“Apalagi TAP MPR hirarkinya dibawah UUD, maka lebih tidak bisa lagi untuk keperluan tunda Pemilu krn itu bertentangan dg UUD yg mengatur bhw Pemilu 5 tahun sekali(psl 22E ayat 1 dan 2). Jadi sudahlah, focus pd sukses Pemilu serentak 2024 saja,” kata dia, kemarin.

Terkait putusan PN Jakpus yang dinilai berdampak pada penundaan Pemilu, menurut dia mestinya segera dibatalkan.

“Apalagi Presiden  @jokowi juga menolak penundaan Pemilu. Maka mestinya keputusan PN Jakpus yg berdampak pd penundaan Pemilu itu, segera dikoreksi dan dibatalkan oleh Pengadilan di atasnya, karena keputusan Pemilu ditunda memang tidak sesuai dg Konstitusi, dan membahayakan NKRI,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Di cuitan di atas, HNW merespons “temuan” Drone Emprit yang baru-baru ini merilis temuan seberapa besar pro dan kontra penundaan Pemilu 2024 di pemberitaan dan perbincangan media online dan media sosial.

Temuan pertama, bahwa tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu Penundaan Pemilu mencapai titik tertinggi pada 3 Maret 2023, kemudian bergerak melandai namun dengan volume percakapan yang masih cukup tinggi.

Kedua, narasi pro kontra isu Penundaan Pemilu (27 Februari-8 Maret 2023 pukul 23.59 WIB): Media online: pro 5 persen, kontra 73 persen, netral 22 persen. Sementara di media sosial: pro 6 persen, kontra 91 persen, netral 3 persen.

Temuan ketiga, bahwa narasi pro diperoleh dari pernyataan yang mendukung putusan PN Jakpus serta wacana Penundaan Pemilu. Sedangkan narasi kontra berisi konten yang menentang wacana penundaan Pemilu.

Temuan keempat, Presiden RI Jokowi menegaskan pemerintah mendukung upaya KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan menunda tahapan pemilu. Temuan kelima, disebut bahwa mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa ada yang aneh dan di luar nalar dengan keputusan dari PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Penundaan Pemilu Bisa Melalui TAP MPR? pertama kali tampil pada Parade.id.

Pertama, menuntut dikembalikannya konstitusionalisme agraria dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan merombak orientasi kebijakan agraria yang liberal dan kapitalistik menjadi politik agraria kerakyatan sehingga keadilan dan kedaulatan Kembali berpusat pada rakyat.

Kedua, mendesak MPR RI sesuai mandat TAP MPR IX/2001 sesegera mungkin membentuk Dewan Pertimbangan Reforma Agraria (DPRA) yang bertanggungjawab memastikan: Pertanggungjawaban Presiden mengenai pelaksanaan Reforma Agraria termasuk penyelesaian konflik agraria, dan laporan pemerintah atas usaha-usaha merestrukturisasi ketimpangan penguasaan tanah yang memiskinkan rakyat, termasuk audit penerbitan konsesi dan ijin;
Lembaga Negara, Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif mengkonsolidasikan pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan sistematis; dan mempersiapkan serta mendorong RUU Reforma Agraria yang sejalan dengan cita-cita kontitusionalisme agraria.

Selanjutnya, KNPA menuntut agar DPR dan Presiden RI mencabut UU Cipta Kerja yang liberal dan kapitalistik beserta produk-produk hukum turunannya sekaligus membatalkan Bank Tanah dan badan baru lainnya.

Keempat, Presiden meluruskan pelaksanaan Reforma Agraria agar sejalan UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR IX/2001 dengan: Merevisi Perpres Reforma Agraria sesuai tuntutan Gerakan Reforma Agraria; Membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria (BPRA) yang langsung dipimpin Presiden dengan pelibatan organisasi rakyat yang kredibel dalam perjuangan reforma agraria.

Tiga pekerjaan utama badan adalah penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pengembangan ekonomi di lokasi pelaksanaan reforma agraria (land reform yang disempurnakan).

