Penunjukan dan penetapan tersebut terjadi dalam sidang pleno Kongres Nasional FSB NIKEUBA Ke-7 di Legian, Badung, Bali, 19-22 Juni 2024.

Penetapan keduanya dilakukan secara aklamasi oleh Majelis Pimpinan Sidang (MPS) setelah tidak ada calon yang lain.

Demikian juga Irwan, Ia pun ditetapkan setelah calon lainnya mundur dari prosesi pemilihan.

Pada Kongres ini, FSB NIKEUBA mengambil tema “Transformasi Tenaga Kerja di Era Digital Menuju Pekerjaan Yang Adil dan Berkelanjutan”, yang dihadiri 75 delegasi dari perwakilan Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA se Indonesia dan Pengurus Komisariat FSB NIKEUBA PT ISS Group.

Susunan Lengkap Pengurus DPP FSB NIKEUBA 2024-2028 sebagai berikut :

Ketua Umum : Carlos Rajagukguk

Sekjen : Irwan Ranto Bakkara

Bendahara : Dwi Istianah

Deputi Program : Dedi Hardianto

Wakil Deputi Program : Nurwedi Handoyo

Deputi Konsolidasi : Bambang SY

Wakil Konsolidasi : Adi Ardiansyah.*

Artikel Ketum dan Sekjen NIKEUBA Baru Terpilih: Carlos Rajagukguk dan Irwan R Bakkara pertama kali tampil pada Parade.id.

“Kongres VII FSB NIKEUBA ini mengambil tema “Transformasi Tenaga Kerja di Era Digital Menuju Pekerjaan Yang Adil dan Berkelanjutan.” Agenda Kongres VII FSB NIKEUBA juga sedianya akan dilakukan selama 19-22 Juni 2024 di Hotel Fashion, Legian, Bali, dengan dihadiri 75 delegasi dari perwakilan Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA se Indonesia.

Pembukaan Kongres VII FSB NIKEUBA dimeriahkan dengan Tari Pendet khas Bali dan dibuka langsung oleh Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban.

Dalam sambutannya, Presiden KSBSI mengapresiasi atas terselenggaranya Kongres VII FSB NIKEUBA yang diselenggarakan di Bali.

“Dari seluruh afiliasi KSBSI, mungkin baru ini kongres federasi yang dilakukan di Bali. Untuk itu, KSBSI mengapresiasi dan mengucapkan selamat memilih kepengurusan baru DPP FSB NIKEUBA.” kata Elly Rosita Silaban.

Elly Rosita Silaban menambahkan bahwa regenerasi kepemimpinan dan laju roda organisasi harus terus dijalankan. Organisasi harus bisa melahirkan sumber daya pengurus yang berkualitas, intelek dan mampu memimpin organisasi dan berintegritas.

On the  Track

Carlos Rajagukguk mengatakan, sejauh ini, FSB NIKEUBA telah berjalan sesuai dengan koridor yang benar dan sesuai cita-cita organisasi.

“Kawan-kawan semua, FSB NIKEUBA sudah berjalan on the track yaa. Karena Saya sebagai Ketua Umum DPP juga kawan-kawan Ketua Umum yang lain, kita masih on the track dalam skala nasional, kita masih di bawah komando KSBSI,” kata Carlos dalam acara pembukaan Kongres FSB NIKEUBA KSBSI yang ke-7 yang digelar di Fashion Hotel, Legian, Bali, Rabu (19/6/2024).

Ia menegaskan tetap mengawal berbagai isu nasional sepeti Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sampai detik ini, menurutnya, bukannya diperbaiki namun justru mendegradasi hak-hak Pekerja/Buruh.

“Ini sudah disampaikan, bukan hanya didepan internal organisasi kita. Tapi juga di depan Kementerian dan kepada pemerintah pun, apa yang terjadi hari ini, bukan memperbaiki undang-undang, tapi mendegradasi hak-hak Buruh di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Carlos juga mengupas penolakan Buruh dan Pekerja atas disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.

FSB NIKEUBA menjadi salah satu serikat yang meminta aturan tersebut ditolak, namun juga meminta pemerintah mencabut dan menghapusnya. Menurut Carlos, program Tapera sangat memberatkan, sementara sudah ada program perumahan Buruh seperti Tapera di BPJS Ketenagakerjaan dalam program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang sudah berjalan sampai saat ini.

