Pertama, menuntut perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi jenis pekerjaannya atau risiko kerja yang ada di lokasi kerja tersebut.

Ketiga, menuntut perusahaan segera membuat peraturan perusahaan. Keempat, menuntut disetopnya pemotongan upah yang sifatnya dirasa tidak jelas.

Kelima, menuntut agar menyetop PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Keenam, menuntut perusahaan mempekerjakan kembali anggota SPN yang di-end kontrak sebagai akibat dari pelaksanaan mogok kerja sebelumnya.

Ketujuh, menuntut perusahaan agar memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter agar tidak berdebu. Kedelapan, menuntut perusahaan agar memperjelas hak-hak yang telah diberikan kepada keluarga alm. Made dan almh. Nirwana Selle sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, saat aksi, sesama pekerja di perusahaan justru saling bersinggungan, terjadi di area smelter 1, 2, dan 3, yang pada akhirnya memakan korban luka dan jiwa. Ketersinggungan itu menurut informasi yang diterima parade.id, antara pekerja lokal dengan pekerja asing (China).

Selain itu, karyawan yang berada di luar site semakin bertambah merangsek maju memasuki area site dan melakukan penyerangan terhadap aparat keaman yang sedang siaga, dengan cara merempari batu sehingga mengakibatkan kerusakan pos pengamanan. Massa juga melakukan penyerangan di mes China dengan melakukan pembakaran pos scurity.

Aparat keamanan setempat, baik TNI maupun Polri diterjunkan. Aparat melakukan pengamanan. Kemudian TKA China diamankan di mes kantor perusahaan. Ada 50-an orang pula yang diamankan diduga pelaku penyerangan.

Kondisi terkini
Hari ini, aktivitas kerja diberhentikan sementara. Diberhentikannya aktivitas itu membuat pekerja lokal dikabarkan keluar dari perusahaan dengan membawa barang perlengkapan.

Personel aparat keamanan ditambah, baik itu dari TNI maupun Polri. Tercatat korban lima orang. Meninggal dua orang: satu pekerja lokal, satu pekerja China.

Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Danrem 132/TDL Brigjend TNI Toto Nurwanto meninjau lokasi. Dal konferensi pers bersama, mengatakan bahwa tujuan ke Kabupaten Morowali Utara yaitu untuk meninjau langsung situasi terkini kemana khususnya di perusahaan GNI–kurangnya personel keamanan yang ada menjadi kendala kurang maksimalnya pengamanan.

“Untuk itu kami akan melakukan evaluasi selanjutnya–akan mempertebal kembali keamanan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Morowali Utara,” demikian bunyi kutipan konferensi pers bersama.

Ikut bersama keduanya: Karoops Polda Sulteng (Kombes Pol Ferdinand Pasule), Dir Intel Polda Sulteng  (Kombes Pol Anggara Nasution, Plh Koorspripim Polda Sulteng (Kompol Nasrudin).

(Verry/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Karyawan GNI Morowali Utara (Situasi Terkini) pertama kali tampil pada Parade.id.

Penerbangan pertama, sebanyak 71 orang TKA tiba di Bandara Maleo Morowali, Desa Umbele, Morowali sekitar pukul 08.35 WITA, dengan menumpang pesawat Wing Air Type ATR 72-600 Reg PK-WGJ nomor penerbangan IW-2536. Demikian pantauan parade.id.

Rombongan kedua, sebanyak 38 orang TKA tiba sekitar pukul 08.35 WITA dengan menumpang pesawat jenis Wing Air Type ATR 72-600 Reg PK-WHJ nomor penerbangan IW 2538.

Setibanya di Bandara Morowali, seluruh TKA dilakukan pemeriksaan suhu tubu sesuai protokol kesehatan Covid-19 oleh Tim KKP Bungku yang dimpin oleh dr. Acyntia Dimitri dan Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, 109 orang TKA tersebut menuju PT. Gunbuster Nickel Industry (PT. GNI) di Morowali Utara, untuk bekerja membangun Smelter.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel 109 TKA China Tiba di Bandara Morowali pertama kali tampil pada Parade.id.

