“Pada gelaran WEF 2020 saya menggambarkan potret infrastruktur di Indonesia, sekarang saya berikan update bahwa COVID-19 tidak menyetop Indonesia meneruskan pembangunan infrastruktur digital mulai dari pembangunan layer backbone, fiber optic, dan the last mile” kata Johhny dalam rilis pers, Senin.

Hal itu dikatakannya dalam sesi diskusi bertajuk “Depending Digital Growth in the Economic Landscape” di Indonesia Pavilion Davos, Swiss, Senin (23/5) waktu setempat.

Johhny menggambarkan bahwa pemerintah saat ini telah membangun jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 459.111 km, pembangunan lebih dari 500 ribu BTS untuk optimalisasi jaringan 4G dan penyediaan sembilan satelit untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi dan digital di Indonesia, di antaranya didukung oleh satelit SATRIA-I dan Hot Backup Satellite (HBS).

“Diharapkan melalui pengembangan infrastruktur TIK dan inisiatif untuk mendukung ekonomi digital dapat menjadi enabler bersama mengembangkan pertumbuhan sektor digital kita, mulai dari e-commerce, edutech, fintech dan bank digital, serta telehealth” kata dia.

Untuk mendukung agenda transformasi digital, Kementerian Kominfo telah melakukan pengembangan sumber daya digital di Indonesia melalui program digital talent, di mana pada keterampilan digital dasar telah memberikan pelatihan kepada 12,6 juta peserta, dan menargetkan 5,5 juta peserta pada 2022.

Keterampilan digital menengah mencapai 223.000 peserta hingga 2021 dan menargetkan mencapai 200 ribu peserta pada 2022. Sementara keterampilan digital tingkat lanjut telah memberikan pelatihan untuk 370 peserta.

World Economic Forum Annual Meeting merupakan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh beberapa kepala negara, pimpinan perusahaan global, pemimpin organisasi politik, penemu-penemu di bidang sains dan kebudayaan dari 90 negara.

WEF 2022 kembali digelar setelah sempat vakum akibat pandemi COVID-19. WEF 2022 digelar di Davos, Swiss pada 22-26 Mei 2022. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kembali berpartisipasi di WEF 2022.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan didukung sejumlah kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kemenkominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Sampaikan Transformasi Digital Indonesia di WEF 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Mengingat padatnya jadwal kerja, Bapak Presiden menugaskan saya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan pengukuhan saudara-saudari sekalian (sebagai Anggota KIP Periode 2022-2026),” kata Johnny saat acara pelantikan, Jumat, dikutip dari siaran pers.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat.

Tujuh orang diangkat sebagai Komisioner KIP yang baru, mereka adalah Arya Sandhiyudha, Donny Yoesgiantoro, Gede Narayana, Handoko Agung Saputro, Rospita Vici Paulyn, Samrotunnajah Ismail, dan Syawaludin.

Ketujuh orang ini menggantikan komisioner periode 2017-2021 yaitu Gede Narayana (terpilih kembali), Hendra J Kede, Arif Adi Kuswardono, Cecep Suryadi, Romanus Ndau Lendong, M Syahyan, dan Wafa Patria Umma.

Pengukuhan Komisioner KIP, kata Johnny, adalah titik awal bagi lembaga kuasi itu untuk memulai mewujudkan program kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Keterbukaan mempunyai nilai yang esensial sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintah bagi negara demokrasi seperti Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Johnny.

Pengelolaan badan publik baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi kuasi dan organisasi masyarakat dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

“Kesemuanya berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka, terlebih di era digital saat ini. Di era yang makin digital, data dan informasi menjadi salah satu kunci bagi peningkatan kualitas demokrasi,” kata Johnny.

Penyediaan informasi publik bagi masyarakat secara cepat dan akurat adalah suatu keniscayaan. Sebagai gambaran, sektor indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia rerata sebesar 73,37% pada tahun 2021, termasuk dalam kategori sedang.

“Jika ditelisik secara lebih rinci, indikator jaminan hukum atas akses informasi mendapat skor tertinggi yaitu 79,15 poin Sementara indikator dengan skor terendah adalah dukungan anggaran pengelolaan informasi yakni 61,7 poin,” kata Johnny.

