Dia menegaskan, dukungan yang diberikan pemerintah tidak bermaksud untuk mengintervensi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dukungan diberikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mungkin dapat bekerja sendiri karena Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.

Dukungan ini seperti menyediakan data kependudukan misalnya Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberikan hak akses terhadap data tersebut secara penuh kepada KPU. Selain itu, Kemendagri juga melakukan jemput bola perekaman KTP elektronik agar data yang terkumpul lebih optimal.

“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga membantu mempercepat distribusi logistik pemilu atas permintaan KPU. Bantuan distribusi ini terutama untuk daerah-daerah yang sulit diakses. “Ada yang bahkan meminta dukungan karena kekurangan kendaraan operasional, ini juga dibantu oleh Pemda-Pemda dan kami meminta untuk membantu semaksimal mungkin,” ujarnya.

Dukungan lain yang diberikan yakni berkaitan dengan upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini seperti dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri, MenPAN-RB, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang ditetapkan pada 22 September 2022.

Kemendagri juga menerbitkan Surat Edaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Kemendagri telah menerbitkan 14 Surat Edaran yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membantu penyelenggara pemilu dan pilkada di daerah.

Selain itu, Kemendagri juga proaktif memastikan anggaran Pemilu 2024 terpenuhi. Sebab, anggaran yang diajukan oleh KPU belum tentu langsung disetujui karena ada revisi atau reviu lebih lanjut. “Kami mendorong kepada Bapak Presiden, Menkeu, untuk tercapainya angka yang rasional,” jelasnya.*

Artikel Mendagri Tito Beberkan Dukungan Pemerintah dalam Menyukseskan Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita harus mendorong semua potensi kekuatan yang ada untuk ekonomi, di antaranya adalah membangun secara merata kota dan desa, urban dan rural, harus serentak. Nah jangan sampai terjadi seperti di beberapa negara, katakanlah saya sudah sering mengatakan, Jepang contoh yang paling bagus untuk kita pelajari,” katanya.

Mendagri menjelaskan, Jepang yang merupakan negara maju saat ini mengalami resesi ekonomi karena pembangunan berfokus pada perkotaan. Menurut data yang dikantonginya, sebanyak 91,9 persen populasi Jepang tinggal di kota. Mereka terkonsentrasi bermukim di wilayah metropolitan seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka.

“Apa yang terjadi? Hanya kurang dari 10 persen masyarakat Jepang tinggal di desa, urbanisasi meningkat, yang terjadi di perkotaan iklim kompetitif terjebak. Akibatnya mereka harus biaya hidup mahal, mereka harus survive untuk mencari tempat tinggal,” jelasnya.

Mendagri menambahkan, tak hanya Jepang, Singapura juga menghadapi permasalahan yang sama. Terjebak pada iklim perkotaan yang membuat rakyatnya fokus pada pendidikan dan pekerjaan, melupakan pernikahan. Di Korea Selatan pun demikian persoalannya, masyarakatnya terkonsentrasi di Seoul dan Busan.

“Nah oleh karena itulah desa menjadi penting dan Bapak Presiden, Bapak Jokowi dari tahun 2014 dalam visi misinya membangun dari pinggiran. Pinggiran ini ada dua dari desa dan dari perbatasan, agar ada kesetaraan dan adanya sentra kekuatan baru mengimbangi kota,” ujarnya.

Dirinya menekankan, berdasarkan data sebanyak 57 persen masyarakat Indonesia tinggal di kota, dan 43 persen tinggal di desa. Kondisi ini mengharuskan penguatan desa perlu dilakukan. Penguatan itu dilakukan melalui regulasi,  pemberian anggaran, selain itu juga dengan mengakui desa bukan hanya sekadar komunitas masyarakat belaka, tetapi bagian dari pemerintahan.

“Nah kemudian yang lain adalah rekan-rekan juga tapi perlu tolong juga uang yang ada itu betul-betul dipertanggungjawabkan, karena uangnya tidak kecil. Silakan suarakan nanti kami akan bicarakan, cari solusi, kita prinsip utama prinsipnya dari pemerintah ingin agar maju desa termasuk perangkatnya juga sejahtera,” tandasnya.*

Artikel Mendagri Dorong Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka wajarnya suarakan amandemen, bukan soal 3 periode, krn 3 periode tak sesuai dg UUD&sumpah jabatan,” kata dia, baru-baru ini.

