Menurut AHY, penolakan tersebut semakin memperkuat Keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak KSP Moeldoko, tentang Judicial Review AD/ART Partai Demokrat.
Atas dua keputusan yang fundamental itu, ia dan segenap kader mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT.

“Dengan izin dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa itu, alhamdulillah, kebenaran dan keadilan yang kita perjuangkan tetap tegak di negeri ini,” demikian siaran pers partai Demokrat, Rabu (24/11/2021)

Keputusan PTUN ini diakuinya telah mengonfirmasi keyakinannya. Sebab jika mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung (MA), maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN, menjadi semakin tidak relevan.

“Bagi kami, keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat.
Sejak KSP Moeldoko berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, lalu tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB illegal; kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB illegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, ketika ia aktif mengumpulkan orang-orangnya dalam proses hukum ini.”

Ia pribadi mengaku sempat diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI; KSP Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai. KSP Moeldoko akan melakukan langkah apa pun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan; upaya membeli hukum.

“Tapi kami semua yakin, hukum akan tetap tegak, hukum tidak akan bisa dibeli, selama kita berjuang di atas kebenaran itu. Dan selama kebenaran yang kita perjuangankan itu mendapatkan dukungan rakyat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Besar. Itulah yang tidak dimiliki oleh KSP Moeldoko dan orang-orang yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran.”

Bukan hanya dirinya pribadi yang berusaha untuk memahami mengapa KSP Moeldoko yang juga sebenarnya adalah senior saya di TNI ini, mudah dijerumuskan oleh orang-orang yang mabuk kekuasaan, tetapi banyak senior-seniornya juga yang mempertanyakan hal itu. Terkait hal itu, ia serahkan kepada KSP Moeldoko sendiri untuk menjawabnya.

“Bagi kami, keputusan hukum ini adalah wake-up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun, bagi siapa pun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untu mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB illegal.”

“Jika ini dilakukan, jika upaya pengambilalihan partai politik secara illegal ini dilakukan lagi, maka yang akan melawan adalah rakyat, bukan hanya sekedar kader partai politik.”

Partai politik adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen, yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat. Karena itu, mengganggu rumah tangga sekaligus berupaya untuk mengambil alih partai politik secara inkonstitusional menurut dia adalah sama saja dengan mengganggu rakyat itu sendiri.

Itulah mengapa ia mengatakan bahwa keputusan hukum ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia, karena keputusan itu tetap melindungi hak-hak politik rakyat, yang berusaha dirampas oleh KSP Moeldoko melalui upaya-upaya politik dan upaya-upaya hukum.

Untuk itu, atas keputusan PTUN ini juga, ia menyampaikan apresiasi dan rasa hormatnya kepada seluruh pihak, yang tidak dapat dosebutkan satu per satu; atas semua doa, perhatian, dan bantuannya dalam perjuangan Demokrat untuk mengokohkan pilar demokrasi di negeri ini.

“Apresiasi itu kami sampaikan kepada para Hakim di Mahkamah Agung, jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, jajaran Kementerian Polhukkam dan Kemenkumham, Tim Hukum Partai Demokrat, para penggiat, aktivis dan pejuang demokrasi, para akademisi pakar hukum, rekan-rekan pemimpin redaksi dan para jurnalis, serta segenap pengurus, kader dan simpatisan Partai Demokrat.”

Tidak lupa juga ia terima kasih dan apresiasi juga kepada seluruh rakyat Indonesia, yang tidak henti-hentinya terus menguatkan perjuangannya sejak kasus ini pertama bergulir, di awal tahun ini.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel PTUN Tolak Permohonan Gugatan Moeldoko, Ini Respons AHY pertama kali tampil pada Parade.id.

Mengetahui hal itu, dua kader Demokrat dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun bereaksi. Dua kader tersebut ialah Rachland Nashidik dan Ketua BAPPILU DPP Demokrat Andi Arief.

