“Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, penggadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu.

Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang selama ini melekat di OJK, kata mantan Ketua DPR RI itu, bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan tersebut menilai DPR dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21/2011.

Politikus senior Partai Golkar itu mengingatkan lebih baik mengoreksi daripada membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

“Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finansial global pada 2008,” katanya.

Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka, yakni FSA sehingga bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat OJK dibubarkan.

“Apalagi, kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman,” tutur Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI tersebut.

Bamsoet mencontohkan pada permasalahan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian.

Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, dan utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp901,10 miliar belum dilunasi.

“Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukkan betapa lemahnya ‘self control’ mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock,” kata Bamsoet.

Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, kata dia, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral.

“Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia,” pungkas Bamsoet.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Wacana Pembubaran OJK, Ini Respons Bamsoet pertama kali tampil pada Parade.id.

Desakan tersebut disampaikan Hidayat melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, menanggapi aspirasi banyak pihak untuk menghentikan kegaduhan politik di tengah semakin mengkhawatirkannya pandemik Corona (COVID-19) di Indonesia.

Apalagi, sosok yang akrab disapa HNW itu mengatakan sejak beberapa hari terakhir, Indonesia sudah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak se-ASEAN.

Bahkan, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa persentase kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah yang tertinggi se-Dunia.

Dalam kerawanan COVID-19 yang mengkhawatirkan, kata HNW, RUU HIP malah menghadirkan polemik dan memancing demonstrasi di mana-mana.

Karena di dalam RUU HIP, jelas dia, terkandung banyak konten yang kontroversial, dan malah bisa “downgrade” Pancasila sebagai dasar negara, mengaburkan Pancasila yang disepakati oleh PPKI dan termaktub dalam Pembukaan UUD 45 dengan memunculkan Trisila dan Ekasila, serta mengaburkan sila Ketuhanan YME menjadi Ketuhanan saja, atau Ketuhanan yang berkebudayaan.

Menurut dia, penolakan terhadap RUU HIP merupakan bukti kesadaran publik akan masalah-masalah mendasar yang timbul akibat RUU HIP, bukan semata karena persoalan TAP MPRS no XXV/1966 yang tidak masuk ke dalam konsideran atau juga ketentuan soal Trisila dan Ekasila.

Buktinya, kata politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihak-pihak yang menolak RUU HIP semakin meluas, baik yang menuntut agar RUU HIP ini dihentikan atau ditolak, bahkan dicabut dari prolegnas.

Bahkan, lanjut dia, pihak yang menolak RUU HIP semakin beragam, bukan hanya dari kelompok agama Islam, tetapi juga dari Legiun Veteran, Pemuda Pancasila, serta Forum Guru Besar UPI.

“Saat pandemik COVID-19, demo menolak RUU HIP itu semakin meluas di pusat maupun di daerah. Banyak sekali pihak, baik pimpinan MPR, pimpinan DPD dan sebagian fraksi di DPR, Menkopolhukam, maupun ormas lintas agama, seperti NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin, MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila) Legiun Veteran RI, Asosiasi Dosen se-Indonesia, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, GP Anshor, hingga ICMI, sepakat agar RUU HIP ini dihentikan pembahasannya,” papar HNW.

Dalam rapat kerja di Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD, anggota Baleg dari FPKS juga sudah sampaikan lagi agar sebagai pihak yang usulkan agar Baleg atau DPR menarik usulannya ke pemerintah dan menyepakati bersama pemerintah dan DPD untuk menarik RUU HIP.

Lebih lanjut, HNW mengapresiasi adanya perubahan pimpinan Baleg DPR RI dengan pergantian Wakil Ketua Baleg yang memimpin pembahasan RUU HIP itu di Baleg sebelumnya.

“Ini langkah yang positif yang sinyalnya bisa ditangkap oleh masyarakat bahwa akan ada perubahan kebijakan terkait RUU HIP dengan tidak dilanjutkan lagi pembahasannya,” katanya.

Namun, HNW mengingatkan bahwa yang diperlukan publik adalah sikap resmi fraksi-fraksi dan DPR yang tegas sepakat menghentikan atau mencabut RUU HIP dari prolegnas agar masyarakat semakin yakin dan tenteram, dan tidak curiga dan gaduh lagi.

