Kedua, menuntut agar dibebaskannya serta menuntut dicabutnya semua tuntutan pidana terhadap pemimpin dan anggota Serikat pekerja/buruh Myanmar yang ditahan. Demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Senin (29/1/2024) malam.

Aksi akan dilangsungkan pada pukul 9 pagi hingga selesai. Rencananya, aksi akan menghadirkan massa ratusan orang. Massa dari 10 federasi atau serikat afiliasi KSPI. Di antaranya FSPMI, SPN, KEP, FARKES, ASPEK Indonesia, FSBPI, FSP ISI, FPTHSI, FSI PAR REF, dan PPMI.

Instruksi rencana aksi langsung dari Presiden KSPI Said Iqbal (ditandatangani bersama Sekjen Ramidi).

“Sehubungan dengan Aksi Solidaritas untuk Myanmar, Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DEN KSPI) menginstruksikan kepada Pimpinan Federasi afiliasi KSPI dan Perwakilan Daerah KSPI Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menginstruksikan anggotanya melakukan aksi,” demikian bunyi surat instruksi.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI di Kedubes Myanmar 1 Februari Menuntut Dihentikannya Bentuk Kekerasan terhadap Buruh pertama kali tampil pada Parade.id.

Puluhan massa itu menuntut agar dihentikannya kekerasan dan kebiadaban yang dilakukan oleh junta militer kepada rakyat Myanmar dan menuntut agar dibebaskannya lima pimpinan konfederasi serikat buruh Myanmar yang ditangkap.

Selain itu, kata Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI, Makbullah Fauzi atau Buya Fauzim, KSPI menuntut ditetapkannya Kyaw Moe Tun sebagai Dewan tetap perwakilan PBB dari Myanmar, menuntut diberlakukannya embargo ekonomi untuk Myanmar, dan meminta agar dilakukannya sidang mahkamah internasional atas kejahatan kemanusiaan.

“Sejak junta militer Myanmar kekuasaan secara paksa pemerintahan yang sah dan demokratis, sudah lebih dari 1.000 rakyat dibunuh dan lebih dari 14.000 anak-anak telah dibantai, serta empat aktivis pro demokrasi dieksekusi di tempat terbuka, di mana juga terjadi pada lima pimpinan konfederasi serikat buruh Myanmar yang dipukuli, ditembak, dan ditangkap,” kata dia, dalam keterangannya kepada media.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi KSPI di Kedutaan Besar Myanmar, Menyoal Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Vonis diyakini sebagian besar didasarkan pada kesaksian mantan kepala menteri Yangon, kota terbesar di Myanmar, yang secara terbuka mengaku tahun lalu bahwa telah mengirimkan $600.000 tunai dan sekitar 25 pon emas kepadanya dalam tas belanja.

Namun Aung San Suu Kyi di dalam persidangannya (yang tertutup untuk umum dan media berita) menyebut bahwa tuduhan itu “tidak masuk akal.” Tapi Pengadilan telah melarang pengacaranya berbicara di depan umum tentang kasus tersebut. Demikian dikutip nytimes.

Penggulingannya di Myanmar telah mengguncang negara-negara Asia Tenggara lainnya dan diharapkan menjadi poin utama diskusi selama pertemuan Presiden Biden dengan para pemimpin dari kawasan itu di Washington bulan depan.

Pendukung Aung San Suu Kyi yang akrab dengan proses hukum mengatakan bahwa penuntut tidak memberikan bukti, selain dari kesaksian saksi bahwa dia menerima emas batangan dan mata uang.

Aung San Suu Kyi, yang ditangkap pada 1 Februari 2021, saat militer mulai melancarkan kudeta, telah didakwa dengan 17 dakwaan kriminal yang menurut pembelanya dibuat-buat.

Dia dinyatakan bersalah sebelumnya atas lima tuduhan yang lebih rendah dan dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Jika dinyatakan bersalah atas semua tuduhan yang tersisa, termasuk sembilan tuduhan korupsi lagi, dia menghadapi hukuman 163 tahun penjara.

Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch, mengatakan vonis atas “tuduhan korupsi palsu” menunjukkan tekad rezim untuk membungkamnya.

“Hari-hari Aung San Suu Kyi sebagai wanita merdeka secara efektif telah berakhir,” katanya.

Menghancurkan demokrasi kerakyatan di Myanmar juga berarti menyingkirkan Aung San Suu Kyi, dan junta tidak memberikan kesempatan apa pun, kata dia.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Aung San Suu Kyi Divonis Lima Tahun atas Kasus Korupsi pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut organisasi tersebuf, banyak tahanan yang telah disiksa dan ditahan dalam kondisi yang menyedihkan.