Rachland menyinggung etika Moeldoko, karena dinilai di tengah pandemi ia masih sempat mengurusi ambisinya.

“Jenderal Moeldoko sungguh tuna etika. Satu, di saat Covid menggila, dia masih mengurusi ambisinya membegal Partai Demokrat: menggugat keputusan Kemenhukam, tak peduli pada kecaman publik. Dua, dia tak sungkan gugat keputusan pemerintah meski dia sendiri bagian dari pemerintah,” demikian kata Rachland, kemarin.

Rachland kemudian menyinggung posisi Moeldoko sebagai KSP yang tidak memberitahu, apalagi minta restu Presiden Jokowi, ketika menyelenggarakan KLB abal-abal di Deli Serdang.

“Kini dia menggugat Kemenkumham. Tapi apakah dia sudah belajar dari kesalahannya tempo itu? Apakah kali ini dia sudah lapor dan minta ijin Presiden? Betapa tak berwibawanya Presiden di hadapan Kepala Stafnya sendiri,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sementara itu Andi Arief mengingatkan Moeldoko (dkk), dimana menggugat Kemenkumham sama saja seperti menggugat Presiden.

“Saya cuma mengingatkan Pak Moeldoko, pertama tidak elok KSP menggugat Presiden karena menkumham perpanjangan tangan Presiden,” kata Andi.

Kedua, kata Andi, Moeldoko (dkk) bisa kena pasal pemalsuan KTA Demokrat, karena bukan anggota Demokrat.

“Kalau nekad ya silahkan, siap-siap kembali malu,” tambah Andi, tertulis di akun Twitter-nya.

Menurut kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang, Rusdiansyah hal itu dilakukan karena, sebagaimana diketahui pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menteri Hukum dan HAM belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan.

Maka dari itu, kata dia, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta.

Menurut Rusdiansyah, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara. Demikian dikutip detik.com.

Rusdiansyah berharap PTUN Jakarta menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif. “Sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deli Serdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat,” katanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kubu Moeldoko Mengajukan Kepengurusan KLB ke PTUN, Ini Reaksi Kader Demokrat pertama kali tampil pada Parade.id.

Ketimbang mengambil paksa Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lebih baik dia mendirikan partai sendiri. Namanya  bisa partai apa saja.

Kalau memang tetap tertarik dengan nama Demokrat, bisa Partai Demokrat Baru, atau Partai Demokrat Berseri.

Buya Anwar Abbas, begitu dia biasa dipanggil, meminta Moeldoko meneladani Ketua Umum PDIP Megawati.

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  Mega dikudeta Soerjadi melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Asrama Haji Medan (1996). Dia kemudian mendirikan Partai Demokrasi  Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada Pemilu 1999 di awal Reformasi, PDIP ikut berlaga bersama bersama PDI.

Hasilnya PDIP menjadi partai pemenang Pemilu. Megawati menjadi Wapres, dan kemudian menjadi Presiden.

Partainya juga selalu berjaya dari pemilu ke pemilu. Dalam dua pemilu terakhir (2014, 2019) PDIP menjadi pemenang.

PDIP masih mendapat bonus tambahan, Jokowi salah seorang kadernya  menjadi Presiden selama dua periode.   

Nasehat Buya Anwar Abbas ini sangat layak didengar dan dituruti Moeldoko.

Mega seperti kita saksikan,  saat ini menjadi figur sangat berpengaruh dalam peta politik Indonesia.

Beda sekali dengan Moeldoko. Sebagai mantan Panglima TNI, dan sekarang menjadi orang dekat Presiden Jokowi, citra Moeldoko berada dalam titik nadir.

Dia disebut sebagai pembajak, bahkan begal politik. Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat  yang coba dia rampas, bukan membuatnya terhormat. Tapi malah dihujat.

Harus Belajar dari Para Senior

Sebenarnya Moeldoko tak perlu belajar ke orang lain. Cukup belajar dari para seniornya di TNI.