Skor tersebut menunjukkan masih banyak kinerja yang perlu ditingkatkan baik dari segi pengelolaan, substansi, maupun metode penyampaian informasi kepada publik.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Angkat Tujuh Komisioner Baru KIP pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebagaimana peluang hilirisasi digital atau sektor digital lain, potensi layanan digital dapat juga dimanfaatkan untuk memperluas eksistensi dan segmentasi penggemar musik kolintang, melalui berbagai platform digital yang ada dan tumbuh secara baik di Indonesia,” ujar Johnny dalam rilis pers, Jumat.

Hal itu dia sampaikan dalam dalam grand final Lomba Virtual Kreatifitas Kolintang Kominfo 2021, di Kantor Pusat RRI, Jakarta Pusat, Jumat.

Dalam puncak acara yang digelar secara hybrid itu, Menteri Johnny berharap pangsa penggemar musik kolintang juga terus tumbuh dan makin meluas.

Selain itu, para peserta juga diminta untuk terus mengasah dan meningkatkan kemampuan agar merdu suara kolintang menggaung baik ke seantero negeri maupun ke belahan bumi lainnya.

Mengenai musik tradisional dari Minahasa, Sulawesi Utara itu, Menkominfo menilai kolintang sebagai alat musik berbahan bilah kayu yang dimainkan secara ensambel dan menghasilkan musik harmonis dan indah.

Komposisi pemain dan alunan musik kolintang juga dinilai menggambarkan kebinekaan serta kesatuan yang juga bisa menjadi referensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Bangsa yang memiliki banyak perbedaan, namun kuat dalam harmoni kehidupan yang indah,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri Jhonny juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung agar musik kolintang mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia.

Menkominfo secara khusus mengajak generasi milenial agar tidak lupa mewariskan musik kolintang. Dengan begitu, diharapkan eksistensi kolintang tetap hidup berakar secara kuat di masyarakat kini dan masa depan.

Mengutip data dari Google dan Statista, Johnny mengatakan bahwa di tengah kemajuan teknologi digital, penggunaan layanan digital untuk mendengarkan musik terus bertumbuh, bahkan, menurutnya valuasi ekonomi sektor musik digital meningkat sebesar 57 persen.

“Untuk mendengarkan musik maupun rekaman audio secara digital dan online seperti podcast juga mengalami peningkatan sebesar 57 persen. Dengan valuasi ekonomi setara sekitar 162 juta dollar AS. Ini catatan Google dan Statista 2021,” ucap dia.

Lomba Virtual Kreativitas Kolintang 2021 memperebutkan Piala Menteri Kominfo RI 2021 diselenggarakan oleh RRI Jakarta, Persatuan Insan Kolintang Nasional dan The Purnomo Yusgiantoro Center.

Lomba yang digelar untuk kali kedua itu berlangsung dengan dua kategori lomba, yakni kategori milenial dan umum serta kategori kelompok ibu-ibu.

Ketua Panitia Lomba LKKV 2021 Jopie Rori menyatakan terdapat 47 peserta yang mendaftar dalam Lomba LKKV 2021. Sedangkan yang mengirimkan lomba video sebanyak 38 video, dengan rincian 25 video kategori milenial dan umum serta 15 video kategori kelompok ibu-ibu.

Adapun babak grand final diikuti 10 peserta kelompok milenial dan umum serta 10 kelompok ibu-ibu.

“Selamat kepada pemenang Lomba Kreativitas Kolintang Virtual 2021. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi, melibatkan generasi milenial. Terus berkarya dan melalui sentuhan teknologi digital dapat memperdengarkan irama musik kolintang! Sekali lagi, merdu ke seluruh pelosok tanah air kita dan ke belahan dunia,” ujarnya.

Selain Menteri Johnny, grand final LKKV 2021 juga dihadiri Pelindung Persatuan Insan Kolintang Nasional Lis Purnomo Yusgiantoro, Ketua Pembina Persatuan Insan Kolintang Nasional Laksamana (Purn) Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Penny Marsetio, dan Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center Filda Yusgiantoro.

*Sumber: Antara 

Artikel Menkominfo Dorong Pemanfaatan Digital untuk Kenalkan Musik Tradisional pertama kali tampil pada Parade.id.

Hal itu bertujuan agar setiap informasi publik yang disebarkan tidak hanya menjangkau satu generasi tapi juga lintas generasi mulai dari generasi Baby Boomers hingga generasi Alpha.