Kelima, meminta Presiden segera mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) dari organisasi rakyat untuk menuntaskan masalah agraria struktural eks HGU PTPN/swasta, HGU/HGB terlantar/bermasalah, Perhutani/Inhutani, HTI, desa transmigrasi dan PSN.

Keenam, menuntut menghentikan model pembangunan dan perjanjian internasional yang liberal yang berjalan dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat, melakukan kejahatan lingkungan hidup, dan model pertanian pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama.

Selanjutnya, menuntut agar memerintahkan Kapolri menghentikan penangkapan, intimidasi, dan kekerasan terhadap petani, masyarakat adat, buruh, nelayan dan aktivis yang membela hak atas tanah, sekaligus menghormati kebebasan petani untuk berserikat yang telah dijamin Konstitusi dan Undang-Undang.

Selain itu, Presiden diminta membatalkan pencabutan subsidi BBM bagi petani kecil, buruh, nelayan tradisional, nelayan kecil, mahasiswa, rakyat miskin dan seluruh komunitas rentan baik di desa dan kota. Terakhir, menyerukan kepada organisasi rakyat dan seluruh elemen gerakan sosial untuk memperkuat dan memperluas praktek-praktek reforma agraria atas inisiatif rakyat sebagai benteng pertahanan dari ancaman perampasan tanah dan penggusuran rakyat.

Koordinator Umum Aksi KNPA, Dewi Kartika menyampaikan bahwa aksi memperingati Hari Tani Nasional ini karena DPR dianggapnya tidak amanah kepada rakyat, khususnya kepada petani. Bahkan selama belasan tahunan ini, ribuan petani mengalami konflik agraria, di mana 900 lebih petani ditangkap hanya karena mempertahankan hak-haknya (atas tanah).

Hal lain yang yang dianggapnya merugikan kaum tani adalah kemunculan bank tanah. Bank tanah menurut Dewi telah merampak hak-hak petani.

Padahal, lanjut Dewi, pendiri bangsa ini telah memberikan perhatian kepada petani, yakni dengan dibuatnya UU Pokok Agraria pada tahun 1960. UU itu untuk memastikan kemakmuran petani Indonesia.

“Untuk kita harus terus menetus memperjuangkan reforma agraria sejati. Agar tidak ada lagi yang merampas hak tanah rakyat (petani). Kita ingatkan MPR bahwa ada konsensus tahun 2001, di mana mesti menjalankan agraria sejati” ungkapnya dalam orasi.

Soal UU Cipta Kerja, Dewi menyatakan bahwa petani tidak membutuhkannya. Petani, kata dia, butuh tanah, hak atas tanah.

MPR, didesaknya, memanggil Presiden. Meminta pertanggungjawaban Presiden terkait realisasi agraria. Tanya, sejauh mana perkembangan realisasi dari pemerintahan Jokowi-Amin.

“Sebab, tanpa kedaulatan agraria tidak ada kemakmuran untuk petani Indonesia,” cetus Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) itu.

Banyak tokoh dan elemen petani, buruh, maupun pelajar di aksi Hari Tani Nasional ini. Sebut saja dari GEBRAK, KASBI, yang dipimpin Nining Elitos, KPBI, yang dipimpin Ilhamsyah, PSI, yang diwakilkan oleh Sekretaris Agus Ruli, dan masih banyak lagi.

Aksi dimulai dari pagi hingga sore hari. Pimpinan aksi sempat masuk ke dalam gedung DPR/MPR RI, untuk bertemu perwakilan MPR atau melakukan audiensi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Komite Nasional Pembaruan Agraria di Hari Tani Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.