Mantan Menhankam Pangab Jenderal Edy Sudradjat misalnya. Setelah kalah bersaing dengan Akbar Tanjung memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Golkar, dia mendirikan PKPI (1999).

Benar PKPI  tidak pernah lolos parlemen. Tapi sampai sekarang publik, dan  internal TNI, tetap respek. Mamandang dan menyebut namanya dengan takzim.

Mantan Menhankam Pangab Jenderal Wiranto juga membangun parpol sendiri.

Hanura (2006) yang dibangunnya sempat lolos parlemen. Tapi sejak kepemimpinannya dilepas ke Osman Sapta Odang, malah tidak lolos ke parlemen.

Letjen Prabowo Subianto juga sukses membangun Gerindra (2008). Hingga kini menjadi partai kedua terbesar di parlemen. Dia juga sempat tiga kali berlaga di pilpres.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sukses membangun Partai Demokrat (20010. Dengan Demokrat,  SBY berhasil meraih sukses menjadi Presiden selama dua periode.

Kalau mau cari model di luar TNI, dia bisa juga belajar dari Surya Paloh (SP).

Setelah kalah dari Aburizal Bakrie dalam Munas VIII Partai Golkar (2009) di Pekanbaru, Riau, SP mendirikan Partai Nasdem (2011).

Nasdem sukses, dalam dua periode terakhir selalu berada dalam koalisi partai-partai penguasa.

Semua nama yang disebut di atas, bahkan berasal dari satu partai yang sama. Golkar.

Masih ada figur lain yang bisa dicontoh Moeldoko. Ini bahkan figur anak-anak muda. Duet Anies Matta-Fahri Hamzah.

Mereka tak perlu ribut-ribut. Setelah merasa tidak cocok dengan pengurus PKS lainnya, mereka mendirikan Partai Gelora Indonesia.

Padahal konon kabarnya,  mereka sempat ditawari untuk mengambil alih PKS dengan model KLB. Tapi tawaran itu ditolak.

Anies-Fahri membangun partai dari nol. Dalam waktu singkat, kini telah memiliki pengurus di 34 Provinsi, dan seluruh kabupaten di Indonesia. Minus dua kabupaten di Jateng.

Partai Gelora sudah siap ikut   serta dalam pemilu.

Benarlah yang dikatakan Buya Anwar Abbas. Moeldoko bisa mendirikan Partai Demokrat Baru, Berseri, atau Perjuangan.

Bila tak mau susah payah membangun partai dari awal, sesungguhnya Moeldoko tetap bisa mengambil opsi KLB. Tapi bukan di Partai Demokrat.

Sebagai kader Partai Hanura, Moeldoko bisa melaksanakan KLB dan mendongkel Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang.

Bila dia berhasil membenahi Hanura. Membawa kembali masuk ke parlemen.

Moeldoko akan dikenang sebagai tokoh politik yang terhormat. Bukan begal Partai Demokrat! End.

*Pengamat Politik Hersubeno Arief

Artikel Moeldoko Mau Mendirikan Partai Demokrat Baru? pertama kali tampil pada Parade.id.

SBY jelas-jelas menzalimi Anas Urbaningrum ketika dia terpilih sebagai ketua umum PD di Kongres II 20-23 Mei 2010 di Bandung. Pada 2013, SBY melakukan “kudeta” terhadap Anas untuk merebut posisi ketua umum.

Selain itu, SBY juga ikut bertanggung jawab atas pengukuhan kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) yang kemudian mengelola negara ini dengan cara yang sewenang-wenang. Yang telah menimbulkan kekacauan ekonomi, kegaduhan sosial, dan kebobrokan politik.

Banyak tindak-tanduk SBY yang tidak elegan ketika dia menguasai PD. Ketika dia memanfaatkan partai ini untuk menopang kekuasaannya. Dan ketika dia menjadikan Demokrat sebagai “properti keluarga”.