“Polemik, saling curiga, dan demo-demo tersebur akan berakhir apabila RUU HIP ini dicabut dari prolegnas. Jadi, dengan itu maka negara bisa menenteramkan rakyat agar semuanya bisa berkontribusi dan kembali fokus dalam penanganan pandemik COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan,” tutur anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta dan luar negeri itu.
(Antara/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua MPR Desak RUU HIP Dicabut dari Prolegnas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami bicara perkembangan kekinian yang hangat dibahas di tengah-tengah masyarakat, yang menjadi diskursus masyarakat, misalnya tadi kami sempat menyinggung soal RUU HIP,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sedangkan pimpinan MPR yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo beserta para Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

Pada 16 Juni 2020, Mahfud MD telah mengatakan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR sebagai tanda persetujuan pembahasan legislasi terhadap RUU HIP. DPR adalah pihak yang mengajukan RUU HIP tersebut.

“Kami menanyakan posisi pemerintah dan secara tegas presiden menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan masukan-masukan masyarakat dan meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu,” ungkap Bambang.

Penekanan Presiden Jokowi dalam kajian tersebut, ketika bicara soal ideologi, berarti bicara tentang bagaimana menjaga Pancasila sampai kapan pun.

“Pancasila dalam pelaksanaan, sosialisasi, membumikan, pembinaannya, tidak cukup kalau hanya diberi payung peraturan presiden. Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung Perpres,” tambah Bambang.

Artinya, kata Bambang, Presiden Jokowi ingin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki payung hukum undang-undang.

“Dan saya kira sejalan yang disampaikan oleh PBNU pada kami, tapi karena ini adalah sepenuhnya domain pemerintah dan DPR, maka MPR tidak masuk ke wilayah itu, tapi kami hanya mendengar masukan aspirasi masyarakat, yang tadi presiden juga menyampaikan hal yang sama,” ungkap Bambang.

Meski MPR tidak ikut dalam pembahasan rancangan UU, namun MPR menurut Bambang tetap memberikan penjelasan kepada rakyat.

“Karena tugas MPR seharusnya menjadi mesin pendingin, yang mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini. Kami sepakat mengawal rakyat, mengawal pemerintahan yang membela sepenuhnya kepentingan rakyat, keselamatan rakyat sampai kapan pun,” jelas Bambang.

RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR dan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas tahun 2020.

Latar belakang RUU HIP, karena saat ini belum ada UU, sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mahfud MD mengatakan RUU HIP memiliki masalah substansial dan prosedural sehingga pemerintah belum akan membahas RUU tersebut.

RUU HIP juga memicu penolakan banyak pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, akademisi hingga para purnawirawan.

Sejumlah alasan yang dikemukakan adalah karena sejumlah istilah yang tidak lazim dalam RUU HIP misalnya pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila yang dapat menciptakan bias Pancasila. RUU tersebut juga dinilai tidak mendesak.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Presiden Jokowi dan Pimpinan MPR Bicarakan RUU HIP di Istana Bogor pertama kali tampil pada Parade.id.

Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu menjelaskan bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.

“Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran,” ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara “Milenial Talk Conference 2020“yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia harus berdampak positif terhadap perekonomian, sekaligus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila, mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.

“Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita, misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita,” kata Bamsoet.

Jika budaya asing, seperti LGBT, dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa, lanjut dia, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia.

Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3 persen.

Sementara dari survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.

“Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala,” kata Bamsoet.

Menyoal bonus demografi, Bamsoet mengatakan, nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat.

Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.

Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.

Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.

“Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran,” ujar Bamsoet.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bamsoet Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila Dalam Keseharian pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami dari Partai Demokrat sejak awal menegaskan bahwa RUU HIP harus ditolak dan tidak dilanjutkan pembahasannya, kemudian dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI,” kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Syarief Hasan juga mengemukakan hal itu dalam pertemuan antara Pimpinan MPR RI dan wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), dan Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di kompleks MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Kamis (2/7).

