“Mungkin kalau kita mau melihat jangka panjang, investasi pendidikan PAUD dan lain-lain itu lebih besar,” kata dia, dalam acara Merdeka Belajar Episode Kedua Puluh Satu: Dana Abadi Perguruan Tinggi, Senin (27/6/2022).

Tapi, katanya, kalau kita investasi lebih cepat dan dirasakan, pendidikan tinggi adalah cara tercepat untuk membangun ekonomi kita, untuk membangun Negara kita.

“Tapi kenyataannya dan harus menyadari bahwa Indonesia itu masih jauh sekali dibandingkan dengan negara-negara lain, dari sisi pendanaan pendidikan tinggi kita,” demikian yang disiarkan lewat akun YouTube Kemendikbud RI.

Rata-rata pengeluaran absolut pendidikan tinggi (per lulusan) di beberapa negara tahun 2020, di mana kita masih di bawah India (3.000 dolar). Padahal India negara dengan populasi lebih besar dari kita dan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga. Sedangkan Indonesia hanya 2.000 dolar.

“Kontribusi persentase untuk PDB, untuk meningkatkan pendanaan perguruan tinggi, kita harus menggalang kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Poin kami adalah perjalanan kita masih jauh untuk bisa meningkatkan anggaran,” terangnya.

Kalau kita hanya bergantung kepada pemerintah serta sektor publik terhadap pendanaan ini, katanya, kita takkan sampai-sampai. Jadi poin pentingnya dia adalah kita butuh jauh lebih mahir, jauh lebih siap, dan jauh lebih berusaha agar kita bisa mendapatkan pendanaan dari sektor swasta, dari sektor alumni, dan lain-lain.

Dengan kolaborasi yang kuat dengan sektor-sektor tersebut, lanjut dia, Indonesia ini memiliki kesempatan mengejar ketertinggalan. Saat ini tambahan dana signifikan hanya bisa terjadi kalau ada kolaborasi dengan pihak swasta.

“Dan ini adalah poin mengenai Merdeka Belajar di episode 21 ini: bagaimana caranya pemerintah bisa mendukung universitas-uiversitas kita untuk bisa menggalang dana dari pihak swasta, dari alumni, daripada selalu mengandalkan dua hal, yakni dana dari pemerintah atau dana dari UKT. Dan itu yang benar-benar misi kita hari ini: bagaimana kita mulai melakukan transformasi,” paparnya.

Ia mencontohkan, bahwa semua universitas kelas dunia mampu menggalang dana dari alumni dan masyarakat untuk kebutuhan operasional dan dana abadiny. Seperti Universitas Massachussets Institute of Technology (MIT), Universitas Nanyang Technological (NTU) Singapore, dan Universitas Harvard Business School.

“Di sini kita melihat angka-angka fantastis. Di tahun 2022, MIT itu mendapat 80 juta dolar (target donasi). Alumni yang menyumbang sebanyak 40.000 orang. Dan hampir selalu tercapai. 40 juta dolar untuk NTU Singapore (tahun 2021). Harvard 162 juta dolar (tahun 2021). Pendonasinya 10.500 alumni,” katanya.

“Jadi kalau kita lihat, kita sebenarnya mampu. Bisa. Tapi kita semua harus bergerak serentak, termasuk dukungan pemerintah untuk mendukung inisiatif ini agar kesadaran Bapak/Ibu sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi menyadari bahwa fundrising di luar dari sektor pemerintahan ataupun langsung dari mahasiswa merupakan hal yang begitu penting,” sambungnya.

Oleh karena itu, Kemendibud Ristek mendorong, perguruan tinggi kita untuk membuat dana abadinya sendiri. Kisaran di tahun 2022 bunga dari anggaran principle Rp445 miliar. Kemudian untuk tahun 2024 Rp500 miliar. Ini proyeksi kita dari kelola dana Rp7 triliun.

“Dengan dukung dari Kemenkeu, LPDP sudah menyiapkan dana abadi Rp7 triliun yang akan disalurkan kepada PTNBH yang berhasil menggalang dana dari masyarakat. Rp7 triliun ini yang akan dikelola oleh LPDP. Dan bunganya setiap tahunnya akan disalurkan ke PTNBH yang berhasil meningkatkan dana abadinya masing-masing,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Pimpinan Komisi X DPR RI, Direktur Utama LPDP Andin Hadiyanto, Sekjend Kemendikbud Ristek Suharti, Plt. Dirjen Dikbud Ristek Nizam, dan beberapa pimpinan perguruan tinggi.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Merdeka Belajar, Mendikbud Ristek Bicara Dana Abadi Perguruan Tinggi pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sikapnya itu, MUI meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, lanjut MUI, harus diterapkan pemberatan hukumannya.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, disikapi MUI bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Namun MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Akan tetapi, dalam Peraturan Mendikbudristek No. 30 Tahun 2021 itu telah menimbulkan kontroversi, karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Ketua MUI, kiai Cholil Nafis menegaskan agar peraturan itu dicabut.

