“Saya mohon sekali agar itu segera disuntikan ke seluruh nakes kita. Agar mereka lebih siap menghadapi kalau adanya pasien-pasien yang masuk,” katanya, dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, kemarin.

Ia menekankan bahwa vaksin ketiga ini hanya diberikan oleh nakes sebagai booster, karena mereka berisiko tinggi membantu masyarakat.

“Tapi sisanya Bapak/Ibu, tolong, tolong, kita berikan 140 juta kepada saudara-saudara kita yang blm mendapatkan vaksin,” tegasnya.

Para nakes diberikan demikian selain itu dinilainya karena mereka harus berjuang mati dan hidup dalam menghadapi peperangan pandemi ini.

“Saya tahu banyak yang ingin mendapatkan vaksin ketiga (booster). Tapi tolong berikan itu kepada nakes,” tekannya.

Secara khusus, ia mengucapkan apresiasi kepada tenaga kesehatan, karena mereka sudah bekerja sangat keras.

Selain itu, beberapa ia mengaku sangat sedih karena masih ada nakes terkena dan wafat.

“Kita mengucapkan turut berduka cita. Saya percaya apa yang dilakukan oleh teman-teman di tenaga kesehatan adalah suatu hal yang sangat luar biasa untuk bisa menyelamatkan dan melindungi rakyat kita,” tandasnya.

Perlu diketahui, bahwa menurut Menkes, ada sekitar 140 juta rakyat yang belum divaksin (dosis pertama). Sedangkan yang sudah divaksin tercatat sekitar 68 juta (dosis pertama).

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menkes Pastikan Vaksin Ketiga Akan Diberikan ke Tenaga Kesehatan pertama kali tampil pada Parade.id.

Ia pun berencana akan mereplikasikan pengalaman penanganan Covid-19 di Jawa ke luar Jawa, seperti meningkatkan testing kepada masyarakat.

“Supaya cepat siapa yang kena, kalau ada yang kena kita peringatkan. Juga soal tempat isolasi terpusatnya agar mereka bisa diisolasi dengan cepat agar tidak menularkan ke keluarganya,” kata dia, kemarin, dalam konferensi pers lewat kanal YouTube Sekrtariat Presiden.

Selain itu, ia mengatakan akan mengonversikan kamar-kamar ruma sami menjadi kamar-kamar Covid. Hal itu, kata dia, agar nanti tempatnya cukup.

Dia juga mengatakan akan pastikan membentuk Satgas oksigen seperti ada di Jawa. Sehingga teman-teman provinsi di luar Jawa, kata dia, bisa lebih siap kalau identifikasi ada rumah sakit yang kekurangan oksigen dan penyalurannya seperti apa.

“Kita siapkan juga obat-obatannya. Insyaallah sudah disiapkan untuk di luar Jawa dengan mereplikasi bagaimana kita menangani kasus ini di Jawa,” katanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menkes Berencana Menerapkan Penanganan Covid di Jawa ke Luar Jawa pertama kali tampil pada Parade.id.

Pernyataan itu disampaikan Menkes usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diikuti sekitar seribuan orang di Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Provinsi Bengkulu, Kamis.

“Kita takut kalau ada apa-apa atau ada embargo dari suatu negara dan ini sudah kejadian. AstraZeneca itu punya Inggris dan sekarang mereka menahan. Kemarin mau kirim ke Australia tapi mereka tahan katanya untuk rakyatnya dulu,” kata Budi.

Budi menyebut Indonesia beruntung tidak membeli vaksin AstraZeneca dari Inggris tetapi membeli vaksin jenis itu dari Korea Selatan dan India.

Saat ini, kata Budi, Indonesia menjalin kerjasama dengan lima negara penyedia vaksin COVID-19 yakni Tiongkok produsen vaksin SinoVac, Korea Selatan dan India vaksin AstraZeneca, Jerman vaksin Pfiser dan Amerika vaksin Novavax.

Khusus vaksin AstraZeneca buatan Korsel dan India saat ini sudah tiba di Tanah Air sebanyak 1 juta dari 11 juta dosis. Vaksin itu merupakan kerjasama multilateral dengan WHO untuk negara-negara berkembang.

“Amerika punya vaksin, namanya Johnson dan Johnson (J&J) yang cuma sekali suntik dan itu tidak boleh keluar dari negaranya. Vaksin ini rebutan sekali. Kenapa kita memilih empat karena kalau satu nyangkut kita ada di tempat lain,” paparnya.

Menkes menyebut suplai vaksin di Indonesia hingga Juni mendatang diperkirakan baru mencapai 80 hingga 90 juta dosis atau sekitar 24 persen dari total kebutuhan yakni 363 juta vaksinasi yang menyasar 181,5 juta orang.

Sedangkan suplai terbesar yang diperkirakan mencapai 75 hingga 76 persen berlangsung pada Juli hingga Desember 2021 mendatang.

Menurutnya, keterbatasan ketersediaan vaksin ini membuat pemerintah harus berusaha keras mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi agar dilakukan secara bertahap supaya tidak ada kegiatan vaksinasi yang terhenti.

“Banyak yang bilang negara lain bisa suntik satu juta per hari. Saya bilang kalau kita juga satu juta per hari, selama tiga hari selesai terus satu bulan berikutnya ngapain,” ucapnya.

Budi menjelaskan pemerintah menargetkan peningkatan jumlah vaksinasi harian dari Februari lalu hanya sekitar 100 ribu vaksinasi per hari dan pada Maret hingga April dinaikkan menjadi 500 ribu vaksinasi per hari.