“Memberikan hak cuti buruh, setop segala bentuk diskriminasi antara TKA asal Tiongkok dan tenaga kerja lokal. Menolak peraturan perusahaan yang cenderung merugikan buruh, hentikan mutasi sepihak, hapus aturan-aturan siluan, hilangkan 3 Shift 3 Regu, perbanyak pintu jalur keluar-masuk karyawan untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan serta tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penyesuaian tanggal SKS,” demikian tuntutannya.

Dari pantauan parade.id, sejak pagi ribuan buruh PT IMIP telah melakukan sweeping, mengajak buruh lainnya yang masih bekerja untuk ikut mogok. Total diperkirakan 1.000 orang buruh melakukan mogok kerja.

“Namun kerumunan massa buruh tersebut tidak berlangsung lama karena aparat gabungan dari unsur TNI dan Polri serta security membubarkan massa karena mengundang kemacetan jalan raya,” demikian pantauannya, Senin (24/8/2020).

Dua serikat yang tergabung dalam Aliansi Buruh Morowali tersebut mengancam akan melakukan aksi mogok kerja kembali hingga tanggal 29, dikarenakan sejumlah tuntutan yang disuarakan pada aksi tanggal 5 dan 22 Agustus 2020 belum direalisasikan oleh managemen perusahaan.

Aksi massa dilaksanakan di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), tepatnya Post 3 Jalan Trans Sulawesi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Dikomandoi oleh Afdal selaku Ketua Umum SPIM.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Dua Serikat di Morowali Dukung Mogok Kerja pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pekerjakan kembali pengurus serikat pekerja/Serikat buruh yang telah di-PHK. Kami menolak peraturan perusahaan yang merugikan pekerja/buruh,” demikian tuntutan mereka, Rabu (19/8/2020).

Selain persoalan di atas, massa juga menyinggung pemberian hak cuti karyawan oleh perusahaan. Juga terkait dirumahkannya beberapa karyawan oleh perusahaan.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Disnaker Kab. Morowali. Ichsan B Lamidu memberikan apresiasi bahwa apa yang menjadi perjuangan massa buruh akan dipenuhi, dan melalui kesempatan ini.

“Apa yang menjadi tuntutan dari kawan kawan akan kami kawal dan semuanya itu harus sesuai prosedur,” kata dia di hadapan buruh.

Bupati Morowali Taslim memberikan tanggapan bahwa ia akan melakukan mediasi dengan perusahaan agar semua bisa clear. Sehinhga Perusahaan bisa memperbaiki, dan sejauh mana snaksi kepada perusahaan tersebut.

“Terkait pihak perusahaan yang mengatakan bahwa aksi yang dilaksanakan oleh Aliansi Buruh bersatu pada tanggal 5 Agustus 2020 dikatan ilegal sehinggga terjadi PHK sepihak tentunya pihak kepolisian dalam hal ini Polres Morowali akan menyampaikan kepada pihak perusahaan terkait surat izin tersebut,” ucapnya.

Namun menurut Korlap Sahidi, terkait aksi ilegal, ia mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi ke Polres Morowali pada tanggal 1 Agustus 2020 tetapi surat izin aksi dari kepolisian tidak ia terima. Sehingga surat tidak mereka terima.

Menurut Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno untuk aturan izin keramaian minimal tiga hari sebelum pelaksanaan aksi surat izin sudah diterimah oleh Polres Morowali. Adapun terkait aksi tanggal 5 Agustus 2020 yang dikatakan pihak perusahaan ilegal, ia akan melihat kembali waktu dan tanggal masuknya surat izin tersebut, karena surat izin keramaian polisi tidak serta merta mengeluarkan surat izin.

“Kami harus berkordinasi dengan Polda Sulteng,” kata dia.

Sahidi, selaku juga Ketua DPC KSBSI Morowali, berharap tuntutan buruh dipenuhi, di mana misalkan terkait dirumahkannya karyawan agar dipanggil kembali.