“Tindakan rezim itu begitu keras sehingga lebih banyak tahanan politik sekarang ditahan di Myanmar daripada total yang dipenjara selama setengah abad kekuasaan militer yang berakhir pada 2010,” kata U Aung Myo Kyaw, juru bicara Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)

“Kami memiliki jumlah tahanan politik terbesar dalam sejarah Myanmar dalam waktu hampir satu tahun,” sambungnya, dikutip nytimes.com.

Myanmar mencapai tonggak sejarah suram karena 10.000 tahanan politik itu pada satu waktu, ketika rezim terus memenjarakan tersangka (lawan) dengan kecepatan sekitar 20 orang per hari. Demikian menurut AAPP, yang telah melacak penangkapan sejak kudeta pada 1 Februari tahun lalu.

Angka itu belum termasuk lebih dari 3.000 tahanan politik yang ditangkap dan dibebaskan. Malah seringkali setelah menjalani interogasi brutal dan berbulan-bulan di penjara.

Hampir 2.000 lebih penentang rezim menghindari surat perintah penangkapan, termasuk banyak yang telah melarikan diri ke hutan untuk bergabung dengan perlawanan bersenjata melawan junta.

Saat merayakan Hari Angkatan Bersenjata pada hari Minggu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin kudeta, menyebut penentang rezim sebagai “teroris” dan bersumpah untuk “memusnahkan mereka sampai akhir.”

Pada hari libur yang sama untuk menghormati militer setahun yang lalu, pasukan keamanan menewaskan sedikitnya 114 pengunjuk rasa selama hari paling mematikan sejak mengambil alih kekuasaan.

Padahal belum lama ini, negara-negara Barat menaruh harapan besar terhadap demokrasi di Myanmar.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Sejak Kudeta hingga Kini Tahanan Politik Myanmar Capai 10.000 Orang pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami telah mendokumentasikan 1.500 orang yang terbunuh, tetapi ini hanya dalam konteks protes,” kata juru bicara HAM PBB Ravina Shamdasani, Selasa.

Ia mengatakan bahwa korban termasuk 200 orang “yang tewas karena penyiksaan dalam tahanan militer.”

“Ini 1.500 tidak termasuk orang yang tewas akibat konflik bersenjata… Kami memahami bahwa jumlahnya ribuan,” kata Shamdasani.

Selama periode itu pula, sedikitnya 11.787 orang ditahan secara tidak sah di Myanmar, termasuk 8.792 orang yang masih ditahan.

“Ini untuk menyuarakan penentangan mereka terhadap militer, baik dalam protes damai atau bahkan melalui aktivitas daring,” ujar Shamdasani, menjelaskan tentang angka penahanan sewenang-wenang yang dilakukan militer Myanmar.

Sementara itu, junta yang berkuasa di Myanmar telah membantah perkiraan sebelumnya tentang jumlah korban tewas yang dirilis oleh kelompok-kelompok HAM.

*Sumber: Antara

Artikel PBB: 1.500 Orang Tewas Selama Protes Anti Kudeta Myanmar pertama kali tampil pada Parade.id.

Suatu malam pada April lalu, seorang tetangganya meneleponnya untuk memberi tahu bahwa anaknya, Wai Soe Hlaing, seorang ayah muda yang membuka toko ponsel di Yangon, telah ditahan.

Dia ditangkap karena dianggap terlibat dalam aksi-aksi protes yang menentang kudeta militer 1 Februari.

Mereka menelusuri keberadaan pria berusia 31 tahun itu di kantor polisi setempat, menurut Win Hlaing dan Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik (AAPP), organisasi nirlaba yang telah mendokumentasikan penangkapan dan pembunuhan.

Kemudian jejaknya semakin kabur. Dia telah menghilang.

Reuters menelepon kantor polisi itu namun tak bisa memastikan keberadaan Wai Soe Hlaing, atau kerabat yang hilang dari dua orang lain yang diwawancarai untuk penulisan artikel ini.

Seorang juru bicara junta tidak menanggapi permintaan via email dan tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.

Wai Soe Hlaing adalah satu di antara banyak orang yang menurut para aktivis dan kerabat telah menghilang sejak Myanmar jatuh ke dalam kekacauan setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

AAPP memperkirakan lebih dari 8.000 orang ditahan di penjara-penjara dan pusat-pusat interogasi, termasuk Suu Kyi dan sebagian besar anggota kabinetnya, sementara sekitar 1.500 orang telah terbunuh. Reuters tidak dapat memverifikasi data AAPP secara independen.