Tantangan Regulasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto yang juga Wakil Ketua Bidang Program DPP FSB NIKEUBA memberikan apresiasi kepada Pengurus yang hadir dalam Kongres FSB NIKEUBA Ke-7 ini. Menurut Dedi mencari pemimpin di serikat buruh saat ini memang tidak gampang.

“Kita butuh orang-orang yang loyal, yang komit dan mau berkomunikasi ke bawah,” kata Dedi. Ia mengulas, bahwa saat ini sudah makin sulit mencari SDM di serikat buruh karena banyaknya tantangan regulasi yang dibuat pemerintah yang menyulitkan makin menyulitkan Buruh dalam merekrut anggota.

“Karena tantangan-tantangan di serikat buruh adalah.. regulasi yang menjadi salah satu momok yang menakutkan buat kita, ketika kita hari ini mempertahankan anggota pun sangat sulit apalagi merekrut.” ulasnya. Namun begitu, kata Dedi, di setiap tantangan itu pasti ada solusi-solusi.

“Saya yakin, Undang undang adalah produk manusia, produk parlemen, (maka) Undang undang bisa kita revisi,” tandasnya.

Dedi juga mengulas salah satu tantangan dari regulasi yang dihadapi buruh selain Omnibus Law UU Cipta Kerja, adalah program Tapera kedepannya. Oleh karena itu, Dedi berharap, Buruh NIKEUBA tidak boleh diam.

“Saya berharap, Buruh tidak diam, dan perlawanan di jalanan tidak boleh ditinggalkan,” tandasnya.*

Artikel Kongres Ke-7 FSB NIKEUBA di Bali Menentukan Pemimpin Baru Empat Tahun ke Depan pertama kali tampil pada Parade.id.

Aksi ini salah satunya terkait dugaan upah karyawan yang tidak dibayarkan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh pihak LJR. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Korwil KSBSI) DKI Jakarta yang turut serta dalam aksi.

“Ini adalah bentuk solidaritas kita. Kalau hari ini yang kita lakukan apa yang sudah terjadi oleh kawan-kawan LJR, soal pemberian upah di bawah UMP. Apa yang dilakukan pihak LJR tindak kejahatan, karena beri upah di bawah UMP. Jelas aturannya. Tidak bisa diganggu-ganggu. Kalau diganggu, perusahaan melakukan kesalahan,” kata dia, dalam orasinya.

Kalau tidak ada niat baik dari pihak LJR atas dugaan tersebut, kata Hori, maka artinya pihak LJR sudah memulai cari persoalan dengan buruh. Kalau demikian adanya maka ia memastikan akan melakukan koordinasi dengan federasi lainnya untuk aksi besar di LJR.

“Kita tidak mau cari gara-gara. Perlu diketahui bahwa niat kami tidak ada mengganggu kegiatan di sini. Kalau terganggu, ya, karena pihak LJR. Jangan salahkan kami jika kami menutup jalan (nanti),” paparnya.

“Ini akibat kezaliman oleh LJR ke karyawannya. Indikasinya telah berbuat jahat. Bayar upah di bawah UMP. LJR tidak patuh jalankan UU,” sambungnya.

Soal lainnya terkait aksi ini yakni soal dugaan penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak LJR.

“Ini harus dipertanyakan, karena ini hak kita. Bagaimana tanggung jawab perusahaan soal BPJS Ketenagakerjaan yang entah ke mana uangnya,” tanyanya.

Atas hal itu, untuk menindaklanjuti, Hori mengimbau agar kawan-kawan buruh menyimpan bukti pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan.

“Kalau ada dugaan penggelapan, kita lapor ke pihak berwajib. BPJS Ketenagakerjaan dipotong tetapi tidak disetorkan. Apa yang namanya ini kalau bukan penggelapan?” katanya.

Hori menjelaskan, bahwa aksi ini, kalau ada yang keberatan, maka hal itu bertolok belakang dengan UU yang ada. Dimana telah diatur oleh UU, menyampaikan pendapat.

“Aksi hari ini diatur dalam UU. Tidak ada yang kita langgar. Kita nutup jalanan juga gak masalah, apalagi nutup perusahaan yang punya masalah dengan kita,” kata dia.

“Namanya aksi menganggu. Kalau bukan mengganggu, bukan aksi namanya. Ada yang tidak mengganggu, namanya aksi (demo) masak. Kenyataannya aksi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Puluhan Massa Buruh NIKEUBA Aksi di Depan Perusahaan LJR, Menyoal Upah pertama kali tampil pada Parade.id.