekelas Detik, Tribun, Liputan 6-pun menuliskan hal yg sama,
Apakah layak suara Muadzin -yg mengumandangkan Adzan, panggilan Sholat- dibandingkan dgn Gonggongan Anjing ?
AMBYAR

Cuitan Roy, dikomentari oleh politisi Gerindra Fadli Zon:
Pejabat ini cari2 masalah yg menimbulkan kegaduhan. Sementara urus yg besar spt haji n umrah tak becus. Diksi n metafornya tak terkontrol, apalagi seolah membandingkan adzan atau pengajian dg suara gonggongan anjing. Astagfirullah.

Dikomentari pula oleh Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat:
Ini sudah sangat jelas MELECEHKAN!!! Menganalogikan gonggongan anjing dengan suara azan!!!
Semoga keadilan masih ada di negeri Indonesia yang konon katanya hukum adalah panglima.Apakah perlu petisi untuk #TangkapYaqut karena di duga telah melakukan penistaan terhadap agama??

Roy Suryo:
Saya dikonfirmasi banyak pihak,
Apakah benar Press Release dari KPI / Kongres Pemuda Indonesia ini.
Jawabannya YA,
InsyaaAllah siang nanti Jam 15.00 WIB Kami akan Membuat LP di Polda Metrojaya thdp Sdr YCQ dgn Bukti2 Rekaman Audio-Visual Statemennya & Pemberitaan Media2.
AMBYAR !

Sebagai informasi, saat menghadiri acara di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (23/02), Menag Yaqut menilai suara-suara Toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya, jika menyala dalam waktu bersamaan, akan timbul gangguan.

Yaqut mengatakan perlu peraturan untuk mengatur pengunaan waktu alat pengeras suara tersebut baik setelah atau sebelum azan berkumandang.

Baginya pedoman ini bertujuan juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat, sebab di daerah di Indonesia yang mayoritas Muslim, hampir di setiap 100-200 meter terdapat masjid atau musala.

“Kita bayangkan, saya Muslim saya hidup di lingkungan nonmuslim, kemudian rumah ibadah mereka membunyikan toa sehari lima kali dengan keras secara bersamaan, itu rasanya bagaimana?” ucapnya.

“Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan,” ujarnya, dikutip inilah.com.

Yaqut menegaskan alat pengeras suara di masjid/musala dapat terpakai, namun perlu aturan agar tidak ada yang merasa terganggu. Dan agar niat menggunakan pengeras suara sebagai sarana untuk syiar dan tepat terlaksana, tanpa harus mengganggu umat beragama lain.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Menag Panen Kritik usai Membandingkan Suara Azan dengan Gonggongan Anjing pertama kali tampil pada Parade.id.

Ucapan seperti itu dikatakan oleh Yusril juga tidak ada manfaatnya bagi kemaslahatan umat Islam dari ormas mana pun juga.

“Kalau kita gunakan istilah zaman Orde Baru dulu, ucapan Menag itu dapat mengganggu kerukunan internal umat beragama. Padahal salah satu tugas Kementerian Agama adalah menjaga dan memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,” katanya, Senin (25/10/2021).

Bagi dirinya yang mempelajari hukum tatanegara dan sejarah ketatanegaraan RI, keberadaan Kementerian Agama itu bukanlah “hadiah” dari siapa pun. Keberadaan Kementerian Agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila yang kita sepakati bersama.

“Pancasila adalah jalan tengah antara negara ‘berdasarkan Islam’ dgn negara sekular yang ‘memisahkan urusan keagamaan dgn urusan kenegaraan’ seperti dikatakan Prof Supomo dalam sidang BPUPKI. Keberadaan Kementerian Agama telah diusulkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BUPKI,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di negara kita, lanjutnya kendati mayoritas Islam dan tidak dinyatakan sebagai agama resmi negara seperti di Malaysia, tapi kita bukan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dari negara seperti Philipina. Negara mestinya bersikap pro-aktif mendukung terlaksananya ajaran-ajaran agama.