Singkat kata, SBY memang pantas dicela dalam cara dia menguasai dan menjalankan PD.

Akan tetapi, cara Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih PD sekarang ini, jauh lebih parah lagi. Jauh lebih tak beradab. Bahkan sangat brutal. Pengecut. Dan menunjukkan keteladanan yang jorok dalam kehidupan politik Indonesia yang belakangan ini memang sudah rusak berat.

Moeldoko mengambil alih PD dengan cara “jalanan”. Mirip-mirip dengan aksi para begal yang merampas sepeda motor di tengah malam. Di tikungan-tikungan sepi.

SBY mengambil Demokrat dari tangan Anas lewat cara yang sah dan sesuai AD-ART. Ini saja pun terlihat sangat keji. Konon pula dengan cara-cara yang dilakonkan oleh Moeldoko.

Moeldoko bukan kader Demokrat. Kudeta mungkin masih bisa “dimaklumi” kalau dia adalah bagian dari partai. Kalau dia sudah lama bergelut di partai itu semisal Marzuki Ali.

Moeldoko melancarkan kudeta karena mentang-mentang. Mentang-mentang dia berkuasa. Mentang-mentang bisa mengendalikan aparat keamanan supaya tidak membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit yang sangat bertentangan dengan protokol kesehatan.

KLB di Sibolangit (5-7 Maret 2021) yang dipimpin oleh Jhoni Allen Marbun adalah bentuk kepengecutan. Sengaja menjauh dari kekuatan solid PD di Jawa dan wilayah-wilayah lain yang mendukung kepemimpinan sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tidak ada satu pun ketua DPD atau DPC yang hadir di Sibolangit, kata AHY.

KLB ini adalah perhelatan ala “kangaroo court” (pengadilan kangguru). Yaitu, cara-cara yang tidak sah. Simaklah cara Jhoni Allen ketika membacakan hasil Kongres berikut ini.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.”

Beginilah prosesi “kangaroo court” yang diketuai Jhoni Allen. Begitu kongres dibuka, saat itu juga Moeldoko langsung terpilih sebagai ketua umum. Menabrak semua ketentuan internal partai.

Kudeta Moeldoko ini tidak boleh dibiarkan. AHY sudah benar dalam menyatakan sikapnya untuk melawan. Menkum HAM tidak etis, tidak konstitusional, dan tidak aspirasional kalau mensahkan kepengurusan hasil kudeta terkutuk ini.

Moeldoko memberikan contoh yang sangat buruk kepada generasi penerus tentang cara menjadi pimpinan partai. Karena itu, jangan sampai orang seperti ini menjadi pemimpin bangsa dan negara. Jangan sampai dia menjadi presiden lewat PD yang dia rampas.

Publik perlu diingatkan karena sangat santer ambisi Moeldoko untuk ikut dalam Pilpres 2024. Kalau saja kendaraan politik Meoldoko adalah hasil rampasan, bagaimana lagi nanti dia mengelola negara ini jika diberi mandat sebagai presiden?

5 Maret 2021

*Wartawan Senior, Asyari Usman

Artikel Moeldoko: Merampas Partai Mau Menjadi Presiden? pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami berdiri di aini tidak sendiri. Kami berdiri tegak didukung oleh jutaan kader mewakili 34 ketua DPD, 514 Ketua DPC serta mewakili ribuan anggota fraksi yang duduk di Kursi Dewan. Kami juga berdiri disini karena telah mendapatkan mandat dari kader yang mempunyai suara yang sah dari kongres yang sah dan demokratis serta disahkan oleh negara,” sampainya, kemarin, di DPP Partai Demokrat Jakarta.

AHY menyebut bahwa apa yang mereka (kelompok Deli Serdang) lakukan didasari oleh niat yang buruk dan cara yang buruk. KLB ini dinilainya tidak berdasar oleh aturan partai dan tidak sah menurut negara.

