Antrean panjang tersebut dimulai dari jam 7 pagi. Tidak sedikit warga yang mengantre bahkan tidak hanya warga sekitar saja tetapi ada dari jauh yang sengaja datang untuk membeli minyak goreng .

“Alhamdulilah ini dapat minyak dua liter harganya Rp21.000 satu liternya, meskipun masih mahal tapi setidaknya ada barangnya untuk di beli,” kata Fahmi salah satu warga saat diwawancarai parade.id.

Menurut Fahmi dirinya masih kesulitan mencari minyak goreng dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu kata dia, begitu tahu ada informasi penjualan minyak goreng, dirinya langsung datang ke lokasi toko grosir di jalan Cilaku ini.

“Susah carinya, makanya ini ada antrean ikut. Dapat dua liter soalnya dibatasi maksimal cuma dua,” ungkapnya.

Pihak grosir sendiri mengaku sengaja memberlakukan sistem antrean. Pasalnya, jika minyak goreng di-display di dalam grosir, akan menimbulkan kerumunan.

“Kalau ada langsung digelar aja begini, soalnya pernah di-display itu malah berkerumun membludak di dalam. Terus juga kalau di dalam banyak yang gak kebagian minyaknya,” kata Risma selaku pemilik toko grosir.

Menurutnya antrean tersebut tidak dilakukan tiap hari. Antrean hanya berlaku jika stok minyak goreng tersedia.

“Gak tentu tergantung dikirimnya aja kapan. Itu juga dibatas, satu orang cuma boleh dua liter,” pungkasnya.

(Rin/PARADE.ID)

Artikel Minyak Goreng Masih Langka di Cianjur pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sekarang INKOPPAS sedang bekerja sama dengan GIMNI (Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia) untuk menyalurkan minyak goreng bersubsidi ke beberapa daerah seperti DKI, Jawa Barat, Bengkulu, Balikapapan, kemudian Dumai, yang sekarang masih berproses, karena minyak goreng bersubsidi itu kan kita harus mendaftarkan D1 dan D2-nya itu ke Menperin,” ujarnya, Selasa (26/4/2022), di Jakarta.

“Mudah-mudahan saja sebelum lebaran ini bisa kita kejar supaya bisa didistribusikan ke seluruh masyarakat,” lanjutnya harap.

Sebab kebetulan kata dia, masalah minyak goreng bersubsidi ini terkait masalah pendistribusiannya. Di mana pendistribusiaannya sangat masif.

“Kemarin dari Polri juga kan sudah bekerja sama dengan kita untuk memberdayakan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dengan INKOPPAS untuk mendistribusikan minyak goreng bersubsidi,” paparnya.

Bicara soal kendala, menurut dia, adalah adanya aturan-aturan yang berlaku. Misal kita harus mendaftarkan dari produsen. Kemudian D1 dan D2-nya kita daftarkan ke Menperin.

“Itu kan kita harus masuk program, yang bernama Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH). Itu produsen-produsen yang mendaftarkan,” jelasnya.

Kemudian setelah dari itu kita akan mendapatkan barcode. Dan dari barcode itu, ditandai mana yang dipasarkan minyak-minyak goreng subsidi ini (ke mana dipasarkannya).

Selain itu INKOPPAS juga telah berkomunikasi dengan BUMN pangan lain seperti RNI dan Bulog yang digadang- gadang memiliki stok minyak goreng yang cukup untuk membantu menyalurkan kepada koperasi pedagang pasar untuk di salurkan kepada pedagang pasar.

“Kami juga berkomunikasi dengan produsen- produsen minyak goreng swasta agar Inkoppas dilibatkan sebagai distributor,” katanya.

Tujuannya karena INKOPPAS memiliki jaringan yang baik ke bawah dan agar minyak goreng dapat langsung sampai kepada pedagang pasar.

Ia berharap, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita kerjasamakan dengan baik, antara Polri, INKOPPAS, APPSI, Menperin bisa berjalan dengan baik.

