“Pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala perubahan dan disrupsi yang mengikutinya,” apresiasinya, dalam siaran pers, kemarin.

Perluasan pendirian BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh pelosok tanah air, menurut Wapres tentu akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja.

“Selain untuk menekan angka pengangguran, penguatan dan perluasan pelatihan vokasi melalui BLK Komunitas utamanya diharapkan untuk mampu menciptakan pekerja terampil sekaligus berdaya saing,” katanya.

Wapres pun berharap ke depan perluasan BLK komunitas agar memperhatikan beberapa hal. Pertama, capaian jumlah BLK Komunitas terbangun saat ini, tidak hanya terus ditingkatkan tetapi juga diikuti baik oleh kuantitas, maupun kualitas alumnus BLK Komunitas, sehingga mampu berkompetisi di pasar dunia kerja domestik juga luar negeri

Kedua, Kemnaker untuk terus mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi titik kemiskinan ekstrem. Sebab, keberadaan BLK Komunitas hendaknya menjadi saluran dalam upaya reskilling dan upskilling sumber daya manusia Indonesia.

“Utamanya di wilayah yang betul-betul membutuhkan, eksistensi BLK kiranya mampu melahirkan tenaga kerja bermutu yang dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal, dan pada akhirnya mempercepat tercapainya distribusi kesejahteraan,” katanya.

Ketiga, agar dipastikan program pelatihan selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah setempat. Karena hingga tahun 2022, telah dikembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 24 kejuruan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah agar konsisten mendukung keberadaan, sekaligus keberlanjutan dari BLK Komunitas di daerahnya masing-masing.

Lebih jauh, BLK Komunitas juga saya harap bisa berkembang menjadi lembaga pelatihan yang kredibel dan mandiri, serta menjadi rujukan masyarakat pencari kerja guna meningkatkan kompetensi mereka.

“Terakhir, khususnya kepada para santri yang pesantren-nya telah memiliki BLK Komunitas, saya minta sarana dan prasarana yang telah tersedia agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya,” pintanya tutup.

(Rob/parade.id)

Artikel Resmikan Pembangunan 846 BLKK di Lombok, Wapres Apresiasi Kemnaker pertama kali tampil pada Parade.id.

Anies mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Ponpes TGH Fahrurrozi Wardi serta jamaah. Anies berharap, pertemuan atau kunjungan ini terus berlanjut di kemudian harinya.

“Mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru dan jamaah serta relawan yang hadir di tempat dan sebenarnya saya jauh-jauh hari sudah meniatkan untuk hadir di Ponpes Nurul Yaqin dalam rangka silatuharmi. Setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Sumbawa. Mohon doa kepada Tuan Guru dan relawan,” ucapnya, dalam sambutannya.

Anies berkunjung ke Ponpes ini ditemani: Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali, Charles Meikyansah, Willy Aditya, Fauzi H Amro, Rajiv Singh, Naufal Firman Yusrak, Usamah Abdul Aziz, Muhammad Chozin, Ismoyo Radityo, dan Frangky Raturoman.

Pimpinan Ponpes Nurul Yaqin TGH Fahrurrozi Wardi menyambut hangat kedatangan Anies Baswedan dan rombongan. TGH Fahrurrozi berharap kedatangan Anies membawa manfaat untuk masyarakat.

“Selama ini kami tidak pernah berpolitik sampai sekarang, hanya saja kami mendoakan semoga Bapak Anies menjadi presiden tahun 2024,” sampainya.

Hal lain, TGH Fahrurrozi menceritakan kisah berdirinya Ponpes Nurul Yaqin. Ponpes ini, kata dia, berdiri pada tahun 1943 sebelum kemerdekaan RI. Ia adalah generasi ketiga sebagai penerus Ponpes.

(Verry/parade.id)

Artikel Kunjungan Anies Baswedan ke Ponpes Nurul Yaqin, Lombok Tengah pertama kali tampil pada Parade.id.

