Nilai “Sogokan” Papua Disebut 10 Kali Lipat Lebih Mahal

Dalam arahannya, Pigai mengungkapkan bahwa biaya politik yang dibebankan kepada calon pejabat asal Papua jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Ia menyebut, untuk maju sebagai anggota DPR atau kepala daerah, calon asal Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya mengeluarkan sekitar Rp100 juta. Sementara itu, calon dari Papua bisa merogoh kocek hingga Rp2 miliar hanya untuk satu kursi.

“Saya punya rahasia. Dalam alam pikiran penguasa di Jakarta, nilai sogokan orang Papua itu lebih tinggi sepuluh kali lipat dari nilai sogokan orang NTT. Untuk urusan partai politik, jika Anda maju sebagai anggota DPR atau bupati/wali kota, orang NTT paling tidak bayar seratus juta rupiah, sedangkan orang Papua untuk satu kursi bisa dua miliar rupiah! Kenapa? Ya karena kita sendiri yang mengantar uang. Kita malah antar uang membesarkan Jakarta,” ungkap Pigai dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (20/8/2026).

Pigai menilai kesenjangan itu terjadi karena masyarakat Papua sendiri yang membiasakan diri mengantar uang ke Jakarta, sehingga nilai “sogokan” dari Papua dipandang lebih tinggi oleh kalangan penguasa di ibu kota. Ia bahkan menyebut rekomendasi partai politik untuk pencalonan tokoh Papua disebut-sebut sebagai yang termahal se-Indonesia.

“Saya mendengar informasi bahwa rekomendasi dari partai politik untuk pencalonan orang Papua adalah yang termahal di seluruh Indonesia. Para penguasa di Papua yang mau jadi pemimpin tetapi ikut cara itu, jahanam juga. Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah,” tambahnya.

Minta Hentikan Tradisi “Ikan Puri Bayar Ikan Hiu”

Pigai secara khusus menyoroti kebiasaan menyetor uang ke Jakarta demi memuluskan kebijakan, yang di kalangan masyarakat Papua kerap disebut dengan istilah “ikan puri bayar ikan hiu”. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan pemerintahan terkait pembangunan Papua di Jakarta sejatinya tidak dipungut biaya, dan tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang.

“Pak Pimpinan DPR dan MRP yang terhormat, pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” tegas Pigai di hadapan para pimpinan DPR Papua Tengah dan MRP.

Ia juga menyentil istilah lokal tersebut secara langsung. “Faktanya ada kok istilah ‘ikan puri bayar ikan hiu’. Lho, faktanya ada? Faktanya itu lawan! Faktanya itu harus kita lawan!” ujarnya.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menghentikan kebiasaan tersebut dan mengingatkan bahwa gaji serta tunjangan para pejabat di Jakarta berasal dari pajak rakyat, yang menjadi dasar pemberian kebijakan bagi daerah, bukan hasil transaksi uang.

“Dan karena itu, jangan gatal tangan. Ambil segepok uang, antar ke Jakarta untuk bayar kebijakan. Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” lanjut Pigai.

Pigai membedakan urusan administrasi pemerintahan dengan urusan politik praktis. Untuk urusan tata kelola pemerintahan dan pembangunan Papua, ia memastikan semuanya gratis. Sebaliknya, untuk urusan pencalonan dan partai politik, ia menyebut hal itu berada di luar kewenangannya.

“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami,” katanya.

Klaim Rekam Jejak Bersih di Tengah Stereotip Negatif

Pigai turut menyinggung stereotip yang berkembang di kalangan penguasa Jakarta terhadap masyarakat Papua dalam hal keuangan. Ia mengklaim bahwa mayoritas pandangan di pusat kekuasaan menganggap masyarakat Papua mudah “dimainkan” secara finansial. Untuk melawan stigma itu, ia mengaku sengaja menjaga rekam jejaknya tetap bersih sebagai pejabat publik.

Ia menyatakan dirinya jarang berhubungan langsung dengan bupati maupun pejabat daerah asal Papua, dan menantang siapa pun untuk mengecek rekam jejaknya di berbagai pemberitaan media nasional. Menurutnya, langkah itu merupakan caranya membuktikan bahwa stereotip tersebut tidak berlaku bagi semua orang Papua.

“Saya ini orang Papua yang setiap hari mengintip benteng cerita orang Papua. Tapi saya jarang ketemu bupati dan pejabat Papua. Boleh dicek di mana pun, saya orang bersih. Saya tidak pernah macam-macam,” katanya.

“Anda cek di seluruh media di Indonesia, nama saya adalah salah satu yang terbaik dan terbersih hari ini. Padahal sembilan puluh sembilan persen dalam pandangan Jakarta, orang Papua itu mudah saja dalam hal keuangan. Saya patahkan cara pandang mereka di pusat kekuasaan di Jakarta dengan cara yang bersih,” tambah Pigai.

Dorong Anggota Legislatif Berani Bersuara

Selain soal tata kelola keuangan, Pigai juga mendorong para anggota legislatif Papua Tengah untuk lebih berani menyuarakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa yang dilarang oleh negara hanyalah aspirasi kemerdekaan Papua, sementara tuntutan atas kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat merupakan amanat konstitusi yang sah untuk terus disuarakan.

Ia mengingatkan para wakil rakyat agar tidak takut menyatakan ketidakadilan, karena hal tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Saya ini menteri, saya ngomong apa adanya. Mana ada menteri yang ngomong santun dan basa-basi? Saya tidak mau begitu. Saya menteri saja selalu ngomong begini sampai sekarang tidak diganti, apalagi kalian anggota DPR? Kenapa kalian diam terus? Yang tidak boleh dan dilarang negara itu adalah meminta Papua merdeka. Begitu Anda minta Papua merdeka, dicopot besok, selesai. Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” terangnya.

Harapan untuk Papua Tengah

Menutup arahannya, Pigai menyampaikan harapan agar penegakan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Tanah Papua dapat dimulai dari Papua Tengah, sebagai langkah awal perubahan yang lebih luas bagi seluruh wilayah Papua meski ia mengakui proses tersebut tidak akan berjalan instan.

“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” pungkas Pigai.

Artikel Natalius Pigai Bongkar Mahar Politik Papua Rp2 Miliar pertama kali tampil pada Parade.id.