#Muhammadiyah Arsip - Parade.id https://parade.id/tag/muhammadiyah/ Bersama Kita Satu Mon, 13 Jan 2025 12:28:25 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://parade.id/wp-content/uploads/2020/06/cropped-icon_parade-32x32.jpeg #Muhammadiyah Arsip - Parade.id https://parade.id/tag/muhammadiyah/ 32 32 Muhammadiyah Somasi Pihak Pemagar Laut di Perairan Tangerang, Ancam Lapor ke Mabes Polri https://parade.id/muhammadiyah-somasi-pihak-pemagar-laut-di-perairan-tangerang-ancam-lapor-ke-mabes-polri/ https://parade.id/muhammadiyah-somasi-pihak-pemagar-laut-di-perairan-tangerang-ancam-lapor-ke-mabes-polri/#respond Mon, 13 Jan 2025 12:28:25 +0000 https://parade.id/?p=28457 Jakarta (parade.id)- Muhammadiyah somasi pihak pemagar laut di perairan Tangerang, Banten. Jika tak segera dicabut pagar tersebut, dalam waktu 3X24 jam, Muhammadiyah akan laporkan pihak yang dimaksud ke Mabes Polri atas dugaan melakukan tindak pidana. Menurut Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Gufroni hal itu guna memastikan hak-hak masyarakat nelayan dipulihkan. […]

Artikel Muhammadiyah Somasi Pihak Pemagar Laut di Perairan Tangerang, Ancam Lapor ke Mabes Polri pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Muhammadiyah somasi pihak pemagar laut di perairan Tangerang, Banten. Jika tak segera dicabut pagar tersebut, dalam waktu 3X24 jam, Muhammadiyah akan laporkan pihak yang dimaksud ke Mabes Polri atas dugaan melakukan tindak pidana.

Menurut Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Gufroni hal itu guna memastikan hak-hak masyarakat nelayan dipulihkan.

Serta mengambil langkah hukum lainnya baik secara administratif maupun perdata, kata dia dalam keterangannya, Senin (13/1/2025).

Gufroni menyatakan pemagaran tersebut telah menyebabkan sejumlah dampak negatif mulai dari mengganggu aktivitas nelayan tradisional di sekitar lokasi, hingga melanggar hak akses publik atas laut yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat secara bebas dan adil.

Lalu, ia menilai pemagaran itu juga berpotensi melanggar hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan.

“Berdasarkan hal tersebut, kami meminta kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mencabut dan membersihkan pagar bambu yang telah menghalangi akses laut bagi nelayan dalam waktu 3×24 jam sejak diterbitkannya somasi terbuka ini,” katanya.

Seperti diketahui, bahwa pagar laut tengah ramai menjadi pembicaraan publik karena pemiliknya yang dianggap misteriusnya. Saking misteriusnya, pemagar memagar laut hingga 30 km lebih.

Atas hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikan (KKP) bergerak cepat. KKP kemudian menyegelnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah Somasi Pihak Pemagar Laut di Perairan Tangerang, Ancam Lapor ke Mabes Polri pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/muhammadiyah-somasi-pihak-pemagar-laut-di-perairan-tangerang-ancam-lapor-ke-mabes-polri/feed/ 0
Muhammadiyah Sambut Baik Kedatangan Paus Fransiskus, Singgung Dokumen Abu Dhabi https://parade.id/muhammadiyah-sambut-baik-kedatangan-paus-fransiskus-singgung-dokumen-abu-dhabi/ https://parade.id/muhammadiyah-sambut-baik-kedatangan-paus-fransiskus-singgung-dokumen-abu-dhabi/#respond Tue, 03 Sep 2024 03:49:53 +0000 https://parade.id/?p=27811 Jakarta (parade.id)- PP Muhammadiyah sambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungannya merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia. “Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi […]

Artikel Muhammadiyah Sambut Baik Kedatangan Paus Fransiskus, Singgung Dokumen Abu Dhabi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- PP Muhammadiyah sambut baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kunjungannya merupakan kehormatan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia.

“Di tengah kesibukan dan jadwal yang padat, Paus Fransiskus berkenan berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan pesawat komersial dan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak menginap di hotel berbintang. Hal itu menunjukkan keteladanan yang dapat menjadi inspirasi penting bagi para pemimpin bangsa di tingkat nasional dan ranah global,” bunyi pernyataan PP Muhammadiyah pada Selasa (3/9/2024).

Dalam kedatangan Paus, Muhammdiyah menyinggung Dokumen Abu Dhabi.