Dalam sambutannya, Pimpinan Pondok Pesantren Yatofa Bodak TGH Padli Fadil Tohir menyatakan bahwa Anies adalah sosok yang akan mampu mengimami (kita) karena kriteria seorang pemimpin adalah orang yang cinta terhadap rakyatnya.

“Cinta itu harus berdasarkan lillahi taala, tanpa mengaharapkan timbal balik. Kehadirannya para jamaah Ponpes Yatofa disebabkan pun karena cintanya terhadap Pak Anis. Pimpinan dan Pengurus Ponpes Yatofa siap menerima perintah dari Pimpinan Partai NasDem Surya Paloh,” ujarnya.

Anies membalas sama, bahwa kunjungannya juga sebagai bentuk rasa cinta kepada jamaah, termasuk bersyukur karena bisa bertatap muka dengan TGH Padil Fadil Tohir.

Turut beserta Anies: Pengurus Pusat Partai NasDem Ahmad Ali, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi NTB Willy Aditya, Ketua DPD Partai NasDem Kab. Loteng, Ahmad Samsul Hadi, Sukiman (Bupati Kab. Lombok Timur), Rumaksi (Wakil Bupati Lombok Timur), Ketua Umum Relawan Anis FP24 NTB (Musa Shofyandy, Sekertaris Relawan Anis FP24 NTB (Sopian Assauri, dan Sofyan Fadly (Pengurus Ponpes Yatofa).

Anies di Lombok Timur
Di daerah Lombok Timur, Anies berkunjung ke Dusun Beak Daya, Desa Wanasaba lnduk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka pelantikan DPR NasDem se-pulau Lombok.

Dalam kunjungan itu, Anies menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa hari ini berkumpul disebutkan Anies bukan hanya untuk memenangkan Partai Nasdem tetapi sama-sama untuk berjuang demi bangsa dan negara.

“Kami ingin perubahan untuk keadilan dan untuk itu saya mengajak seluruh Masyarakat Lombok Timur untuk kita selalu berbuat dan bekerja. Berjuang dan berbuatlah untuk bangsa dan negara agar tercipta kesejahtraan bagi Masyarakat jangan berjuang untuk sebuah partai,” ujarnya.

Partai Nasdem, kata dia, mengajak seluruh rakyat indonesia untuk berjuang demi untuk tercapai perubahan. “Memenangkan Partai Nasdem bukan untuk sesaat ini saja tetapi seterusnya demi untuk generasi penerus bangsa yang sejahtera,” kata Anies.

Hadir dalam kesempatan itu: Bupati Lombok Timur  Sukiman Azmi, Forkopincam Wanasaba, Kepala UPT Peternakan Lalu M Ali, Kades Wanasaba Misnun, dan Para Kawil Se-Desa Wanasaba.

(Verry/parade.id)

Artikel Kegiatan Anies Baswedan di Lombok Tengah dan Lombok Timur Hari Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Tuntutan lainnya, mendesak agar dituntaskannya upaya pemulihan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, menelusuri dan mendalami fakta indikasi perbuatan pidana dan korban lainnya, menuntut Mabes Polri mengevaluasi Kapolda NTB di Dirreskrimum dan Kasubdit 4 Direskrimum Polda NTB, dan lainnya.

Koordinator Lapangan aksi Aris Munandar menyampaikan bahwa saat telah terjadi kekerasan seksual yang dialami hampir 10 mahasiswi. Tapi aparat kepolisian dinilai oleh massa seakan menutup mata terhadap kasus kekerasan seksual ini.

“Kami berikan waktu satu minggu kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda NTB untuk segera menyelesaikan kasus kekerasan seksual tersebut. Apabila dalam waktu atau tempo yang kami tentukan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Polda NTB, maka kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” ia menyampaikan.

Dalam aksi unjuk rasa pagi hingga siang tadi, turut hadir dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), yaitu Widodo Dwi Putra dan Lely. Kedua sempat melakukan orasi di depan Polda NTB.

Widodo mengatakan, bahwa kedatangan massa ke Polda NTB adalah sekian kalinya melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi NTB. Sebagai seorang dosen hukum yang telah mengajar mahasiswa hingga ke jenjang S3 merasakan hal yang sangat ironis karena kasus tersebut tidak dinaikkan ke penyidikan.