Hadir dalam pertemuan buruh dengan Bupati setempat di antaranya: Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno, Kakesbangpol Kab. Morowali Wahid Hasan, Asisten II kab. Morowali Sukri Matorang, Kadis Nakertrans Rahman Topo, Sekertaris Disnakertrans Morowali Ichsan B Lamdu, Kabid Hubungan industrial. Ahmad, dan Perwakilan masa aksi 12 orang.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Buruh Aksi di Kantor Bupati dan Disnaker Morowali pertama kali tampil pada Parade.id.

“Menuntut pihak manajemen PT IMIP agar segera mempekerjakan kembali buruh yang dirumahkan, memberikan hak cuti buruh dan hentikan segala bentuk diskriminasi antara pekerja asal TKA dengan pekerja lokal,” demikian keterangan yang diperolah redaksi parade.id.

Kelompok buruh juga menolak peraturan perusahaan yang merugikan buruh, hentikan mutasi sepihak, hapus aturan-aturan siluman, tolak jam kerja tiga shift tiga regu, perbanyak jalur pintu keluar masuk perusahaan untuk meminimalisir kemacetan dan kecelakaan, tingkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan penyesuaian tanggal SKS serta permudah pelayanan kesehatan dan tambah fasilitas kesehatan di klinik PT IMIP.

Selesai menyampaikan orasi, dilaksanakan dialog antara perwakilan PT IMIP diwakili Hartanto Kambato (HRD PT IMIP) dengan tujuh orang massa aksi di halaman Kantor PT IMIP.  Dialog tersebut dimediasi oleh AKPB Bayu Indra W. (Kapolres Morowali), Kapte Inf. Hamsah (Danramil 1311-02/BS) dan Arsan (Sekcam Bahodopi), dengan hasil bahwa apa yang menjadi tuntutan massa aksi akan disampaikan kepada Bupati Morowali dan rencananya akan diadakan pertemuan guna membahas tuntutan tersebut dalam waktu dekat.

Sebaliknya, massa aksi menyampaikan apabila dalam waktu 2 hari belum dilakukan pertemuan, maka serikat pekerja akan mogok kerja.

Aksi unjuk rasa buruh tersebut dipimpin oleh Afdal (Ketua Umum Serikat Pekerja Industri Morowali/SPIM), Sahlun Sahidi (Ketua DPC SBSI Kabupaten Morowali) dan Agusalim (Ketua DPC FSPNI Kab. Morowali).

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Diskrikiminasi, Ratusan Pekerja IMIP Demo Manajemen pertama kali tampil pada Parade.id.

“Bahwa secara tegas Aliansi Rakyat Daerah (ARD) menolak RUU HIP untuk dilanjutkan pembahasannya oleh DPR RI,” demikian kata ustaz Kaimuddin, Ketua DPC FPI Prov. Sulawesi Tengah, dalam keterangannya yang didapat redaksi parade.id, Senin (6/7/2020).

Ada yang berbeda pada umumnya terkait penolakan RUU kontroversial ini, yakni ARD tidak melakukan orasi atau pengumpulan massa besar.

ARD lebih memilih membagikan masker kepada warga yang lewat, dengan alasan demi menekan penyebaran coronavirus di daerah setempat. Dan menurut pendemo, hal itu tidak mengurangi tekad untuk tetap menolak RUU HIP.

Aksi membagi-bagikan masker dikomandai oleh Ustaz Rusli Baco. Beliau juga termasuk Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kab. Morowali. Tepatnya, aksi digelar di pasar Sentral Desa Matano, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Bagikan Masker tapi Tetap Tegas Tolak RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.

”Menurut catatan kami, industri ektraktif pertambangan adalah salah satu penyumbang terbesar kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya pesisir yang ada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah”, kata Pimpinan aksi yang sekaligus Ketua Jatam, Moh. Taufik, Kamis (2/7/2020), depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Menurut dia, soal rencana pemerintah untuk membuang limbah tailing ke laut dalam melalui proyek pembuangan limbah nikel ke laut dalam (Deep Sea Tailing Placement) untuk pabrik hidrometalurgi akan menambah laju pengrusakan ruang hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini di porak-porandakan oleh industri estraktif.