Kemudian pada Mei dan Juni ditargetkan mencapai satu juta vaksinasi per hari, lalu setelahnya yakni Juli hingga Desember bisa mencapai lebih dari satu juta vaksinasi per hari.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Menkes Jelaskan Alasan Indonesia Beli Vaksin di Banyak Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kita guidance, apa saja yang bisa dilakukan, termasuk (dengan) format-format instan,” kata Sekretaris Badan PPSDM Kemenkes Trisa Wahyuni Putri dalam media briefing melalui webinar, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa dalam proses pencairan anggaran kesehatan COVID-19, terutama untuk insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, masalah verifikasi data masih menjadi kendala utama.

Untuk itu, guna mempercepat pencairan anggaran, Kemenkes melakukan pengelompokan dokumen ke dalam kelompok verifikator, yaitu untuk dokumen-dokumen yang sudah dapat segera diverifikasi, dan kelompok tindak lanjut untuk dokumen-dokumen yang masih bermasalah secara prosedur.

“Jadi ada kelompok verifikator yang sudah kita tambah karena supaya dapat melakukan percepatan dan kelompok tindak lanjut,” katanya.

Kelompok tindak lanjut tersebut, katanya, akan menindaklanjuti dan menginformasikan kepada fasilitas kesehatan yang mengusulkan terkait data-data yang dianggap masih kurang dan perlu dilengkapi.

“Karena dari pengalaman kami melihat proses ini, yang paling lama adalah ketika verifikator mengatakan ini belum layak dibayarkan atau disetujui, kemudian dikembalikan dan pada pengembalian itulah mereka lama sekali,” kata dia.

Untuk itu, Kemenkes mencoba memberikan panduan dan petunjuk, termasuk dengan menunjukkan format-format yang instan, sehingga kekurangan data dapat segera dilengkapi. Panduan tersebut, menurut dia, sangat membantu mempercepat proses pencairan.

Kemudian untuk insentif bagi rumah sakit rujukan COVID-19, Kemenkes juga, kata Trisa, telah melakukan relaksasi yang memungkinkan bagi rumah sakit yang menangani COVID-19 untuk menyampaikan usulan insentif.

“Rumah sakit ini dulunya kami memang melakukannya untuk rumah sakit rujukan COVID-19. Tapi ternyata di lapangan yang tidak rujukan juga tidak menerima. Makanya kami lakukan relaksasi juga. Berarti rumah sakit yang menangani COVID-19 boleh mengusulkan (pemberian insentif),” ujarnya.

“Jadi, kalau sebelumnya harus melalui SK Menkes atau melalui SK Gubernur, kalau sekarang yang menangani COVID-19 boleh mengusulkan,” katanya lebih lanjut.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan total biaya untuk bidang kesehatan adalah Rp87,55 triliun dengan rincian untuk penanganan COVID-19 Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, Gugus Tugas Rp3,5 triliun dan insentif perpajakan Rp9,05 triliun.

Kunta mengatakan realisasi penyerapan anggaran yang paling besar adalah untuk Gugus Tugas COVID-19 yaitu Rp2,9 triliun, sedangkan insentif perpajakan bidang kesehatan masih sekitar Rp1,4 triliun.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Kemenkes Pandu Verifikasi untuk Percepat Pencairan Anggaran Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.

Clark juga menerima kritik lain karena dua kali melanggar peraturan karantina wilayah (lockdown) yang ketat di Selandia Baru, dengan membawa keluarganya berlibur di pantai serta berkendara menuju jalur bersepeda di gunung.

“Menjadi sangat jelas bagi saya kini bahwa kelanjutan saya pada jabatan ini mengacaukan respons keseluruhan pemerintah terhadap COVID-19 dan pandemi global,” ujar Clark dalam konferensi pers di Wellington.

Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang sebelumnya menolak seruan memberhentikan Clark dengan alasan ia berperan sangat penting dalam respons Selandia baru terhadap pandemi, menyebut dirinya menyetujui keputusan Clark.

Ardern menunjuk Menteri Pendidikan Chris Hipkins sebagai pelaksana jabatan sementara menteri kesehatan hingga pemilihan umum akhir tahun ini.

Menjelang pemilihan umum pada 19 September mendatang, Partai Buruh yang menaungi Ardern mendapat sentimen positif dari masyarakat berdasarkan survei, mengalahkan lawan utamanya, Partai Nasional. Namun, kepercayaan publik juga terganggu dengan sejumlah kecerobohan yang dilakukan pemerintahannya.

Misalnya, untuk kasus kemunculan kembali kasus COVID-19. Awal Juni lalu, Ardern mengumumkan bahwa Selandia Baru sudah terbebas dari wabah sehingga ia mencabut aturan pembatasan sosial, walaupun sempat diperingatkan tentang kemungkinan kasus baru,

Beberapa hari setelah pengumuman, terungkap bahwa dua orang perempuan yang tiba dari Inggris dan telah diperkenankan meninggalkan karantina lebih awal kemudian teruji positif COVID-19.

Selandia Baru saat ini tidak mencatat adanya kasus penularan lokal, namun 22 kasus aktif di wilayah perbatasan muncul melalui warga yang baru kembali ke negara itu.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Menkes Selandia Baru Mengundurkan Diri setelah Dikritik Ihwal Covid-19 pertama kali tampil pada Parade.id.