Sehingga, tak heran jika ada sejumlah kalangan menilai ini bentuk kesengajaan.

Mungkin, ada sejumlah ahli di Kemendikbud yg berpandangan bahwa agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia tidaklah penting. Saya juga mengetahui ada pandangan bahwa pelajaran agama, menjadi beban bagi dunia pendidikan.

Kita memang tak bisa mengetahui dengan pasti apakah hilangnya frasa agama, mata kuliah Pancasila, serta mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan kesengajaan, atau sekadar produk kecerobohan Pemerintah belaka. Yang jelas, kesalahan ini fatal!

Merujuk pada Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, dengan jelas dimandatkan oleh konstitusi bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Jadi, pemerintah wajib menyelenggarakan sebuah “pendidikan nasional”.

Apa yang dimaksud sebagai “pendidikan nasional” itu bukan saja mencakup skalanya, yaitu sebuah pendidikan yg diselenggarakan secara nasional, dari Sabang sampai Merauke; namun juga mencakup sifatnya, yaitu sebuah pendidikan yang memiliki ciri kebangsaan (nation).

Di poin kedua inilah letak posisi vital “agama”, Pancasila, serta bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan kita. Ketiganya adalah ciri dari pendidikan nasional kita. Tanpa ketiganya, pendidikan yang diselenggarakan pemerintah jadi kehilangan sifat kenasionalannya. Sesudah diprotes keras oleh berbagai kalangan Kemendikbud kemudian merevisi konsepnya, saya melihat tak adanya frasa agama dalam dokumen Peta Jalan Pendidikan bukan sekadar kealpaan redaksional.

Sebagai produk turunan kebijakan, dokumen Peta Jalan Pendidikan yg dirumuskan oleh tim Kemendikbud semestinya merunut pada hierarki hukum dan tak boleh berbeda dari peraturan di atasnya, baik UU Sistem Pendidikan Nasional maupun UUD 1945. Seperti bisa kita baca dari Pasal 31 UUD 1945, baik Ayat (3) maupun (5), disebutkan secara eksplisit bahwa agama adalah unsur integral di dalam pendidikan nasional. Karena itu, hilangnya frasa “agama” dari Peta Jalan Pendidikan adalah sebuah peristiwa hukum dan ketatanegaraan yang serius.

Tidak masuknya frasa “agama” dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional setidaknya membuktikan dua hal. Pertama penyusunan roadmap ini ahistoris, krn telah mengabaikan pertimbangan historis, sosiologis, sekaligus yuridis yang mestinya hadir dalam penyusunan kebijakan pendidikan.

Tim perumus harus diisi mereka yang benar-benar paham sejarah pendidikan nasional. Mereka yang tak tahu sejarah masa lalu, tak mungkin tahu apa yang terjadi masa kini. Mereka yang tak tahu apa yang terjadi masa kini, tak mungkin bisa merancang masa depan.

Kedua, penyusunan roadmap ini tidak melibatkan stakeholder terkait. Adanya protes Muhammadiyah dan kelompok keagamaan lain adalah buktinya. Padahal, ormas seperti Muhammadiyah, misalnya, telah menyelenggarakan kegiatan pendidikan jauh sejak sebelum Republik ini lahir.

Kasus hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dari PP No. 57/2021 lebih aneh lagi, karena PP tersebut seolah seperti hendak mengamandemen UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yg menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Hilangnya mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia dari PP No. 57/2021 menunjukkan jika Pemerintah tidak belajar dari kesalahan hilangnya frasa “agama” dari Peta Jalan Pendidikan. Jika semula tuduhan kecerobohan hanya tertuju ke Kemendikbud, maka kasus kedua ini telah melebarkannya, sebab dalam penyusunan peraturan pemerintah ada peran Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM.

Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kecerobohan esensial semacam ini?

Jangan salahkan jika kemudian publik jadi bertanya: kebijakan-kebijakan pendidikan semacam ini sebenarnya datang dari mana? Apakah benar-benar dari internal Kemendikbud dan pemerintahan? Atau konsep yg lahir dari lembaga lain di luar?

Kita paham, Mendikbud kita hari ini tak punya basis kuat dlm bidang pendidikan, sehingga ia tentu dibantu sejumlah tim pemikir di sekitarnya. Masalahnya siapa saja mereka? Ini bukan kali pertama kbjkn Pemerintah dlm bidang pendidikan mendapat sorotan demikian tajam dr masyarakat.

