Seruan Datuak Rajo Mangkuto ini untuk menindaklanjuti acara Mubes tahun 2003 lalu di Padang, Sumatra Barat.

“Harapan bersama dengan adanya acara Mubes tersebut, kita sebagai anak keturunan suku Minangkabau bisa semakin memperkokoh Tungku Tigo Sajarangan (TTS) dalam memperjuangkan bersama Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Syara’ Mangato-Adaik Mamakai. Apalagi sekarang ABS-SBK sudah masuk dalam hukum positif NKRI pasca diresmikannya UU  Provinsi Sumbar No. 17 Tahun 2022,” demikian kata Datuak Rajo Mangkuto yang merupakan perwakilan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM).

Sementara itu, Ketua Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM), Prof Masri Mansoer, menekankan pada UU tersebut, agar urang (orang) Minangkabau mendukungnya.

“Perlunya urang minang sedunia mendukung keberadaan UU No. 17 Tahun 2022 tersebut dan meminta dukungan kepada semua pihak agar kelak jika diizinkan Allah, Provinsi Sumatra Barat diubah menjadi Provinsi Daerah Istimewa Minang,” tekannya.

Pada acara itu, di hari pertama selain dihadiri Datuak Rajo Mangkuto dan Prof Masri Mansoer, juga dihadiri Kadiv Humas BP2DIM, Anton Pratama.

Hadir pula perwakiilan Provinsi Sumatra Barat, Management Metropolitas Mal (MM), Ormas-ormas Minang se-Jabodetabek.

Pada acara itu, tersaji kesenian khas minang: randai dan tarian-tarian minang. Ada pula kuliner yang bikin rindu urang minang pada kampung halaman, seperti: sate padang, soto padang, nasi kapau, bika, the talua, karupuak jariang, dan jajanan khas lainnya. Hal itu disampaikan Kadiv Humas BP2DIM, Anton Pratama.

(Rob/parade.id)

Artikel Datuak Rajo Mangkuto Serukan Mubes Minang Sedunia untuk Capai Keistimewaan Minangkabau pertama kali tampil pada Parade.id.

“Gabungan pengusaha UMKM, Travel, Tokoh dan Ormas Minang yang beranggotakan ribuan pengusaha dan anggota Ormas menolak dihapusnya status internasional untuk Bandara Minangkabau, yang akan dijadikan kelas biasa,” demikian yang disampaikan Koordinator Humas kelompok tersebut, Anton Pratama, kepada parade.id, Selasa (21/2/2023).

Anton menilai rencana penurunan kelas Bandara Minangkabau merupakan langkah mundur untuk Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), baik mundur secara ekonomi maupun mundur secara intelektual, karena pelaku usaha mengandalkan Bandara International Minangkabau (BIM) untuk melakukan usaha di berbagai bidang seperti perjalanan haji dan umrah, pengiriman produk makanan jadi, rempah-rempah, gambir dan produk usaha jadi, perjalanan pelajar dan wisatawan keluar negeri.

Kalau status itu diturnkan menjadi khusus domestics maka kata Anton, orang Sumbar harus ke provinsi tetangga seperti Riau atau ke Jakarta, baru bisa ke luar negeri.

“Tentu ini akan menambah cost/biaya bagi pelaku usaha dan traveler ke luar negeri. Kita harapkan Pak Menteri BUMN bisa membatalkan rencana penurunan kelas Bandara Minangkabau,” harapnya.

Mereka yang menolak dalam kelompok tersebut: UMKM Naik Kelas Sumbar, Asosiasi Petani Gambir Sumbar, Sanak Dakek Batavia, Kombatpol Sumbar, Laskar Dubalang Minangkabau, Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM), Yayasan Perisai Muslim, PT Kareem International (Export Management), Yayasan Duta Jenius Surau Aulaadul Jamnah, Kab Tanah Datar, dan Buya Asrizal Mukhtar (Pengurus MUI Sumbar).

Ada pula dari Keluarga Besar Rang Jambak (KBRJ DPW Jabodetabek), Komite P3BN YP BTN, Pitrimawati Bacaleg DPR RI Partai UmatIrmady Irdja, Radias Dilan, Alumni Asrama Tanjung Raya Se-Indonesia, Alumni SMA 5 PADANG 2000, IKM Hati ke Hati Bandung, Gabungan Pengusaha Travel Minang, dan lainnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Sejumlah Kelompok Asal Minang Tolak Status Internasional Bandara Minangkabau Dihapus pertama kali tampil pada Parade.id.

Alasan IKM menolak, menurut Fadli karena banyaknya warga Minang di seluruh Indonesia yang banyak usaha bidang kuliner, rumah makan, dll. Dan pasti sangat dirugikan oleh pajak ini.

“Sementara PPnBM mobil mewah 0%. PPN sembako harus ditolak! @IkmDpp,” demikian kata Fadli, Jumat (11/6/2021), di akun Twitter-nya.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. 

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar.

