Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat, SE, dalam keterangannya pada Selasa (29/9/2026), menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut melahirkan pekerjaan yang layak, formal, produktif, dan berkelanjutan, serta memberi kepastian dan perlindungan bagi pekerja.

“Bagi pekerja, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pertumbuhan ekonomi atau berapa banyak orang yang bekerja. Pertanyaan yang lebih penting adalah pekerjaan seperti apa yang tercipta? Apakah formal, apakah memberikan upah yang layak, apakah ada kepastian kerja, dan apakah pekerjanya mendapatkan perlindungan sosial?” ujar Mirah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2026 pekerja informal mencapai sekitar 87,74 juta orang, sementara pekerja formal hanya sekitar 59,93 juta orang. Angka itu menunjukkan pekerjaan informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia.

Mirah meminta pemerintah menyikapi kondisi ini secara serius. Ia mengingatkan risiko masyarakat yang memang bekerja, tetapi dalam posisi rentan.

“Jangan sampai masyarakat memang bekerja, tetapi bekerja dalam kondisi rentan, berpenghasilan rendah, tanpa kepastian kerja dan tanpa perlindungan yang memadai. Bekerja belum tentu berarti sejahtera. Karena itu, pemerintah harus menggeser fokus dari sekadar menciptakan pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

ASPIRASI mendorong agar hilirisasi, industrialisasi, investasi, dan transformasi ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya nilai investasi maupun angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Jangan hanya melihat berapa besar investasi yang masuk. Kita juga harus melihat berapa banyak pekerjaan layak yang tercipta, berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, dan apakah terjadi peningkatan kompetensi bagi pekerja kita,” kata Mirah.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi semestinya menghasilkan efek nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pekerja.

ASPIRASI juga menyoroti makin banyaknya Generasi Z yang memasuki pasar kerja. Menurut Mirah, tantangan mereka tidak semata soal jumlah lapangan kerja, tetapi juga perubahan karakter dunia kerja yang cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan (AI).

“Kita tidak boleh mengatakan bahwa Gen Z pasti akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi kita harus jujur bahwa tantangannya semakin besar karena dunia kerja sedang berubah sangat cepat,” ujarnya.

Mirah menegaskan, pelatihan teknologi tidak boleh baru diberikan setelah anak muda lulus sekolah atau perguruan tinggi. Perubahan, menurutnya, harus dimulai dari hulu, yakni sistem pendidikan nasional.

“Jangan menunggu anak-anak lulus baru kita latih teknologi dan AI. Persiapannya harus dimulai sejak mereka berada di bangku pendidikan. Kita membutuhkan penyesuaian kurikulum pendidikan nasional mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan pembelajaran teknologi digital dan AI secara bertahap sesuai usia dan jenjang pendidikan,” tegasnya.

ASPIRASI juga mendorong agar pembelajaran tidak berhenti pada teori.

“Anak-anak harus mendapatkan pengalaman menggunakan teknologi dan AI secara langsung. Mereka tidak cukup hanya mengetahui teorinya, tetapi harus mampu menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, memecahkan masalah, berinovasi, dan nantinya menciptakan peluang ekonomi maupun lapangan kerja baru,” jelasnya.

Mirah menilai pendidikan Indonesia perlu bergeser dari orientasi sekadar mengejar ijazah menuju pembangunan kompetensi dan kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja.

“Jangan sampai setelah anak-anak lulus baru kita bertanya, ‘Keterampilan apa yang mereka miliki?’ Keterampilan itu harus sudah dibangun sejak mereka berada di bangku pendidikan,” katanya.

ASPIRASI tetap memandang pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi sebagai bagian penting pembangunan sumber daya manusia. Namun, menurut Mirah, vokasi tidak boleh diposisikan hanya sebagai jalan keluar bagi lulusan yang kesulitan masuk pasar kerja.

“Pendidikan formal harus menjadi fondasi. Pelatihan vokasi dan sertifikasi kemudian memperkuat kompetensi tersebut. Kita harus menghubungkan sekolah, perguruan tinggi, dunia industri dan dunia kerja agar apa yang dipelajari benar-benar relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.

Di sisi lain, ASPIRASI mengingatkan agar persoalan ketenagakerjaan tidak sepenuhnya dibebankan kepada generasi muda dengan tuntutan agar mereka terus meningkatkan keterampilan. Negara, kata Mirah, juga bertanggung jawab memastikan tersedianya lapangan kerja yang cukup dan berkualitas.

“Jangan sampai anak-anak kita sudah memiliki pendidikan, keterampilan teknologi dan kemampuan AI, tetapi ketika masuk ke pasar kerja mereka justru hanya mendapatkan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah dan perlindungan yang minim,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, penciptaan lapangan kerja formal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, ASPIRASI mencatat sedikitnya tujuh pekerjaan rumah yang harus dituntaskan:

1. Memperbanyak lapangan kerja formal dan pekerjaan layak.
2. Meningkatkan kualitas upah dan kesejahteraan pekerja.
3. Memperluas jaminan sosial dan perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja informal.
4. Memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, otomatisasi, digitalisasi, dan perubahan teknologi.
5. Memperbarui kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan memasukkan teknologi digital dan AI, termasuk pembelajaran praktik.
6. Memperkuat hubungan antara dunia pendidikan, industri, dan dunia kerja.
7. Memastikan pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, dan industrialisasi benar-benar menghasilkan pekerjaan berkualitas.

“Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, kami berharap pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan masa depan bagi pekerja dan generasi muda,” ujar Mirah.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Bagi pekerja, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan harus terasa dalam kehidupan keluarga pekerja: ada pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, kepastian kerja, perlindungan sosial, pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Menutup pernyataannya, Mirah kembali mengingatkan risiko yang mengintai jika pemerintah lengah.

“Dan yang paling penting, jangan sampai bonus demografi Indonesia justru berubah menjadi bonus pengangguran atau bonus pekerjaan informal bagi generasi muda. Kita harus mempersiapkan generasi muda sejak dari bangku pendidikan, sekaligus memastikan ketika mereka siap memasuki dunia kerja, negara juga menyediakan cukup banyak pekerjaan yang layak dan memberikan masa depan,” pungkasnya.

Artikel Prabowo Dua Tahun: Pekerja Informal Masih Jauh Mendominasi pertama kali tampil pada Parade.id.