“Saya ingin menjelaskan sesuai dengan konstitusi partai. Partai demokrat memiliki AD ART yang menjelaskan mengapa KLB itu ilegal, yakni setidaknya bisa menyelenggarakan KLB yaitu dihadiri 2/3 DPD dan setengah dari jumlah DPC dan harus disetujui oleh Ketua Majelis Partai,” katanya.

Apabila tidak dipenuhi, kata AHY, maka KLB tersebut  itu tidak sah. Dan faktanya, Ketua DPD dan DPC tidak ikut di wilayah KLB.

“Mereka sedang berada di daerah masing-masing. Apabila ada yang mengaku mempunyai suara yang sah itu adalah berita bohong,” jelas tegasnya.

KLB di Deli Serdang disebut AHY adalah kader yang dipecat dan ada juga mantan kader yg tidak aktif dan pindah partai, yang kemudian tiba-tiba menggunakan jaket biru partai Demokrat seolah kader aktif dan memiliki suara yang sah. Ia bisa pastikan itu.

“Kami punya hak dan kewajiban secara politik dan moral untuk menjelaskan kepada masyarakat Indonesia,” terangnya.

AHY meyebutkan bahwa ada 34 DPC bedasarkan laporan dari lapangan yang sudah di PLT sebelum KLB dimulai, sehingga tidak ada suara yang sah. AHY mengklaim sudah mengantongi surat penolakan dari 93 persen pemilik suara yang sah dan mereka ada di wilayahnya masing-masing, yakni ada sekitar 7 persen saja yang ikut KLB.

Menurut AHY, banyak dari mereka yang hadir di KLB itu atas paksaan dan imbalan berupa uang dan posisi kedudukan. Dan menurut dia, hal itulah yang dapat merusak demokrasi negeri kita.

“Nasib demokrasi  negeri kita kalau ada aktor external yang mempunyai uang dan mengambil alih partai politik yang sah hancur lah demokrasi kita. Kami ingin menyuarakan perjuangan demokrasi yang ada di negeri kita,” katanya.

Melecehkan Demokrat

AHY menyebut orang luar yang diminta menjadi Ketua Umum di Demokrat telah melecehkan aturan partai.

“Saya ingin menyampaikan semoga fakta tadi tidak dibelokkan. KLB ini adalah dagelan dan kami tidak bisa menerima secara akal sehat dan kami yakinkan semuanya akan kita hadapi dan lawan karena mempunyai hak dan kewajiban,” katanya.

AHY mengaku telah berupaya mencegah KLB ilegal melalui pemerintah juga terhadap pejabat negara. Misalkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, dan Menkumham atas dasar nilai hukum dan keadilan negeri. Hal itu ia jalankan dengan harapan tidak ingin terjadi sesuatu, kegaduhan yang menjadi instabilitas politik di negeri ini.

“Jadk kami mengirimkan pesan apa yang terjadi kepada partai dmeokrat ini menjadi atensi, mengingat DPD dan DPC mempunyai surat kuasa itu adalah surat palsu dan illegal. Ia mendapat laporan dalam bentuk statement deklarasi dari DPD dan DPC untuk tunduk terhadap partai demokrat tahun lalu,” imbuhnya.

Terkait keterlibatan KSP moeldoko yang selama ini mengelak, menuru AHY kini sudah terang benderang terbukti ketika diminta gerakam pengambil alih partai, bahwa KSP Moeldoko menerima menjadi Ketum Demokrat versi KLB Sumut.

Menurut AHY tentu ada yang disampaikan oleh KSP Morldoko tadi meruntuhkan segala ucapan yang disampaikan olehnya beberapa waktu lalu.

“Faktanya Moeldoko bukan kader partai Demokrat dan segelintir mantan kader yang melaksanakan KLb di Sumut. Tidak mungkin kalau tidak mendapat dukungand dari KSP Moeldoko,” kata dia lagi.