Kalau benar-benar lahir dari internal Kemendikbud, biasanya para birokrat pemerintahan tak akan pernah seceroboh itu dalam menyusun legal drafting kebijakan, apalagi yang sifatnya sensitif. Tetapi, kalau konsep-konsep ini lahir dari lembaga luar, Pemerintah, terutama Kemendikbud, perlu menjelaskan, siapa lembaga atau konsultan yang mereka tunjuk untuk menyusun kebijakan-kebijakan tadi, agar publik menjadi tahu.

*Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon

Artikel Agama, Pancasila, dan Bahasa Indonesia Adalah Ciri Pendidikan Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“Program ini bertujuan membangun rasa toleransi di kalangan mahasiswa melalui ruang-ruang perjumpaan yang terbentuk melalui aktivitas pertukaran mahasiswa dan eksplorasi keberagaman budaya Indonesia,” ujar Nadiem dalam sambutannya pada peluncuran Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang dipantau di Jakarta, Senin.

Pertukaran Mahasiswa Merdeka tersebut bertujuan untuk untuk menumbuhkan rasa cinta mahasiswa terhadap keberagaman budaya tanah airnya serta mendorong penguatan dan perluasan kompetensi akademik mahasiswa.

Baca juga: Kemendikbud minta calon penerima KIP Kuliah pilih kampus terbaik

“Cinta Tanah Air dan penguatan kompetensi merupakan modal berharga bagi mahasiswa dalam menapaki jenjang karir. Selain juga untuk mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dan mengabdi terhadap bangsa dan negara,” jelas dia.

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ditargetkan akan diikuti oleh 20.000 mahasiswa pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022.

Sebelum pendaftaran bagi mahasiswa, pendaftaran akan dibuka terlebih dahulu untuk perguruan tinggi dan dosen di bulan April 2021. Pendaftaran bagi perguruan tinggi dan dosen akan berlangsung pada 19 – 28 April 2021, sedangkan pendaftaran bagi mahasiswa akan berlangsung pada bulan Juli 2021. Calon peserta dapat mengakses tautan http://bit.ly/PertukaranMahasiswaMerdeka dan follow akun Instagram @PertukaranMahasiswaMerdeka untuk mendapatkan informasi lebih detail.

Baca juga: Dikti gandeng University of Waterloo percepat penerapan Kampus Merdeka

Mendikbud menjelaskan bahwa ketika menjadi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, mahasiswa akan mendapatkan 20 (dua puluh) SKS dari mata kuliah dan kegiatan kebudayaan yang mereka ikuti. Selama satu semester, mahasiswa akan berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya untuk mengeksplorasi keberagaman budaya daerah yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan asalnya dan mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi penerima.

“Kami menyarankan mahasiswa untuk mengambil semua mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima. Namun, jika ada mata kuliah wajib yang masih harus dituntaskan di perguruan tinggi asal, atau jika mahasiswa tertarik untuk mengambil mata kuliah unggulan di perguruan tinggi lain, hal tersebut dimungkinkan melalui pembelajaran daring,” jelas Nadiem.

Dengan belajar di perguruan tinggi yang lebih unggul pada kompetensi tertentu, mahasiswa memiliki kesempatan berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri dengan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, khususnya di kawasan ASEAN.

Baca juga: Kemendikbud luncurkan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Adapun keuntungan bagi dosen terlibat dalam Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yaitu dosen mendapatkan sertifikat penghargaan, mendapatkan insentif untuk pengembangan modul mata kuliah dan Modul Nusantara, serta berkesempatan mengeksplorasi keilmuannya di tingkat nasional. Sementara untuk perguruan tinggi manfaatnya adalah mendorong pencapaian indikator kinerja utama (IKU) 2 untuk PTN dan IKU 3 untuk PTS serta membuka kesempatan bagi perguruan tinggi mendapatkan biaya pengelolaan program.

Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan, Dwi Larso menyampaikan dukungannya terkait program tersebut.

Dwi mengatakan bahwa terkait Kampus Merdeka di lingkup nasional, pihaknya memberi dukungan kepada program Kampus Mengajar, proyek wirausaha, magang bersertifikat, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, serta studi independen yang berbasis mikrokredensial.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Mendikbud: Pertukaran Mahasiswa Merdeka Bangun Rasa Toleransi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengharapkan rektor yang baru dilantik, segera bekerja untuk mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka,” kata Menteri Nadiem saat menyampaikan sambutan dalam pelantikan yang dipantau secara virtual dari Denpasar, Provinsi Bali, Senin.