“MPR menargetkan realisasi gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia ini pada tahun ini. Kita akan menyelenggarakan pertemuan dalam pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia pada Oktober 2022 di Gedung Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, menjelang pertemuan G20 di Bali. Kita mengharapkan kehadiran Presiden untuk meresmikan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia ini,” kata Bambang Soesatyo usai pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat di Ruang Delegasi Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Pimpinan MPR menggelar pertemuan dengan Duta Besar Negara Sahabat untuk membahas gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia. Hadir dalam pertemuan ini Duta Besar Kesultanan Oman Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko, Quadia Benabdellah, Duta Besar Yaman Abdulgani Nassr Ali Al-Shamiri, Duta Besar Iran Mohammad Azad, Duta Besar Qatar Fawziya Edress Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar Bahrain Ahmad Abdulla Alharmasi Alhajeri. Dalam pertemuan Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR yaitu Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono.

Bambang Soesatyo menjelaskan gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia berkembang setelah pertemuan Pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia di Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada bulan Desember 2019 yang lalu. Namun upaya untuk me-realisasikan gagasan pembentukan Forum Majelis Suro Dunia tersebut, terkendala oleh terpaan pandemi Covid-19, yang melanda seluruh dunia.

“Gagasan pembentukan Forum Majelis Suro Dunia di-latarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan ber-keadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo.

Menurut Bamsoet, saat ini, geo-politik dunia tengah bergejolak. Konflik dan ketegangan global, meski jauh di seberang benua, tetap memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia. Perang, dengan alasan apapun, akan selalu membawa petaka, kehancuran, dan kesengsaraan, serta berdampak pada timbulnya berbagai krisis, seperti krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. “Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), harus menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan, meskipun telah hadir organisasi internasional seperti OKI (Organisasi Kerjasama Islam), PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI), dan Liga Muslim Dunia, namun bukan berarti semua tantangan telah terjawab. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia, yang ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks.

“Oleh karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri, apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional, untuk menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam, sebagai alternatif perjuangan dengan ruang lingkup dan kedalaman institusi, yang berbeda dengan organisasi yang sudah ada,” katanya.

“Forum Majelis Syuro Dunia sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, bisa memiliki peran strategis di kancah global, dengan turut memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak, dan menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antar-negara, untuk mencapai kerjasama strategis, dengan komitmen pembangunan inklusif secara global,” imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan para Duta Besar, Bamsoet mengapresiasi dukungan yang disampaikan para Duta Besar untuk pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia. Bamsoet juga memohon bantuan para Duta Besar, untuk meng-komunikasikan gagasan ini kepada Majelis Syuro di negara masing-masing. []

Artikel Ketua MPR Sebut Realisasi Pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia Oktober 2022 pertama kali tampil pada Parade.id.

Forum Majelis Syuro Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022 ini. Proses pembentukannya akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2022 di Gedung Asia Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam dalam mewujudkan perdamanaian dunia.

“Kita harapkan, Gedung Asia Afrika juga akan kembali melahirkan sejarah sebagai tempat terbentuknya Forum Majelis Syuro Dunia yang akan memperkaya saluran komunikasi antar parlemen dari berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim dunia, dalam rangka menyikapi isu dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Antara lain di bidang perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi,” ujar Bamsoet usai menerima para duta besar negara sahabat di Komplek MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Kamis (9/6/22).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setelah diinisiasi oleh MPR RI, gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia berkembang dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada Desember 2019 yang lalu. Dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Saat ini, geo politik dunia tengah bergejolak. Konflik dan ketegangan global, meski jauh di seberang benua tetap memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia. Perang dengan alasan apapun, selalu membawa petaka, kehancuran dan kesengsaraan, serta berbagai krisis. Seperti krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), harus menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Patut dibanggakan bahwa saat ini pembentukan dan penguatan peran dunia Islam, telah ter-representasi melalui hadirnya organisasi internasional, seperti OKI, PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI), dan Liga Muslim Dunia.

“Namun demikian, bukan berarti semua tantangan telah terjawab. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. Karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri, apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi umat Islam. Forum Majelis Syuro Dunia sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, bisa memiliki peran strategis di kancah global dengan turut memberikan alternatif solusi, di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Selain, menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antar-
negara untuk mencapai kerjasama strategis, dengan komitmen pembangunan inklusif secara global,” pungkas Bamsoet. []

Artikel MPR RI Inisiator Forum Majelis Syuro Dunia, Dubes Negara Islam Mendukung pertama kali tampil pada Parade.id.