Padahal ia yakin bahwa Kapolda NTB telah menerima laporan tersebut. Namun ia mempertanyakan mengapa kasus tersebut tidak dinaikkan ke penyidikan.

“Apakah tersangka lebih tinggi daripada Ferdy Sambo dan Kapolda NTB? Memang ada satu pelapor yang telah mencabut laporannya. Tapi masih banyak korban lainnya sehingga tidak serta merta dijadikan alasan untuk menghentikan kasus kekerasan seksual tersebut,” orasinya.

Kepada masyarakat, khususnya wanita, ia mengajak untuk ikut berjuang menegakkan keadilan bagi korban seksual.

Sementara itu Lely, menjelaskan bahwa pada bulan Maret yang lalu datang ke Polda NTB untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual–yang massa anggap korban memberanikan diri melaporkan kasus kekerasan seksual sebagai pahlawan.

Tapi, kata dia, penyampaian dari “APH” saat itu kesulitan dalam mendapatkan pasal dakwaan, sehingga ia sebagai insan hukum turut membantunya dalam mencari pasal dakwaan.

“Setelah pasal dakwaan didapatkan, tiba-tiba kami mendapat informasi bahwa kasus tersebut dihentikan di tahap penyelidikan belum sampai naik ke penyidikan,” kata dia, dalam orasi.

Ia dan massa menuntut kasus kekerasan seksual yang sempat dihentikan itu agar dilanjutkan kembali ke tahap penyidikan.

“Sebab, tidak ada pihak mana pun yang dapat menerima kekerasan seksual. Kami anggap ini sebagai tolok ukur Polda NTB dalam menegakkan keadilan bagi kasus kekerasan seksual,” pungkasnya.

Massa, melalui perwakilannya sempat bertemu Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Nasrun Pasaribu. Perwakilan itu antara lain Lely, Joko Jumadi, Yan Mangandar, Hendri Susanto (Endris Foundation), dan lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan: permintaan agar kasus kekerasan seksual yang sempat dihentikan tersebut dilanjutkan kembali ke tahap penyidikan.

“Menurut akal sehat kami, tidak ada satu pun korban, dari pihak mana pun itu yang dapat menerima atas kejadian kekerasan seksual tersebut. Kami minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kapolda NTB supaya bekerja secara profesional, transparan sesuai tugas dan fungsinya dan jangan ada yang ditutup-tutupi.”

Mereka meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda NTB, untuk segera proses secara tuntas kasus kekerasan seksual sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku predator seksual.

“Mabes Polri khususnya perlu melakukan evaluasi terhadap Kinerja Kapolda NTB, Dir Reskrimum dan Kasubdit 4 Direskrimum Polda NTB karena kami nilai tidak mampu lagi untuk melaksanakan tugasnya. Kami minta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda NTB melalui diskrimum Polda NTB untuk betul-betul serius dalam menangani kasus ini–minta kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara profesional.”
Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Nasrun Pasaribu meresponnya, dengan menyampaikan terkait apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan dari ALASKA, aparat penegak hukum yang ada di Polda NTB mendukung. Ia pun mengajak agar sama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas.

“Percayakan semua proses hukum kepada kami. Berikan kami waktu untuk bekerja,” ujarnya.

Terkait kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Polda NTB dan kasusnya sempat dihentikan proses hukumnya, disampaikan olehnya akan dibuka dan digelar kembali, serta proses hukumnya yang sedang berlangsung tetap akan berjalan.

(Verry/parade.id)

Artikel Unjuk Rasa ALASKA di Polda NTB terkait Dugaan Kekerasan Seksual dalam Kampus pertama kali tampil pada Parade.id.

Pasca pengukuhan, Ketum FPI Habib Muhammad mengingatkan agar jangan pernah membangun ta’asum keorganisasian. “Tapi bangunlah bagaimana kekuatan, kecintaan Anda kepada Allah dan rasul-Nya. Bukan semata-mata kepada organisasi. Selama organisasi berjalan dalam rel syariah akidah Aswaja maka ikuti, sam’an wato’atan,” katanya.