Syarief menilai RUU HIP bertentangan dengan Pancasila yang tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan RUU tersebut juga telah menurunkan derajat Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, falsafah bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Selain itu, menurut dia, RUU HIP tidak memasukkkan TAP MPR XXV Tahun 1966 sebagai konsideran.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga mengamini pandangan Mayjen TNI (Purn.) Saiful Sulun dan Mayjen TNI (Purn.) Kiki Syahnarki yang hadir bersama Jenderal (Purn.) Try Sutrisno yang memaparkan dahsyatnya liberalisme dan kapitalisme yang sudah menyerang konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945.

“Liberalisme dan kapitalisme bisa menyerang dan menurunkan Pancasila dari ideologi negara menjadi hanya norma hukum biasa. Ke depannya kita tidak boleh terulang dan terjebak dua kali dalam hal RUU yang baru bila diusulkan sehingga perlu sosialisasi yang baik,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Syarief, Try Sutrisno mengusulkan RUU HIP diganti dengan RUU PIP.

Namun, menurut Syarief, sebaiknya RUU tersebut dibatalkan terlebih dahulu.

Ia juga meminta agar tidak mengaitkan RUU HIP dengan RUU PIP karena dengan mengubah judul saja, masyarakat tidak akan menerima karena ada kesan hanya mengubah kulit saja.

“Apabila ada usulan RUU baru, sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu agar tidak terjadi lagi penolakan dari masyarakat,” katanya.

Jika usulan RUU tentang teknis Pembinaaan Pancasila tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan Pancasila, lanjut Syarief, sebaiknya diusulkan RUU yang baru.

Menurut dia, pemerintah, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya fokus menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 yang kini hari makin tidak jelas kapan akan berakhir.

Syarief menilai persoalan memutus rantai dan menuntaskan COVID-19 membutuhkan kerja keras bersama sehingga bukan dengan membuat masalah baru dengan menghadirkan wacana baru perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP yang sejak awal ditolak masyarakat.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Wakil Ketua MPR Minta RUU HIP Dikeluarkan dari Prolegnas 2020 pertama kali tampil pada Parade.id.

“Saya mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus tersebut, dan menyampaikan agar kepolisian terus berkomitmen dalam memerangi dan memberantas narkotika di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia juga mendorong Polri dapat terus meningkatkan kinerja dalam memberantas peredaran narkotika dan meningkatkan relasi kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan juga Badan Keamanan Laut.

Langkah itu menurut dia dalam menjaga masuknya narkotika tersebut ke Indonesia, baik melalui darat, laut, maupun udara sehingga TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) agar dapat menjaga dan meningkatkan penjagaan di titik-titik yang rawan terjadi penyelundupan narkotika.

“Selain itu harus bisa menelusuri jalur-jalur tikus yang berpotensi digunakan para pelaku penyalahgunaan narkotika di jaringan internasional,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian juga harus terus memperbaharui dan mengenali modus-modus peredaran narkotika yang baru dalam kasus penyelundupan narkotika, termasuk di dunia siber, dikarenakan saat ini modus penyelundupan narkotika semakin bervariasi.

Dia juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus mengedepankan program-program yang dapat bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan narkotika bagi masyarakat.

“Saya juga mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan program rehabilitasi bagi pecandu dan pelaku penyalahgunaan narkotika,” ujarnya.

Menurut dia, kepolisian juga harus berani menindak tegas pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan narkotika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik pengedar, dalang di balik pengedar tersebut, maupun oknum yang membekengi pelaku pengedar narkotika.

Bamsoet juga meminta Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan (Ditjen Lapas) bekerja sama dengan Polri untuk meningkatkan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menampung pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika sebagai tahanan, agar LP terhindar dari tempat beredarnya narkotika.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Ketua MPR Apresiasi Polri Ungkap Peredaran 1,2 Ton Sabu pertama kali tampil pada Parade.id.

Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis, mengatakan kesadaran kolektif bangsa itu tentang betapa besarnya sumbangan Indonesia terhadap dunia. Khususnya, dalam membangun tatanan dunia yang lebih damai dan beradab.

