“Seringkali rantai distribusi pada tingkat tertentu terjadi pemotongan atau kecurangan, dilakukan oleh aparatur2 yg tak bertanggungjawab,” apresiasianya, seperti tertulis di akun Twitter-nya, Kamis (29/7/2021).

Cuitan Dahnil tersebut tampaknya mengarah ke penemuan Mensos atas adanya tindak pidana pungutan liar (pungli) yang dilakukan pendamping program bantuan dari Kementerian Sosial, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Pungli itu sendiri dengan modus memberi potongan senilai Rp50 ribu dari bantuan senilai Rp600 ribu per keluarga. Demikian dikutip idntimes.com.

Hal tersebut didapati Risma dari laporan warga saat melakukan Inspeksi mendadak (sidak) di dua wilayah Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Dahnil pun mengingatkan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah agar hal seperti itu tak boleh terjadi lagi, apalagi di saat-saat rakyat miskin Kota Tangerang sangat membutuhkan.

Dahnil minta Wali Kota menindak tegas penemuan tersebut.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Jubir Menhan Apresiasi Langkah Mensos soal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemensos agar melakukan koordinasi dan kolaborasi data dengan Kemendagri, terutama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena problemnya pada data,” kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya saat Ngopi Bareng Ombudsman RI bertema “Evaluasi Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI” yang disiarkan secara daring.

Hasil koordinasi dan kolaborasi data kependudukan oleh Kemensos dan Kemendagri itu, kata dia, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Jadi, data penerima bansos ‘update’ dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, perlu juga diatur dalam regulasi atau petunjuk teknis yang memuat mekanisme penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 sehingga kelurahan hingga tingkat RT/RW memiliki panduan dan pemahaman yang sama.

Diakui Amzulian, persoalan bansos merupakan laporan atau aduan terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman selama pengoperasian Posko Virtual COVID-19 Ombudsman, yakni sebanyak 1.346 laporan.

“Kalau saja punya data yang baik, ada koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi orang yang tidak berhak dapat bansos malah dapat, sementara orang yang berhak justru tidak dapat bansos,” katanya.

Menurut dia, banyaknya laporan soal pembagian bansos yang masuk ke Ombudsman memerlukan perhatian intensif dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebab, kata dia, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendataan penerimaan bansos dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

“Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan kontrol terhadap setiap langkah-langkah kebijakan, serta lebih proaktif dalam menyiapkan berbagai kemungkinan yang muncul,” katanya.

Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, Amzulian mengingatkan bahwa masyarakat yang sudah mengalami kesulitan sedemikian rupa, tidak boleh kemudian disulitkan pula dengan pelayanan publik.

Hadir pula dalam kegiatan itu tiga anggota Ombudsman RI, yakni Alvin Lie, Ahmad Su’adi, dan Alamsyah Saragih.

Sementara dari kalangan legislator, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza hadir langsung di lokasi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang hadir secara virtual.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ombudsman Sarankan Kemensos-Kemendagri Koordinasi Data Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bantuan jaminan hidup (jadup) kepada sebanyak 4.188 KK atau 12.403 jiwa senilai Rp3,72 miliar,” ungkapnya saat hadir dalam peresmian hunian sementara (huntara) korban bencana di Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin.

Bantuan jadup itu disalurkan kepada para korban bencana di Kecamatan Sukajaya, Nanggung, Cigudeg, dan Jasinga, berupa uang tunai senilai Rp10.000 setiap jiwa per hari selama satu bulan.

Pria yang akrab disapa Ari itu menceritakan pengalaman berharganya saat datang ke lokasi bencana Sukajaya bersama jajaran menteri mendampingi Presiden Jokowi pada awal Februari 2020.

“Pada saat Bapak Presiden ke sini, keadaan juga sedang hujan saat itu, sehingga memang kita ikut ngeri-ngeri sedap juga,” kata Ari.

