“Pun masih sesuai dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikelola dengan baik,” kata dia, kemarin.

Berdasarkan data dari publikasi APBN kita April 2023, posisi utang pemerintah per 31 Maret 2023 adalah Rp7.879,07 triliun.

“Berikut infografiknya. Tentu kita berpijak pada data resmi yg konsisten dipakai tahun ke tahun, rezim ke rezim,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Utang sebesar itu pun dinilainya aman. Indikatornya adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang besarnya 39,17%  persen, jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam Undang-undang sebesar 60 persen, sehingga tidak benar jika dikatakan utang pemerintah lebih dari 100 persen PDB.

“Kemudian ada lagi disebut-sebut tentang kewajiban kontinjensi. Hal ini perlu kita luruskan supaya tidak mengecoh dan menyesatkan publik,” ia coba meluruskan.

Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan di neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap kontinjensi pada akhir pelaporan.

Hal ini kata dia dikarenakan kewajibannya baru bersifat potensi, belum tentu akan terjadi/terealisasi.

“Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, utang BUMN tidak masuk dalam kategori kewajiban kontinjensi. Entitas lain seperti BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), Pemda, dan BUMD juga tidak termasuk dalam cakupan LKPP. (Sumber:LKPPAudited_2021).”

BUMN sendiri disebutna merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menurut UU Keuangan Negara. Utang BUMN tentu menjadi kewajiban BUMN, bukan kewajiban Pemerintah Pusat, termasuk untuk pembayaran pokok utang dan bunganya.

Utang BUMN baru dianggap sebagai kewajiban kontinjensi Pemerintah, Prastowo melanjutkan, jika utang ini mendapatkan jaminan oleh Pemerintah.

Kewajiban kontinjensi tersebut tidak serta pula menjadi utang pemerintah sepanjang mitigasi risiko default/gagal bayar dijalankan (berdasarkan history, hingga saat ini zero default atas jaminan Pemerintah).

Di sisi lain, keuntungan BUMN kata dia juga tidak serta merta menjadi penerimaan pemerintah. “Hanya jika BUMN membayarkan dividen sejumlah tertentu, maka penerimaan dividen ini diakui sebagai pendapatan (PNBP) oleh pemerintah,” katanya.

Selain itu, persoalan kewajiban pembayaran uang pensiun oleh pemerintah, dapat dijelaskan bahwa pemberian manfaat pensiun dilakukan setiap bulan sebagai wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri atas dedikasi dan pengabdian selama bekerja.

“Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan pensiun agar lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal. Tata kelola program pensiun yang baru akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan akuntabel,” tutupnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Stafsus Menkeu Bantah Utang Indonesia 17 Triliun, Berikut Penjelasannya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Desakan agar Sri Mulyani mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh segelintir orang dan kelompok tidak akan memberi jawaban dan tidak akan memberi penyeleasaian masalah di Kemenkeu yang kini masih menjadi sorotan publik,” kata Koordinator AMALAN Rakyat Gokma Purba, kemarin, lewat keterangan tertulis kepada media.

Penyorotan publik sebagaimana yang banyak diketahui disebutkan oleh Gokma misalkan saja pada kasus penganiayaan yang dilakukan putra eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT)—mulai dari kasus kekayaan tak wajar sejumlah pejabat pajak, hingga transaksi keuangan mencurigakan (TKM) sebesar Rp349 triliun yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang.

Langkah Menkeu atas hal di atas dengan menggandeng Menkopolhukam Prof Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani isu-isu Kemenkeu dinilai Gokma sudah tepat.

“Saya melihat ini sebagai langkah Sri Mulyani untuk menuntaskan berbagai kasus miring di tubuh Kemenkeu, terutama yang sudah menjadi sorotan publik perihal transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang sempat diungkapkan Prof Mahfud,” apresiasinya.

Dalam pertemuan itu, serangkaian isu terkait TKM Rp349 triliun yang diungkap Mahfud telah diklarifikasi. Misal bahwa transaksi mencurigakan itu bukanlah pencucian uang yang seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan  berkaitan dengan aktivitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai oleh perusahaan swasta di luar dari Kementerian Keuangan.