“Sebab yang namanya subsidi ini ada reimburse ke pemerintah, yang harus harganya tinggi di-reimburse oleh pemerintah,” ucapnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Ketua Bidang Antar Hubungan INKOPPAS Menyikapi Minyak Goreng Bersubsidi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut Koordinator IMN, Musthofa, aksi di depan perusahaan tersebut karena ada dugaan keterlibatan perusahaan tersebut atas ulah spekulan dan mafia. Hal itu, kata dia, sebagaimana yang disampaikan Menteri Perdagangan M. Lutfi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, pada Kamis (17/3/2022).

Atas hal itu, IMN pun mendesak perusahaan tersebut untuk jujur kepada rakyat soal kelangkaan minyak goreng. Kedua, IMN mendesak perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab atau memberikan klarifikasi terkait kelangkaan yang terjadi.

Selanjutnya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Polri dalam mengusut adanya dugaan mafia minyak goreng di Indonesia.

“Seharusnya Indonesia yang merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia tidak mengalami bencana kelangkaan minyak goreng. Pasokan minyak goreng harusnya lebih dari cukup untuk mengamankan kebutuhan masyarakat,” kata dia, kepada media.

“Terlebih lagi, pemerintah telah menjalankan kebijakan DMO dan DPO, membuat Kemendag sukses mengepul sekitar 720.612 ton minyak sawit,” sambungnya.

Namun persoalannya, di lapangan seolah minyak goreng tersebut hilang. Dari beberapa kali pemeriksaan langsung ke lapangan, banyak pasar dan pusat belanja malah tak memiliki minyak goreng.

“Seperti ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan,” pungkasnya.

IMN menggelar aksi di PT. Salim Ivomas Pratama. Perusahaan tersebut adalah adalah perusahaan dalam Indofood Sukses Makmur yang bergerak dalam bidang agribisnis, terutama dalam pengolahan kelapa sawit.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Aksi Ikatan Mahasiswa Nusantara (IMN) di Perusahaan Pengelolaan Kelapa Sawit pertama kali tampil pada Parade.id.

Kemudian menjadi pertanyaan mengapa kelangkaan minyak goreng di Indonesia bisa terjadi.

Mari kita kaji apa saja penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan, bahwa stok minyak goreng di pasaran harusnya melimpah. Akan tetapi, minyak goreng seakan-akan langka dan akibatnya harganya pun melonjak.

Salah satu faktor, yang dicurigai sebagai penyebabnya adalah minyak goreng yang seharusnya untuk rakyat justru malah terserap oleh pelaku industri.

Dari keterangan Kemendag tersebut, bisa diduga bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sengaja menimbun minyak goreng untuk kemudian di expor ke luar negeri. Sebab saat ini harga minyak goreng diluar negeri melonjak di pasaran. Maka tidak menutup kemungkinan hal demikian kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku industri untuk menimbun dan mengekspor minyak goreng tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Kemendag harusnya lebih perketat penjagaan pada jalur perdagangan mengingat banyaknya pelaku pelaku industri ilegal yang memanfaatkan situasi saat ini.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah diperuntukkan kepada masyarakat yang memang menjadi objek dari pada peraturan tersebut, maka seharusnya ada kawalan ketat berupa pengawasan terhadap praktik para pelaku industri ilegal hari ini. Sebab kita tahu bahwa mengekspor minyak tanpa izin adalah berlawanan dengan hukum.

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen) Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya.

Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rossanto Dwi Handoyo, S.E., M.Si.,PhD. menyebutkan bahwa, naiknya harga minyak goreng akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat memengaruhi beberapa sector, di antaranya sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng.

Oleh karena itu dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi terutama dari segi IHK.

Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas ekonomi indonesia secara kolektif ditengah Pandemi Covid-19, maka pemerintah segera mungkin mengambil langkah-langkah Kongkrit sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional serta kelangkaan minyak goreng di indonesia.

Sedikit masukan saya tambahkan sebagai saran untuk pemerintah dalam hal upaya untuk melakukan pemulihan terhadap kelangkaan minyak goreng tersebut.