“Dokumen Abu Dhabi merupakan dokumen yang menunjukkan kesamaan spirit ajaran dan komitmen Islam dan Katolik dalam membangun harkat dan martabat kemanusiaan serta kerjasama antar iman dalam perdamaian.”

Dalam konteks hubungan antar umat beragama, khususnya hubungan Islam dan Katolik, kata Muhammadiyah, kunjungan Paus Fransiskus menunjukkan arti penting Indonesia dan komitmen Paus Fransiskus dalam membangun dan memperkuat hubungan Katolik dengan dunia Islam.

“Bersama dengan Grand Syeikh al-Azhar, Dr. Ahmad el-Thayeb, Paus Fransiskus menandatangani Dokumen Abu Dhabi tentang Human Fraternity.”

Bangsa Indonesia sebagai tuan rumah, sudah seharusnya menyambut dan menghormati kunjungan Paus Fransiskus dengan penuh keramahan dan kesantunan yang mencerminkan budaya dan peradaban Indonesia yang luhur.

“Pemerintah Indonesia dapat menjadikan pertemuan dengan Paus Fransiskus untuk menyampaikan dan mendialogkan masalah- masalah perdamaian dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya masalah Palestina.”

Indonesia juga penting menjadikan kedatangan dan pertemuan dengan Paus Fransiskus sebagai momentum mengambil prakarsa dan mengembangkan peran perdamaian dunia secara lebih proaktif dalam mencari solusi permanen bagi masa depan Palestina dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat dunia.

“Rencana pertemuan Paus Fransiskus dengan kelompok-kelompok agama menunjukkan keterbukaan dalam dialog dan kerjasama antar iman serta memperkenalkan Indonesia kepada dunia sebagai negara yang memiliki kemajemukan serta kerukunan Agama dan Budaya.”

Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dijadwalkan dari tanggal 3-5 September 2024.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah Sambut Baik Kedatangan Paus Fransiskus, Singgung Dokumen Abu Dhabi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/muhammadiyah-sambut-baik-kedatangan-paus-fransiskus-singgung-dokumen-abu-dhabi/feed/ 0
Akhirnya Muhammadiyah Menerima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintahan Jokowi https://parade.id/akhirnya-muhammadiyah-menerima-tawaran-kelola-tambang-dari-pemerintahan-jokowi/ https://parade.id/akhirnya-muhammadiyah-menerima-tawaran-kelola-tambang-dari-pemerintahan-jokowi/#respond Mon, 29 Jul 2024 01:20:23 +0000 https://parade.id/?p=27565 Jakarta (parade.id)- Akhirnya Muhammadiyah menerima tawaran kelola tambang dari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada beberapa pertimbangan dan persyaratan sehingga Muhammadiyah menerima tawaran itu. Pertama, kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual untuk mencapai maksud dan tujuan Anggaran Dasar. Pengelolaan usaha […]

Artikel Akhirnya Muhammadiyah Menerima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintahan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Akhirnya Muhammadiyah menerima tawaran kelola tambang dari Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ada beberapa pertimbangan dan persyaratan sehingga Muhammadiyah menerima tawaran itu.

Pertama, kekayaan alam adalah anugerah Allah yang manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan hidup material dan spiritual untuk mencapai maksud dan tujuan Anggaran Dasar.

Pengelolaan usaha pertambangan sejalan dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam segala bidang kehidupan.”

Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, “memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.”

ART pasal 3 ayat 10 menyebutkan, “Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya dan usahanya memelihara mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.”

Kedua, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Bahwa sesuai kewenangannya pemerintah sebagai penyelenggara negara memberikan kesempatan kepada Muhammadiyah antara lain karena jasa-jasanya bagi bangsa dan negara untuk dapat mengelola tambang untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.”

Ketiga, Keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memperkuat dakwah dalam bidang ekonomi, selain dakwah dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, tabligh, dan bidang dakwah lainnya.

“Pada tahun 2017 Muhammadiyah telah menerbitkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (UMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah di sektor industri, pariwisata, jasa, dan unit bisnis lainnya.”

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi, serta penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

“Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional, dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.”

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan persyarikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring, evaluasi, dan penilaian manfaat dan mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat.

“Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.”

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan, serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

“Pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit, di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat.”