Presiden Soekarno berhasil menggelegarkan dunia dengan Pancasila. Indonesia memperkenalkan Pancasila dalam pidato di depan Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956 dilanjutkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XV 30 September 1960.

“Melalui Pancasila, Indonesia menjadi ujung tombak dalam menstabilkan dunia yang tengah diguncang residu akibat Perang Dunia ke-II yang mengakibatkan terbelahnya dunia antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat,” kata dia.

Kemudian, konsepsi Pancasila yang ditawarkan Indonesia disambut baik berbagai negara di Asia dan Afrika, hingga akhirnya berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 – 24 April 1955 di Bandung.

“Sebagai upaya mempromosikan kerja sama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya,” kata Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual kepada kader Yayasan Pelangi Nusantara Abadi.

Mantan Ketua DPR RI ini tak menginginkan konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia, justru menjadi mundur ke belakang akibat abainya generasi muda memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila.

Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan pemersatu bangsa telah memberikan inspirasi dan landasan moral bagi bangsa Indonesia, membuktikan diri sebagai bangsa yang berketuhanan, berperikemanusiaan, memegang teguh persatuan, mengutamakan musyawarah, dan adil dalam mewujudkan kesejahteraan.

”Kini di masa pandemi COVID-19, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana laku Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Setiap insan umat beragama misalnya, semakin khusuk dan taat berdo’a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana setiap rumah menurut dia juga menjadi rumah ibadah, sebagai dampak penutupan sementara rumah-rumah ibadah yang masih berlangsung di beberapa daerah.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu menambahkan, setiap insan manusia Indonesia saat ini benar-benar belajar bagaimana menajamkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab ketika melihat saudara-saudara sebangsanya mengalami kondisi yang berat.

Rakyat bahu-membahu bergotong royong membantu apa yang mereka bisa dan memberi apa yang mereka punya. Kondisi ini jugalah yang semakin menguatkan semangat persatuan Indonesia.

Kondisi tersebut menurut dia malah bertolak belakang dengan para pemangku kebijakan yang lebih banyak mementingkan ego sektoral.

”Bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo marah besar lantaran tidak ada progres signifikan. Dengan tegas Presiden Joko Widodo sudah meminta para pembantunya agar memiliki perasaan sense of crisis yang sama sehingga bisa bertindak cepat dan tepat dalam mengendalikan penyebaran COVID-19,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu mendorong para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah dapat satu barisan dalam bertukar pikiran, berdiskusi, dan bermusyawarah merumuskan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.

Pandemi COVID-19 harus menjadi pembuktian bahwa para elite pemangku kebijakan berada di garis depan mengejawantahkan Pancasila, khususnya dalam melaksanakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 membawa berbagai krisis lainnya seperti krisis ekonomi, sosial, politik, bahkan krisis kepemimpinan. Para elite dan pejabat publik harus hadir dalam kehidupan rakyat,” ujarnya.

Masa pandemi menurut dia harus dijadikan momentum yang tepat dalam meneladankan nilai-nilai Pancasila secara kolektif, sehingga menjadi kekuatan besar yang dapat membawa Indonesia bangkit melawan pandemi COVID-19.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri Ketua Yayasan Pelangi Nusantara Abadi Eric Yansen Sihotang, Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Idham Kholik, Anggota DPRD Kota Bekasi Yogi Kurniawan, Founder Bekasi Bersedekah Jimmy Reinold.

Kamudian Ketua HMI Cabang Bekasi Mustofa Kamal, dan aktivis GMNI Patra. Serta ratusan peserta lainnya yang mengikuti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI secara virtual.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel Bamsoet: Generasi Milenial Jangan Abai Nilai Luhur Pancasila pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat dirasakan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, sebagai pemersatu bangsa dan sebagai panduan rakyat Indonesia dalam berpikir, berperilaku, dan bertindak,” kata Syarief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Apabila didalami, lanjut dia, isi Pancasila merupakan jati diri dan karakter bangsa Indonesia, seperti sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bermakna, setiap diri rakyat Indonesia adalah sosok yang beragama dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Syarief, walaupun agama dan kepercayaan berbeda, saling menghormati dan bersatu dalam kebinekaan.