“Maka itu Sri Mulyani dan Mahfud telah meluruskan. Ini satu langkah yang baik setelah sebelumnya informasi terkait transaksi janggal itu tidak jelas dan hanya menyudutkan Kemenkeu,” kata dia.

Gokma seperti memuji jam terbang Menkeu Sri yang tak perlu diragukan (dalam menakhodai Kemenkau). Hal ini, kata, dibuktikan dengan banyaknya pegawai Kemenkeu yang terbukti melakukan penyimpangan telah diproses secara tegas, baik dikenai sanksi disiplin, dipecat tidak hormat, bahkan ada 16 kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum.

Ini, menurut dia, reformasi birokrasi di internal Kemenkeu harus terus dilaksanakan untuk pembenahan dan berkelanjutan. Menkeu Sri Mulyani selalu mengambil langkah tegas dan terukur, terjawab dengan dukungan masyarakat  yang mengalir kepada Kemenkeu.

“Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kita harus bersama bergotong royong membantu Sri Mulyani agar beliau tetap semangat dalam bekerja untuk mewujudkan Indonesia Maju sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi,” pungkasnya.

(Verry/parade.id)

Artikel AMALAN Rakyat Merespons Desakan Copot Sri Mulyani dari Menkeu pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memang dalam siklus APBN kita akan memulai pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun depan, yang semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN kita dan juga bahkan akan dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan DPR,” awal pemaparannya.

Pertama, kata dia, dalam pembahasan hari ini kita membahas mengenai lingkungan global yang berubah sangat luar biasa. Dan untuk tahun 2023 maupun tahun 2024 menurutnya tantangan yang terjadi pada hari ini seperti satu, terjadinya geopolitik yang meningkat.

Kedua, inflasi dunia yang sanat tinggi, yang menyebabkan kenaikan suku bunga global, dan atau munculnya atau dibukanya kembali Tiongkok sesudah mereka lockdown.

“Ini menimbulkan berbagai kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita antisipasi,” kata dia.

Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022, yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan tahun 2024.

Ini berarti dari sisi permintaaan konsumsi rumah tangga untuk tetap bisa tumbuh di atas 5 persen maka inflasi di Indonesia juga harus dikendalikan.

“Konviden dari konsumen harus dijaga dan juga investasi momentumnya diperkuat. Kita perlu mengantisipasi kondisi global yaitu dalam bentuk eksport yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komuditas yang mungkin, dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar,” kata dia.

Untuk tahun depan ini kita akan terus memfokuskan, lanjutnya, satu, dalam jangka sangat pendek, sesuai arahan presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, oleh karena itu dalam program-program prioritas akan dilakukan fokus di dalam pelaksanaannya.

“Satu, penurunan kemiskinan ekstrim mencapai nol persen akan diupayakan pada tahun 2024. Dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” terangnya.

Kedua, kita juga akan perlu meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting, sesuai juga arahan presiden waktu itu kepada beberapa kepala daerah untuk menuju stunting 3 persen.

“Ini tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang harus disediakan tahun ini dan tahun depan. Jadi dua hal ini, kemiskinan ekstrim di tahun 2024 yang harus nol persen dan kemudian kesmikinan headline di 6,5-7,5 persen,” katanya.

Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti kata dia perlu upaya tambahan yang keras dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan.

“Untuk itu dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui perubahan regulasi yang sudah dicapai sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja, UU P2SK, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” katanya lagi.

Kita, kata Menkeu, juga akan menggunakan investifiskal dalam bentuk text holiday superdeduction, untuk research, untuk vokasi, dan juga tax allowen di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. “Ini yang menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” katanya.

Selain itu pemerintah juga akan terus memfokuskan infrastruktur, karena ini akan meningkatkan produktivitas dan juga kompetitiv dari perekonomian.

“Dengan landasan itu maka tahun depan anggaran akan dijaga di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh, dengan tax rasio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai agenda nasional. Dan tahun depan awal, kita perkirakan defisit akan makin menurun pada level 2,16-2,64 persen dari PDB, dengan primery balance mendekati nol,” pungkasnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sidang Kabinet Terbatas soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal pertama kali tampil pada Parade.id.