“Ini suara kami, umat muslim, dan tanggungjawab kami kpd bangsa dan negara serta kpd Allah SWT,” kata dia.

Permendikbudristek No.30 thn 2021 pasal 5 ayat 2 tentang kekerasan seksual kata dia memang bermasalah, karena tolokukurnya persetujuan (consent) korban. Padahal kejahatan seksual menurut norma Pancasila adalah agama atau kepercayaan.

“Jadi bukan atas dasar suka sama suka tapi krn dihalalkan. Cabut. Dasarnya itu legalitas buka suka sama suka, juga normanya kepantasan bukan suka sama suka ya.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Sikap MUI soal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Hari ini pemerintah mengumumkan 173.329 guru honorer berhasil lulus formasi pada ujian pertama dan akan segera diangkat menjadi guru PPPK,” ujar Nadiem dalam pengumuman hasil seleksi kompetensi guru ASN PPPK yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, 53,7 persen formasi guru telah terisi dari 322.665 formasi guru ASN PPPK dengan pelamar pada ujian seleksi pertama.

Pada 2021, Pemerintah Pusat menyediakan 1.002.616 formasi guru PPPK. Namun, hanya 506.252 yang diajukan oleh Pemda dan hanya 322.665 yang mendapatkan pelamar pada ujian pertama. Dengan demikian, masih ada formasi kosong sebanyak 183.567.

“Ini merupakan hari bersejarah buat kita semua. Ini baru tahap pertama, dan akan ada tahap kedua dan ketiga. Ini baru proses pengangkatan guru PPPK,” kata Nadiem.

Bagi guru honorer yang belum lolos pada tahap pertama, lanjut Nadiem, pemerintah memberikan tiga kali kesempatan ujian untuk guru honorer. Guru honorer yang belum beruntung tersebut bisa mengikuti ujian pada tahun ini atau tahun depan.

“Bagi guru honorer yang lolos passing grade, tapi tidak mendapatkan formasi pada tahap pertama, pada tahap kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi yang mendukung dan membantu guru tersebut menemukan formasi,” tambah dia.

Sementara bagi guru yang lolos passing grade, bisa mengikuti registrasi tahap kedua dan ketiga tanpa mengikuti tes lagi. Tapi, diperbolehkan jika ingin mengikuti tes seleksi lagi.

“Selamat pada guru honorer yang lolos ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi. Bagi yang belum lolos ujian seleksi pertama atau belum mendapatkan formasi, fokus belajar lagi untuk mengikuti ujian seleksi kedua dan ketiga,” ucapnya.

Tautan pengumuman dapat diakses melaluigurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1/.

Sumber: Antara

Artikel Mendikbudristek Umumkan 173.329 Guru Honorer Lulus Seleksi PPPK pertama kali tampil pada Parade.id.

Nadiem disebut oleh Ketua MUI, kiai Cholil tak peka dengan kondisi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tidak ada sensitivitas krisis ekonomi.

“Masyarakat sdg sekarat hidupnya. Sedikit jumlah uangnya tapi ini parah krn hanya utk kantor dirinya bukan utk program rakyat Indonesia,” katanya, ketika mengomentari cuitan cendekiawan Prof Azyumardi Azra, belum lama ini, di akun Twitter-nya.

Berikut cuitan Prof Azyumardi Azra:

“Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 5 milyar-an untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri. Pasti renovasi itu tidak mendesak.”

Menurut beliau, dana sebesar itu, semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19–bahkan puluhan ribu menjadi yatim piatu ditinggalkan ayah-ibu mereka.

“Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku ber-kebudayaan, yaitu ‘sense of crisis’ dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan  menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen,” tertulis demikian di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Menteri Nadiem Renovasi Ruang Kerja Sampai Rp5 Miliar”.

Dikutip merdeka.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp5 miliar lebih.

Hal ini terungkap dari situs lpse.kemdikbud.go.id. Dalam situs itu, disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A.

Nilai pagu paket sebesar Rp6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.

Terdapat file PDF mengenai rencana renovasi ruang menteri tersebut. Di PDF 6 halaman tersebut, tertulis bagian ruangan yang akan direnovasi. Di antaranya ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Renovasi Ruang Kerja, Mendikbudristek Disebut Tidak Peka dengan Kondisi Masyarakat pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seharusnya pejabat seperti Mendikbud tidak sampai menghabiskan anggaran sampai Rp 5 milyar-an untuk rencana renovasi ruang kerja sendiri. Pasti renovasi itu tidak mendesak,” katanya, kemarin.