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas: Prof Muhadjir Effendy (Ketua), Muhammad Sayuti (Sekretaris)—

Anggota: Anwar Abbas, Prof Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Prof Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Kesembilan, tim memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

“Demikian telah kami sampaikan Risalah Konsolidasi Nasional disertai dengan lampiran Risalah Pleno PP Muhammadiyah tentang Pertambangan,” demikian hasil konsol yang dibacakan Sekum Muhammadiyah Abdul Mu’ti, disiarkan YouTube resmi Muhammadiyah.

Hal di atas usai Muhammadiyah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, Majelis/Lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi, serta pandangan anggota PP Muhammadiyah di Rapat Pleno.

Muhammadiyah adalah ormas Islam kedua yang menerima tawaran kelola tambang dari Pemerintah. Sebelumnya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

(Rob/parade.id)

Artikel Akhirnya Muhammadiyah Menerima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintahan Jokowi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/akhirnya-muhammadiyah-menerima-tawaran-kelola-tambang-dari-pemerintahan-jokowi/feed/ 0
Amien Rais Usul Muhammadiyah Gelar Sidang Tanwir Menyikapi Kelola Tambang https://parade.id/amien-rais-usul-muhammadiyah-gelar-sidang-tanwir-menyikapi-kelola-tambang/ https://parade.id/amien-rais-usul-muhammadiyah-gelar-sidang-tanwir-menyikapi-kelola-tambang/#respond Sat, 27 Jul 2024 11:00:13 +0000 https://parade.id/?p=27555 Jakarta (parade.id)- Prof Amien Rais usul kepada PP Muhammadiyah untuk mengelar Sidang Tanwir, menyikapi penerimaan pengelolaan tambang dari Pemerintahan Jokowi. “Saya mengusulkan kepada Muhammadiyah sebaiknya segera PP Muhammadiyah menggelar Sidang Tanwir,” usul mantan Ketum PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais, di akun YouTube-nya, Jumat (26/7/2024). Sidang tanwir disebut Amien adalah lembaga tinggi Muhammadiyah setelah muktamar. Amien minta […]

Artikel Amien Rais Usul Muhammadiyah Gelar Sidang Tanwir Menyikapi Kelola Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Prof Amien Rais usul kepada PP Muhammadiyah untuk mengelar Sidang Tanwir, menyikapi penerimaan pengelolaan tambang dari Pemerintahan Jokowi.

“Saya mengusulkan kepada Muhammadiyah sebaiknya segera PP Muhammadiyah menggelar Sidang Tanwir,” usul mantan Ketum PP Muhammadiyah, Prof Amien Rais, di akun YouTube-nya, Jumat (26/7/2024).

Sidang tanwir disebut Amien adalah lembaga tinggi Muhammadiyah setelah muktamar. Amien minta PWM seluruh Indonesia diundang, termasuk ortum-nya.

“Saya yakin insyaallah, kalau dibawa ke sidang tanwir maka keputusannya pasti cabut kembali penerimaan Muhammadiyah terhadap izin pertambangan batu bara ini. Kemudian beristigfarlah sebanyak mungkin,” keyakinannya.

“Insyallah dengan istigfar itu, Allah akan menunjukkan jalan yang lebih terang, lebih cerah, lebih jelas membedakan mana hak dan mana batil. Mana yang penuh manfaat, mana yang penuh mudarat,” imbuhnya.

Menurut Amien, kalau Muhammadiyah mau, kail beracun yang pasti akan merusak Muhammadiyah itu, masih bisa dimuntahkan kembali. “Kail itu sudah ada dalam rongga mulut Muhammadiyah. Tapi insyaallah belum melewati kerongkongan,” katanya.

Amien menolak Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang dari Pemerintah. Pasalnya, menurut dia, tawaran itu seperti racun—berbisa.

Selain itu, Amien menolak itu karena menurut dia, itu bukan habitatnya Muhammadiyah. “Pelan tapi pasti akan muncul pertikaian internal. Mengguncang stabilitas Muhammadiyah yang pada November nanti sudah berusia 112 tahun,” katanya.

Amien juga menyebut, jika menerima tawaran kelola tambang, maka Muhammadiyah seperti akan ikut menyumbang kerusakan lingkungan, yang selama ini menjadi persoalan dalam dunia tambang.

“Muhammadiyah akan masuk ke dunia pertambangan, akan melibatkan diri dalam menghancurkan lingkungan hidup,” kata dia.

