“Kalau penegakan hukum pidana itu mestinya usaha terakhir. Jangan sekarang ini sedikit-sedikit orang melapor. Mengadu. Mengekspresikak kemarahan. Kebencian, lapor. Ngadu ke polisi,” ujarnya, dalam perbincangan dengan Ketua MUI KH Cholil Nafis, di kanal YouTube TVMUI, belum lama ini.

Kalau mengutamakan pendekatan hukum, kata dia, polisi jadi kebanyakan urusan. Sehingga dia harus memilih-milih.

“Nah, ketika dia pilih, banyak faktor. Maka dirasakan, ini tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tuturnua.

Lagipula untuk diketahui untuk semua, lanjutnya, bahwa pendekatan penegakan hukum itu ujungnya itu penjara. Sekarang ini penjara kita sudah penuh. 208 persen.

Over kapasitas seluruh Indonesia. Malah di kota besar disebutnya oleh mencapai 300 persen. Kamar tidurnya 1.000, isinya 3.000. Kota yang sudah 300 persen di antaranya Surabaya, Jakarta, Tangerang, dan Medan. Tapi secara nasional 208 persen.

“Kalau sudah masuk penjara, apa yang terjadi? Apa efektif? Yang tobat masuk penjara itu cuma 30 persen. 30 persen kedua setelah masuk penjara, dendam. Tidak terima dia. 40 persen makin gawat lagi, makin jadi,” katanya.

“Tadinya copet, begitu keluar menjadi perampok. Tadinya pengguja narkoba, keluar jadi bandar. Berarti pendekatan hukum pidana dan pemenjaraan itu bukan solusi. Itu cuma sepertiga,” sambungnya.

Maka, kata dia, janganlah buru-buru semuanya didekati dengan hukum. Itu tindakan kekerasan negara pada rakyatnya sendiri.

Bagusnya kita itu saling berangkulan, musyawarah, mendidik bangsa ini, sabar, jangan baper. Itu jauh lebih mulia dan menjamin masa depan lebih baik.

“Kalau kita teruskan ini, mudah mencari orang salah itu, carikan pasalnya. Gampang sekali. Carilah orang jahat, bukan orang salah. Menegakkan keadilan itu, menghukum orang jahat, bukan orang salah. Kalau mencari orang salah, mudah. Mudah cari pasalnya,” tandasnya.

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Pentingnya Musyawarah daripada Mengutamakan Pendekatan Hukum pertama kali tampil pada Parade.id.

Kongres VI FSPMI dan Munas Tahun 2021 mengusung tema “Menyongsong 20 Tahun FSPMI ke Depan” tersebut, diikuti oleh 23 DPW FSPMI dan 513 DPC FSPMI Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual.

Salah satu peserta dari Cianjur, Devis Alvian mengatakan bahwa peserta saat ini dibatasi, karena situasi masih pandemi. Peserta lain hanya ikut melalui daring.

“Dikarenakan masih pandemi untuk peserta Kongres nasional dibatasi, PC FSPMI Cianjur mendelegasikan saya, Devis Alvian dan Eka Edlhian. Sisanya para pengurus mengikuti Kongres dan Munas via Zoom meeting,” ujar Devis, Selasa (23/2/2021)

“Daerah Jabar yang ikut Kongres dan Munas Online di antaranya Cianjur, Sukabumi, Bogor, Karawang, Bekasi, Bandung, Purwakarta,” sambungnya.

Dalam agenda ini FSPMI, selain memilih presiden dan kepengurusan nasional, juga merumuskan program kerja atau kebijakan FSPMI ke depan.

Presiden tahun 2021-2026 pada kongres ke VI ialah Riden Hatam Aziz. Sedangkan jabatan untuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) didaulat Sabilar Rosyad dan Baris Silitonga melalui hasil musyawarah formatur yang diikuti oleh 200 orang peserta perwakilan dari DPW, DPC FSPMI se-Indonesia.

“Hasil dari musyawarah yang diikuti oleh 200 orang peserta dari berbagai tingkat kepengurusan, saudara Riden Haram Aziz ditetapkan sebagai presiden FSPMI, lalu Sabilar Rosyad dan Baris Silitonga ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam Kongres FSPMI tersebut juga menetapkan Said Iqbal mantan Presiden FSPMI selama 2 Periode (2011 dan 2016) untuk dijadikan sebagai Ketua Dewan Majelis Nasional, serta Obon Tabroni yang terpilih menjadi Deputi Presiden DPP FSPMI.

“Selain daripada itu, FSPMI juga menetapkan Said Iqbal sebagai Ketua Dewan Majelis Nasional FSPMI beserta Obon Tabroni sebagai Deputi Presiden DPP FSPMI,” tandasnya.

(Isa/PARADE.ID)

Artikel Kongres dan Musyawarah Nasional FSPMI Menetapkan Presiden serta Kepengurusan Nasional pertama kali tampil pada Parade.id.