“Pemecatan nakes usai demonstrasi ini menunjukkan pemerintah anti kritik serta tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional,” kata Netty dalam keterangan medianya, Sabtu, 20 April 2024.

Politisi PKS ini berharap, kejadian tersebut harus menjadi alarm dan ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.

“Harus ada perhatian pemerintah pusat atas kejadian tesebut. Jika tidak,  maka  pemerintah pusat dapat dianggap melanggengkan kesewenang-wenangan. Hal ini dapat  membuat masyarakat enggan bersuara karena takut akan pemecatan dan sanksi sejenisnya,” tambah Netty.

“Pengangkatan nakes menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)  memang wewenang pemda, namun bukan berarti pemerintah pusat mendiamkan tindakan  pemecatan yang sewenang-wenang. Pemerintah pusat tidak boleh bungkam. Apalagi yang dituntut oleh nakes ini merupakan hal yang wajar dan seharusnya mereka dapatkan,” tambah Netty.

Netty meminta agar Kemenkes turun tangan menjembatani antara Pemda Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.

“Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Netty, pemerintah pusat perlu terus memonitor   kasus pemecatan nakes di Manggarai ini agar tidak terjadi kasus serupa di daerah lainnya.

“Nakes adalah aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain. Pemda tidak boleh gegabah mengambil keputusan pemecatan,” lanjut Netty.*

Artikel 249 Nakes Dipecat usai Demo Menunjukkan Sikap Pemerintah yang Anti Kritik pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kejadian keracunan ini sangat memprihatinkan mengingat penyelenggaraan pemilu 2024 tinggal menghitung hari saja. Seharusnya hal-hal yang berpotensi  mengganggu stabilitas dan konsentrasi pemilu 2024 dapat dihindari,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (31/01/2024).

Oleh sebab itu, “Kepolisian harus mengusut tuntas  kasus keracunan masal anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah. Kita tahu,  peran KPPS sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu. Jika ada hal buruk menimpa KPPS tentu dapat menimbulkan persoalan,”  tambahnya.

Menurut Netty, pengusutan kasus secara tuntas dan transparan diperlukan  agar tidak timbul kabar hoax. “Jangan ada  hoax beredar seperti soal kecurigaan adanya unsur kesengajaan meracuni.  Ini akan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.

Selain itu, Netty juga meminta agar Kemenkes dan KPU menata pengawasan kesehatan untuk para KPPS.

“Selain faktor kelelahan, faktor makanan yang bersih, higenis dan sehat juga harus diperhatikan. Anggota KPPS rentan keracunan makanan karena dalam setiap event tersedia makanan ringan ataupun berat. Nah ini kontrolnya bagaimana?,” ungkap Netty.

Sebagai informasi, sebanyak 40 Anggota KPPS di Cilacap, Jawa Tengah mengalami keracunan. Diduga, penyebab keracunan tersebut dari makanan yang disediakan oleh catering saat bimbingan teknis KPPS. []

Artikel Anggota Komisi IX Minta Kasus Keracunan Anggota KPPS di Cilacap Diusut pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kemenkes harus menindaklanjuti berita ini dengan segera memeriksa RSUD Subang,” katanya dalam keterangan media, Selasa (7/3/2023).

Menurut Netty, hilangnya nyawa pasien Ibu dan bayi dalam kandungannya akibat tak ditangani segera adalah tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian berbagai pihak terkait. Kasus semacam ini pun menurut dia tak boleh dianggap enteng dan berlalu begitu saja.

“Seharusnya RS segera menangani  pasien hamil yang kritis,  bukan malah ditolak yang membuat mereka harus mencari RS lainnya,” kata Netty.

Sebagaimana pengakuan dari suami korban, istrinya yang mau melahirkan ditolak masuk ke ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif, red) RSUD Subang untuk mendapatkan tindakan.  Pasien ini ditolak dengan alasan pihak RSUD belum menerima rujukan dari Puskesmas Tanjungsiang dan ruang PONEK penuh.

Penolakan ini membuat keluarga membawa korban menuju RS di Bandung dan meninggal dalam perjalanan.

“Jika alasan penolakan tersebut benar, maka sangat memprihatinkan. Apakah tidak ada kebijaksanaan dalam prosedural administrasi  saat kondisi darurat? Seharusnya setiap pasien dalam keadaan kritis, apalagi Ibu hamil  yang akan melahirkan, harus segera ditangani,” kata Netty, politisi PKS.

Oleh sebab itu, Netty  meminta Kemenkes memeriksa kasus ini secara transparan dan jangan ditutup-tutupi. “Jika ditemukan adanya unsur kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab harus menerima hukuman sesuai aturan berlaku. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang berhadapan dengan nyawa pasien. Jangan sampai terulang lagi.”

Selain itu, “Secara keseluruhan, sistem pelayanan kesehatan di RSUD Subang harus diperiksa dan dievaluasi agar tidak menjadi stigma sebagai RS dengan pelayanan buruk,” katanya.

(Rob/parade.id)

Artikel Netty Aher Minta Kemenkes Periksa RSUD Subang yang Tolak Pasien Hamil hingga Meninggal pertama kali tampil pada Parade.id.

“Virus ini sangat menular dan mirip dengan Ebola. WHO menyebutkan tingkat kematian akibat virus ini dapat mencapai 88 persen. Orang yang terinfeksi akan mengalami gejala demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, diare hingga muntah darah,” katanya, kemarin.

Meski belum ada kasus di Indonesia dan negara-negara sekitar, pemerintah diminta harus tetap waspada dan tidak boleh menganggapnya enteng atau sepele. “Kemenkes harus segera melakukan pencegahan dari hulu sampai ke hilir,” serunya politisi PKS.

Pemerintah, kata Netty juga harus belajar dari kasus pandemi Covid-19 untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi.

“Sampai saat ini sistem kesehatan nasional kita masih belum kuat. Kita masih rentan terhadap pandemi, sistem pencegahan pun masih lemah. Tracing dan tracking atas kejadian atau kasus belum maksimal,” kata Netty.

Salah satu gerakan dalam aspek pencegahan yang perlu dimasifkan Kemenkes, kata Netty, ialah edukasi soal virus marburg ke masyarakat.

“Apakah Kemenkes sudah memiliki prosedur yang efektif guna mengedukasi masyarakat soal virus ini?  Jangan sampai masyarakat panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi kasus,” tambah Netty.

Anggota DPR Daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon-Indramayu ini juga mengingatkan pemerintah soal akses masuk dari dan menuju Afrika.

“Awasi para pelaku perjalanan yang berasal dari negara-negara di Afrika. Jangan sampai kita kembali terlambat mengantisipasi dan kecolongan yang berujung pada tidak terkendalinya kasus,” ujar Netty.

“Apalagi sistem kesehatan kita masih rentan, surveilans kesehatan belum didukung dengan sumber daya dan teknologi yang baik, seperti dalam pintu masuk dari luar negeri,” ia mengingatkan.

(Rob/parade.id)

Artikel Netty Prasetiyani Menilai Sistem Kesehatan Indonesia Masih Rentan, Waspada Virus Marbug pertama kali tampil pada Parade.id.