“Agar konten-konten yang dirilis dapat menjangkau cakupan masyarakat yang lebih luas dengan demografi yang lebih beragam,” ujar Johnny dalam Anugerah Media Kehumasan (AMH) 2021 seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat.

Di era digital, Humas berperan tidak hanya membuat konten tulisan tapi juga membuat konten visual hingga grafis yang harus mampu menarik hati masyarakat seperti infografis, video pendek, bahkan menyentuh fitur virtual reality.

Untuk itu inovasi dan kreativitas harus terus dilakukan serta diasah agar masyarakat bisa menyukai bahkan mengikuti pesan yang dibagikan oleh para humas terkhusus humas di jajaran pemerintah.

Ajakan itu pun berkaca pada data bahwa kini ruang digital dikuasai oleh generasi muda yaitu milenial dan generasi Z.

Kedua generasi muda itu menghabiskan waktu yang lama untuk melihat lini media sosial mulai dari YouTube, Facebook, hingga Instagram.

“Dengan semakin beragamnya kelompok sasaran yang berpartisipasi di ruang digital, semakin besar juga ruang kreativitas bagi humas dalam berkarya,” ujarnya.

Dari segi kehumasan di badan pemerintah, Johnny berpendapat bahwa humas merupakan instrumen vital untuk menyukseskan kebijakan hingga program pemerintah terkhusus dalam penanganan COVID-19 di era pandemi.

Dengan kinerja yang adaptif dan responsif, humas pemerintah berperan mengorkestrasi dengan baik pesan- pesan positif untuk masyarakat sehingga penanganan pandemi COVID-19 menjadi optimal di setiap daerah di Tanah Air.

Johnny pun mengapresiasi kinerja para humas di seluruh jajaran pemerintah mulai dari pusat hingga daerah karena bersinergi menghasilkan karya terbaik meski di masa sulit.

“Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Insan Humas pemerintah baik dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD hingga Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia,” kata Johnny.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Ajak Pekerja Humas Kreatif Ciptakan Konten Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dengan cakupan yang luas, LPP RRI memiliki peranan yang penting dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang aktual, faktual, dan akuntabel kepada masyarakat di Indonesia,” kata Johnny saat Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 5 Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 di Auditorium M. Jusuf Ronodipuro Kantor Pusat RRI Jakarta, Jumat.

Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2021-2026 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 115/P Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, 30 September 2021.

Kelima anggota Dewan Pengawas yang dilantik hari ini adalah Anwar Mujahid, Adhy Trisnanto, Enderiman Butar Butar, MM Rini Purwandari, Mohamad Kusnaeni, dan Mohammad Rohanudin.

Mereka menggantikan anggota periode sebelumnya, Mistam, Dwi Hernuningsih, Tantri Relatami, Frederik Ndolu, dan Hasto Kuncoro.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI, Radio Republik Indonesia bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.

LPP RRI, kata Johnny, juga memiliki tugas melestarikan budaya bangsa dengan siaran radio yang bisa menjangkau seluruh Indonesia.

Tugas utama LPP RRI itu akan terus berlanjut pada masa bakti Dewan Pengawas yang baru dilantik. RRI kata, Johnny, perlu membangun visi, menyiapkan langkah progresif dan mengembangkan inovasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

“Dengan melihat besarnya warisan dan torehan sejarah yang telah diberikan oleh RRI kepada bangsa dan negara Indonesia, maka kini saatnya untuk terus berpikir, membangun visi-visi secara visioner dan mempersiapkan langkah-langkah progresif untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru di masa depan,” kata Johnny.

Menurut Johnny, hal itu perlu dilaksanakan secara serius oleh dewan pengawas, direksi, manajemen dan staf serta perangkat LPP RRI di seluruh Indonesia.

“Saya meyakini direksi, staf dan manajemen, seluruhnya akan mampu melaksanakannya. Namun demikian, harus kita perhatikan bahwa teknologi gelombang radio amplified modulation dan signal frequency modulation perlu terus dikembangkan di era digital melalui pemanfaatan digital signal radio. Di tengah disrupsi informasi dan era yang semakin digital, LPP RRI harus siap untuk terus beradaptasi serta bertransformasi melalui pengawasan dan panduan Dewan Pengawas,” kata Johnny.