(Rob/parade.id)

Artikel Amien Rais Usul Muhammadiyah Gelar Sidang Tanwir Menyikapi Kelola Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/amien-rais-usul-muhammadiyah-gelar-sidang-tanwir-menyikapi-kelola-tambang/feed/ 0
Muhammadiyah Terima Kelola Tambang dari Pemerintah, Anies Rais Mengkritisi https://parade.id/muhammadiyah-terima-kelola-tambang-dari-pemerintah-amies-rais-mengkritisi/ https://parade.id/muhammadiyah-terima-kelola-tambang-dari-pemerintah-amies-rais-mengkritisi/#respond Sat, 27 Jul 2024 10:43:44 +0000 https://parade.id/?p=27552 Jakarta (parade.id)- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Ketum PP Muhammadiyah), Prof Amien Rais mengkritisi kabar bahwa Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola tambang dari Pemerintahan Jokowi. “Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif Saudara Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, yaitu […]

Artikel Muhammadiyah Terima Kelola Tambang dari Pemerintah, Anies Rais Mengkritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Ketum PP Muhammadiyah), Prof Amien Rais mengkritisi kabar bahwa Muhammadiyah menerima tawaran untuk mengelola tambang dari Pemerintahan Jokowi.

“Saya terhenyak kaget dan marah membaca berita PP Muhammadiyah yang corongnya paling aktif Saudara Anwar Abbas bahwa Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran Jokowi yang tiga bulan lagi sudah akan lengser, yaitu tawaran penuh racun dan bisa,” ujar Prof Amien di akun YouTube-nya, Jumat (26/7/2024).

Padahal kata Amien, semula tawaran memperoleh izin pengelolaan tambang batu bara itu, ibarat kail berbisa atau beracun dijauhi oleh Muhammadiyah—Muhammadiyah enggak mau—sangat sensitif itu, tahu akibatnya.

“Jadi kita waktu itu bangga. Namun, karena kepincut dengan keduniaan, akhirnya kail berbahaya itu ditelah oleh Muhammadiyah,” kata mantan Ketua MPR RI itu.

Menurut Amien, argumen Anwar Abbas yang mengatakan Muhammadiyah akan berusaha menjadi pemain tambang yang takkan merusak lingkungan sebuah celotehan yang menghina akal sehat.

“Mengapa? Pertambangan batu baru di mana saja pasti menghancurkan lingkungan sampai tahapan ecoside. Menghancurkan lingkungan hidup yang tidak akan bisa dipulihkan kembali,” kata Amien.

“Apalagi dunia pertambangan itu, dunia yang ganas dan para pemainnya sebagian besar adalah bandit-bandit tanpa moral, tanpa pertimbangan akal sehat karena hanya satu tujuannya mengeruk batu bara tanpa ampun demi dolar atau rupiah sebanyak-banyaknya,” imbuhnya.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah Terima Kelola Tambang dari Pemerintah, Anies Rais Mengkritisi pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/muhammadiyah-terima-kelola-tambang-dari-pemerintah-amies-rais-mengkritisi/feed/ 0
Amien Rais dan Din Syamsuddin soal Ormas Keagamaan Kelola Tambang https://parade.id/amien-rais-dan-din-syamsuddin-soal-ormas-keagamaan-kelola-tambang/ https://parade.id/amien-rais-dan-din-syamsuddin-soal-ormas-keagamaan-kelola-tambang/#respond Wed, 05 Jun 2024 09:51:18 +0000 https://parade.id/?p=27142 Jakarta (parade.id)- Dua mantan ketua umum PP Muhammadiyah bersuara soal ormas keagamaan diberikan kelola tambang oleh pemerintah. Mereka adalah Prof Amien Rais dan Prof Din Syamsuddin. Keduanya terkait itu, sama-sama tidak mau Muhammadiyah ikut melakukan pengelolaan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah itu. Amien Rais beralasan karena Muhammadiyah sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup. “Saya ingin menyampaikan […]

Artikel Amien Rais dan Din Syamsuddin soal Ormas Keagamaan Kelola Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Dua mantan ketua umum PP Muhammadiyah bersuara soal ormas keagamaan diberikan kelola tambang oleh pemerintah. Mereka adalah Prof Amien Rais dan Prof Din Syamsuddin.

Keduanya terkait itu, sama-sama tidak mau Muhammadiyah ikut melakukan pengelolaan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah itu.

Amien Rais beralasan karena Muhammadiyah sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup.

“Saya ingin menyampaikan sedikit saja jangan sampai Muhammadiyah ikut-ikutan, enggak usah, Muhammadiyah lebih dari cukup,” kata Amien, dalam channel YouTube Amien Rais Official Rabu (5/6/2024).

“Karena itu Muhammadiyah tidak ikut terlibat dalam kebijakan ormas keagamaan boleh mengelola tambang,” kata Amien lagi.