Mereka mengatakan ratusan orang telah tewas dalam tahanan. Junta mengatakan angka itu dilebih-lebihkan dan AAPP menyebarkan informasi palsu. Junta belum pernah mengungkap jumlah orang yang ditahan.

Mencari Keberadaan Orang-Orang Tercinta

Militer tidak memberi tahu keluarga ketika seseorang ditangkap dan petugas penjara sering tidak melakukannya ketika orang-orang yang ditangkap tiba di penjara.

Kondisi itu membuat keluarga terpaksa mencari sendiri keberadaan mereka dengan menelepon dan mendatangi kantor-kantor polisi dan penjara, atau mengandalkan informasi dari liputan media atau kelompok pembela hak asasi manusia.

Kadang-kadang mereka mengirim paket makanan dan menganggapnya sebagai tanda keberadaan kerabat mereka jika paket itu diterima, menurut laporan Human Rights Watch.

Dalam banyak kasus, seorang pendiri AAPP Bo Kyi mengatakan, organisasinya berhasil memastikan bahwa seseorang telah ditahan tapi tidak tahu di mana.

Tae-Ung Baik, ketua kelompok kerja penghilangan paksa di PBB, mengatakan kepada Reuters kelompoknya telah menerima laporan dari keluarga-keluarga di Myanmar tentang penghilangan paksa sejak Februari lalu dan “sangat khawatir” dengan situasinya.

Di sebuah kota perbatasan, aktivis berusia 43 tahun Aung Nay Myo, yang mengungsi dari wilayah Sagaing di barat daya, mengatakan tentara junta membawa kedua orang tua dan saudara-saudaranya dari rumah mereka pada pertengahan Desember dan dia tidak tahu keberadaan mereka sekarang.

Dia yakin mereka ditahan karena karya-karyanya sebagai penulis satir. Di antara mereka adalah ayahnya, 74 tahun, yang lumpuh karena strok.

“Tak ada yang bisa saya lakukan, tapi saya khawatir setiap saat,” kata Aung Nay Myo.

Dua kantor polisi di kota Monywa, tempat asal mereka di Sagaing, tidak menjawab panggilan telepon untuk dimintai komentarnya.

Di sejumlah wilayah, resistensi terhadap junta telah berkembang menjadi konflik, dan pertempuran telah membuat puluhan ribu orang terusir dari tempat tinggal mereka di seluruh negeri, menurut PBB. Ribuan di antara mereka telah melarikan diri dengan melintasi perbatasan ke Thailand dan India.

Gambar Viral

Di negara bagian Kayah, di mana pertempuran telah memanas, Banyar Khun Naung, direktur kelompok nirlaba Karenni Human Rights Group, mengatakan sedikitnya 50 orang telah hilang.

Kelompok itu berusaha membantu keluarga mencari kerabat mereka dengan menanyakan orang-orang yang baru saja dibebaskan tentang nama-nama yang mereka ingat selama di penjara.

“Keluarga orang-orang yang hilang sangat menderita, khususnya mental, karena tidak mengetahui di mana orang-orang yang mereka cintai adalah hal yang melelahkan,” kata dia.

Myint Aung, yang berusia di atas 50 dan kini tinggal di sebuah kamp bagi pengungsi di Kayah, mengatakan putranya Pascalal yang berusia 17 tahun hilang pada September.

Remaja itu mengatakan kepada ayahnya akan mengunjungi rumah mereka di Loikaw, ibu kota negara bagian itu, untuk melihat-lihat situasi, namun dia kemudian tak pernah kembali, kata Myint Aung.

Ternyata, menurut penduduk desa setempat, dia ditahan oleh pasukan keamanan, kata Myint Aung kepada Reuters lewat telepon. Ketika dia mendatangi kantor polisi untuk membawakan makanan, dia melihat tentara menjaga kawasan itu dan dia melarikan diri.

Sejak itu, Myint Aung tak pernah lagi mendengar kabar anaknya, namun kelompok HAM memberi tahu bahwa anaknya tak lagi ditahan di kantor polisi berdasarkan pembicaraan dengan sejumlah orang yang baru saja dibebaskan. Reuters tak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.

Banyar Khun Naung, direktur kelompok HAM Karenni, mengatakan remaja itu adalah salah satu dari dua anak muda dalam gambar viral di media sosial.

Dalam gambar itu mereka terlihat melakukan salut “Hunger Games” yang diadopsi oleh para pemrotes ketika mereka ditangkap di sisi sebuah jalan, diikat bersama dengan seutas tali oleh seorang tentara. Saudara perempuannya memastikan lewat telepon bahwa dia adalah Pascalal.

