Pernyataan sikap LMND-DN itu tindaklanjut dari unggahannya di akun IG-nya @suarapelopor pada tanggal 19 Desember 2021. Sikap ini merupakan bentuk protes LMND-DN atas terjadinya penangkapan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh Negara dengan aparat kepolisian terhadap warga Desa Mukti.

Ketua Umum LMND-DN, Muhammad Arira fitra pun memberikan peringatan keras terhadap Negara, pihak perusahaan serta aparat kepolisian atas tindakan penembakan, pembubaran paksa dan penangkapan paksa kepada pejuang agraria yang mempertahankan hak atas tanahnya.

Muhammad Arira Fitra pun meyakini bahwa tindakan kesewenang-wenangan tersebut merupakan tindakan yang tidak bisa di benarkan, tentu saja hal itu akan memberikan dampak buruk bagi demokrasi di indonesia.

Berikut wawancara eksklusif parade.id bersama Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional(LMND-DN) Muhammad arira fitra yang ditemui di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Indonesia (DPP FBTPI) Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin:

Apa yang Melandasi LMND-DN Membuat Pernyataan Sikap?
Pernyataan sikap kami berangkat dari keberpihakkan organisasi. Sebab organisasi LMND-DN lahir atas dasar situasi objektif pada saat rezim kedikatatoran fasis otoriterianisme soehartoe, yang dimana rakyat dibayang-bayangi ketakutan akan ruang pertanian di rampas.

Urgensinya Memberi Perhatian?
Karena, Organisasi LMND-DN sedari awal dibentuknya sebagai alat untuk berdiri dan membela rakyat miskin, seperti buruh, tani dan lapisan rakyat miskin lainnya.
Dalam hal ini, pertentangan Rakyat mesuji dengan PT. Treekreasi Marga Mulya (TMM). Tentu saja, secara keberpihakan politik sudah jelas bahwa organisasi ini di bentuk untuk membela dan berdiri bersama rakyat miskin.

Seperti Apa LMND-DN Melihat Konflik Ini?
Letusan konflik agraria yang terjadi di indonesia begitu banyak, secara khusus pertentangan yang dihadapi oleh warga mesuji di Sumatra Selatan, pada bulan maret 2020. Membuat dua petani merenggut nyawa karena di bacok oleh preman yang dibayar oleh pihak perusahaan.

Apa Tuntutan LMND-DN atas Konflik Ini?
Bagi kami, LMND-DN pernyataan sikap sangat penting, untuk menunjukan sikap politik kita dan untuk menekan Negara agar bertanggung jawab dan harus hadir dalam menyelesaikan persoalan agraria yang ada di indonesia secara khusus di mesuji, serta kepastian perkembangan dunia.

Kemudian?
Negara harus memastikan kekuatan bersenjata dalam menangani kasus agraria, bukanlah jalan keluar. Aspirasi rakyat mesti diserap dan di berikan solusi. Jadi, Kami mendesak pemerintah dan aparatur bersenjata agar berpihak kepada rakyat miskin.

Apa rencana LMND-DN Selanjutnya?
Karena LMND-DN telah membentuk komite aksi, yang diberi nama Forum Solidaritas untuk Mesuji, maka rencana ke depan LMND-DN akan terus mengawal kasus Mesuji hingga tuntas.
Rencana yang terdekat LMND-DN adalah membebaskan delapan pejuang agararia yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh negara.

Akan Ikut Bergabung Aksi Maksudnya?
Ya, melibatkan diri bersama perjuangan masyarakat desa. LMND-DN mendukung sepenuh-penuhnya dalam memperjuangkan hak atas tanahnya.
Sekali lagi, Kami LMND-DN sebagai organisasi Mahasiswa secara tegas mendesak negara agar membebaskan delapan pejuang agraria dan hentikan intimidasi, teror dan kriminalisasi terhadap warga mesuji.

Artikel Sikap LMND-DN atas Ditangkapnya Warga Mesuji oleh Aparat Kepolisian pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perselisihaan yang dihadapi oleh warga Desa Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komerling Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah Konflik agraria dengan perusahaan swasta PT. Treekreasi Marga Mulya (TMM),” demikian siaran pers yang diterima media, kemarin.

Menurut Kordinator lapangan, Royyan Abdullah, aksi itu merupakan bentuk upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap pejuang agraria yang ada di Mesuji.

“Dan jelas bahwa PT TMM juga institusi pemerintah yaitu kepolisian Republik Indonesia telah berselingku. Tentu ini melanggar kebijakan demokrasi yang ada,” kata dia.

Letusan konflik agraria di Mesuji ini menurut dia merupakan satu dari ribuan kasus agraria yang melibatkan aparatur kepolisian dengan perusahaan swasta untuk melakukan pengambilan lahan petani.

“Akibat dari situasi demikian masyarakat menduduki lahan dengan mendirikan tenda sejak 29 Oktober 2021. Alih-alih melindungi dan memberikan hak atas tanah, pemerintah melalui BPN OKI menyatakan pembatalan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga dengan dalih cacat administratif dan yuridis,” masih dalam siaran pers tersebut.

“Pembatalan dilakukan tanpa proses apa pun termasuk ajudikasi dan diterbitkan melalui Surat Nomor 2118/16.MP.02.02/VII/2021.”

Kemudian, lanjut dia, aksi massa yang dilakukan oleh Forum Solidaritas untuk Mesuji, berangkat dari situasi pembubaran secara paksa dengan tembakan dan penangkapan terhadap warga dengan sewenang-wenang tanpa adanya surat penangkapan, pada Kamis, 16 Desember 2021 (kronologi).

“Sejumlah 115 keluarga penduduk Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan merupakan peserta transmigrasi SKPC 3 tahun 1981 yang berhak atas lahan cadangan menjadi korban perampasan tanah akibat tindakan Kepala Desa Sukamukti Sunarto Hadi yang menerbitkan SPH Fiktif dan menyerahkan kepada PT Treekreasi Marga Mulya.”

Dengan demikian ada tujuh tuntutan yang dibawa dalam aksi Solidaritas untuk Warga Mesuji. Pertama, meminta dibebaskannya delapan orang warga Mesuji Tanpa Syarat.

Kedua, meminta dikembalikannya sertifikat tanah warga Desa Suka Mukti.

“Ketiga, Bongkar Praktik mafia Tanah di Indonesia. Keempat, Cabut HGU PT Treekreasi Marga Mulia. Kelima, Segera bebaskan warga Desa Suka Mukti yang ditangkap. Keenam, Mengutuk dan tindak tegas tindakan teror, intimidasi dan brutal Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir. Dan ketujuh, Hentikan Represifitas terhadap gerakan rakyat.”

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Forum Solidaritas untuk Mesuji Aksi di Depan Mabes Polri, Menuntut Ini pertama kali tampil pada Parade.id.