Menurut Mendikbud unggul yang dimaksud termasuk meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing global.

Sementara itu, Rektor ISI Denpasar Prof Dr Wayan “Kun” Adnyana dihubungi setelah acara pelantikan menyatakan kesanggupan dalam menjawab harapan Mendikbud tersebut.

“Visi Mendikbud sebagaimana diproyeksikan sebagai renstra Kemendikbud, dan termanifestasi dalam Perjanjian Kinerja dengan Rektor, telah tegas menandaskan indikator kinerja utama yang mesti dijawab oleh Rektor bersama seluruh pemangku kepentingan ISI Denpasar, yakni soal daya saing perguruan tinggi,” katanya.

Orientasinya, lanjut dia. selain tentang akses, mutu, dan relevansi, yang terpenting adalah peningkatan daya saing global.

“Kami menegakkan visi ISI Denpasar ke depan sebagai pusat unggulan, yang sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yakni dalam dimensi budaya sebagai Bali Padma Bhuwana (Bali sebagai Pusat Peradaban Dunia), dengan branding Global-Bali Arts and Creativity Hub (G-BACH),” katanya.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali ini menambahkan, ISI Denpasar yang merupakan perguruan tinggi seni satu-satunya di Bali, bahkan di Indonesia tengah, memiliki peran penting dan strategis.

“Selain mengimplementasikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk mencapai pembelajar yang mandiri, kritis, dan kreatif, juga secara efektif akan dilakukan upaya sistematis dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi kreatif ini berdaya saing global,” katanya.

Menurut dia, posisi Bali sebagai lokus sangat menguntungkan dan berkah. Bali telah memiliki ekosistem kreatif, dan sejarah kehidupan seni yang panjang, juga telah menjadi ruang kompetisi global seni budaya.

“Bali juga sebuah brand yang dikagumi dunia sehingga upaya menjadikan ISI Denpasar sebagai Hub Internasional dalam dialog, sinergi, dan kolaborasi seni budaya tingkat dunia optimis dapat terwujud,” katanya.

Guru Besar Bidang Sejarah Seni Rupa itu mengatakan terkait mutu pendidikan, ia akan menggandeng seluas-luasnya maestro seni dan kalangan profesional, termasuk profesor internasional sebagai dosen tamu berkolaborasi dengan dosen ISI Denpasar di semua program studi.

“Termasuk mengarusutamakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagai arena riset/cipta karya seni melalui projek independen, pengajaran di satuan pendidikan terpencil, kerja sama strategis dunia usaha/industri, dan pengabdian masyarakat tematik,” katanya.

Upaya daya saing dirancang dengan jejaring lembaga pendidikan tinggi dan medan seni/kreatif dunia (arts and creative world).

Sementara Rektor ISI Denpasar periode 2017-2021, Prof Dr Gede Arya Sugiartha berkeyakinan Prof Kun dapat membawa ISI Denpasar ke depan ke persaingan global, termasuk meningkatkan prestasi yang sudah tercapai selama ini.

“Melihat kinerja dalam memimpin Dinas Kebudayaan Provinsi Bali selama hampir dua tahun, yang penuh dengan kreativitas penyelenggaraan program dan kegiatan seni budaya,” katanya.

Meskipun pada situasi pandemi, pihaknya sangat berkeyakinan Prof Kun juga akan berhasil memimpin kampus kebanggaan masyarakat Bali ini.

Hadir dalam pelantikan, selain Rektor periode 2017-2021 Prof Arya Sugiartha juga Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Dr I Gusti Ngurah Seramasara, Sekretaris Senat ISI Denpasar Dr Nih Luh Sustiawati dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Dr Komang Arba Wirawan.

Selain itu Sekretaris Panitia Dr Ni Kadek Arshiniwati dan Kepala Biro Umum dan Keuangan ISI Denpasar Drs I Made Raka Mahendra.

Dari Kemendikbud, mendampingi Mendikbud, hadir Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof Dr Nizam, Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud Dyah Ismayanti, dan jajaran.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Mendikbud Lantik Prof “Kun” Adnyana sebagai Rektor ISI Denpasar pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengingat jumlah siswa 10x lipat jumlah guru dan belum mendapat vaksin,” kata dia, Jumat (19/3/2021), di akun Twitter-nya.