Karena Pancasila sudah final dan diterima seluruh rakyat Indonesia, implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus mendapatkan perhatian.

“Sudah saatnya fokus melakukan upaya-upaya dalam pengamalan Pancasila mulai dari diri masing-masing,” katanya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa MPR RI melakukan juga upaya-upaya pemahaman dan implementasi Pancasila melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menyebutkan berbagai upaya pemahaman dan implementasi Pancasila sangat penting untuk membentengi bangsa Indonesia dari upaya-upaya pelemahan Pancasila dan usaha-usaha untuk mengganti Pancasila.

Syarief mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan panduan falsafah Pancasila yang sudah final.

“Pancasila sudah terbukti selama ini mampu menjaga bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan berat, baik dari dalam maupun luar. Dengan Pancasila, insyaallah, seluruh rakyat Indonesia bisa membawa bangsa ini lebih bagus lagi ke depan,” katanya.

(Antara/PARADE.ID)

Artikel MPR: Pancasila Sudah Final sebagai Dasar dan Ideologi Negara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pimpinan MPR mendorong Pemerintah untuk memanfaatkan waktu penundaan ini untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang menjadi kebutuhan hukum apa yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pandangan dan sikap MPR adalah bahwa yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini sebuah undang-undang teknis yang berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan fungsi dan tugas Sosialisasi dan Pembinaan Ideologi Pancasila oleh BPIP dan juga MPR RI.

Hal itu menurut dia bukan mengutak-atik lagi soal Pancasila sebagai ideologi yang telah menjadi konsensus kebangsaan dan kesepakatan para pendiri bangsa karena untuk urusan ideologi tidak boleh ada keragu-raguan.

“Diperlukan ketegasan sikap, jiwa patriot dan nasionalisme yang teguh untuk menutup pintu rapat-rapat bagi komunisme,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pimpinan MPR meminta kepada Pemerintah dan DPR agar nama dan substansi hukum dari RUU HIP jika ingin diteruskan pembahasannya, harus diubah dan kembali kepada tujuan awal dan kebutuhan hukum tentang tugas pembinaan ideologi Pancasila dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila.

Langkah itu menurut dia juga dengan menghapus seluruh tafsir-tafsir yang ada dalam pasal-pasal RUU tersebut yang telah menimbulkan polemik dan penolakan publik.

“Bila diperlukan, MPR akan menyiapkan usulan rancangan penyempurnaan RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila melalui pengkajian di Badan Pengkajian MPR RI,” katanya.

Bamsoet menjelaskan pimpinan MPR RI dalam waktu dekat akan melanjutkan melanjutkan Safari Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa, intelektual, cendekiawan, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyerap sekaligus menguatkan solidaritas kebangsaan.

Hal itu itu menurut dia agar bisa memberikan kesejukan dan menjaga suasana kebatinan rakyat agar tak terus-menerus dirundung gonjang ganjing politik.

Selain itu menurut dia, rapat pimpinan MPR RI juga membahas berbagai persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2020 di Gedung Nusantara.

“Diharapkan Presiden dan Wakil Wakil Presiden beserta pimpinan MPR, DPR dan DPD RI serta pimpinan lembaga tinggi lainnya bisa hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan dalam Rapim MPR RI tersebut juga dilakukan pematangan konsep pembentukan Majelis Syuro Sedunia yang digagas MPR RI.

Dia menilai, sampai saat ini belum ada forum yang memfasilitasi MPR yang ada di seluruh dunia dalam bertukar pikiran seputar konstitusi.

Menurut dia, kesuksesan pembentukan Majelis Syuro Sedunia tidak hanya akan membuat MPR RI mencatatkan “tinta emas” dalam pergaulan politik dunia, melainkan juga akan membuat nama Indonesia semakin terangkat dan diakui dunia.

Para Wakil Ketua MPR RI yang hadir dalam rapat pimpinan MPR RI tersebut antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid dan Arsul Sani.

(antara/PARADE.ID)

Artikel Pimpinan MPR Sepakat Hentikan Sementara Bahas RUU HIP pertama kali tampil pada Parade.id.