Diketahui, harga minyak luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan. Namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi, Guna mengurangi Expor keluar negeri serta menjaga adanya Expor secara ilegal.

Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaikturunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi.

Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi jika sudah tercukupi barulah kemudian pemerintah mengurangi pajak expor keluar negeri untuk memperlancar jalur perdagangan keluar negeri demi meningkatnya ekonomi nasional

Penulis adalah Faisal Mahtelu,
Ketua Ismahi DKI Jakarta, Anggota FBI

Artikel Penyebab Utama Kelangkaan Minyak Goreng: Dampak dan Cara Mengatasinya pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya rasa, Mendag harus punya inisiatif mundur. Itu lebih terhormat,” demikian keterangannya, kepada parade.id, Senin (28/3/2022).

Desakan Mendag untuk mundur juga karena sudah maraknya aksi unjuk rasa di banyak tempat. Dan menurutnya kesempatan ini momen pas bagi Mendag untuk mundur dan atau meminta atas nama kebaikan, kesejahretaan rakyat kepada Presiden untuk menggantinya sesegera mungkin.

“Jangan menunggu rakyat marah atau kesusahan. Kerusuhan atau rakyat marah bukan karena hal-hal besar terjadi tetapi bisa saja terjadi bermula dari kebutuhan pokok yang membuat susah rakyat—menjadi pemantik gelombang besar ketidakpercayaa kepada pemerintah,” ia mengingatkan.

“Kebakaran sering terjadi akibat arus pendek listrik itu hanya percikan kecil yang berubah menjadi si jago merah yang siap memakan apa pun di dekatnya.”

Selain itu, apa yang dikerjakan oleh Mendag dalam mengurus kelangkaan minyak goreng, menurut dia hanya manuver saja, yang seolah-olah mencari solusi.

“Tidak ada langkah efektif yang diambil Mendag. Padahal telah sekian lama kami menunggu langkah-langkah Mendag dalam menangani kelangkaan minyak goreng dan melambungnya harga bahan pokok menjelang Ramadan,” katanya.

Ia juga menilai apa yang dikerjakan oleh Mendag hanya banyak ucapan-ucapan yang terkesan berani tetapi ucapan itu hanya untuk menyenangkan dan menenangkan saja. Aksinya tidak ada.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Waketum GPII Desak Mendag Lutfi Mundur dari Jabatannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Iqbal menyampaikan maksud dan tujuannya atas aksi di Kemendag tersebut, yang menyoal tuntutan kepada Oka. Dan menurut dia, soal harga minyak goreng misalnya yang belakangan ini dinilai tidak terjangkau karena harga kelapa sawit dunia mengalami kenaikan.

“Harga internasional naik, yang mengendalikan adalah Malaysia dan juga Belanda. Sedangkan Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia kenapa dikendalikan harga oleh Belanda dan Malaysia terhadap harga kelap sawit?” ujar Iqbal, Rabu (23/3/2022), lewat virtual.

Iqbal kemudian menyampaikan apa yang dijelaskan oleh Oka, terkait kelangkaan minyak goreng. Oka, kata dia, menyampaikan bahwa ketikakelangkaan minyak goreng terjadi, pemerintah membuat aturan main (DMO) agar ketersediaan dalam negeri terpenuhi (segera).

Namun, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, DMO yang diserahkan di kota-kota besar di Indonesia tidak sesuai dengan harapan pemerintah atau dengan kata lain ada mafia, atau spekulan yang memainkan DMO (ketersedian kelapa sawit) sebagai bahan dasar minyak goreng.

Tapi, kata Iqbal, bahwa saat ini Pemerintah sedang menyiapkan skenario untuk mengatasinya.

“Setelah DMO dihilangkan harga minyak goreng masuk dalam harga pasar. Setelah itu banjir minyak goreng kemasan tetapi harga minyak goreng naik dua kali lipat,” kata dia.