Kominfo mendorong RRI menunjukkan jati diri sebagai kekuatan besar di sektor informasi dengan memperlihatkan eksistensi di ranah global melalui peran sebagai “megaphone” pemberitaan Indonesia di etalase dunia internasional.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Lantik Dewan Pengawas RRI pertama kali tampil pada Parade.id.

Tahun ini Hari Bhakti Postel ke-76 yang mengusung tema “Semakin Digital, Semakin Tangguh dan Tumbuh”. Tema ini diharapkan dapat mewujudkan agenda akselerasi transformasi digital di Indonesia.

“Agenda transformatif ini tidak hanya ditujukan agar sektor pos dan telekomunikasi Indonesia dapat semakin maju, tetapi juga untuk mendorong perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujar Johnny dalam pidato upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-76 Tahun 2021 pada Senin.

Johnny mengatakan akselerasi transformasi digital Indonesia merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk menciptakan lompatan besar inovatif demi mendorong pemulihan serta kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia sesuai dengan visi Indonesia 2045.

Sebagai pemimpin dalam agenda akselerasi transformasi digital Indonesia, Kominfo menuangkan perwujudan agenda prioritas ini ke dalam peta jalan Indonesia digital tahun 2021-2024 yang merupakan pedoman strategis pelaksanaan akselerasi transformasi digital Indonesia bagi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan baik publik maupun privat.

Peta jalan tersebut juga disusun sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 3 Agustus 2020 yang kemudian diusahakan dan diupayakan secara simultan di dalam empat sektor strategis, di antaranya sektor infrastruktur digital, sektor pemerintahan digital, sektor ekonomi digital serta sektor masyarakat digital.

“Infrastruktur digital yang merata merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang semakin terkoneksi secara digital,” kata Johnny.

Kebutuhan masyarakat dan karakteristik biografis Indonesia yang beragam menjadi pertimbangan pemerintah untuk mewujudkan konektivitas digital di seluruh penjuru nusantara khususnya wilayah tertinggal, terluar dan terdepan.

“Pemerintah telah melakukan pembangunan secara masif untuk pemerataan infrastruktur 4G sebagai tulang punggung telekomunikasi nasional kita melalui penggelaran stasiun pemancar sinyal di wilayah-wilayah 3T, peningkatan kapasitas jaringan satelit serta peluncuran satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1, migrasi penyiaran televisi analog ke digital dan peluncuran jaringan 5G secara bertahap untuk beroperasi secara komersial di Indonesia,” ujar Johnny.

Melalui berbagai pengembangan infrastruktur digital, diharapkan transformasi digital nasional dapat memperkecil disparitas digital dan meningkatkan Internet link ratio to bridge the digital divide. Dengan 202,6 juta pengguna internet, aktivitas masyarakat dan transaksi ekonomi di ruang digital menunjukkan potensi yang begitu besar.

Bank Indonesia memproyeksikan bahwa tahun 2021 ini transaksi digital diberbagai platform e-commerce akan mencapai nilai sebesar Rp337 triliun atau bertumbuh 33 persen dari tahun 2020 yang mencatatkan valuasi nilai senilai Rp253 triliun.

“Demi menciptakan ekosistem digital yang inklusif terus dilakukan guna memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah untuk turut serta ke dalam pasar ekonomi digital melalui UMKM digital on board serta dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” kata Johnny.

Lebih lanjut Johnny menuturkan bahwa saat ini geliat transformasi digital terus bergaung di seluruh penjuru negeri seiring dengan disrupsi telekomunikasi dan digitalisasi.

Era industri 4.0 tidak lagi menjadi sesuatu yang opsional melainkan kondisi yang memang harus ada. Secara nasional lanskap digital terus berekspansi dan berbagi upaya besar serta searah, hal ini sangat dibutuhkan untuk mendorong kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi era menyambut manfaat-manfaat dari kemajuan teknologi digital.

Selain itu, untuk mewujudkan akselerasi transformasi digital, Indonesia membutuhkan sinergi dan kekompakan seluruh komponen bangsa.