Untuk amandemen UUD 1945 pun kata Hidayat ada syaratnya, yang diatur jelas dan tegas dalam pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bahwa yang usulkan adalah anggota MPR, jumlahnya minimal 1/3 anggota MPR.

Saat ini, kata Hidayat, peta di MPR jelas; mayoritas mutlak Partai-partau di MPR, Pimpinan MPR, Ketua DPD dan Ketua DPR menolak amandemen untuk tiga periode.

“Dan akan lebih produktif kalau Mendagri jaga&tindaklanjuti kesepakatan dg KPU dan DPR pd 24/1/2022, bhw Pemilu termasuk Pilpres akan diselenggarakan pd 2024(14/2). Dg membantu KPU yg sekarang sudah simulasi persiapkan Pemilu 2024. Agar Pilpres 2024 jadi legacy unt Mendagri juga,” tertulis di akun Twitter-nya.

Mengutip media yang dikomentari oleh Hidayat, cnnindonesia, disebutkan Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa  amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan UUD 45 dan kitab suci.

“UUD kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu [diamandemen] pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu,” ujar Tito pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (5/4).

Hal itu disampaikan Tito untuk merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menyerukan ‘Jokowi tiga periode’ dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa, Selasa (29/3) lalu.

Menurut Tito, tindakan kepala desa itu tidak melanggar UU Desa yang berlaku sebab status kepala desa bukan sebagai birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, tidak ada larangan kepala desa untuk melakukan politik praktis.

Meskipun, perpanjangan masa jabatan itu melanggar konstitusi yang mengatur jabatan presiden dua periode, namun Tito melihat bahwa tidak ada larangan untuk melakukan amandemen.

“UUD pernah diubah gak? Kalau ada perubahan UUD, apakah itu ada larangan?” tanya Tito retoris.

Diketahui, deklarasi ‘Jokowi tiga periode’ dilakukan oleh Apdesi dalam acara Silatnas Kades juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo.

Tito mengklaim acara itu bukan agenda politik meski diwarnai pernyataan dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua MPR Merespon Ucapan Mendagri soal Amandemen UUD pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemensos agar melakukan koordinasi dan kolaborasi data dengan Kemendagri, terutama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena problemnya pada data,” kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya saat Ngopi Bareng Ombudsman RI bertema “Evaluasi Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI” yang disiarkan secara daring.

Hasil koordinasi dan kolaborasi data kependudukan oleh Kemensos dan Kemendagri itu, kata dia, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi, data penerima bansos ‘update’ dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, perlu juga diatur dalam regulasi atau petunjuk teknis yang memuat mekanisme penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 sehingga kelurahan hingga tingkat RT/RW memiliki panduan dan pemahaman yang sama.

Diakui Amzulian, persoalan bansos merupakan laporan atau aduan terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman selama pengoperasian Posko Virtual COVID-19 Ombudsman, yakni sebanyak 1.346 laporan.

“Kalau saja punya data yang baik, ada koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi orang yang tidak berhak dapat bansos malah dapat, sementara orang yang berhak justru tidak dapat bansos,” katanya.

Menurut dia, banyaknya laporan soal pembagian bansos yang masuk ke Ombudsman memerlukan perhatian intensif dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebab, kata dia, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendataan penerimaan bansos dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

“Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan kontrol terhadap setiap langkah-langkah kebijakan, serta lebih proaktif dalam menyiapkan berbagai kemungkinan yang muncul,” katanya.

Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, Amzulian mengingatkan bahwa masyarakat yang sudah mengalami kesulitan sedemikian rupa, tidak boleh kemudian disulitkan pula dengan pelayanan publik.

Hadir pula dalam kegiatan itu tiga anggota Ombudsman RI, yakni Alvin Lie, Ahmad Su’adi, dan Alamsyah Saragih.

Sementara dari kalangan legislator, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza hadir langsung di lokasi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang hadir secara virtual.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ombudsman Sarankan Kemensos-Kemendagri Koordinasi Data Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.

Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Jumat, mengatakan keberhasilan jajaran Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buronan di luar negeri itu tidak gampang, mesti mengatasi jalur birokrasi antar negara.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi luar biasa,” kata Mendagri.

Menurut Mendagri menangkap buronan di luar negeri itu bukan perkara mudah karena mesti mengatasi birokrasi antar negara, meskipun ada perjanjian ekstradisi antar dua negara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Sebelumnya, pada Kamis 30 Juli 2020 Polri menangkap Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra di Malaysia terkait kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali.

“Ya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabomo menyatakan penangkapan Djoko Tjandra melibatkan Kepolisian Diraja Malaysia.

“Alhamdulillah Djoko Tjandra bisa dibawa kembali melalui jalur penerbangan via Halim, menjawab pertanyaan publik apa yang terjadi selama ini,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Djoko telah tiba di Halim Perdanakusumah, Kamis malam sekitar pukul 22:45 WIB dan segera dibawa ke Mabes Polri.

“Kami akan melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan secara tuntas untuk bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Listyo yang memimpin langsung penangkapan Djoko di Malaysia itu.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tito Apresiasi Keberhasilan Polri Tangkap Djoko Tjandra pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sore ini, kami sudah mendiskusikan banyak dan terdapat data dan catatan-catatan khusus, yang menunjukkan hal positif ya, bahwa kesiapan kita untuk menuju 9 Desember 2020 semakin baik,” ujar Arief.

Arief berharap tahapan demi tahapan yang akan KPU bersama Kementerian Dalam Negeri ke depan bisa segera dituntaskan dengan baik.

“Termasuk menyelesaikan beberapa draf Peraturan KPU (PKPU) yang nanti akan dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR,” ujar Arief.

Arief mengatakan ada draf PKPU tentang Kampanye, Dana Kampanye, dan Pencalonan Kepala Daerah yang akan segera dikonsultasikan.

Dia menambahkan, nanti pada tanggal 4-6 September 2020, bakal pasangan calon akan melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan KPU.

“Itu yang kami diskusikan tadi (dengan Mendagri),” ucao Arief.
​​​​​​​
Sementara itu, Tito menyatakan mengajak empat Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melancarkan tugas-tugas Pilkada nanti sehingga tahapan-tahapan nya bisa berjalan lancar.
​​​​​​​
Empat Dirjen yang ikut mendampingi Mendagri yaitu Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakhrulloh, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah ​​​​​​​Mochamad Ardian Noervianto.

“Semuanya memiliki hubungan yang sangat erat dan berkaitan dengan tugas-tugas KPU,” tutur Tito.

Mendagri menekankan bahwa Kemendagri akan berusaha all-out untuk mendukung dan membantu KPU menyukseskan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah Desember nanti.

Tito mengatakan dalam diskusi dengan KPU sore tadi telah menyepakati tema Pilkada yang digagas tahun ini ialah ‘Pilkada sebagai Gerakan Perlawanan COVID-19’.

“Ini saya mengapresiasi tema yang diangkat oleh KPU karena itu sama dengan tema yang kami inginkan, yaitu Pilkada sebagai Gerakan Perlawanan COVID-19,” kata Mendagri.

Tito meminta kalau bisa tema itu dijadikan tema sentral dalam Debat Kepala Daerah sehingga nanti para calon Kepala Daerah bisa saling mengadu gagasan mereka dalam penanganan COVID-19 dan dampak sosial-ekonominya.

Pada kesempatan tersebut, Arief menambahkan, KPU sangat mengapresiasi Kemendagri yang ingin all-out membantu kelancaran Pilkada.

Terkait tema Pilkada nanti, tentu KPU akan sangat membutuhkan dukungan dan bantuan Kemendagri untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang perlu diselesaikan.

“Beberapa persoalan yang memang kewenangannya tidak ada pada KPU, tapi ada pada Kemendagri,” kata Arief.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ditemui Mendagri, KPU: Kesiapan Pilkada 2020 Semakin Baik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita ingin memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak di Kalbar tahun 2020 bisa berlangsung aman dan lancar, meski di tengah pandemik COVID-19. Untuk itu, semua pihak, termasuk penyelenggara Pemilu harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan dalam pelaksanaannya,” kata Tito saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalbar, Minggu.