Foto itu tampak dalam sebuah unggahan viral dari sebuah akun yang sepertinya milik perwira militer, dengan keterangan,”Sementara kami membiarkan mereka melakukan yang mereka inginkan sebelum kami menembakkan peluru ke kepala mereka”.

Akun tersebut kemudian dihapus dan Reuters tidak bisa mengontak pemiliknya untuk meminta komentar.

“Dia hanya bocah laki-laki sipil di bawah umur dan dia tidak melakukan kesalahan apa pun,” kata ayahnya.

Polisi di Loikaw tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters yang meminta komentar.

Di Yangon, keluarga Wai Soe Hlaing mengatakan kepada putrinya yang berusia empat tahun bahwa ayahnya sedang bekerja di tempat jauh. Kadang-kadang, kata Win Hlaing, anak itu berbisik kepadanya: “Papaku sudah pergi terlalu lama.”

*Sumber: Antara

Artikel Setahun Kudeta Myanmar, Orang-orang Masih Mencari Kerabat yang Hilang pertama kali tampil pada Parade.id.

Myanmar tampaknya akan memulai kembali beberapa proyek bersama dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih erat dengan Beijing.

Media pemerintah China Global Times sebelumnya melaporkan rencana Myanmar tersebut untuk menggunakan Renminbi, seraya mengatakan langkah itu bertujuan untuk mengatasi kekurangan pasokan dolar AS dan mata uang asing lainnya selama periode gejolak ekonomi.

Junta Myanmar, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1 Februari, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihaknya menikmati relasi khusus dengan China, yang memberikan dukungan keuangan dan mengirimkan vaksin COVID-19.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian informasi dan investasi itu juga mengidentifikasi proyek infrastruktur dengan China yang dikatakannya sebagai “prioritas utama” untuk kebangkitan ekonominya, termasuk rencana pembangunan jalur kereta api dan pelabuhan.

Kudeta militer di Myanmar dan tindakan keras berikutnya terhadap pengunjuk rasa yang menewaskan ratusan orang telah dikritik secara luas di Barat dan mendorong sanksi internasional terhadap pejabat militer dan bisnis terkait militer.

Para analis mengatakan bahwa isolasi internasional yang meningkat terhadap Myanmar dapat mendorong negara itu lebih dekat ke China.

China belum secara terbuka mengkritik kudeta tetapi telah berulang kali mendesak berbagai pihak di Myanmar untuk “menjembatani perbedaan mereka” dan “memajukan transisi demokrasi”.

Dalam pernyataannya, Myanmar mengatakan proyek percontohan mata uang itu akan “lebih meningkatkan kerja sama bilateral” dengan Beijing dan akan “secara substansial meningkatkan perdagangan perbatasan”, terutama untuk produk pertanian.

Sejumlah kementerian juga mengatakan bahwa penurunan ekonomi Myanmar tahun ini “jauh lebih ringan daripada perkiraan beberapa ekonom internasional” dan bahwa negara itu memperkirakan akan mencatat pertumbuhan moderat pada 2021-2022.

Hampir setengah populasi Myanmar, yang pernah menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, akan terdorong menjadi berada di bawah garis kemiskinan tahun depan karena dampak ganda kudeta dan pandemi, menurut perkiraan PBB.

*Sumber: Antara

Artikel Myanmar Mulai Tahun Depan akan Gunakan Mata Uang China pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada Minggu (21/11), negara-negara ASEAN kecuali Myanmar telah sepakat dengan China bahwa utusan Myanmar untuk Beijing akan hadir, kata Saifuddin.

Namun, pihak berwenang Myanmar tidak segera berkomentar tentang ketidakhadiran perwakilan dari negara itu, dan juru bicara otoritas Myanmar pun belum dapat dihubungi.

KTT para pemimpin ASEAN dan China itu dimulai pada Senin tanpa kehadiran perwakilan Myanmar, menurut dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut.

Tangkapan layar yang dibagikan kepada Reuters dan dikonfirmasi oleh dua sumber dari satu negara yang hadir menunjukkan tidak ada perwakilan Myanmar yang tampak di layar dalam pertemuan yang berlangsung secara virtual itu.

Namun, alasan ketidakhadiran perwakilan dari Myanmar itu masih belum jelas.

KTT ASEAN-China diikuti oleh sembilan pemimpin negara anggota ASEAN, Presiden China Xi Jinping, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.

Kerja sama ASEAN-China dimulai secara informal pada 1991 dan China menjadi mitra wicara penuh (full dialogue partner) ASEAN pada 1996.