Sudah lebih dari cukup yang dimaksud oleh Amien karena penghasilan Muhammadiyah datang dari berbagai sisi, seperti dari rumah sakit dan sekolah (pendidikan) di berbagai daerah.

“Kita punya kampus yang juga gagah-gagah, hebat-hebat yang sudah bisa self efficiency dan segala macam usaha Muhammadiyah itu kita pelihara, enggak usah dibawa-bawa ke pertambangan dan lain-lain,” ujar Amien.

Selain itu, Amien menganggap pertambangan merupakan wilayah yang rawan. Ia tidak mau Muhammadiyah masuk pertambangan dan malah terlibat praktik sogok-menyogok.

“Jadi kemudian kita (kalau) kecemplung di situ nanti kita terpaksa mungkin melakukan hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan, karena di situ ada banyak bohir, ada makelar, ada segala macam sogok-menyogok dan lain-lain. Jadi jangan pernah sampai kita masuk” ungkap Amien.

Sementara itu, Din Syamsuddin tegas meminta Muhammadiyah untuk menolak pengelolaan tambang. Dim menilai tawaran itu lebih banyak mudharat-nya daripada maslahatnya.

“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo. Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa (problem maker), bukan bagian dari masalah (a part of the problem),” katanya dalam keterangan resmi, kepada media, Rabu (5/6/2024).

Selain itu, ia mengatakan bahwa pemberian izin untuk mengelola tambang juga akan memunculkan potensi sejumlah masalah. Masalahnya adalah:

a. Pemberian konsesi tambang batubara kepada NU dan Muhammadiyah tetap tidak seimbang dengan jasa dan peran kedua Ormas Islam itu, dan tetap tidak seimbang dengan pemberian konsesi kepada perusahan-perusahaan yang dimiliki oleh Kelompok Segelintiran tadi. Luas diketahui satu perusahaan, seperti Sinarmas menguasai lahan (walau bukan semuanya batubara) seluas sekitar 5 juta hektar. Bahkan, Dunia Minerba Indonesia dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Sumber Daya Alam Indonesia sungguh “dijarah secara serakah” oleh segelintir orang yang patut diduga berkolusi dengan pejabat.

b. Pemberian tambang batubara dilakukan di tengah protes global terhadap energi fosil sebagai salah penyebab perubahan iklim dan pemanasan global (saya diminta mewakili Islam meletakkan petisi kepada Sekjen PBB agar pada 2050 tidak ada lagi energi fosil). Maka, besar kemungkinan yang akan diberikan kepada NU dan Muhammadiyah adalah sisa-sisa dari kekayaan negara (sila bandingkan dengan lahan yang dikuasai oleh para pengusaha).

c. Pemberian tambang “secara cuma-cuma” kepada NU dan Muhammadiyah potensial membawa jebakan. Menurut pakar, Sistem Tata Kelola Tambang dengan menggunakan sistem IUP dan Kontrak Karya adalah Sistem Zaman Kolonial berdasarkan UU Pertambangan Zaman Belanda (Indische Mijnwet) yang dilanggengkan dengan UU Minerba No.4/2009 dan UU Minerba No.3/2020. Sistem IUP ini tidak sesuai Konstitusi tidak menjamin bhw Perolehan Negara/APBN harus lebih besar dari Keuntungsn Bersih Penambang. Selain sistem IUP ini selama bertahun-tahun terbukti disalah gunakan oleh Oknum Pejabat Negara yang diberi wewenang mulai dari Bupati, Gubernur, hingga Dirjen dalam mengeluarkan IUP untuk menjadikan Wewenang Pemberian IUP sebagai sumber korupsi. Jika Ormas Keagamaan masuk ke dalam lingkaran setan kemungkaran struktural tersebut maka siapa lagi yang diharapkan memberi solusi.

d. Pemberian konsesi tambang batubara kepada organisasi masyarakat dalam keadaan politik nasional yang kontroversial akibat Pemilu/Pilpres akan mudah dipahami sebagai upaya kooptasi, peredaman tuduhan ketidakadilan, dan di baliknya akan memuluskan jalan penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu dan kaum kleptokrat di pemerintahan. Harapannya, NU dan Muhammadiyah bungkam terhadap kemungkaran di depan mata.

“Karena itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah aksi afirmatif, yakni dengan mempersilakan pengusaha besar maju, tapi rakyat kebanyakan diberdayakan (bukan diperdayakan),” ujarnya.

Ormas keagamaan bisa kelola tambang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 83A ayat (1).