Padahal selama ini PNS dipotong gaji untuk iuran pensiun.

Pertama ia menjelaakan, bahwa saat ini pensiun PNS menggunakan UU 11/1969, yang mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) untuk PNS. JP menggunakan skema ‘pay as you go’ yang dibayar pemerintah via APBN.

Mandat UU 11/1969 memang demikian, sampai terbentuknya dana pensiun. Pembayaran manfaat pensiun oleh APBN ini untuk pensiunan Pusat maupun Daerah, termasuk janda/duda dan anak-anak yang masih sekolah.

“Bisa dipahami ya kenapa tiap tahun alokasinya meningkat. Tapi bukannya ada potongan? begini penjelasannya,” ia mengawali penjelasannya, kemarin.

PNS, kata dia, dikenai potongan 8 persen per bulan. Rinciannya: 4,75 persen untuk program jaminan pensiun, 3,25 persen untuk program JHT.

Iuran 4,75 persen itu kata Prastowo diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP), dan bukan dana pensiun. Iuran 3,25 persen dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun.

“Jadi jelas ya, kenapa pensiun jadi ‘beban APBN’? karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS Pusat dan Daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN. Karenanya perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tsb terkontrol. Skema fully funded yg diusulkan utk dapat diterapkan,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Usulan ini pun kata dia tidak dicerna substansinya, kadung dinyinyirin sepihak karena ada yang seolah merasa paling berhak, sudah mengiur. Lupa kalau itu manfaat yang dibayarkan sekaligus.

“Lha tiap bulan dapat uang pensiun kan? Mari bersyukur, tak perlu tersulut emosi. Justru dukung perbaikan.”

Maka, kata dia, Menkeu mengusulkan perubahan skema ke fully funded agar terjadi pemupukan dana pensiun yang lebih pasti membawa manfaat win win. Hal ini juga mendapat dukungan BPK.

“Kita ingin pemerintah yg mendukung rakyat, dan melalui APBN belanja yg tepat sasaran terus dilakukan.”

Ia menyinggung pihak yang hatinya berkobar-kobar, lalu tersulut menyudutkan Menkeu, dipersilakan olehnya.

“Silakan ide ini dikritik, diberi masukan, disempurnakan. Tentu koridornya utk perbaikan dan kebaikan semua, khususnya PNS dan pensiunan. Ini panggilan dan tugas mulia. Matur nuwun.”

Sebelumnya, Menkeu mengungkapkan bahwa skema pembayaran dana pensiun terhadap aparatur sipil negara (ASN) saat ini membebani negara. Karena itu, untuk mengurangi beban dia ingin agar skema pensiunan ini bisa diubah.

Reformasi di bidang pensiun saat ini pun kata dia menjadi sangat penting.

Sri Mulyani mengungkapkan saat ini skema pensiun masih menggunakan pay as you go. Ini artinya perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

Dia menyebutkan TNI dan Polri juga menggunakan skma yang sama tapi tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI.

“Untuk ASN TNI Polri memang mengumpulkan dan di Taspen dan di Asabri tapi untuk pensiunnya mereka tidak pernah membayar, tapi yang bayar APBN,” kata Sri.

Sri Mulyani menambahkan kondisi ini jika dibiarkan akan menjadi risiko jangka panjang. Pasalnya dana pensiun ini dibayarkan terus-terusan hingga pegawai meninggal dan diteruskan ke pasangan dan anak hingga usia tertentu.

“Ini akan menimbulkan risiko yang sangat panjang. Apalagi kalau lihat jumlah pensiunan sangat meningkat,” ujarnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Beban APBN untuk Pensiunan, Begini Penjelasan Prastowo Selaku Stafsus Menkeu pertama kali tampil pada Parade.id.