“Mari kita terus perkuat kolaborasi meneruskan semangat perjuangan bapak dan ibu veteran Postel dalam memberikan bakti yang berkontribusi bagi kemajuan sektor pos dan telekomunikasi Indonesia secara khusus saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada sahabat-sahabat saya yang menerima tanda jasa dari pemerintah Republik Indonesia, teruskan karya-karya anak bangsa untuk kejayaan negeri kita,” kata Johnny.

*Sumber: Antara

Artikel Menkominfo Dorong Perluasan Akses dan Kebermanfaatan Teknologi Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Situasi pandemi COVID-19 merupakan situasi yang tidak menentu dan sulit bagi semua orang di dunia. Tidak ada satu negara pun yang dapat melawan pandemi ini sendirian, sehingga diperlukan kerja sama yang kuat, termasuk antarnegara,” kata Johnny, saat menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, H. E. Sri. Manoj Kumar Bharti, di Rumah Dinas Menkominfo, Jakarta, Kamis (16/9).

Pemerintah mengapresiasi setiap bantuan yang diterima dari luar negeri sebagai wujud nyata solidaritas dan bahwa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan berbagai negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kominfo membahas dua fokus pemerintah dalam menangani pandemi yaitu sektor ekonomi dan kesehatan.

Pada sektor ekonomi, terdapat program Bangga Buatan Indonesia sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Jadi, kita terus mendorong penguatan dan manfaat ekonomi digital karena saat ini tulang punggung perekonomian Indonesia adalah UMKM dan Ultra Mikro yang menjadi penyumbang 61,07 persen dari PDB Indonesia,” kata Johnny.

Pemerintah memberikan izin kepada rumah makan dan pusat perbelanjaan untuk kembali buka sambil mengikuti aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Pemerintah juga terus berupaya menerapkan kebijakan yang komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan membuat inovasi sektor teknologi serta menyiapkan talenta digital untuk mendukung peningkatan ekonomi digital.

Pada sektor kesehatan, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

“Dengan melibatkan peran serta masing-masing lembaga dan dilakukan melalui berbagai cara serta tergantung pada situasi terkini dari perkembangan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tren lonjakan kasus baru varian delta COVID-19,” kata Johnny.

Kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama penurunan level penilaian nyata PPKM. Data dari laman covid19.go.id per tanggal 14 September, positivity rate Indonesia saat ini berada di bawah 5 persen.

“Atas pencapaian itu, pemerintah mengapresiasi upaya dan kerja keras semua pihak yang telah berkontribusi. Meski demikian, saya tetap mengimbau agar seluruh elemen bangsa untuk tetap disiplin, tidak lengah dan terlena dalam euforia penurunan kasus positif COVID-19. Karenanya, masyarakat perlu disiplin dalam menerapkan 3M (mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai dobel masker, dan menjaga jarak/menghindari kerumunan),” kata Johnny.

Pemerintah secara konsisten melakukan tracing, testing dan treatment atau 3T.

Selain itu, pemerintah juga memantau lalu lintas internet melalui sistem monitoring telekomunikasi (QoS) dan untuk penerapan penanganan Covid-19 diterapkan melalui langkah-langkah seperti memonitor dan berupaya mendeteksi varian-varian baru, menyusun skenario transisi pandemi ke endemi, mengawasi ketat area publik, mendorong penggunaan teknologi layanan kesehatan digital, serta mengedepankan protokol kesehatan.

Indonesia juga fokus pada vaksinasi, termasuk distribusi vaksin.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Menkominfo: Kerja Sama Antarnegara Penting untuk Lawan Pandemi pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dibalik krisis akibat pandemi COVID-19, momentum ini juga telah membuka banyak peluang baru menciptakan teknologi baru, mendorong inovasi digital dan ekonomi digital,” kata Johnny saat Pertemuan Menteri Digital G20 yang diadakan secara virtual, Kamis, dikutip dari siaran pers.

Inklusi dan kesetaraan dalam mewujudkan transformasi digital merupakan hal yang penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari PBB.

Digitalisasi, menurut Johnny, adalah pendorong utama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut.

Pemanfaatan data adalah hal yang penting dalam ekonomi digital, untuk itu Indonesia menekankan Pertemuan G20 perlu membahas cross-border data flow dan data free flow with trust.

“Agar negara-negara anggota G20 mencapai pemahaman bersama tentang apa yang dimaksud dengan kepercayaan (data free flow with trust),” kata Johnny.