Setidaknya ada beberapa hal yang menurutnya harus dijadikan pertimbangan sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Di antaranya hanya sekolah yang berada di daerah zona hijau/risiko penularan Covid-19 rendah diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka.

Selain itu, kata dia, sekolah juga mesti sudah siap dengan protokol kesehatan. Baik dari pihak manajemen sekolah, guru sampai seluruh pegawai sekolah.

“Terlebih Data @Kemdikbud_RI terkait kesiapan belajar menunjukkan, baru 280.372 atau 52,44% sekolah yg telah mengisi kesiapan proses belajar mengajar di tengah pandemi, sedangkan baru 10% yg sudah menyatakan siap. Ini harus dipertimbangkan secara matang.”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Vaksinasi yang Tengah Berjalan Jangan Jadi Rujukan Buka Sekolah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Meski sekolah sudah bisa dibuka, namun bukan berarti PJJ tidak terjadi di sekolah yang sudah tatap muka, karena maksimum kapasitasnya hanya 50 persen,” ujar Nadiem dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning dan hijau. Pembukaan sekolah boleh dilakukan dengan persyaratan disetujui pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka, katanya, akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas.

Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per kelas, kemudian dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Nadiem menambahkan jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olahraga.

“Aktivitas anaknya hanya masuk ke sekolah dan setelah itu pulang kembali ke rumah,” ujar dia.

Nadiem menambahkan sebanyak 43 persen peserta didik berada di zona hijau dan kuning, dan 57 persen peserta didik berada di zona oranye dan merah.

Nadiem menambahkan Indonesia merupakan negara kedua terakhir di Asia Tenggara yang membuka sekolahnya. Pembukaan sekolah, meski hanya berlangsung satu kali dalam seminggu memiliki dampak signifikan dalam perkembangan belajar anak.

“Di zona hijau pun, baru 15 hingga 20 persen sekolah yang membuka sekolah, karena harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata dia.

Nadiem menegaskan meski pemerintah pusat memperbolehkan membuka sekolah di zona kuning, bukan berarti hal itu berlaku untuk semua daerah di zona kuning dan hijau. Pemerintah pusat memberikan relaksasi, namun keputusan pembukaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendikbud: PJJ Masih Tetap Berlangsung pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya berharap pada mahasiswa yang telah melewati berbagai perubahan akibat pandemi untuk mengubah paradigma mereka. Mahasiswa harus yakin bahwa mereka bisa menjadi penggerak. Mereka bisa melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat,” ujar Nadiem dalam Webinar Nasional bertema “Recovery Pembangunan Nasional Pasca-pandemi melalui Konsep Pentahelix” yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa.

Menurut dia, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri dalam pembangunan nasional sehingga diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, pengusaha dan media yang disebut dengan konsep pentaheliks.

Nadiem meyakini tujuan tersebut tak bisa dicapai tanpa partisipasi dosen dan praktisi.

Menurutnya, mahasiswa didorong sebanyak mungkin mencari pengalaman melalui perkuliahan di luar studi keilmuannya, magang di perusahaan dan pengabdian pada masyarakat.

“Dosen juga harus memperbanyak pengalaman di luar kampus. Mahasiswa harus difasilitasi dengan mendatangkan praktisi-praktisi dari luar kampus,” ucapnya.

Selain itu, program studi juga dituntut menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi hingga perusahaan di luar kampus sehingga suatu instansi pendidikan tinggi dapat memiliki spesialisasi keilmuannya masing-masing.

“Tidak ada inovasi atau perubahan, tanpa mengambil risiko. Kita harus keluar dari zona nyaman,” ucapnya.

Nadiem juga berharap melalui “Kampus Merdeka” dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) dan mendorong mahasiswa untuk terus berinovasi.

Orientasi lulusan bukan lagi mencari pekerjaan saja, namun berorientasi membantu masyarakat, khususnya masyarakat terdampak pandemi.

Senada dengan Nadiem, Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof Nurhasan menyampaikan komitmen untuk mendukung penuh program “Kampus Merdeka”.

Ia melihat program tersebut bisa menjadi momentum peran akademisi dalam pembangunan nasional pascapandemi.

“Pada prosesnya, konsep merdeka belajar ini akan memberikan pengaruh pada ekosistem pentaheliks, yakni suatu sinergi yang menghubungkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Bukan hanya mahasiswa, peran pilar akademisi juga harus didukung oleh instansi atau universitas, dosen dan praktisi pendidikan.