Bahwa, kata dia, tantangan umat Islam khususnya, baik di akhir zaman terlebih di negeri ini semakin hari bukan semakin mudah tetapi semakin berat, sehingga patut bagi kita untuk mempersiapkan diri, bersatu padu dalam melawan segala tantangan umat yang semakin kuat.

“Itulah sebabnya Allah menekankan kepada kita untuk betul-betul memegang teguh ajaran-Nya. Memperkuat ikatan kita dengan agama Allah SWT,” tekannya.

Ketua DPD FPI NTB Habib Kholid Al Habsy mengatakan, bahwa FPI ini adalah wadah perjuangan, kendaraan perjuangan—ia mengajak menyatukan kekuatan—rapatkan barisan. “Sebab selama ini kita hanya fokus pasa diri sendiri. Kita lupa bahwa semua kita adalah umat mulia,” sampainya.

Menurut dia, sudah saatnya umat Islam bersatu. Jangan mau diadu domba, dipecah belah. Ia mengajak kita agar buka mata, telinga bagaimana keadaan umat Islam saat ini—dengan mendengarkan jeritan umat muslim di luar sana.

“Pasalnya, saat ini posisi umat Islam berada di akhir zaman. Dimana zaman ini merupakan zaman yang sangat berat, penuh fitnah,” kata dia.

Selain keduanya, hadir Bendahara Umum FPI Pusat Habib Ali Bin Alwi Alatas, Pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Ketua Advokat Persaudaraan Islam Aziz Yanuar, Sekertaris Umum Habib Ali Bin Abu Bakar Alatas, Dewan Penasehat DPD FPI NTB TGH Mawardi Bahrain), dan lain-lain.

(Verry/parade.id)

Artikel Habib Muhammad Melantik Pengurus DPD dan DPW FPI NTB pertama kali tampil pada Parade.id.

Sehingga, seluruh rangkaian balapan dunia yang dimulai pada 18 hingga 20 Maret 2022, diharapkan terlaksana dengan sukses.

“Termasuk observation gate yang dibangun di bukit 360 derajat, dan Insya Allah, tanggal 14 Maret 2022 sebelum perhelatan tanggal 18 Maret 2022, sudah selesai semua,” kata Hadi terkait kesiapan Mandalika menghadapi MotogGP 2022, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hadi juga mengungkapkan jika infrastruktur khusus di dalam Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk race track, race second building dan race elektronik, kini telah rampung dan berfungsi.

Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dibenahi kembali, seperti grand stand, VIP village dan temporer fasility untuk menambah tempat bagi kepentingan para pembalap dan tim pendukung, Hadi menegaskan seluruhnya telah rampung.

Di luar sirkuit, Hadi mengakui saat ini ia masih terus melakukan pembenahan, di antaranya pelebaran jalan provinsi, dari dua menjadi empat jalur. Termasuk pula perbaikan rumah-rumah penduduk, drainase dan penghijauan di luar sirkuit.

Penghijauan dilakukan mulai di jalur By Pass dari Bundaran Bandara Internastional Lombok hingga ke Bundaran Sunggung.

Sementara itu, di sekitar sirkuit Mandalika, yang terdapat lima bukit, Hadi mengatakan bahwa bukit-bukit tersebut juga sedang dilakukan pembenahan degan penanaman pohon-pohon estetik dan bunga agar terlihat hijau dan cantik di depan kamera.

“Di dalam sendiri itu ada satu bukit namanya bukit 360 derajat juga kita percantik, supaya saat penonton nanti melihat ke arah bukit tersebut itu juga kelihatan cantik, karena bukit itu juga berhadapan dengan bukit segar yang ada di luar mandalika,” ujar Hadi.

Terkait transportasi, baik udara, laut maupun darat, Hadi mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

Untuk transportasi darat, akan disediakan angkutan shuttle bus menuju sirkuit Mandalika dari pelabuhan Gili Mas, pelabuhan Lembar, pelabuhan Bangsal, pelabuhan Kayangan dan dari Bandara International Lombok. Sementara transportasi udara sedang dicoba mekanisme commuter flight.