Berikut penjelasannya, kemarin, lewat akun Twitter-nya:
Hingga akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Rp7.014,6 T atau 40,17% PDB. Posisi aman karena jauh di bawah batas UU 17/2003 yakni 60%. Terlebih saat ini dominasi kepemilikan investor domestik meningkat sehingga ekonomi kita lebih tahan thd dinamika global dan domestik.

Total nominal utang pemerintah pusat dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat. Namun, pengelolaan utang juga terus diperbaiki dari waktu ke waktu, seperti komposisi SBN yang jauh lebih besar daripada porsi pinjaman agar pengelolaan utang menjadi lebih sehat.

Kebijakan utang itu berkesinambungan. Dari 2015 hingga 2019, proporsi utang yang ditarik oleh pemerintah menunjukkan tren menurun. Meningkat drastis pada 2020 karena pandemi. Namun, penambahan utang kita pun masih tergolong moderat ketimbang negara lain.

Setidaknya sejak 2011 kita ada pd posisi defisit fiskal. Besaran defisit terus diupayakan ditekan dan konsisten di bawah 3%. Namun covid memaksa kita memperlebar defisit dan bertahap kita kembali ke posisi di bawah 3% dg efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.

Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari total Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50% ditarik 2020-21.

Hal ini sering dirisaukan: pendapatan negara. Rasio utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat sehingga kerap timbul pertanyan tentang kemampuan bayar. Nah, tahun 2021 kondisi mulai membaik dan akan terus diperbaiki dengan reformasi perpajakan yang komprehensif.

Rasio utang publik Indonesia salah satu yang rendah dengan penambahan utang yang moderat. Ini bukti utang terus dikelola secara hati-hati. Menurut IMF, tahun 2020 rasio utang terhadap PDB Indonesia ada di peringkat 132 dari 168 negara. Sangat bagus!

Dari sudut lain, penambahan nominal utang juga harus diletakkan bersandingan dengan pertumbuhan aset. Tahun 2020 aset pemerintah tumbuh tajam, 2,5 kali lipat dibanding 2014. Selain karena revaluasi, ini menunjukkan pemanfaatan utang utk keperluan produktif, bukan konsumtif.

Soal bunga sering dipersoalkan. Sesungguhnya tambahan beban bunga utang cukup rendah,  cenderung stabil bahkan sudah mulai menunjukkan tren menurun. Di tahun 2021, bunga utang terhadap jumlah utang pemerintah 4,97%, lebih rendah dibandingkan dgn tahun 2020 yg mencapai 5,17%.

Utang buat apa sih? Tahun 2020 memang kebutuhan kita utk menghadapi covid sangat luar biasa. Dan tampak samgat jelas kualitas belanja APBN semakin baik. Belanja berbagai program prioritas pun tumbuh dg baik. Artinya utang semakin produktif utk kepentingan publik.

Maka selalu kami sampaikan, kebijakan dan tata kelola utang itu berkelanjutan. Sblm pandemi fokus mempertahankan momen pertumbuhan dan mengejar kemajuan. Penundaan pembiayaan dg berbagai dalih justru akan merugikan kita. Yang penting dikelola dg baik dan prudent. Setuju?

Ini sering saya ulang. Uang pajak dan utang dipakai utk keperluan rakyat, mulai dari bansos, subsidi, hingga infrastruktur fisik dan nonfisik. Terima kasih kepada pembayar pajak. Terima kasih untuk tata kelola utang yang baik. Indonesia bisa! Indonesia maju, wajib!

Kita masih berjuang agar pandemi segera berakhir. Berkat sinergi dan gotong royong semua pihak, pertumbuhan ekonomi berangsur membaik. Tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan mulai menurun. Tentu PR masih banyak, tapi kita layak optimis dan bangga dg Indonesia kita!

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Penjelasan Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis soal Utang di Pemerintahan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Semoga Ibu Sri Mulyani yang saya kenal dekat sebagai dosen pembimbing saya sejak 30 tahun lalu bisa menjawab apa adanya… Sebab semua tergantung kondisi keuangan kita…,” harapnya, baru-baru ini.

