“MUI dan Kemenag harus peka terhadap isu keagamaan, setidaknya melakukan hubungan diplomatik bilateral dalam menangani isu seperti ini. Sebab tugas MUI bukan saja mengurus fatwa dan label saja.

Pun dengan Kemenag RI jangan hanya berani sama toa masjid saja tetapi disebutkan juga dalam pengabdian pada poin ketiga yaitu sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan dunia internasional serta perannya mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, khususnya,” pintanya, baru-baru ini.

Komentar politisi Sharma dinilai olehnya sebagai bentuk penghinaan terhadap umat Islam. Apalagi, kata dia, dalam dua tahun ini berbagai penindasan terhadap umat Islam di India terus bertambah.

“Contohnya, terjadi Bentrokan di Ibu Kota New Delhi pada Februari 2020 yang setidaknya 53 orang terbunuh dalam insiden itu, dua pertiganya merupakan umat muslim yang tewas tertembak, terpenggal, hingga dibakar hidup-hidup. Bentrokan ini bermula akibat protes umat muslim India terhadap amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pemerintah pada Desember 2019,” ungkapnya.

Maka dari itu, kata dia, MUI Dan Kemenag RI harus menanggapinya dengan serius sehingga upaya keharmonisan antara umat beragama tetap berjalan dengan baik.

“Selaku umat muslim mayoritas terkususnya kader GPI Maluku kami merasa terpanggil jiwa dan raga kami, bahkan kami siap jihad demi membela agama Islam dan Nabi Muhammad SAW,” katanya.

PW GPI Maluku pun kata dia siapa melakukan konsolidasi dan akai sebagai bentuk terhadap pernyataan politikus partai Bharatiya Janata (BJP), Nupur Sharma yang sempat mengomentari kehidupan pribadi Nabi Muhammad dalam debat TV.

“Untuk itu saya mengajak semua elemen dan oraganisasi untuk memboikot produk asal India di IndonesiaIndonesia,” tutupnya seru.

Sebelum itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pernyataan sikap terkait penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Politisi India Juru Bicara Barathiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma dalam sebuah acara debat di televisi India beberapa waktu lalu. Terdapat delapan poin yang disampaikan MUI sebagaimana rilis yang didapat media dari Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof. KH. Sudarnoto Abdul Hakim.

Berikut pernyataan sikap MUI:
1. MUI menyesalkan pernyataan Juru Bicara JBP yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam debat di televisi India terkait kisruh antara Masjid Gyanvapi yang bersebelahan dengan kuil Kashi Vishwanath dalam satu situs yang sama di Varanasi, India. Seharusnya, Juru Bicara BJP berfokus pada bagaimana menyelesaikan agar kisruh tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan aturan di India dan tidak membawa konflik tersebut pada kebencian terhadap Islam yang menyebabkan protes secara global khususnya di dunia Islam.
2. MUI berpandangan bahwa pernyataan Juru Bicara BJP tersebut tidak bertanggung jawab, tidak sensitif, tidak terpuji, menimbulkan ketidaknyamanan, dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang sangat menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW.
3. MUI berpandangan bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan semangat untuk menciptakan harmoni antar agama, dan berlawanan dengan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia (Maret 2022). Oleh karena itu MUI mengajak Pemerintah dan warga India untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan tidak menjadi bagian dari Islamophobia serta tidak melindungi pelaku Islamophobia.
4. MUI menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Partai BJP yang telah merespon protes umat Islam dan sejumlah negara Islam dengan memberi sanksi kepada juru bicara Partai BJB yang telah menghina Rasulullah SAW tersebut.
5. MUI mengharapkan Partai BJP meningkatkan upaya moderasi kepada para pimpinan dan anggotanya sehingga penghinaan kepada Islam dan agama lain tak terjadi lagi.
6. MUI menyampaikan terima kasih kepada Kemlu RI yang telah memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan protes atas penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh Jubir BJP
7. MUI menyerukan kepada Pemerintah RI untuk mengusulkan dialog bilateral lintas agama RI-India guna moderasi kelompok agama di kedua pihak. MUI siap berpartisipasi pada dialog bilateral lintas agama tersebut.
8. MUI mengajak masyarakat internasional untuk menghormati Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan mendorong untuk ditingkatkannya dialog antaragama (interfaith dialogue) maupun dialog antar peradaban (dialog among civilizations) untuk meningkatkan saling pemahaman (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect) dan saling bertoleransi (mutual tolerance.

(Juf/PARADE.ID)

Artikel PW GPI Minta MUI dan Kemenag Tuntut India Minta Maaf tentang Nabi Muhammad pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kami mengutuk komentar ofensif yang dibuat oleh dua pejabat BJP dan kami senang melihat bahwa partai secara terbuka mengutuk komentar itu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan, Kamis.

“Kami secara teratur terlibat dengan pemerintah India di tingkat senior tentang masalah hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan kami mendorong India untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya, dikutip Al Jazeera.

Nupur Sharma, juru bicara Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pada 26 Mei membuat pernyataan di televisi tentang istri termuda Nabi Islam yang memicu demonstrasi di seluruh dunia Muslim.

Pernyataan itu memicu protes diplomatik tidak hanya di saingannya Pakistan tetapi juga di negara-negara Arab kaya yang biasanya menikmati hubungan dekat dengan India.

Qatar menuntut “permintaan maaf publik” dari pemerintah India sementara 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berpengaruh mengatakan penghinaan itu datang dalam konteks suasana kebencian yang semakin intens terhadap Islam di India dan pelecehan sistematis terhadap Muslim.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Amerika Serikat Kutuk Pernyataan Pejabat India tentang Nabi Muhammad pertama kali tampil pada Parade.id.

Pekan lalu, Qatar memimpin paduan suara kecaman diplomatik regional saat memanggil duta besar India dan meminta “permintaan maaf publik” dari New Delhi atas komentar yang menghina. Langkah langka itu terjadi ketika Wakil Presiden India Venkaiah Naidu, seorang anggota BJP, sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Doha.

Dalam sebuah tweet dengan kata-kata yang keras, Asisten Menteri Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater juga menyoroti “tingkat berbahaya” dari “wacana Islamofobia” di India. UEA dan Arab Saudi juga bergabung dengan enam anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC), bersama dengan lebih dari selusin negara mayoritas Muslim lainnya, dalam mengutuk pernyataan menghina terhadap nabi Islam—garis merah yang dirasakan di Arab dan dunia Muslim yang lebih besar—dan istrinya, Aisha.

“Saya tidak dapat mengingat terakhir kali tanggapan yang begitu kuat dan marah dari negara-negara GCC terhadap politik domestik di India,” kata Michael Kugelman, wakil direktur dan rekanan senior untuk Asia Selatan di Wilson Center, menambahkan bahwa itu bisa “berpotensi merusak”.

“Bahkan dalam masalah Kashmir, negara-negara GCC benar-benar meredam reaksinya,” kata Kugelman dikutip Al Jazeera.

Akibat itu, Pemerintah India melakukan pengendalian kerusakan, menangguhkan juru bicaranya yang membuat komentar yang meremehkan dan mengusir pemimpin lain karena tweetnya untuk membela juru bicara BJP.

Kementerian luar negeri juga mewakilkan korps diplomatiknya di negara-negara mayoritas Muslim untuk menjelaskan posisi pemerintah bahwa India menghormati semua agama dan pernyataan menghina tidak datang dari pemerintah tetapi dibuat oleh “elemen pinggiran”.

(Irm/PARADE.ID)

Artikel Hubungan India dengan Negara-negara Arab Berpontensi Rusak, karena Ini pertama kali tampil pada Parade.id.