”Perlu kita ketahui bersama, bahwa di Kabupaten Morowali terdapat tiga perusahaan yang sudah dan tengah meminta rekomendasi pemanfaatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, di antaranya PT. QMB New Energy Material, PT. Sulawesi Cahya Mineral dan PT. Huayue Nickel Cobalt,” ungkapnya.

Untuk PT. Sulawesi Cahaya Mineral sendiri, lanjut dia, merupakan proyek strategis nasional yang telah mendapatkan legitimasi untuk aktivitas pembuangan tailing bawah laut.

“Itu melalui Surat Direktorat Jenderal Pengelolaah Laut KKP No. B.225/DJPRL/111/2019 tanggal 1 Maret 2020, perihal Arahan Pemanfaatan Ruang Laut,” sambungnya.

Ia mengaskan, rencana proyek pembuangan limbah tailing ini, jelas akan menambah penghancuran di wilayah Kabupaten Morowali, khususnya di wilayah laut yang mengancam keberlangsungan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang dan sumber daya perikanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan dan penghidupan.

Menurut dia, proyek pembuangan limbah tailing yang direncanakan ini, tentunya kembali memberikan catatan buruk bagi keberlangsungan ekologi di Kabupaten Morowali, yang kita ketahui bersama wilayah daratannya sampai hari ini sudah diberikan puluhan konsesi-konsesi izin tambang.

“Wilayah tersebut juga menjadi lokasi perencanaan pembuangan limbah tailing oleh beberapa perusahaan tambang yang sedang menunggu izin untuk di tanda tangani oleh pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, potensi ancaman yang besar berikutnya adalah kesehatan masyarakat, baik karena terpapar secara langsung akibat beraktivitas di laut maupun terpapar secara tidak langsung mengkonsumsi pangan laut.  Lebih jauh, masih menurut Taufik, proyek ini akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan skala kecil atau nelayan tradisional yang hidupnya sangat bergantung kepada sumber daya kelautan dan perikanan di perairan setempat.

“Setidaknya terdapat lebih ribuan keluarga nelayan perikanan tangkap di Morowali yang akan berdampak pada proyek ini,” tandasnya.

Setelah melakukan pernyataan—tuntutan, mereka diterima Adiman selaku Kabag Humas Pemprov. Sulteng, yang mengatakan akan menyampaikan hal-hal dari massa aksi kepada Pimpinannya.

Selesai menyampaikan tuntutannya, massa aksi bergerak menuju Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyampaikan aspirasi yang sama. Direspon oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Arif Latjuba,  yang menyampaikan akan mengkaji dan tetap berpegang dari RBP3K atas tuntutan massa aksi. Dan Arif menuturkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng pada prinsipnya tidak akan berpikir untuk mengeluarkan izin limbah tersebut.

“Memang di Morowali ada pembuangan limbah, namun masih melalui smelter dan tidak dibuang ke laut,” demikian keterangannya.

Massa yang melakukan aksi berjumlah belasan, kisaran 15 orang. Selain organisasi yang di atas, bersana mereka juga bergabung beberapa organisasi kampus dan kemasyarakatan. Di antaranya ada IP2MM (Ikatan Pemuda Pelajar mahasiswa Morowali), YTM (Yayasan Tanah Merdeka), AEER (aksi ekologi emansipasi rakyat), KIARA  (Koalisi Rakyat Utk keadilan Perikanan), FMK (Federasi Mahasiswa Kerakyatan), FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), Bem Unismuh, Jatam Sulteng, LBH Catur Bakti, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi sulteng).

(Verry/PARADE.ID)

Artikel APLM dan Belasan Ormas Tolak Pembuangan Limbah di Laut Morowali pertama kali tampil pada Parade.id.