“Di negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara spt Malaysia, Raja (Yang Dipertuan Agung) adalah Ketua Agama Islam. Semua urusan keagamaan Islam ditangani langsung oleh negara. Sebaliknya di negara yang secara resmi menyatakan dirinya negara sekuler seperti Philipina, negara samasekali tidak terlibat menangani urusan agama.”

“UUD Philipina tegas menyatakan ‘separation of church and state’. Negara dilarang mengalokasikan anggaran untuk agama apapun.”

Ia pun kembali menekankan bahwa keberadaan Kementerian Agama bukanlah hadiah buat siapa-siapa. Keberadaan Kementerian Agama dengan tugas utama menangani menyelenggarakan dan memfasilitasi urusan agama itu adalah konsekuensi logis dari negara berdasarkan Pancasila.

“Negara berdasarkan Pancasila menjadikan ajaran-ajaran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam membangun bangsa dan negara. Karena itu negara berkewajiban melayani dan memfasilitasi kepentingan umat bergama dalam melaksanakan tuntunan ajaran agamanya.”

Konsep bernegara seperti itu, kata dia, adalah khas Indonesia yang berurat-berakar dari pengalaman sejarah berabad-abad lamanya. Karena itu, kata dia, kita tidak perlu mencontoh bangsa lain. Kita punya problema sendiri yang perlu kita pecahkan sendiri, yang kita anggap sesuai dengan kira sendiri.

Sebab itu, pertahankan dan kembangkan keberadaan Kementerian Agama sebagai salah satu ciri khas konsep bernegara kita yang berdasarkan Pancasila. Menteri Agama seyogiyanya fokus menangani dan memecahkan berbagai problema keagamaan di negara kita.

“Omongan soal Kementerian Agama adalah hadiah buat umat Islam seluruhnya atau hadiah khusus bagi NU saja tidak ada gunanya. Omongan seperti itu hanya bikin gaduh, membuang energi dan tidak menguntungkan siapapun.”

“Saya tunjukkan link Sejarah Kementerian Agama di web Kementerian Agama sendiri. Apa yang ditulis di situ, hemat saya mendekati kebenaran sejarah pembentukan Kementerian Agama.
https://kemenag.go.id/artikel/sejarah.”

Yaqut yang mengucapkan hal itu beralasan untuk memotivasi santri. Apa yang ia ucapkan juga dikatakan untuk kalangan internal (NU).

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Ucapan Yaqut soal Kemenag Dikomentari Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) pertama kali tampil pada Parade.id.

“ini fitnatul kubro,apa kerja Dubes RI di Saudi Arabia,apa kerja Menag RI? apa terlalu sibuk urus wawasan kebangsaan lupa rukun islam ke 5.Pres Jkwi gunakan dong wibawa pemimpin islam plg berpengaruh pddk muslim terbesar.Dawuh presiden pupus??” kritik Ka’ban, baru-baru ini.

Sebagai Kementerian yang mengurusi haji, Menag harusnya jangan hanya bersikap heran. Menag yang sekaligus kader Nahdlatul Ulama (NU) harus bisa meyakinkan bahwa rakyat Indonesia mendapatkan kuota haji.

“Menag jgn terpaku heran kok gak dpt kouta.Ntar ummat juga heran pd Menag kok cuma bisa heran.Kecuali uang hajji sdah habis terpakai blm bisa ganti,lain soal,” demikian tertulia di akun Twitter-nya.

Untuk Presiden Jokowi, Ka’ban berpesan agar juga mesti meyakinkan Raja Salman agar RI mendapatkan kuota haji tahun ini. Kalau perlu bawa nama muslim terbesar di dunia.

Ia berharap jangan sampai gagal kita mendapatkan kuota haji dari kerajaan Saudi.

“Sejarah mencatat siapakah Presiden yg gagal berangkatkan hajji rakyatnya pd hal ongkos hajji sudah lunas,jwb nya Jkwi,apa ora isin.Byr bnga htg iso,hajji ora iso.”

Menurut Ka’ban, jika benar RI tidak dapat kuota haji maka boleh jadi pemerintahan Jokowi akan dianggap buat buruk sejarah di Kemenag. Sebab itu menurut dia keputusan yang tidak masuk akal.