Atas hal itu, Iqbal pun memberikan waktu untuk mengatasinya (kelangkaan dan harga minyak goreng). Kalau dalam pemberian waktu yakni selama seminggu tidak kunjung selesai, maka Said mengatakan akan mengerahkan massa besar-besaran di Kemendag.

Sebelumnya, Iqbal sempat menjelaskan (konferensi pers) setelah bertemu dengan pihak Kemendag tersebut tetapi tidak lama dalam memberikan keterangan karena kondisi hujan.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel Penjelasan Said Iqbal terkait Audiensi dengan Perwakilan Kemendag di Aksi Kemarin pertama kali tampil pada Parade.id.

Dugaan banyak atas hal itu, salah satunya ada dugaan mafia minyak yang “bermain”.

Pengamat politik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu coba menganalisis hal itu. Berikut analisisnya, yang dikutip parade.id di akun Twitter Said Didu, Selasa (22/3/2022):

#mafiamigor. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai janji saya, saya membuat utas yg akan analisis kenapa mafia minyak goreng (termasuk mafia CPO) – selanjutnya disingkat #mafiamigor tidak bisa ditangkap – bahkan tidak bisa diungkap oleh penguasa pdhl rakyat sdh dirugikan.

Sesuai pengertian umum bhw mafia adalah sekelompok orang yg bergerak secara rahasia utk melakukan kejahatan. Jika defenisi ini digunakan dlm #mafiamigor maka mereka adalah penjahat dan pelanggar hukum, dll. Kalau memang demikian kenapa tdk bisa diungkap ?

Pertanyaan selanjutnya adlh apakah ada #mafiamigor sebagaimana dimaksud pada pengertian butir 2 ? Ataukah yg ada adlh pengusaha yg memanfaatkan celah aturan yg ada utk mendapatkan keuntungan tapi sebenarnya mereka tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tingkat “keruwetan” mengungkap #mafiamigor mulai plg ruwet.
1) mafia ada-sdh menguasai penguasa
2) mafia ada-sdh bagian oligarki
4) mafia ada-dijadikan sapi perah penguasa
5) mafia tdk ada-hanya oligopoli
6) mafia tdk ada-hanya manfaatkan celah aturan cari untung

Untuk mengetahui pada posisi mana #mafiamigor maka perlu dianalisis kebijakan pemerintah terkait perdagangan CPO dan minyak goreng agar kita mengetahui apakah mafia ada dan bagaimana cara mereka melakukan kejahatan.

Kenaikan harga migor disebabkan oleh kenaikan harga CPO. Kenaikan harga CPO disebabkan kenaikan harga minyak bumi dan gagal panen penghasil kedele. Harga CPO skrg selalu terkait dg harga minyak bumi krn di dunia tdk sedikit CPO digunakan sebagai bahan bakar

Yg makin mendorong naiknya harga migor dibandingkan bbrp tahun lalu adlh melemahnya nilai tukar rupiah krn standar harga CPO dunia adlh Dollar AS.
Harga normal CPO sktr $ 750/ton atau sktr Rp 9.000 per Kg. Harga skrg sktr $ 1.200 ton atau Rp 15.000 per Kg.

Cara sederhana perkirakan harga minyak goreng curah di pasar adlh harga CPO per Kg ditambahkan Rp 4.000 utk harga per liter. Jk harga CPO Rp 15.000/Kg maka harga minyak goreng curah sktr Rp 19.000 per liter. Utk hanga migor kemasan sktr Rp 20 – 21.000 per liter

Saya lanjutkan stlh jeda sholat Isya tadi. Sejak 2015 pemeritah telah mengatur perdagangan CPO, minyak goreng dan biodiesel dg memberlakukan pungutan ekspor dan memberikan subsidi biodiesel. Tapi sayangnya memang blm ada program memberikan subsidi migor.