Dia menjelaskan, semula jadwal Pilkada Serentak 2020 diundur dari semula 23 September 2020, namun kembali diundur menjadi bulan Desember. Penundaan ini dilakukan mengingat pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia.

“Mengingat saat ini sudah masuk dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak, kita imbau kepada semua pihak, baik penyelenggara Pilkada maupun pasangan calon yang akan maju, jangan sampai mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam aktivitas Pilkada,” tuturnya.

Ini tentu menjadi tantangan bagi pasangan calon dan penyelenggara Pilkada untuk menerapkan pola baru dalam sosialisasi dan kampanye. Karena kata Tito, pengumpulan massa ini akan terjadi kerumunan serta berpotensi menularkan COVID-19.

“Untuk itu, di masa kampanye 26 September sampai 5 Desember, ini juga sama. Saya juga sudah sampaikan tidak boleh ada arak-arakan, tidak boleh ada konvoi-konvoian,” tuturnya.

Menurut Tito, penyelenggaraan Pilkada 2020 berbeda dengan kondisi normal seperti sebelumnya. Sehingga diharapkan Pilkada tak menjadi media penularan COVID-19.

“Tolong dibatasi, mungkin pasangan calonnya saja dengan beberapa orang pendamping, sementara pendukungnya nobar di posko masing-masing, atau nonton virtual di media,” ucapnya.

Tak hanya untuk pasangan calon, dia juga meminta penyelenggara Pemilu untuk memikirkan skema pengaturan para calon pemilih pada saat pencoblosan. Dia mengatakan akan lebih baik diatur waktu pencoblosan sehingga tak ada antrean.

Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan bahwa selama ini pihaknya terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kalbar dengan melakukan sejumlah langkah, di antaranya dengan melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pilkada tahun 2020 di Kalbar, melakukan rapat bersama Forkopimda tentang persiapan pelaksanaan pilkada serentak dan penanganan COVID-19 di Kalbar.

Tidak hanya itu, berbagai kegiatan sosialisasi dan juga dilakukan dengan menghadiri zoom meeting mengenai persiapan penyelenggaraan Pilkada bersama Asosiasi Media Syber Indonesia (AMSI) dengan tema ‘Optimalisasi Sosialisasi Pilkada 2020 di Era New Normal’.

Kemudian menghadiri rakor lintas sektor kesiapan Pilkada bersama Polda dan Kodam XII Tanjung Pura, yang jelas berbagai persiapan Pilkada serentak di Kalbar harus benar-benar dimatangkan, tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Kalbar, Cornelis, mengatakan berbagai kebijakan yang diarahkan untuk menyukseskan kegiatan Pilkada sudah disepakati antara Mendagri dan Komisi II. Bahkan jauh hari sebelumnya sudah sangat sering dilakukan rapat bersama untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam menyukseskan Pilkada serentak di Indonesia.

“Langkah-langkah kebijakan dan situasi pengendalian oleh pemerintah termasuk saran, usulan dan dukungan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui surat ketua gugus tugas Nomor : B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju dengan pemungutan suara serentak tanggal 9 Desember mendatang,” katanya.

Melalui Rapat hari ini, katanya, diharapkan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Kalbar mampu memberikan yang terbaik untuk menyukseskannya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Cek Kesiapan Pilkada 2020 di Kalbar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemberian anjungan dukcapil mandiri ini, sebagai bentuk penghargaan saya karena proses penyaluran atau pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada di Kalteng selesai 100 persen,” katanya di Palangka Raya, Minggu.

Hal itu ia sampaikan di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Tengah, dalam rangka rapat koordinasi kesiapan Pilkada Serentak 2020, serta memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di wilayah setempat.

Tito menjabarkan, mesin ini bermanfaat untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan lainnya.

“Ada dua unit, pertama kami berikan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan kedua kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” tuturnya.

Untuk ADM yang diserahkan kepada pemprov, ia menyarankan agar mesin tersebut ditempatkan di wilayah perkotaan seperti Palangka Raya yang penduduknya cukup banyak.