Menurutnya, jika dihitung, Kementerian Sosial telah mengirimkan berbagai bantuan senilai Rp6,4 miliar ke lokasi bencana di wilayah barat Kabupaten Bogor itu selama bencana berlangsung hingga sekarang.

“Pada saat bencana, kita juga sudah pernah mengirimkan beberapa bantuan logistik, santunan ahli waris, juga sembako yang nilainya sekitar Rp2,67 miliar rupiah. Jadi, kalau ditotal mungkin dari kami selama bencana sampai sekarang sudah sekitar Rp6,4 miliar rupiah yang kami berikan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa bantuan jadup disalurkan bekerja sama dengan Bank Mandiri melalui mekanisme nontunai.

“Kemensos menyalurkan jaminan hidup dengan non tunai, mereka dibukakan rekening dan dikasih ATM, tujuannya adalah agar bantuan sampai ke penerima utuh sesuai dengan haknya,” terang Pepen.

Seperti diketahui, Kecamatan Sukajaya merupakan wilayah terdampak bencana awal tahun 2020 dengan kerusakan paling parah dibandingkan tiga kecamatan lainnya di wilayah barat Kabupaten Bogor, yakni Kecamatan Nanggung, Cigudeg, dan Kecamatan Jasinga.

Peristiwa longsor dan banjir bandang yang terjadi pada Rabu (1/1) itu mengakibatkan 16 korban jiwa serta kerusakan pada ribuan rumah masyarakat, jika dirinci, sebanyak 1.092 unit rusak berat, 1.625 unit rusak sedang, dan 1.334 unit rusak ringan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Mensos Tunaikan Janji Presiden Bantu Korban Bencana di Sukajaya Bogor pertama kali tampil pada Parade.id.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Pagu Naik Jadi Rp100 Triliun, Mensos Minta Percepat Penyaluran Bansos pertama kali tampil pada Parade.id.

Juliari menyatakan 319 kabupaten/kota lainnya memperbarui data jumlah orang miskin di wilayahnya, tetapi tidak sampai 50 persen. Artinya, mayoritas data kemiskinan di 319 kabupaten/kota itu masih data lama.

“Misalnya, ada kabupaten/kota di data ada 1.000, tapi yang update hanya 4.000,” ucap Juliari, Rabu (1/7).

Lalu, ada 103 kabupaten/kota yang memperbarui data kemiskinan di masing-masing wilayah yang melebihi 50 persen. Dengan kata lain, sebagian besar datanya saat ini adalah yang terbaru.

“Jadi, kalau diklasifikasikan kemiskinan paling parah ada di 92 kabupaten/kota, setengah parah 319 kabupaten/kota, yang lumayan 103 kabupaten/kota. Ini kondisi yang kami hadapi sekarang,” terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan beberapa kepala daerah akan mengubah data jumlah orang miskin jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Jumlah orang miskin akan lebih tinggi dari sebelumnya. “Jadi waktu mau pilkada garis kemiskinan naik, sehingga bantuan sosial (bansos) banyak,” kata Suharso.

Namun, ketika kepala daerah itu kembali terpilih, mereka akan berusaha menurunkannya secara drastis. Dengan demikian, hal itu akan menjadi prestasi bagi kepala daerah itu.

“Ketika terpilih mereka berusaha menurunkan (jumlah orang miskin) secara drastis dan dianggap sebagai prestasi,” imbuh Suharso.

Suharso bilang hal ini kerap menjadi kendala pemerintah dalam mengumpulkan data kemiskinan. Pemerintah pusat, katanya, amat membutuhkan kerja sama dari daerah dalam melakukan pendataan terkait tingkat kemiskinan.

“Mau tidak mau, daerah memang harus memberikan kontribusi dalam hal data. Daerah punya otonomi daerah, Kementerian Sosial tidak bisa masuk,” jelas Suharso.

(cnnindonesia/PARADE.ID)

Artikel 92 Kabupaten/Kota Tak Pernah Perbarui Data Kemiskinan pertama kali tampil pada Parade.id.