Besaran pungutan ekspor CPO, migor dan biodiesel yg terakhir (2022) sbb :
1) CPO : harga $ 750 per ton pungutan $ 55. Setiap kenaikan $ 50 pungutan naik $ 20. Jika harga $ 1.200 maka pungutan $ 195
2) minyak goreng atau olein : harga $ 750 perton, pungutan $ 20

Pungutan ekspor (lanjutan) :
3) pungutan ekspor biodiesel : harga $ 750 per ton, pungutan $ 25.
Pungutan tsb dikelola oleh BLU BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) dan sdh terkumpul Rp 139 t. Dana tsb sdh digunakan subsidi biodiesel sbsr Rp 110 t

Kelangkaan migor terjadi stlh pemerintah menetapkan kbjkn kewajiban produsen CPO hrs menjual CPO dg harga Rp 9.300/Kg dan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasar Rp 14.000/ltr. Stlh kbjkn tsb dicabut, migor melimpah dan harga meroket. Kerjaan mafia ?

Kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) – kewajiban menjual CPO dalam negeri dan kebijakan HET menyebabkan terjadinya disparitas harga yang sangat besar antara pasar domestik utk rakyat dan UMKN dg ekspor dan pasar domestik industri. “Setan” pada bangun.

Saat itu, perbedaan harga CPO antara CPO-DMO dg CPO non DMO sktr Rp 6.000/Kg atau sktr 70%. Perbedaan minyak goreng juga sktr Rp 6.000/ltr atau sktr 42%.

“Malaikatpun” akan tergoda mengambil keuntungan dg perbedaan harga sebesar itu. Pertanyaanya siapa yg main ?

Apkh ada yg main ? Jelas ada.
Siapa potensial bermain ? Mulai dari produsen CPO, minyak goreng, distributor, retailer sampai pengecer.
Apkh mrk melanggar hukum ? Bisa iya bisa tdk dan sulit dibuktikan.
Apakah mrk tdk peka penderitaan rakyat ? Itu ursn pemerintah

Pemerintah saat itu menetapkan DMO CPO 20% atau sktr 9 jt ton/tnb sdh jauh melebihi kbthn minyak goreng sktr 6 juta ton. Produksi minyak goreng per tahun skt 20 jt ton sementara konsumsi hanya sktr 5,7 juta ton. Bhn baku dan produksi lbh tapi knp migor langka ?

Analisis saya, kelangkaan migor saat itu bukan krn tdk ada barang tapi lbh baik menunda produksi, distribusi, dan penjualan CPO dan Migor utk kebutuhan DMO dan HET demi mendapatkan keuntungan antara 40 – 70 %. Apakah hal tsb melanggar aturan ?

Menunda atau tdk memprioritaskan penjualan CPO ke pabrik minyak goreng yg harganya lbh murah Rp 6.000 per Kg adalah “strategi bisnis” – blm tentu bisa dibuktikan melanggar hukum. Mengutamakan pengolahan CPO non DMO di pabrik minyak goreng juga “strtegi bisnis”

Distributor tidak mengutamakan mengangkut migor HET juga “strategi bisnis”. Membatasi jumlah migor HET di etalase pengecer, juga “strategi bisnis”. Apakah “stretegi bisnis” prodosen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, dan pengecer melanggar hukum ?

Apakah “strategi bisnis” yg mereka lakukan melanggar hukum ? Sangat sulit dibuktikan krn kebijakan DMO CPO dan HET minyak goreng memang hanya bagus dikemukakan di bangku kuliah dan ruang diskusi tapi sangat sulit diterapkan di lapangan. Kenapa batubara bisa ?

Kebijakan DMO batubara bisa dilakukan krn :
1) produsen batubara bukan pengguna batubara – produsen CPO juga konsumen CPO utk migor dan produk lain.
2) konsumen DMO batubara adalah PLN, gampang dimonitor – konsumen migor hasil olahan CPO DMO slrh rakat.

Dari uraian tsb menurut saya isu kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada pengusaha yg mengutamakan mencari untung yg mengabaikan kepentingan rakyat dg memanfaatkan kelemahan pemerintah dalam berbagai aspek – terutama aturan dan pengawasan.