“Maka wajarnya suarakan amandemen, bukan soal 3 periode, krn 3 periode tak sesuai dg UUD&sumpah jabatan,” kata dia, baru-baru ini.

Untuk amandemen UUD 1945 pun kata Hidayat ada syaratnya, yang diatur jelas dan tegas dalam pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Bahwa yang usulkan adalah anggota MPR, jumlahnya minimal 1/3 anggota MPR.

Saat ini, kata Hidayat, peta di MPR jelas; mayoritas mutlak Partai-partau di MPR, Pimpinan MPR, Ketua DPD dan Ketua DPR menolak amandemen untuk tiga periode.

“Dan akan lebih produktif kalau Mendagri jaga&tindaklanjuti kesepakatan dg KPU dan DPR pd 24/1/2022, bhw Pemilu termasuk Pilpres akan diselenggarakan pd 2024(14/2). Dg membantu KPU yg sekarang sudah simulasi persiapkan Pemilu 2024. Agar Pilpres 2024 jadi legacy unt Mendagri juga,” tertulis di akun Twitter-nya.

Mengutip media yang dikomentari oleh Hidayat, cnnindonesia, disebutkan Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa  amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya tidak tabu, lantaran hal itu pernah dilakukan dan tidak menyalahi aturan. Menurutnya, hal yang tabu dan tak boleh diubah hanya pembukaan UUD 45 dan kitab suci.

“UUD kita pernah diamandemen gak? Bukan yang tabu kan? Yang tabu [diamandemen] pembukaannya. Itu tabu. Kitab suci tabu,” ujar Tito pada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (5/4).

Hal itu disampaikan Tito untuk merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menyerukan ‘Jokowi tiga periode’ dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Kepala Desa, Selasa (29/3) lalu.

Menurut Tito, tindakan kepala desa itu tidak melanggar UU Desa yang berlaku sebab status kepala desa bukan sebagai birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, tidak ada larangan kepala desa untuk melakukan politik praktis.

Meskipun, perpanjangan masa jabatan itu melanggar konstitusi yang mengatur jabatan presiden dua periode, namun Tito melihat bahwa tidak ada larangan untuk melakukan amandemen.

“UUD pernah diubah gak? Kalau ada perubahan UUD, apakah itu ada larangan?” tanya Tito retoris.

Diketahui, deklarasi ‘Jokowi tiga periode’ dilakukan oleh Apdesi dalam acara Silatnas Kades juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo.

Tito mengklaim acara itu bukan agenda politik meski diwarnai pernyataan dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua MPR Merespon Ucapan Mendagri soal Amandemen UUD pertama kali tampil pada Parade.id.

Merespon klaim China atas Laut Natuna, Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan segera meminta pemerintah mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.

Hasan mengatakan, bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. “Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12/2021).

Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.

Dalam beberapa tahun terakhir, China kian agresif dan itu tak boleh dibiarkan. Ia pun meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China.

Bagi Hasan, klaim sepihak China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar. Namun, itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.

Hasan menegaskan, Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim China, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar.

“Jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas. Indonesia adalah pasar yang besar bagi China. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini,”tandasnya.

(Hug/PARADE.ID)

Artikel Natuna Diklaim China, MPR Minta Pemerintah Kerahkan Kekuatan Militer Besar-besaran pertama kali tampil pada Parade.id.

“Alquran dan negara atau Alquran dan Pancasila masih sering muncul di kalangan sekelompok masyarakat. Padahal, dua hal itu tidak boleh dipertentangkan,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara yang beragama. Hal itu termaktub dalam sila pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Artinya, Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan. Sehingga tidak boleh ada orang yang tidak mengakui tuhan di Tanah Air.

Sebab, para pendiri bangsa dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Indonesia dilahirkan atas semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Gus Jazil sapaan akrabnya.