Pemerintah Indonesia melihat perlu ada kolaborasi dengan mitra lintas negara, organisasi internasional, pihak swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan data untuk ekonomi digital, demi mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona.

“Untuk negara-negara anggota G20 untuk terus membuat perubahan berarti dalam kebijakan mereka melalui pengembangan digital, mendorong inovasi untuk smart city, serta meningkatkan pelayanan publik melalui pemerintahan digital dan modernisasi,” kata Johnny.

Indonesia dalam pertemuan kali ini kembali mengusulkan peningkatan Gugus Tugas Ekonomi Digital menjadi Kelompok Kerja, kelanjutan inisiatif Presidensi Arab Saudi pada 2020.

“Untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh rekan Arab Saudi kami di tahun 2020. Indonesia berharap dapat memimpin Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 pertama tahun depan, dan untuk diskusi yang lebih disempurnakan dan disederhanakan tentang masalah digital di seluruh alur kerja,” kata Johnny.

Pertemuan Tingkat Menteri G20 Bidang Digital tahun ini akan menghasilkan Declaration of G20 Digital Ministers yang berisikan isu-isu prioritas Presidensi Italia, antara lain transformasi digital untuk pemulihan ekonomi; pemanfaatan kecerdasan buatan yang terpercaya untuk inklusivitas UMKM dan promosi startup.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Menkominfo Ajak G20 Wujudkan Kesetaraan Digital pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” kata Menkominfo dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BTS dan Program Literasi Digital di Provinsi NTT, melalui keterangan pers, Senin.

Menurut Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemda, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

“Mengapa itu, karena BTS tak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” kata dia.

Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar cakupan sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

“Yang saya harapkan sekarang kita sama-sama menentukan titiknya, yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah agar di wilayah di mana ada coverage sinyalnya, di situlah nanti pemukiman masyarakat, di situlah nanti kantor layanan pemerintahan, disitulah nanti sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.

“Sehingga pembangunan dan BTS itu berdampak panjang sejalan dan seirama, searah dengan pembangunan wilayah, aktifitas masyarakat sendiri ada di sana, itu penting sekali,” imbuhnya.

Kepada Gubernur NTT, bupati dan walikota se-NTT yang hadir dalam rapat tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.

“Saya tidak berharap nanti ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot, jadi akan dibangun 421 BTS ini satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital,” ujarnya.

Selain membangun BTS di seluruh wilayah NTT, Menteri Johnny menjelaskan pemerintah daerah juga perlu menyiapkan talenta digital yang memadai.

“Talenta digital di Nusa Tenggara Timur akan dan harus menjadi lompatan raksasa kita agar setara dengan saudara dan sahabat sebangsa dan tentunya tetangga kita,” ujarnya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Menkominfo Minta Pemda Dukung Percepatan Pembangunan 421 BTS di NTT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Indonesia memiliki data center cukup banyak, lebih dari 2.700 data center. Kebanyakan tidak memenuhi standar global, hanya tiga persen yang memenuhi,” sebut Menkominfo saat mengunjungi lokasi yang disiapkan untuk pembangunan “Pusat Data Nasional” di Bitung, Sulut, Senin.

Sebagian terbesar, lanjut dia, belum menggunakan ‘Cloud Computing’ (masih gunakan TIK Ethernet).

“Hal ini berdampak pada konsolidasi dan interoperabilitas data yang mengakibatkan sulit mengambil keputusan berbasis satu data nasional,” ujarnya.

Menteri mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan pusat data nasional terkait implementasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan Indonesia harus miliki satu data nasional untuk memudahkan pengambilan keputusan dalam kebijakan publik,” katanya.

Menteri mencontohkan terkait penanganan pandemi COVID-19.

Menurut dia, pemerintah pusat secara serius dan sunguh-sungguh mengalokasikan dana penanggulangan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan dampaknya melalui program perlindungan sosial.

“Kita membaca di media bagaimana sulitnya mengimplementasikan perlindungan sosial dari tidak tersedianya satu data, kebijakan yang diambil sulit dilaksanakan karena ternyata sasarannya tidak seperti disampaikan,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, Indonesia harus membangun pusat data nasional yang hasilnya adalah satu data nasional.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Menkominfo: Hanya Tiga Persen Data Center Penuhi Standar Global pertama kali tampil pada Parade.id.