“Menag RI berkuasa tapi tak bermanfaat utk ummat muslim. Masih ada wkt Pres Jkwi tinjau ulang kpts batal hajji 2021.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Soal Haji, Kinerja Menag dan Dubes RI untuk Saudi Dipertanyakan pertama kali tampil pada Parade.id.

Beliau pun mengimbau agar para ulama, habib,  para guru, dan ormas Islam membuat mosi tidak percaya agar Menteri Agama Fahrur Razi dipecat, karena menggunakan jabatan Menag untuk membangun kebencian yang merusak Pancasila

“fitnah dari sejak di lantik sampai hari ini tidak ada pandangan positif atau prasangkah baik, kecuali lispiktor (lisan dan pikiran kotor),” demikian cuitan beliau, baru-baru ini.

Beliau juga mengaku, tujuh tahun belakangan ini, Negara seperti menjadi peternakan perpecahan, peternakan kebencian, peternak kemiskinan, kebodohan yang mengarah kepada ancaman kedaulatan NKRI.

“Selama ini hidup berdampingan interen agama dan umat beragama berjalan aman,damai. Ampuni kami ya Allah.”

Tidak sedikit orang yang protes atas ucapan Menag Fachrul. Salah satunya belakangan ini yang ramai adalah good looking, yang ia singgung dengan paham radikalisme dan masjid.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Seru Ulama Buat Mosi Tidak Percaya, Fadlan: Agar Menag Dipecat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami menyayangkan pernyataan Menteri Agama tentang lahirnya kelompok dan paham-paham radikal bermuara di tempat ibadah (masjid). Beliau wajib dicopot,” kata dia, dalam keterangannya kepada parade.id, Ahad (6/9/2020).

Menurut dia, pernyataan Fachrul tersebut tidak mencerminkan profesionalitasnya sebagai Menag RI. Sebab, informasi yang keluar dari mulutnya tak jarang kontroversial dan terkesan menyudutkan Islam sebagai agama terbesar di Indonesia.

“Harusnya Menag memberikan rasa teduh kepada publik. Saya mempertanyakan kredibilitasnya sebagai seorang Menteri: data apa yang beliau pakai sehingga informasi yang disampaikan dalam agenda diskusi tersebut seakan mendiskreditkan umat Islam,” katanya.

Sebagai Menag, dan membawahi seluruh agama di Indonesia ia secara pribadi, PB HMI-MPO secara khusus berharap bisa memosisikan dirinya sebagai corong pemersatu antar umat beragama sehingga tidak terjadi benturan antar generasi bangsa.

Sebelumnya, Menah Fachrul memaparkan strategi paham radikal yang masuk di lingkungan ASN dan masyarakat. Dalam pemberian materi itu, ia menyebut bahwa kaum radikalisme itu masuk melalui anak yang parasnya menarik atau good looking.

Hal itu ia sampaikan di acara webinar bertajuk “Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara” yang disiarkan oleh KemenPAN-RB melalui channel youtube-nya.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel HMI-MPO Minta Jokowi Copot Fachrul Razi Sebagai Menag pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apa saya termasuk,” tanyanya, baru-baru ini di akun Twitter-nya.

Boleh jadi, apa yang dipertanyakan beliau terkait ucapan Menteri Agama Fachrul Razi beberapa waktu lalu. Fachrul kemudian seperti menyandingkan good looking dengan radikalisme.

Bila demikian adanya, maka rasanya beliau tak sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Fachrul. Sebab menurut beliau, ada yang bagian tertentu mirip tetapi tak berarti sama.

“Phobia Radikal itu harus tahu makna dan kriterianya. emakemak banyak yg celananya Cingkrang bahkan sampe’ atas dengkul. Radikal destruktif yg menjadi musuh kita seperti juga Llibral ekstrim.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Cholil Nafis Pertanyakan Kriteria Good Looking, Sindir Menag? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menteri agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme. Dan yang kena ujung-ujungnya umat Islam,” kata dia, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2020) kepada wartawan.

“Kita memang tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu. Tetapi mestinya menteri agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme?” katanya lagi.