Awalnya Bpk Mendag menuduh banyak pihak jadi pemain migor bahkan Ibu-Ibu pun dituduh sbg penimbun migor. Terakhir berjanji bhw tgl 21 Maret 2022 akan mengumumkan siapa mafia migor – tapi sampai skrg blm diumumkan. Sepertinya takut kepercik muka sendiri.

Kebijakan seperti apa yg dibutuhkan agar pengusaha tdk kejar keuntungan dg memanfaatkan kelemahan pemerintah dg berpraktek bagaikan “pseudo mafia” dg membungkus sbg “strategi bisnis”. Perlu diingat bhw kebijakan yg baik adlh jika setanpun tdk bisa mempermainkan

Solusi ke depan.
1) buat kbjkn yg tdk menyebabkan disparitas harga yg besar
2) sgr siapkan migor subsidi dg mengalihkan subsidi solar ke subsidi minyak goreng
3) tugaskan Bulog dan RNI utk kelola migor subsidi
4) produksi migor subsidi oleh pabrik kecil/menengah.

Terlepas dari apakah ada #mafiamigor, jelas bhw kelangkaan dan melonjaknya harga migor memerlukan kebijakan yg :
1) menghilangkan oligopoli
2) meningkatkan peran BUMN
3) berhati-hati menggunakan sumber pangan untuk energi
4) menghindari terjadinya oligarki pangan

Kesimpulan :
1) belum tentu ada #mafiamigor tapi faktanya ada praktek “mafia” yg memanfaatkan kelemahan aturan
2) praktek “mafia”, pokok rakyat harus dihentikan
3) pemerintah hrs menjaga ketersediaan dan keterjangkauan thd kbthn pokok.
4) @ManCity klub hebat.

Artikel Analisis Mengapa Mafia Minyak Goreng Tidak Bisa Diungkap oleh Penguasa pertama kali tampil pada Parade.id.

Muhammad Senanatha selaku Presidium Ksatria Muda Respublika (KMR) turut mengomentari hal tersebut. Menurut dia, kebijakan pemerintah untuk mencabut HET dan melepas harga minyak ke pasar adalah bentuk liberalisasi pasar, dalam hal ini pemerintah lebih menunjukan keberpihakanya kepada para pengusaha dibanding rakyat.

“Pasca pencabutan aturan HET minyak goreng kemasan, stok mendadak banyak di pasaran. Bahkan kini harganya naik menjadi sekitar Rp23.000 per liter,” kata dia, kepada media, Selasa (22/3/2022).

“Kita bisa lihat sekarang, setelah Pencabutan aturan HET minyak goreng kemasan, stoknya mendadak lebih banyak, akan tetapi dengan harga yang jauh berbeda bahkan hampir 2 kali lipat dari harga awal,” kata Mahasiswa Nahdlatul Ulama itu.

Menurut dia, itu menjadi bukti nyata kegagalan dan kalahnya pemerintah kepada para mafia pangan dengan langkah pencabutan HET.

Senanatha juga mengomentari kinerja dari Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan, karena setelah pencabutan HET, banyak merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan segelintir orang.

“Saya menduga Erlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian dan Lutfi sebagai Mendag, dan mereka adalah antek liberalisme.”

“Entah seberapa besar lagi harapan kita pada sistem, dimana para penguasa terkesan merasa segan dan berhutang budi pada pengusaha, dan kesanya lebih condong kepada balas budi dan kampanye ketimbang bagaimana mengurusi kebutuhan rakyat,” tandasnya.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Presidium Ksatria Muda Republika (KMR) Ikut Mengomentari Harga Minyak Goreng pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menteri jangan bunuh rakyat (dengan minyak curah, red.). Turunkan harga minyak goreng kemasan. Bukan minyak curah. Turunkan minyak goreng. Turunkan harga bahan pokok. Ganti Mendag!” tegas minta Iqbal dari orasinya, ketika aksi di depan gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta.

“Rakyat itu tidak bodoh. Ganti rakyat Mendag! Kasihan presiden. Masak Menteri ngeluh. Masak rakyat yang dikorbankan?” sambungnya.