“Kalau ada 1 lidah yg kita harapkan kejujurannya hari ini, itulah lidah menteri @KemenkeuRI ibu Sri Mulyani Indrawati… Semoga negara dan bangsa ini bisa berharap kepada para ahli dan teknokrat yang beliau pimpin untuk menjadi bendahara negara yang jujur, Amin YRA …”

Soal itu, sejak dahulu ia mengaku sudah mengidentifikasi tindakan preventif penyelidik dan ia lakukan koreksi. Tapi absennya lembaga pengawas di Senanyan menurut Fahri membuat mereka lebih ugal-ugalan melakukan tindakan extra judicial.

Seharusnya, lanjutnya, mereka yang memiliki kekebalan, melawan sekuat tenaga, bukannya malah diam seribu bahasa.

“Dengan sedih kita menyaksikan partai politik yang dapat suara di Senayan, mengontrol lembaga pengawasan, parlemen dan legislatif, justru menonton seluruh tindakan semena2 dan extrajudicial, merampas nyawa dan kehidupan. lama2 kita curiga bahwa sebetulnya mereka bersekongkol!” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

“Masak gak ada satu saja inisiatif dari 575 anggota @DPR_RI atau fraksi yg mewakili seluruh parpol peserta pemilu 2019 yg berani menggunakan hak imunitasnya dan begitu banyak hak lainnya untuk membongkar tindakan2 sewenang-wenang dan extrajudicial di lapangan? Ngapain aja pada?”

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Hanya Menkeu yang Bisa Membisikan Presiden Menghentikan Pembiayaan tak Penting pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami yakin APBN 2022 cukup komprehensif untuk memitigasi berbagai hal dan melanjutkan agenda pembangunan,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah.

Ia menilai hal tersebut berkaca dari pengalaman dan capaian Indonesia dalam menjalankan APBN 2020 dan 2021 yang menjadi bekal mempersiapkan APBN 2022, khususnya dalam menjalankan program strategis, yakni pemulihan kesejahteraan rakyat dan ekonomi nasional.

Adapun dalam APBN 2022 telah disepakati asumsi ekonomi makro yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, laju inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS, serta tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun 6,8 persen.

Kemudian dari sisi komoditas, harga minyak mentah Indonesia ditargetkan sebesar 63 dolar AS per barel, lifting migas 1,739 juta barel per hari, lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,036 juta barel setara minyak per hari.

Said berpendapat tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,2 persen cukup realistis, karena Indonesia sudah memiliki modal yang baik pada triwulan II-2021, di mana ekonomi berhasil tumbuh 7,2 persen atau sudah melewati fase resesi.

“Walaupun di triwulan III 2021 diperkirakan ekonomi akan kembali terkoreksi, namun kami optimistis pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan mencapai kisaran 3,7 persen sampai 4,5 persen yang menjadi modal untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tahun 2022,” ucap dia.

Selain itu ia menyebutkan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 meliputi pengangguran 5,5 persen-6,3 persen, angka kemiskinan 8,5 persen-9 persen, rasio gini 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46, Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

Sementara pendapatan negara akan mencapai Rp1.8461,14 triliun dalam APBN 2022 dan belanja negara ditargetkan Rp2.714,16 triliun, sehingga defisit akan menyempit ke Rp868,02 triliun atau 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

*Sumber: Antara

Artikel Rapat Paripurna DPR-RI Sahkan RAPBN 2022 Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Seringkali kita disuguhkan beberapa indikator yang sering disampaikan seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kesenjangan, atau nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan sebagainya. Namun, kemajuan suatu bangsa pasti selalu terikat dan ditentukan oleh kualitas manusianya,” kata Menkeu Sri Mulyani pada pembukaan Olimpiade APBN 2021 secara daring yang dipantau di Jakarta, Minggu.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan kinerja ekonomi nasional dan pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi hanya sebagian dari indikator untuk menjadi negara maju.

Di samping itu, lanjutnya, Indonesia juga mesti memenuhi persyaratan lain, seperti Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu memenangi kompetisi tingkat dunia.

“Maju dari kemampuan kita memenangkan berbagai lomba internasional, mulai dari olimpiade olahraga, festival film, nobel, berbagai macam ajang lainnya,” tutur Sri Mulyani.