(Rob/parade.id)

Artikel Amien Rais dan Din Syamsuddin soal Ormas Keagamaan Kelola Tambang pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/amien-rais-dan-din-syamsuddin-soal-ormas-keagamaan-kelola-tambang/feed/ 0
Muhammadiyah soal Tambang untuk Ormas https://parade.id/muhammadiyah-soal-tambang-untuk-ormas/ https://parade.id/muhammadiyah-soal-tambang-untuk-ormas/#respond Mon, 03 Jun 2024 12:14:39 +0000 https://parade.id/?p=27128 Jakarta (parade.id)- Muhammadiyah soal tambang untuk ormas ditanggapi Sekum Abdul Mu’ti. Mu’ti mengatakan sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang. “Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” kata Mu’ti, Ahad (2/6/2024), lewat akun X-nya. Oleh karena itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur […]

Artikel Muhammadiyah soal Tambang untuk Ormas pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Muhammadiyah soal tambang untuk ormas ditanggapi Sekum Abdul Mu’ti.

Mu’ti mengatakan sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” kata Mu’ti, Ahad (2/6/2024), lewat akun X-nya.

Oleh karena itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

“wewenang Pemerintah. Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama lewat Ketum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa organisasinya siap mengelola konsesi yang diberikan oleh pemerintah.

“PBNU mempunyai sumber daya manusia, perangkat organisasi, dan jaringan bisnis yang mampu mengelola konsesi tambang,” kata Kiai Staquf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Terkait di atas, dalam Pasal 83A PP tersebut usaha pertambangan bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Ormas keagamaan di Indonesia bisa memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.

(Rob/parade.id)

Artikel Muhammadiyah soal Tambang untuk Ormas pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/muhammadiyah-soal-tambang-untuk-ormas/feed/ 0
Aksi Bela Palestina Kutuk Israel FR PTMA 7 Mei Diikuti Dosen dan Mahasiswa https://parade.id/aksi-bela-palestina-kutuk-israel-fr-ptma-7-mei-diikuti-dosen-dan-mahasiswa/ https://parade.id/aksi-bela-palestina-kutuk-israel-fr-ptma-7-mei-diikuti-dosen-dan-mahasiswa/#respond Mon, 06 May 2024 10:51:08 +0000 https://parade.id/?p=26978 Jakarta (parade.id)- Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah akan melakukan aksi Bela Palestina dan Kutuk Israel pada Selasa, 7 Mei 2024, secara serentak di seluruh Indonesia. “Bersama ini kami sampaikan bahwa Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (FR PTMA) yang membawahi 172 perguruan tinggi akan menyelenggarakan aksi Bela Palestina dan Kutuk Israel secara serentak pada […]

Artikel Aksi Bela Palestina Kutuk Israel FR PTMA 7 Mei Diikuti Dosen dan Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah akan melakukan aksi Bela Palestina dan Kutuk Israel pada Selasa, 7 Mei 2024, secara serentak di seluruh Indonesia.

“Bersama ini kami sampaikan bahwa Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (FR PTMA) yang membawahi 172 perguruan tinggi akan menyelenggarakan aksi Bela Palestina dan Kutuk Israel secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia,” demikian bunyi surat undangan peliputan pada 3 Mei 2024, yang diterbitkan di Yogyakarta.

Aksi serentak yang dilakukan di seluruh Indonesia itu terbagi menjadi tiga waktu. Indonesia bagian barat (WIB) pukul 10.00, Indonesia bagian tengah (WITA) pukul 11.00, dan Indonesia bagian timur pukul 12.00.

Adapun peserta dalam aksi nanti adalah seluruh civitas academica (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dari kampus masing-masing.

Instruksi aksi ditandatangi langsung oleh Ketum FR PTMA Prof Gunawan Budiyanto dan Sekum Prof Ma’mun Murod Al-Barbasy.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Bela Palestina Kutuk Israel FR PTMA 7 Mei Diikuti Dosen dan Mahasiswa pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/aksi-bela-palestina-kutuk-israel-fr-ptma-7-mei-diikuti-dosen-dan-mahasiswa/feed/ 0
Ketum PP Muhammadiyah Ajak Dewan Dakwah Rancang Agenda Strategis Bersama https://parade.id/ketum-pp-muhammadiyah-ajak-dewan-dakwah-rancang-agenda-strategis-bersama/ https://parade.id/ketum-pp-muhammadiyah-ajak-dewan-dakwah-rancang-agenda-strategis-bersama/#respond Sun, 28 Apr 2024 09:01:55 +0000 https://parade.id/?p=26909 Jakarta (parade.id)- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. menghadiri acara Silaturrahim Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Aula Masjid Al Furqan Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4). Dalam tausiyahnya, Haedar Nashir mengajak Dewan Dakwah dan umat Islam merancang agenda strategis […]

Artikel Ketum PP Muhammadiyah Ajak Dewan Dakwah Rancang Agenda Strategis Bersama pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, M.Si. menghadiri acara Silaturrahim Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Aula Masjid Al Furqan Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Sabtu (27/4).