China kemudian menjadi mitra wicara strategis ASEAN pada Oktober 2003, yakni pada KTT ASEAN-China ke-24 pada 26 Oktober 2003.

ASEAN dan China pun telah menyepakati peningkatan status kemitraan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

*Sumber: Antara

Artikel KTT ASEAN-China Berlangsung Tanpa Kehadiran Myanmar pertama kali tampil pada Parade.id.

Demonstrasi, yang masih terus berlangsung selama tiga bulan sejak kudeta militer pada Februari, dikoordinasikan dengan aksi-aksi protes lain di komunitas Myanmar di seluruh dunia untuk menandai apa yang oleh penyelenggara disebut “revolusi musim semi global Myanmar”.

“Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar,” kata penyelenggara demonstrasi dalam sebuah pernyataan.

Kelompok demonstran, beberapa di antaranya dipimpin oleh para biksu Buddha, berjalan melalui kota-kota termasuk pusat komersial Yangon, kota kedua Mandalay.

Dua orang ditembak dan dibunuh di pusat Kota Wetlet, menurut laporan media Myanmar Now, sementara dua orang tewas di berbagai kota di Negara Bagian Shan di timur laut, berdasarkan laporan dua media.

Satu orang juga tewas di kota pertambangan giok utara Hpakant, seperti dilaporkan Grup Berita Kachin.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut dan juru bicara junta yang berkuasa tidak menjawab permintaan tanggapan.

Unjuk rasa hanyalah salah satu masalah yang diakibatkan oleh penggulingan pemerintah terpilih yang dipimpin peraih Nobel, Aung San Suu Kyi.

Perang dengan pemberontak etnis minoritas di daerah perbatasan terpencil di utara dan timur telah meningkat secara signifikan selama tiga bulan terakhir, membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di beberapa tempat, warga sipil dengan senjata telah bertempur dengan pasukan keamanan sementara di daerah pusat fasilitas militer dan pemerintah yang telah diamankan selama beberapa generasi telah dilanda serangan roket dan gelombang ledakan kecil yang tidak dapat dijelaskan.

Program Pembangunan PBB memperingatkan pekan lalu bahwa dampak pandemi dan krisis politik dapat menyebabkan sebanyak 25 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 2022.

Militer membenarkan tindakan kudeta untuk merebut kekuasaan karena keluhannya atas kecurangan dalam pemilu November tahun lalu, yang dimenangi oleh partai Suu Kyi, tidak ditangani oleh komisi pemilihan yang menganggap pemilu itu telah berlangsung secara adil.

Suu Kyi (75) telah ditahan sejak kudeta bersama dengan banyak anggota partainya.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Pasukan Myanmar Lepas Tembakan ke Demonstran, Lima Tewas pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengakui peran positif dan konstruktif ASEAN dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan penghidupan mereka, dan karena itu menyetujui “Lima Poin Konsensus”,” demikian Pernyataan Ketua ASEAN (Chairman’s Statement) yang dirilis usai ASEAN Leaders’ Meeting di Jakarta, Sabtu.

Lima poin konsensus yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN yaitu pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Dalam pernyataan yang dibuat oleh Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN tahun 2021, para pemimpin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Myanmar, termasuk adanya laporan kematian dan eskalasi kekerasan.

Selain itu, para pemimpin juga menggarisbawahi seruan pembebasan semua tahanan politik termasuk warga negara asing di Myanmar.

Dihadiri oleh para pemimpin Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, bersama dengan para menteri luar negeri Laos, Thailand, dan Filipina, ASEAN Leaders Meeting merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk secara khusus membahas penyelesaian isu Myanmar, yang dilanda konflik dan kekerasan pascapenggulingan pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi oleh militer.

Menurut pernyataan Perdana Menteri Singapura dan Perdana Menteri Malaysia, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing yang hadir dalam pertemuan menanggapi dengan baik konsensus tersebut dan tidak menentang peran konstruktif ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di negaranya.

Sementara Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa kepentingan rakyat Myanmar harus selalu jadi prioritas, sehingga kekerasan harus segera dihentikan guna memulihkan kembali demokrasi dan stabilitas di Myanmar.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari 2021.

Pihak militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan HAM di Myanmar.

Unjuk rasa pembangkangan sipil yang hampir setiap hari dilakukan untuk menentang kudeta Myanmar, ditanggapi dengan kekerasan oleh pasukan keamanan hingga menewaskan ratusan orang.

Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), korban tewas dalam unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang.

*Sumber: antaranews.com

Artikel ASEAN Capai Konsensus untuk Akhiri Krisis Myanmar pertama kali tampil pada Parade.id.