Kata Iqbal, mestinya pemerintah melalui Mendag jangan mau kalah dengan mafia (jika benar adanya).

“Indonesia itu penghasil kelapa sawit (CPO). Per tahun lebih 70 ton. 40 ton dari Indonesia. CPO adalah bahan dasar minyak goreng kemasan. Bagaimana mungkin penghasil terbesar, tapi langka minyak gorengnya. Berarti ada spekulan. Negara kalah sama spekulan. Negara tidak boleh kalah,” ia kembali menegaskan.

Iqbal pun memberikan waktu satu minggu agar persoalan kelangkaan dan harga minyak goreng diatasi, termasuk minyak curah yang harus dihentikan di pasaran. Rakyat jangan dikorbankan dengan minyak curah.

Dan yang mesti diturunkan harganya menurut dia adalah minyak goreng dalam kemasan, bukam minyak curah, yang kita ketahui tidak cukup baik bagi rakyat.

“Rakyat juga seperti dibikin pengemis dengan mengantre minyak goreng. Satu orang telah meninggal akan hal itu. Negara tidak boleh kalah dengan mafia. Dimana pejabat hanya melihat hal-hal itu dan tampak tak berdaya,” terangnya.

Selain itu ia mengingatkan, agar kelangkaan tidak terjadi, mestinya pemerintah tidak lebih banyak mengekspor minyak ke luar negeri dengan tidak memperhatikan kebutuhan dalam negeri.

Artinya, mekanisme pasar jangan diterapkan, terutama ke soal harga minyak goreng. Sebab itu yang menyebabkam tidak terjangkaunya harga minyak goreng.

“Padahal gampang, tinggal panggil saja, Sinar Mas, dll. Tinggal ditanya. Misalkan setiap tahun perusahaan ini memproduksi minyak sawit (CPO) berapa. Jangan semua diekspor. Misal ekspor 90. 10 untuk domesti,” kata dia.

“Harganya malah lebih murah dengan negara Malaysia dengan kemasan yang sama. Turunkan sesuai janji Rp11.000,” sambungnya pungkas.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel KSPI Minta Presiden Ganti Menteri Perdagangan pertama kali tampil pada Parade.id.

Di antaranya turunkan harga minyak goreng, setop kelangkaan minyak goreng, turunkan harga bahan pokok, dan ganti Mendag.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang hadir dalam aksi, menjelaskan soal tuntutan-tuntutan itu. Pertama soal kelangkaan minyak goreng, dimana Said meminta agar segera memastikan tersedia.

“Memastikan ketersediaan minyak goreng. Dan jangan menjual minyak goreng dengan menggunakan harga pasar. Bilamana tidak turun maka kami pastikan akan ada aksi di seluruh Indonesia hingga harga minyak goreng turun (agar juga tidak langka),” katanya kepada media.

Negara, soal ini, kata dia boleh kalah dari mafia. Sebab Indonesia adalah penghasil minyak terbesar di dunia. 78 juta CPO. Produksi 40 juta ton dari sawit. Dan Indonesia produksi setengah dari kebutuhan minyak sawit.

Pemerintah juga dimintanya agar jangan mengekspor semua hasil minyak sawit (untuk minyak goreng). Pemerintah mesti memperhatikan juga kebutuhan di dalam negeri.

Iqbal juga meminta agar pemerintah melalui Mendag untuk tidak bunuh rakyat dengan minyak goreng curah. Ia meminta agar semua minyak curah segera ditarik semuanya dari pasaran.

“Kami menunggu niat baik Mendag dalam aksi ini. Kami berikan waktu 1 minggu soal ini. Mengingat Indonesia penghasil minyak sawit terbesar. Dan kami minta hak preogeatif presiden untuk mengevaluasi Mendag. Pecat Mendag,” pintanya.

Iqb klaim massa buruh yang hadir ratusan orang. Dan akan bertambah jika tidak ada respons memuaskan.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Aksi Buruh KSPI di Depan Gedung Kementerian Perdagangan RI pertama kali tampil pada Parade.id.