Selain itu, ia juga menyalurkan bantuan berupa masker dan buku manajemen penanganan COVID-19 untuk pemerintah daerah di Kalimantan Tengah.

Pada pertemuan tersebut, ia menjelaskan berbagai hal yang diperlukan guna mensukseskan pilkada serentak, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Utamanya pelaksanaan di tengah pandemik COVID-19 yang tentunya memerlukan perhatian serius serta komitmen dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah dan instansi terkait, agar penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pemilu bisa dilaksanakan secara ketat dan disiplin.

“Jangan sampai pelaksanaan pilkada menjadi sarana penularan COVID-19. Semua harus diperhatikan, baik pada masa pendaftaran calon, kampanye hingga penyaluran hak suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh masyarakat,” ungkapnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Berikan ADM kepada Kalteng pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saran saya juga kepada KPU, kalau bisa alat peraganya (peraga kampanye) juga adalah masker dan hand sanitizer, karena ini adalah senjata penting untuk memblok tiga jenis penularan COVID-19,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dengan membagikan alat peraga kampanye berupa masker maupun hand sanitizer menurut dia masyarakat diharapkan memiliki kesadaran tinggi terhadap bahaya COVID-19 dan tidak melalaikan cara penularannya.

“Yang paling banyak lalai, yaitu penyebaran melalui objek, ini pasti banyak yang lalai, semua benda yang dipegang oleh yang positif kemudian ada semburan atau cairan dari yang positif ke benda itu, maka akan menular ke benda itu virusnya,” kata dia.

Kemudian jika benda itu dipegang oleh orang yang negatif, lanjut Tito orang tersebut juga bisa langsung positif COVID-19 apabila tangan yang terkontaminasi memegang area wajah, hidung, mata, atau mulut.

Oleh karena itu, ia berharap pilkada tidak menjadi klaster penyebaran baru COVID-19, caranya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan penyediaan perlengkapan pencegahan penularan, disamping alat peraga kampanye.

“Jangan sampai pilkada ini jadi klaster baru, maka selain alat peraga, nanti pada saat pemungutan suara, semua diberikan alat proteksi, itu semua disiapkan juga, masker, alat cuci tangan, sarung tangan, hand sanitizer untuk para pemilih di TPS,” katanya.

Dengan menerima alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer, diharapkan masyarakat menerima manfaat sekaligus momentum untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dan penanganan dampak sosial-ekonominya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendagri Dorong Peraga Kampanye Berupa Masker dan “Hand Sanitizer” pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pilkada ini momentum menggerakkan para kepala daerah sebanyak 270, para kontestan agar mereka berbuat bagaimana menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujarnya, di Banjarmasin, Sabtu.

Ia datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka rapak koordinasi kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19, menyatakan, jangan pisahkan Pilkada dengan Covid-19 ini.

“Jadikan agenda penanganan Cobid-19 sebagai agenda utama Pilkada, maka semua akan berbuat,” katanya.

Aktivitas pada Pilkada 2020 kali ini adalah membagikan alat peraga yang berbau kampanye seperti masker yang menurut dia boleh dilakukan. “Sebab menurut penelitian di Jerman kalau semua menggunakan masker, 60 persen kurvanya akan turun,” kata dia.

Ia menyoroti masih banyak masyarakat di jalan-jalan tidak memakai masker, padahal penurunan Covid-19 ini masih tinggi, hingga perlu disadarkan ini dengan langkah tepat.

“Kenapa demikian, apakah mereka tak mau atau tidak mampu? Bikin mau dan bikin mampu, bagikan masker dan buat peraturan daerahnya,” tutur Tito.

KPU, kata dia, akan menggerakkan mesin KPU-nya dengan tema Pilkada sebagai menggerakkan melawan virus Covid-19, di mana semua petugas penyelenggara akan menjadi agen perlawanan Covid-19. “Caranya, mereka memakai masker, sarung tangan dan lainnya untuk mencontohkan kemasyarakat,” tuturnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Tito Karnavian: Pilkada Momentum Menggerakkan Penanganan Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.