Selain itu aspek fisik Indonesia juga akan diukur untuk menjadi negara maju sehingga infrastruktur jalan raya, jalan tol, transportasi modern, dan kereta cepat terus dibangun oleh pemerintah.

Di samping itu, kata dia, pemerintah juga terus mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini juga dilakukan sebagai syarat Indonesia untuk menjadi negara maju.

“Maju juga dilihat dari berbagai hal lain, apakah kotanya memiliki gedung tinggi. Apakah rakyat sudah memiliki akses internet dan listrik,” kata Menkeu Sri Mulyani.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Sri Mulyani Sebut Indikator Negara Maju Tak Hanya Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Parade.id.

“PPN sembako diberlakukan, mohon Ibu SMI ingat waktu miskin. Dulu kan pernah miskin,” ia mengingatkan, Jumat (11/6/2021), di akun Twitter-nya.

Andi juga mengingatkan Menkeu Sri terkait statusnya atas rencana mengenakan pajak sembako. Di antaranya soal naik kelasnya ekonomi dan naiknya akademik Sri Mulyani

“Jangan mentang-mentang sekarang sudah naik kelas jadi orang punya. Sekolah tinggi-tinggi bukan untuk menyengsarakan rakyat.”

Di lain hal, Andi tampak mengingatkan partai pendukung dan juga oposisi serta para tokoh, yang dianggapnya tidak relevan lagi kalau dihadapkan dengan pandemi dan kebangkrutan ekonomi, yang ditandai menguras uang rakyat.

Tanpa harus bagi-bagi kursi, kata dia, persoalan pelik ini dibicarakan bersama.

“Kalau Jokowi gak berinisiatif, lakukan tanpa Presiden. Negara susah, rakyat terjepit pemerintah memilih aliran Mandra (Sombong Banget).”

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Pajak Sembako, Menkeu Diingatkan soal Kemiskinan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dulu himbauan ke anak2 agar rajin menabung – sekarang himbauannya agar raji ngutang,” kata dia, Jumat (26/3/2021), di akun Twitter-nya.

Dikutip beritasatu.com, Sri, selain berharap berbagai stimulus perpajakan bisa mendongkrak konsumsi domestik, juga mendorong masyarakat untuk lebih berani meminjam uang ke perbankan (kredit). Hal ini menurut dia bisa membantu pemulihan ekonomi nasional.

Dengan itu perbankan diharapkan berani untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rasional. Saat ini suku bunga acuan (BI rate) sudah berada dalam posisi terendah sepanjang sejarah yaitu 3,5 persen.

“Tentu dengan itu (penyaluran kredit) bisa menggerakan ekonomi. Sekarang ini APBN menjadi pendorong ekonomi yang (lebih) dominan,” ucap Sri Mulyani dalam acara Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang pada Kamis (25/3/2021).

Menkeu mengatakan untuk menggerakan ekonomi tidak bisa mengandalkan APBN saja, namun membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk meningkatkan konsumsi, pemerintah telah menjalankan kebijakan stimulus relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) di bidang otomotif dan properti.

“Kami mendukung dengan melakukan relaksasi atau diskon terhadap pajaknya. Diharapkan daya ungkitnya bisa meningkat untuk konsumsi barang-barang terutama yang sifatnya durable yang itu biasanya adalah kelompok konsumsi di kelompok menengah masyarakat atas,” ucap Sri Mulyani.

Pemerintah terus menjaga, memonitor, merespons bahkan menyesuaikan kebijakan penanganan Covid-19. Dari sisi permintaan pemerintah terus mengoptimalkan konsumsi, investasi,dan ekspor.

“Ekspor sudah mulai tumbuh di atas 8% ini harus dijaga dan benar benar memanfaatkan pemulihan ekonomi global. Sedangkan untuk investasi akan tergantung pelaksanaan Undang Undang Cipta Kerja dan confidence dunia usaha,” ucap Sri Mulyani.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ini Pengibaratan Kalau Rakyat Diimbau untuk Berutang ke Bank pertama kali tampil pada Parade.id.