Atas semangat agama itulah Indonesia menjadi bangsa yang beragama, meskipun agama di Indonesia tidak hanya Islam, tapi mayoritas penduduknya adalah Islam dan terbanyak di dunia.

“Makanya kalau sering dipertanyakan pilihAlquran atau Pancasila, sesungguhnya itu pertanyaan yang menjebak dan tidak logis,” kata dia.

Sebab, antara Alquran dan Pancasila bukan masing-masing tapi menjadi satu kesatuan. Pemahaman tersebut menjadi penting karena satu kesatuan itu merupakan wujud penghargaan keberagaman yang ada di Indonesia.

Baik keberagaman suku bangsa, adat istiadat, agama dan budaya yang diikat dalam semboyan nasional Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda, beragam tetapi tetap satu.

“Ini yang menjadi penguat. Tanpa persatuan, kita tidak akan mampu membangun, tidak mampu mencapai kemajuan,” ujar dia.

Ia mengatakan melihat hari ini di berbagai belahan dunia Islam mengalami kontraksi atau konflik antara agama dengan negara. Libia, Yaman, Arab Saudi, termasuk Afghanistan terjadi konflik karena belum selesai menempatkan posisi agama, posisi Alquran dan posisi negara.

Agama dan Alquran bukan penghalang pembangunan negara tetapi Alquran dan agama menjadi faktor penguat bagi pembangunan negara. Ini menjadi penting, ujarnya.

Menurut Gus Jazil, agama itu membuat aturan, menghilangkan kerancuan dan ketidakteraturan. Islam adalah aturan dan bernegara adalah bagian dari mengatur agar hidup manusia tertib di dalam satu kawasan.

“Ini yang disebut negara atau konstitusi. Kita sudah menyepakati bangsa ini adalah NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD sebagai landasan konstitusional,” kata dia.

Jika Pancasila, UUD 1945, NKRI dipertentangkan dengan semangat agama maka pikiran itu yang akan membatalkan satu perjanjian kenegaraan. Hal tersebut akan merongrong semangat kebersamaan selaku warga negara.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Wakil Ketua MPR: Alquran dan Negara Tidak Boleh Dipertentangkan pertama kali tampil pada Parade.id.

Salah satu langkah pemuda untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik adalah dengan partisipasi aktif pemuda Indonesia dalam pembangunan masyarakat desa melalui prakarsa masyarakat desa itu sendiri maupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan budaya.

Inilah yang menjadi dasar dihelatnya ‘Seminar Kebangsaan Kepemudaan Desa & Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19’ oleh Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (DPN BKNDI) dengan tema “Dirgahayu Republik Indonesia Ke 75, Mewujudkan Pemuda Berwawasan Kebangsaan dan Berdaya Saing dalam Penguatan Program Koperasi UMKM (BUMDes)”.

Acara seminar kebangsaan ini akan digelar selama dua hari tanggal 26-27 Agustus 2020 di Swiss Bell Hotel Kemayoran Jakarta. Dan sebagai penguat dari empat pilar, seminar kebangsaan ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI.

“Ketua MPR RI Pak Bambang Soesatyo sudah memastikan hadir dan membuka langsung seminar kebangsaan ini setelah beberapa kali melakukan pertemuan dengan beliau,” Demikian diterangkan oleh Ketua Umum DPN BKNDI, Isra A Sanaky saat konferensi pers di Cafe Desa milik BKNDI di Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2020).

Selain membuka kegiatan seminar ini, Ketua MPR, Bambang Soesatyo juga berkenan memberikan sertifikat yang telah ditandatanganinya kepada peserta seminar kebangsaan.

Menariknya, selain Ketua MPR, Isra juga memastikan, berdasarkan surat permohonan kepada Menteri, Para Menteri yang akan memberikan materi bagi peserta seminar kebangsaan ini adalah Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto,

Menteri Pemuda dan Olahraga Dr H Zainudin Amali SE M.Si, Menteri Koperasi dan UKM Drs Teten  Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.