Dalam tausiyahnya, Haedar Nashir mengajak Dewan Dakwah dan umat Islam merancang agenda strategis bersama untuk masa depan.

“Salah satu, misalnya, bisakah kita punya satu kalendar Islam global Hijriyah,” ujarnya.

Haedar mengajak Dewan Dakwah dan seluruh elemen umat lainnya memulai dialog untuk mendiskusikan ini.

Agenda strategis lainnya, lanjut Haedar Nashir, adalah ikhtiar kesatuan politik.

“Bukan soal wadahnya, tetapi membuka dialog tentang perlunya negosiasi, adaptasi, akomodasi, dan moderasi dalam politik,” kata Haedar, yang merupakan guru besar dan dosen program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Lebih jauh sosok yang memimpin Muhammadiyah periode 2022-2027 tersebut menyerukan perlunya agenda bidang ekonomi, mengingat umat memerlukan kekuatan baru.

Umat perlu diberi orientasi, menghargai orang yang berhasil atau sukses, karena Haedar menilai masih ada di kalangan umat yang mempersepsikan para aghniya (orang kaya) melulu secara negatif.

Padahal, ujarnya, banyak sosok individu muslim yang memiliki kekayaan lewat cara halalan thayiban.

Terlebih lagi, tantangan umat yang ada saat ini jauh lebih besar dari kekuatan yang kita miliki.

“Jika ekonomi lemah, kita tidak bisa membangun peradaban,” tukas Haedar.

Membangun ukhuwah, sebagaimana tema silaturrahim, menjadi dasar untuk membangun kekuatan.

Di awal acara yang diikuti lebih dari 350 peserta tersebut, Haedar Nashir menegaskan keinginannya menyambung silaturrahim antara Muhammadiyah dan Dewan Dakwah.

Ia mengungkapkan adanya irisan serta keterkaitan langsung antara Muhammadiyah dan Dewan Dakwah dalam rumpun umat Islam yang melahirkan Masyumi. Bahkan, lanjut Haedar, salah satu tokoh Muhammadiyah yang pernah menjadi Ketua Pengurus Pusat, KH Mas Mansyur, ikut mendirikan Masyumi.

“Masyumi menjadi tempat berhimpun.  Menjadi tempat titik temu. Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi,” tegasnya.

Ia mengenang, dinamika politik nasional yang amat keras pada 1962 mengakibatkan Masyumi harus berakhir. Karena itu Haedar melihat pengalaman tersebut sebagai pelajaran jika ingin kembali merajut kekuatan umat.

Muhammadiyah, jelasnya, memilih berkonsentrasi dalam ikhtiar dakwah dan menarik garis dengan gerakan politik praktis, meskipun tetap menjalankan politik kebangsaan. Ia berharap umat Islam sebagai mayoritas menjadi qudwah hasanah dalam berbagai situasi politik kebangsaan di Indonesia.

“Antara mudah dan tidak, tapi itulah dinamika perjuangan kita,” kata Haedar.

Ia memandang apa yang Muhammadiyah lakukan memiliki kesamaan dengan garis dakwah yang dilakukan Dewan Dakwah.

Baginya, itu belum cukup karena yang paling mendesak saat ini adalah meningkatkan silaturrahim.

“Silaturrahim bukan hanya mempertautkan hubungan yang sudah tersambung, melainkan juga menyambung hubungan yang terputus,” tegasnya.

Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. menyambut baik seruan orang nomor satu di PP Muhammadiyah tersebut.

“Saya meminta jajaran Dewan Dakwah untuk merancang dialog konstruktif dengan berbagai elemen umat sebagaimana usulan Pak Haedar,” ujar Didin Hafidhuddin.

Ia menegaskan, dakwah memerlukan tenaga yang besar. Karena itu, Didin menyarankan pula agar Dewan Dakwah memprakarsai pertemuan khusus dengan keluarga para pendiri Dewan Dakwah yang telah tersebar di berbagai lini dan posisi.