Menurut dia, kalau kita bicara radikalisme jangan hanya di ujung atau di muaranya saja, tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya. Menurutnya, dengan begitu kita akan menemukan inti masalahnya, yaitu adanya ketidakadilan diskriminasi dan lain-lain sifat tercela.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalau menteri agama mau memberantas radikalisme secara serius maka jangan hanya bicara di muaranya saja tapi menteri agama harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke akar-akarnya.

“Kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa kita hilangkan maka radikalisme yang tidak kita sukai itu tetap akan muncul sehingga dia menjadi pekerjaan yang sia-sia yang menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena dia menjadi pekerjaan yang tidak pernah usai. Dan kita jelas tidak mau itu,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau Menag agar mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme, saja tapi juga bicara tentang penyebab-penyebabnya di mana sumbunya adalah karena banyaknya praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang harus kita setop dan hentikan.

“Ini perlu kita lakukan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang maju adil dan makmur di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram damai dan bahagia. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita bersama dalam bernegara?” tutupnya.

Berikut surat terbuka Sekjen MUI Anwar Abbas untuk Menag Fachrul Razi:

BICARALAH TUNTAS DAN LUGAS.

Menteri agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme. Dan yang kena ujung-ujungnya umat Islam. Kita memang tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu. Tetapi mestinya menteri agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme?

Kalau menurut menteri agama tentu karena kurikulum dan buku-buku ajar yang ada memuat hal tersebut, atau karena banyak dai yang berpikiran demikian. Oleh karena itu, solusinya bagi beliau ganti atau sempurnakan bukunya serta jangan lagi menghadirkan dai-dai dan penceramah yang bicaranya suka mengkritik rezim.

Apa yang dikritik oleh dai-dai dan penceramah-penceramah tersebut?

Yaitu adanya ketidakadilan dan diskriminasi serta tidak tegaknya hukum di negeri ini. Hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Juga banyak UU dan kebijakan yang dijadikan dasar oleh para pejabat untuk mencari rente dan berkolusi dengan para pemilik kapital untuk meraup keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya sehingga kita lihat banyak sekali rakyat yang menjerit kesakitan karena perlakuan pihak aparat yang melakukan KDKM atau kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada yang melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga apakah itu suami atau isteri maka mereka bisa ditangkap. Itu jelas bagus. Tapi, kalau ada pejabat dan atau aparat serta pengusaha atau pemilik kapital yang melakukan kekerasan dalam kehidupan masyarakat apakah bentuknya berupa lisan atau fisik siapa yang menindak? Nyaris tidak ada yang menindak bahkan kita melihat orang-orang yang telah melakukan tindak kekerasan tersebut tetap saja bebas dan duduk dengan pongahnya di singgasananya masing-masing dengan wajah tanpa merasa berdosa. Lalu para dai berteriak membela hak-hak rakyat yang tertindas tersebut. Mereka dianggap dan dicap sebagai provokator dan radikal. Benarkah ini?

Kalau dilihat secara luas dan jernih, ya tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita bicara radikalisme jangan hanya diujung atau di muaranya saja tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya. Kita akan menemukan inti masalahnya, yaitu adanya ketidakadilan diskriminasi dan lain-lain sifat tercela. Oleh karena itu, kalau menteri agama mau memberantas radikalisme secara serius maka jangan hanya bicara di muaranya saja tapi menteri agama harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke akar-akarnya. Kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa kita hilangkan maka radikalisme yang tidak kita sukai itu tetap akan muncul sehingga dia menjadi pekerjaan yang sia-sia yang menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena dia menjadi pekerjaan yang tidak pernah usai. Dan kita jelas tidak mau itu.

Oleh karena itu, kita mengimbau menteri agama agar mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme, saja tapi juga bicara tentang penyebab-penyebabnya di mana sumbunya adalah karena banyaknya praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang harus kita setop dan hentikan. Ini perlu kita lakukan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang maju adil dan makmur di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram damai dan bahagia. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita bersama dalam bernegara?

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Sekjen MUI: Bicara Radikalisme, Ujungnya Kena Umat Islam pertama kali tampil pada Parade.id.