Sembako yang akan dikenakan pajak di antaranya dari beras hingga daging. Publik pun dibuat gelisah dengan adanya rencana dari pemerintah ini.

Khawatir membuat mereka semakin terbebani kehidupannya di tengah pandemi ini.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Ketum Ikatan Keluarga Minang (IKM) Tolak Rencana PPN Sembako pertama kali tampil pada Parade.id.

Tak cukup hanya mengenakan masker. Apapun bentuknya, hubungan, afiliasi, bahkan hanya “bau-bau” PDIP harus dijauhi. Cut off. Tak ada hubungan apapun!

PKB yang semula bersama PDIP mendukung pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mengambil langkah seribu. Mereka mencabut dukungan dan mengalihkan ke pasangan cagub yang lain.

PKB  tak mau tertular virus.   Terkena penyakit menular bernama PDIP. Risikonya berat dan tidak sebanding.

Paling dramatis  justru langkah yang diambil oleh Mulyadi-Ali Mukhni. Tanpa ba-bi-bu, mereka mengembalikan mandat PDIP.

Jadilah pasangan ini tinggal diusung oleh Partai Demokrat dan PAN. Meninggalkan PDIP sepi sendiri.

Tak ada pilihan lain bagi PDIP.  Menarik diri dari gelanggang perebutan kursi gubernur-wagub. Tak ada cagub, dan partai politik yang mau dekat, apalagi bersekutu dengan PDIP.

Untuk mengusung calon sendiri,  tidak mungkin. Kursi PDIP di DPRD Sumbar hanya seuprit. Tiga kursi tidak memenuhi syarat.

“Melihat dinamika seperti ini, kita tidak lagi ikut Pilgub. Kita tidak mengusung siapa-siapa lagi,” kata Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman.

Keputusan teramat sulit yang harus diambil oleh pimpinan daerah PDIP.  Semua gegara ucapan Puan Maharani.

Putri Mahkota PDIP itu dinilai melecehkan  karena pernyataannya sangat jelas terkesan mempertanyakan dukungan warga Sumbar terhadap Pancasila.

Puan pasti tidak pernah mengira bila ucapannya itu berdampak begitu besar. Menjadi kado pahit ulang tahunnya yang ke 47, Ahad (6/9).

Upaya para petinggi PDIP menyodorkan fakta,  bahwa Puan dari sisi darah masih keturunan Minang,  tidak mungkin menghina negeri para leluhurnya, tidak bisa menghapus luka.

Ibarat nasi telah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi.

Benarlah seperti dikatakan banyak orang,  Puan tidak pernah membaca sejarah.

Terlebih lagi,  kalau benar dia masih merasa keturunan Minang, tidak tahu apa-apa tentang sumbangsih dan peran besar  para ninik mamak dalam ikut mendirikan bangsa ini.

Puan telah tercerabut dari akar budaya dan sejarah. Padi Satampang Baniah. Individu itu tumbuh seperti lingkungan sekitarnya.

( Berpengaruh ke Bobby Nasution )

Kehebohan di Sumbar jangan hanya dipandang sebagai persoalan lokal. Dampaknya bisa menyebar cepat seperti bola salju.

Di berbagai daerah lain yang banyak bermukim warga Minang, ucapan Puan bisa mengubah konstelasi politik.

Calon-calon yang didukung PDIP dan tengah berlaga di Pilkada, bisa terkena dampaknya.

Yang paling dekat adalah Bobby Nasution, menantu Presiden Jokowi tengah berlaga di Pilwakot Medan.

Di Medan komunitas Minang perantauan jumlahnya cukup besar. Mereka juga memegang peran penting dalam sektor perekonomian.

Bobby diusung oleh PDIP. Caranya memperoleh tiket dari partai moncong putih itu juga tak elok.

Melalui lobi-lobi politik tingkat tinggi dan istana, dia menyingkirkan Plt Walikota Medan Akhyar Nasution.

Akhyar dipecat dari PDIP.  Dia kini menjadi calon walikota Medan diusung oleh Partai Demokrat dan PKS. Dia akan menjadi pesaing berat Bobby.

Diaspora Minang di seluruh Indonesia juga tidak bisa diremehkan. Secara populasi kecil. Namun mereka sangat solid.

Dampak lain dari ucapan Puan yang sangat serius adalah mempertajam pembelahan di tengah masyarakat. Sangat jelas Puan mempertontonkan sikap merasa paling Pancasilais.

Di luar pendukung PDIP,  dinilainya tidak Pancasilais. Sebuah cara pandang yang sangat berbahaya dan tengah dipertontonkan oleh rezim dan para pendukungnya.

Ucapan Puan menunjukkan  trah Soekarno dan PDIP,  merasa diri mereka satu-satunya pewaris sah negeri ini. Satu-satu-satunya  yang bernasab sambung kepada pencetus Pancasila.

Hal itu dipertegas dengan peresmian Hari Lahir Pancasila 1 Juni oleh Presiden Jokowi.