Kekuatan itu, ujarnya, perlu dihimpun di bawah naungan Dewan Dakwah untuk niat dan tujuan yang baik.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Dakwah, Dr. Adian Husaini, berharap silaturrahim ini dapat berkembang menjadi silatul ukhuwah, kemudian silatul fikri, dan silatul harokah untuk menggerakkan dakwah di Indonesia.

Acara silaturrahim dihadiri sejumlah tokoh dan undangan antara lain Ketua Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua Umum DPP Syarikat Islam, Prof. Hamdan Zoelva, mantan Ketua Dewan Pembina Dewan Dakwah, Prof. A.M. Saefuddin, Prof. Daud Rasyid, Ustadz Erick Yusuf, perwakilan Rabithah Alam Al Islami, perwakilan keluarga tokoh-tokoh pendiri Dewan Dakwah, serta utusan Dewan Dakwah  Jawa Barat dan Solo Raya, Jawa Tengah.*

Artikel Ketum PP Muhammadiyah Ajak Dewan Dakwah Rancang Agenda Strategis Bersama pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/ketum-pp-muhammadiyah-ajak-dewan-dakwah-rancang-agenda-strategis-bersama/feed/ 0
Muhammadiyah akan Tambah Hotel Baru lagi: SM Tower Berau https://parade.id/muhammadiyah-akan-tambah-hotel-baru-lagi-sm-tower-berau/ https://parade.id/muhammadiyah-akan-tambah-hotel-baru-lagi-sm-tower-berau/#respond Wed, 06 Mar 2024 04:34:59 +0000 https://parade.id/?p=26468 Jakarta (parade.id)– Syarikat Cahaya Media / Suara Muhammadiyah dalam waktu dekat ini akan meresmikan unit usaha di bidang bisnis perhotelan dan pariwisata, yakni SM Tower Berau, Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya telah diresmikan SM Tower Yogyakarta pada (24/6/2023). Rencananya SM Tower Berau ini akan diresmikan pada Kamis (7/3/2024) oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH […]

Artikel Muhammadiyah akan Tambah Hotel Baru lagi: SM Tower Berau pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
Jakarta (parade.id)– Syarikat Cahaya Media / Suara Muhammadiyah dalam waktu dekat ini akan meresmikan unit usaha di bidang bisnis perhotelan dan pariwisata, yakni SM Tower Berau, Kalimantan Timur.

Setelah sebelumnya telah diresmikan SM Tower Yogyakarta pada (24/6/2023). Rencananya SM Tower Berau ini akan diresmikan pada Kamis (7/3/2024) oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir, MSi.

Direktur Utama PT Syarikat Cahaya Media / Suara Muhammadiyah Deni Asy’ari, MA., Dt Marajo menyampaikan bahwa hadirnya SM Tower di Berau ini merupakan manifestasi nndari bentuk kemandirian berjalan secara nyata yang bergerak di bidang perhotelan dan pariwisata.

Deni mengungkapkan jika SM Tower Berau sebelumnya merupakan hotel yang dimiliki pihak lain, namun pada Agustus 2023 UM Berau membeli keseluruhan aset hotel tersebut. Setelah menjadi milik UM Berau hotel pun di ganti nama dengan SM Tower Berau yang bekerjasama dalam pengelolaan atau management dengan SM Tower & Convention Yogyakarta.

“Alhamdulillah kini sudah ada 2 SM Tower di Indonesia, Insya Allah akan terus tumbuh dan berdiri SM Tower lainya diberbagai daerah,” jelasnya.

Untuk itu, Wakil Sekretaris 1 Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mengharapkan dan mengajak kepada seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah agar bersama-sama ikut berkontribusi untuk membesarkan amal usaha Muhammadiyah dengan menggunakan dan menyosialisasikan kepada khalayak ramai.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Berau Dr Drs Muhammad Bayu, MM meyakini jika kehadiran SM Tower Berau dapat menarik para wisatawan. Selain itu, pada saat bersamaan juga Bayu sangat optimis jika SM Tower ke depannya akan berkembang dan maju.

“Insyaallah saya optimis dan yakin dengan pengelolaan dibawah managemen SM Tower & Convention pusat (Yogyakarta) dapat berkembang dan maju,” katanya.

(Eddy/parade.id)

Artikel Muhammadiyah akan Tambah Hotel Baru lagi: SM Tower Berau pertama kali tampil pada Parade.id.

]]>
https://parade.id/muhammadiyah-akan-tambah-hotel-baru-lagi-sm-tower-berau/feed/ 0