Bahkan dalam waktu dekat, Unesa akan meresmikan Laboratorium Merdeka Belajar sebagai bentuk dukungan Unesa dalam program “Kampus Merdeka”.

“Kami siap membantu Pak Menteri dalam mewujudkan ide-ide dan inovasi-inovasinya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di masa depan,” tuturnya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendikbud Minta Mahasiswa Ubah Paradigma Pendidikan Usai Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Jakarta, Rabu, Mendikbud Nadiem bertemu dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah H. Suyatno di kantor PP Muhammadiyah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendikbud Nadiem menyampaikan ucapan Selamat Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke-111 tahun yang jatuh pada 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah.

Selain itu, Mendikbud Nadiem juga menerima berbagai masukan mengenai pengembangan pendidikan nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk membuat gerakan pendidikan alternatif di desa-desa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19.

“Saya kira Mendikbud perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU (Nahdlatul Ulama) bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa, membukanya dengan standar protokol,” kata Muhaimin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mendikbud Berkunjung ke Muhammadiyah pertama kali tampil pada Parade.id.

“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” ujar Nadiem dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, kedua yayasan bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Tanoto Foundation menyatakan menggunakan skema mandiri. Sementara Putera Sampoerna menggunakan skema matching fund.

Kemendikbud sendiri belum menjelaskan bagaimana sebenarnya skema matching fund, apakah tetap dengan bantuan pemerintah atau tidak.

Mendikbud berharap organisasi penggerak, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, — bahkan jauh sebelum negara ini berdiri–, dapat kembali bergabung dalam POP.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Mendikbud.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk bantuan pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak.

Kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua,” kata Nadiem.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Nadiem Pastikan Tanoto dan Sampoerna Gunakan Skema Mandiri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Problem lain ialah mahalnya kuota. Sementara penghasilan orang tua turun drastis akibat pandemi,” katanya, Senin (27/7/2020).

Menurut dia, saat ini yang utama adalah pangan, dan tidak salah jika kuota internet untuk pendidikan dinomorduakan.

“Akses internet yang murah harus jadi concern pemerintah ke depan,” kata dia lagi, di akun Twitter-nya.

Sebetulnya, kata Mardani, kita memiliki source sendiri untuk mobilisasi program PJJ seperti Rumah Belajar yang ada di bawah Kemendikbud.

“Tp knp tdk dimaksimalkan & lebih memilih memprioritaskan serta menghamburkan anggaran utk kerja sama dengan pihak swasta?”

Ia mengingatkan, di dalam UU kita diamanatkan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. Maka harus digunakan maksimal untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik. Dari pusat hingga daerah, semua harus kerja sama agar proporsi 20 persen itu terjaga  pendidikan kita.

“Pendidikan harus membentuk manusia yg beretika & menambah daya saing SDM. PJJ di era Covid-19 menggambarkan hal tsb masih jauh dari harapan.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel PJJ Tergesa-gesa, Melupakan Literasi Siswa pertama kali tampil pada Parade.id.

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar juga meminta Mendikbud segera berkunjung ke NU dan Muhammadiyah agar dapat terjadi suatu komunikasi yang menghilangkan kesalahpahaman selama ini.

“Saya minta kepada Mendikbud, datanglah ke Pengurus Besar NU, datanglah ke Muhammadiyah, setidaknya terjadi suatu komunikasi,” kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Menurut Cak Imin, pemerintah pasti memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lain dalam bidang pendidikan.

Supaya terwujud apa yang dicita-citakan pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam membangun kerja sama, tentu diperlukan kesepahaman. Untuk membangun kesepahaman itu, kata Cak Imin, penting untuk membangun silaturahmi dan berkomunikasi.

“Saya dukung Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan) untuk berbuat dan menata sungguh-sungguh pendidikan, tapi jangan lupa kita butuh persamaan,” kata Cak Imin.

Cak Imin juga berharap Nadiem Makarim tidak dulu diganti atau terkena perombakan kabinet (reshuffle).

Menurut dia, Nadiem baru saja mulai bekerja menata pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik.

“Jangan dulu diganti, tapi Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan), tolong turun. Komunikasi agar terselesaikan,” pungkas Cak Imin.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Cak Imin Harap Mendikbud Akur dengan NU dan Muhammadiyah pertama kali tampil pada Parade.id.