Rencananya, pesawat Airbus A330 akan dijadikan moda penerbangan dari Bali menuju ke Lombok. Hal itu karena diperkirakan penonton dan bahkan tim pendukung pembalap juga menginap di Bali.

*Sumber: Antara

Artikel Seluruh Pembenahan Sirkuit Mandalika Ditargetkan Rampung 14 Maret pertama kali tampil pada Parade.id.

“Perbedaan kualitas tempat duduk yang dipasang di Sirkuit Mandalika sama dengan standar sirkuit-sirkuit F1 dan sirkuit MotoGP dengan trek-trek terbaik dunia. Jadi berbeda dengan kursi yang terpasang saat pelaksanaan World Superbike (WSBK) lalu,” ujarnya di sela kunjungan kerja Presiden Jokowi di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis.

Ia menjelaskan ada dua tipe kursi yang disiapkan untuk para penonton MotoGP di Sirkuit Mandalika. Pertama, kursi tipe grand stand premier dengan jumlah 20 ribu tempat duduk. Kedua, kursi tipe grand stand standar dengan jumlah 30 ribu tempat duduk, sehingga jumlah keseluruhan kursi yang terpasang di Sirkuit Mandalika menjadi 50 ribu tempat duduk.

“Kedatangan dan pemasangan kursi-kursi kita laksanakan awal Februari dan diharapkan tuntas sebelum MotoGP,” kata Cahyadi Wanda.

Cahyadi Wanda mengakui, rencana kedatangan kursi-kursi dengan kualitas terbaik dunia ini mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Sebab, kata dia, kursi-kursi yang dipakai saat pelaksanaan WSBK Nopember 2021, menjadi salah satu sektor yang banyak mendapat sorotan penonton.

“Kami bukannya menutup mata atas apa yang menjadi kekurangan di WSBK lalu dan kami pun sudah berkomitmen untuk memperbaikinya di MotoGP. Terutama bangku penonton yang banyak mendapat masukan, kita perbarui dan presiden sangat senang mendengar kita sudah melakukan pembaharuan,” katanya menerangkan.

Selain kursi penonton, ia juga sudah melakukan pembenahan yang menjadi kekurangan saat WSBK, antara lain area parkir yang saat ini diperluas, tribun penonton, drainase, garasi atau paddock untuk para pebalap dan infrastruktur pendukung baik di dalam dan luar areal sirkuit. Bahkan saat meninjau sirkuit, Presiden Jokowi berpesan untuk tidak setengah-setengah karena MotoGP ini akan ditonton oleh 240 negara di dunia sehingga “image” yang harus ditampilkan haruslah yang terbaik.

“Jadi memang saat ini kita sedang fokus melakukan pembenahan baik yang ada di dalam areal sirkuit dan infrastruktur pendukung yang ada di luar sirkuit dan ini menjadi salah satu yang menjadi masukan Presiden dan setelah melihat langsung baik di dalam dan di luar sirkuit sudah hijau sehingga enak dilihat penonton,” katanya.

*Sumber: Antara

Artikel MGPA: Kualitas Kursi Penonton Sirkuit Mandalika Setara Sirkuit F1 pertama kali tampil pada Parade.id.

Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani di Mataram, Jumat, mengungkapkan, keberadaan markas TNI setingkat kecamatan itu nantinya akan membantu perihal pengamanannya.

“Ini (pembangunan Koramil KEK Mandalika) konsep yang kita adopsi dari Nusa Penida di Bali,” kata Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Karenanya, cara bertugas personel di Koramil KEK Mandalika ini akan sedikit berbeda, nuansanya lebih kepada pengamanan di kawasan wisata.

“Koramil ini tugasnya membantu mengamankan daerah wisata sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada turis asing maupun dalam negeri,” ujarnya.

Untuk itu, tipikal personel TNI yang bertugas di Koramil KEK Mandalika ditegaskan Rizal, harus memiliki kemampuan khusus di bidang pariwisata.

“Nanti kita pilih yang bisa berkomunikasi bahasa Inggris, memiliki postur ideal,” ucap dia.