Padahal sejarah mencatat secara resmi,  Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Saat para perumus di BPUPKI mensahkannya sebagai dasar negara Indonesia yang merdeka.

Tidak berhenti sampai disitu. Melalui Fraksi PDIP di DPR RI mereka mengusulkan RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP).

Dalam RUU tersebut mereka memasukkan formula Pancasila yang diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Persis sebagai mana usulan Soekarno pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.

Pandangan dan cara berpolitik semacam ini sangat berbahaya. Mereka mencoba menegasikan peran kekuatan politik dan kelompok yang berseberangan,  dengan stigma anti Pancasila.

Seakan hanya keluarga Soekarno dan para pendukungnya yang paling Pancasilais. Merekalah bangsa pilihan Tuhan di republik ini. Selain mereka, bukan penganut dan pengikut Pancasila.

Dalam konteks politik semacam inilah mengapa reaksi dari warga Minang mendapat dukungan begitu luas.

Bukan hanya dari mereka yang berasal dari Minang. Tapi juga mereka yang merasa disingkirkan dengan stigma:  anti Pancasila, radikal, dan intoleran.

Miri-mirip seperti  bunyi pepatah: Karena Puan setitik, rusak suara se-Minang Raya……end

*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Hersubeno Arief

Artikel Karena Puan Setitik, Rusak Suara Se-Minang Raya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Apalagi Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Indak ado tampek di Minang sadonyo…! Kampiahkan Partai nan Mangusuangnyo…,” cuitannya, baru-baru ini.

Justru, lanjutnya, yang tidak paham Pancasila dan sejarah RI adalah mereka yang lupa atau pura-pura lupa memasang foto Syafruddin Prawiranegara dan Tengku Muhammad Hasan di Istana Negara sampai saat ini sebagai Presiden dan wakil Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Keduanya menjabat dan hampir dilupakan sejarah ketika peristiwa Soekarno-Hatta ditangkap kemudian diasingkan ke Belanda.

“Kurang Pancasila apa?”

Peristiwa atau berdirinya PDRI diprakarsai oleh Soekarno-Hatta di Sumatra Barat. Tanggal 22 Desember 1948-13 Juli 1949.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Tengku Sebut Orang Minang Setia Pancasila: Tolak Tri Sila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Ada tiga orang Minang hebat di belakang perumusan Pancasila n UUD 1945: Mohammad Hatta, Muhammad Yamin n H Agus Salim,” kata dia, Kamis (3/9/2020), di akun Twitter-nya.

“Bahkan Bung Hatta adalah salah seorang Proklamator,” sambungnya.

Menurut Fadli, masyarakat Sumbar, Minang adalah masyarakat yang egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme.

“Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.”

Dan memang, diakui oleh Fadli pada umumnya masyaakat Sumbar kritis dan mungkin ada yang masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian orang Minang. Maka jangan sesekali melupakan sejarah.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Orang Tak Baca Sejarah Meragukan Sumbar Mendukung Pancasila, Sindir Puan? pertama kali tampil pada Parade.id.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera misalnya, tampak menyesali ucapan politisi PDIP Puan Maharani terkait masyarakat (Sumbar) yang seolah-olah tidak pancasilais. Mardani pun menganggap ucapan Puan tidak elok ke masyarakat Sumbar, apalagi ucapan Puan itu seperti mendoakan.

“Ibu Puan mestinya adil sejak berpikir serta bicara,” kata dia, Kamis (3/9/2020), di akun Twitter-nya.

Diminta hal demikian olehnya, karena agar Puan tahu, bahwa pahlawan nasional tidak sedikit yang lahir dari Sumbar. Berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, pegiat sosial Azzam Mujahid Izzulhaq juga menyoroti hal ucapan tersebut. Ia menyarankan agar Irwan Prayitno selaku Gubernur Sumbar, dan kalau bisa seluruh masyarakatnya mengakukan protes ke Puan.

“Meminta saudari Ketua DPR ini menjelaskan maksud ucapannya,” sarannya, ketika mengomentari berita di salah media dengan judul “Semoga Sumbar Jadi Provinsi Pendukung Negara Pancasila” di akun Twitter-nya.

Tak ketinggalan, politisi Gerindra Fadli Zon pun ikut bersuara. Mengkritisi ucapan Puan terhadap masyarakat Sumbar.

“Umumnya kritis dan mungkin ada yg masih ingat sejarah bagaimana perlakuan masa lalu terhadap sebagian org Minang. Jas Merah,” ia mengingatkan.

Sebab itulah, menurut dia masyarakat Sumbar berlaku kritis. Masyarakat Sumbar, khususnya Minang menurutnya adalah masyarakat egaliter, demokratis dan jauh dari feodalisme.

“Pandangan hidupnya, adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.”

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Kekritisan Masyarakat Sumbar buat Puan Nihilkan Sejarah? pertama kali tampil pada Parade.id.