Dana sebesar itu, kata beliau, semestinya lebih patut digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti membantu anak-anak yang tertinggal pendidikannya karena wabah Covid-19–bahkan puluhan ribu menjadi yatim piatu ditinggalkan ayah-ibu mereka.

“Seharusnya Menteri yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan menunjukkan perilaku ber-kebudayaan, yaitu ‘sense of crisis’ dan sikap empati untuk membantu anak didik yang terkapar; dan  menolak menggunakan anggaran untuk hal tidak urgen,” tertulis demikian di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita di salah satu media dengan judul: “Menteri Nadiem Renovasi Ruang Kerja Sampai Rp5 Miliar”.

Dikutip merdeka.com, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi berencana merenovasi ruang kerja Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Total biaya renovasi yang dikeluarkan sebesar Rp5 miliar lebih.

Hal ini terungkap dari situs lpse.kemdikbud.go.id. Dalam situs itu, disebutkan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A.

Nilai pagu paket sebesar Rp6.500.000.000 dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) mencapai Rp5.391.858.505. Satuan kerja dalam hal ini adalah biro umum dan pengadaan barang dan jasa.

Terdapat file PDF mengenai rencana renovasi ruang menteri tersebut. Di PDF 6 halaman tersebut, tertulis bagian ruangan yang akan direnovasi. Di antaranya ruang private atau ruang Nadiem, semi private, ruang public dan service.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Rencana Mendikbudristek Nadiem Renovasi Ruang Kerja Dikritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Lagu adalah bahasa pengajaran bagi anak-anak yang memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang mereka. Lagu untuk anak-anak semestinya mengandung nilai-nilai budi pekerti, pesan cinta kasih, serta pengetahuan tentang budaya dan alam Indonesia,” ujarnya dalam taklimat media Swara KILA 2021 yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Akan tetapi, beberapa waktu terakhir, lagu anak berkualitas semakin sulit ditemukan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua dan pendidik.

Oleh karena itu, Kemendikbudristek bekerja sama dengan KITA Indonesia menyelenggarakan kontes Kita Cinta Lagu Anak (KILA) 2021.

“KILA 2020 membuktikan bahwa anak-anak Indonesia tetap bisa kreatif meski dalam situasi pandemi melalui kegiatan positif yang menggembirakan,” tambah dia.

KILA 2020 menghasilkan karya-karya berkualitas, yang akan ditindaklanjuti dengan perekaman dan pembuatan video musik.

Ia mengajak anak-anak Indonesia tidak patah semangat dalam belajar di masa pandemi, salah satunya dengan berpartisipasi dalam KILA 2021.

“Saya mengajak anak-anakku di seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam KILA 2021. KILA adalah ajang pembelajaran dan berkebudayaan yang sangat baik. Karenanya saya juga mengajak sekolah-sekolah dan para pendidik untuk menyosialisasikan ajang ini,” imbuh dia.

Kondisi saat ini, yang mana pandemi COVID-19 masih berlangsung, telah mengubah semua lini proses belajar dan bermain pada anak. Kegiatan KILA bertujuan merangkul anak-anak Indonesia yang kehilangan proses tersebut melalui lagu anak. Mulai dari kelompok usia PAUD sampai SD, KILA mendorong anak-anak untuk aktif, kreatif, dan berkarya dengan riang dan gembira.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, menjelaskan lagu anak Indonesia menjadi salah satu media untuk membantu anak-anak menjadi akrab dengan identitasnya, menumbuhkan rasa percaya diri, dan bangga sebagai anak Indonesia.

“KILA merupakan upaya Kemendikbudristek untuk mengembalikan masa kanak-kanak agar berkembang secara wajar di masa pandemi serta memupuk jati diri dengan mengenal dan menyanyikan lagu anak berbahasa Indonesia,” katanya.

Ketua KITA Indonesia, Dhenok Bientarno, mengatakan pihaknya kembali menyelenggarakan KILA 2021 yang dimulai 23 Juli hingga 23 Agustus 2021.

Kontes KILA 2021 mencakup lomba cipta lagu anak untuk kelompok usia PAUD dan SD dan lomba menyanyikan lagu anak untuk kelompok usia PAUD dan SD. Para peserta lomba menyanyi juga akan diminta menyanyikan lagu-lagu baru ciptaan para peserta Lomba Cipta Lagu Anak 2020.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Mendikbudristek: Lagu Anak Berpengaruh pada Tumbuh Kembang Anak pertama kali tampil pada Parade.id.