Selain para menteri yang memberikan materi, Isra mengatakan, seminar juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, beberapa kepala pemerintahan daerah seperti Bupati, Pimpinan legislatif dari DPRD di beberapa daerah, Camat dan Lurah.

BKNDI adalah sebuah organisasi yang bermitra dengan pemerintah guna mewujudkan Nawacita, karena dalam hal ini tentunya pemerintah mempunyai keterbatasan dan BKNDI hadir untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia, utamanya adalah membangun perekonomian pedesaan dalam strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

(Robi/PARADE.ID)

Artikel Seminar Kebangsaan Kepemudaan Desa, Ketua MPR dan Menhan Dipastikan Hadir pertama kali tampil pada Parade.id.

“Target Presiden Jokowi wajib didukung para menterinya dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan pecutan buat para menterinya, sebab kalau menterinya tidak all out, dikhawatirkan target Presiden itu meleset,” kata Fadel Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi itu, Fadel berpendapat kinerja para menteri harus ditingkatkan, karena pemenuhan target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen bukan pekerjaan ringan.

Fadel Muhammad juga mengapresiasi rencana Presiden Jokowi untuk memberikan subsidi KUR, dan menilai kebijakan itu merupakan langkah bagus untuk mendongkrak perekonomian daerah

“Tetapi jumlah subsidinya seharusnya cukup besar,” kata mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini pula.

Sebelumnya dalam pidato penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (14/8), Presiden Joko Widodo mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi diharapkan didukung oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Menurutnya, akan banyak ketidakpastian, sehingga RAPBN harus mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik.

RAPBN 2021 juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kondisi dan stabilitas sektor keuangan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Fadel: Target Pertumbuhan Ekonomi 4,5 Persen Pecutan bagi Menteri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pandemik COVID-19 telah membuka mata semua pemangku kebijakan, mulai pemimpin daerah hingga pusat sudah menyadari bahwa kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan. Tidak bisa lagi Indonesia bergantung kepada impor pangan,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakan Bamsoet saat menerima Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (29/7).

Menurut dia, mencukupi kebutuhan pangan kepada 267 juta penduduk, sebenarnya bukan hal yang sulit karena Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan maupun udara segar untuk perkebunan.

Dia mengatakan tidak ada yang tidak bisa ditanam di Indonesia, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia mengelola nya secara bijak.

“Karena itu gagasan Presiden Joko Widodo merealisasikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektare di Kalimantan Tengah patut didukung,” ujarnya.

Dia menjelaskan laporan The Global Hunger Index tahun 2019 menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius, dan diperkirakan 8,3 persen populasi tidak mendapat gizi cukup, serta 32,7 persen anak balita mengalami stunting atau kekerdilan.

Menurut dia, apabila di masa normal saja kondisi pangan bisa sesulit itu, apalagi di kondisi pandemik COVID-19, misalnya, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan adanya krisis pangan dunia akibat terganggunya jalur supplykarena pandemik COVID-19.

“Kejadian tersebut menjadi cambuk bagi Indonesia untuk serius membenahi sektor pangan. Pembangunan desa harus digenjot sehingga para pemuda tak lagi melakukan urbanisasi. Pemuda harus bangga menjadi petani,” tuturnya.

Bamsoet yang merupakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu menjelaskan, dengan luas lahan mencapai 570.000 km persegi, sektor pertanian belum mampu mempersembahkan yang terbaik, salah satunya karena impor yang merajalela.

“Sejak tahun 1960-an hingga kini, Indonesia masih mengimpor beras. Sejak 1989, Indonesia juga mengimpor jagung,” ujarnya.

Padahal menurut dia, pemajuan sektor pertanian juga akan berdampak luas terhadap penerimaan devisa negara, serta mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan menanggulangi kemiskinan.

Dia mengatakan pandemik COVID-19 telah membawa pelajaran besar agar masyarakat tidak lagi meninggalkan sektor pangan.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Masa Depan Indonesia Pascapandemi pertama kali tampil pada Parade.id.