Bagi Demokrat,  sikap dan perilaku Moeldoko bukanlah kesan yang baik dan tidak bisa diambil contoh yang baik. Hal itu bisa ia sampaikan karena banyak bukti yang didpaatkan bukti-bukti yaitu Moledoko benar melakukan pengambilalihan partai Demokrat.

“Kami eminta dengan hormay kepada Bapak Presiden dan Menkumham tidak memberi legitimasi kepada KLB tersebut. Kami akan menempuh langkah hukum dan akan kami laporkan kepada penegak hukum untuk mencari keadilan,” tandasnya.

Demokrat akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan partainya agar tidak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat, termasuk dirinya adalah Ketum Partai Demokrat yang sah legitimasi berdasarkan Kongres ke-5.

(Rep/PARADE.ID)

Artikel KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Disebut Ilegal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sesuai doktrin politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia akan melakukan pendekatan diplomasi untuk kelangsungan perdamaian di kawasan itu,” kata Moeldoko pada acara PYC 4th Anniversary Webinar Series dengan topik Geopolitik Energi di Laut Cina Selatan: Kekuatan Diplomasi, di Jakarta, Sabtu.

Hingga saat ini wilayah Laut China Selatan menjadi perebutan beberapa negara, khususnya China dan Amerika Serikat. Di kawasan tersebut juga terjadi pertahanan dan perang dingin antara kedua negara adidaya.

Secara geopolitik, Indonesia berada pada posisi strategis dalam persoalan Laut China Selatan. Namun, Moeldoko menyampaikan apabila benar-benar pecah konflik, Indonesia akan mengambil posisi netral, tidak memilih keberpihakan pada salah satu negara.

Pada kesempatan itu, pendiri PYC dan Pionir Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan saat ini ada sembilan titik yang diklaim menjadi wilayah teritorial China di kawasan tersebut.

Kekuatan besar dua negara, Amerika Serikat dan China, memperebutkan sumber daya energi di sekitar kawasan.

“Kita tak terlibat namun ada lapangan gas terbesar di wilayah tersebut yang menjadi perhatian kita. Perlu ada prinsip diplomasi dalam menghadapi isu geopolitik di kawasan Laut China Selatan,” ujar Purnomo.

Menurut Purnomo, kekuatan diplomasi Indonesia mengenai wilayah Natuna sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Pembicaraan yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun tidak bisa dilanjutkan, meski dilakukan secara virtual.

“Pembicaraan diplomasi ini lebih diinginkan secara tatap muka, kita berharap dapat ditindaklanjuti,” ujar dia.

Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Federasi Micronesia Muhammad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi dunia akan sangat pesat terjadi di negara berkembang.

Terkait hal tersebut, menurut Lutfi, penguasaan sumber daya alam akan menjadi pertarungan. Penguasaan teknologi yang saat ini sedang ditingkatkan China akan memperkuat perekonomian.
Menurut dia, AS memantau negara-negara yang menerapkan demokrasi, menjunjung hukum dan kebebasan untuk berpendapat, salah satunya Indonesia.

“Kita menjadi calon sahabat sejati di masa depan. Kenapa? Karena kriteria itu ada di Indonesia. Ada kepentingan AS, Indonesia punya situasi yang unik di Laut China Selatan, ” ujar Lutfi.

Sementara itu, penasihat senior Kantor Staf Presiden Andi Widjajanto menjelaskan China berhasil melakukan diplomasi energi untuk mengamankan energi terkait keinginannya untuk menjadi pemain utama di dunia. China membangun militer, gelar kekuatan dan cita-cita China adalah mendapat keamanan energi dan gelar investasi energi ke hampir seluruh dunia.

(antara/PARADE.ID)

Artikel Moeldoko: Indonesia Pilih Diplomasi terkait Laut China Selatan pertama kali tampil pada Parade.id.