Dalam menjalankan tugas yang mengedepankan sifat humanisme tersebut, personel TNI Koramil KEK Mandalika akan melaksanakan giat patroli lapangan dengan bersepeda. Mereka akan bertugas dengan mengenakan seragam kasual.

Begitu juga dengan pengamanan di pesisir pantai. Personel TNI Koramil KEK Mandalika juga akan berperan layaknya “lifeguard” atau penjaga pantai.

“Untuk sarananya nanti, panglima akan membekali mereka dengan jetski,” katanya.

Kemudian dalam struktur organisasinya, Koramil KEK Mandalika akan dipimpin seorang komandan berpangkat kapten dengan jumlah pasukan mencapai 20 orang.

“Mulai dari yang berpangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua) sampai Serma (Sersan Mayor),” ujar dia.

Terkait dengan ketersediaan lahan pembangunan Koramil KEK Mandalika, Rizal memastikan bahwa ITDC sebagai pengelola sudah menyiapkannya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa konsep ini juga akan diterapkan di kawasan wisata lainnya, salah satu lokasi yang menjadi atensinya yakni di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

“Untuk kesiapan lahan di sana (Gili Trawangan), kita tinggal menunggu kabar dari Pemprov NTB,” kata Rizal.

*Sumber: Antara

Artikel Korem 162/WB Akan Dirikan Markas Koramil di KEK Mandalika pertama kali tampil pada Parade.id.

Menurut dia, walau dalam masa pandemi, kegiatan kita tidak boleh berhenti. Sebab pemerintah, kata dia, sampai saat ini terus berjuang memaksimalkan agar Covid-19 selesai dan ekonomi kita tetap berjalanan sebagaimana mestinya.

“Sehingga Presiden melaksanakan program gas dan rem agar Covid-19 dan perekonomian kita meningkat. Bagaimana caranya masyarakat tetap makan dengan mengelontokan Bansos yang cukup besar kepada masyrakat,” ujarnya, Kamis (8/6/2021), di ball room Santika 3 Hotel Santika Mataram, NTB.

Moeldoko juga mengatakan bahwa, untuk mencapai itu maka dunia usaha harus tetap berjalan. Pemerintah pun, kata dia, telag menyuntikan insentif sebesar Rp2,4 juta setiap UMKM.

“Terpenting agar bagaimana Covid-19 ini bisa terkendali, dan jangan lupa terus menerapkan prokes. Pemerintah juga menganggarman uang untuk mengatasi Covid-19 ini yang cukup besar, yakni Rp695 triliun pada APBN tahun lalu,” terangnya.

Sebagai orang dekat dengan Presiden, ia berharap masyarakat NTB dapat bekerja sama untuk hal di atas. Bisa mengadukannta ke KSP, yang kemudian kata dia, akan diteruskan ke Kementerian terkait serta ke Presiden Jokowi.

Hal itu dijalankan oleh KSP agar kita dapat sama-sama mencari formula baru untuk mendengar setiap keluhan, saran, serta masukan dari banyak masyarakat.

“Salah satunya dengan mendekatkan pelayanan ini yakni untuk mendengarkan persoalan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Masyaraka diingatkan agar jangan sungkan untuk berkomunikasi dengan KSP. KSP, kata mantan Panglima ini selalu terbuka bagi (elemen) masyarakat.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya, Panutan sulendra (Deputi III KSP), Febry Calvin (Deputi I KSP), Zuhri (Deputi IV), Albertus Ganjar Prasetyo (dewan paroki ST Maria Imaaculatta mataram), Tgh M. Guntur Alba ( Jamiyah Toriqot Naqsabandiyah NTB), dan Muhamad  Fikri (NW).

Hadir pula Prof Pahrurrozi MA (NW), Irzani (NWDI), I komang Rena (Parisadha Hindu Darma Indonesia), Muhamad Sufyan Assauri (Paskas NTB), Prandy Artha yoga Louk (Gerakan Mahasiswa kristen Indonesia Cab Mataram), Imam Sofyan (Dod Projo NTB), M. Zainudin ( DPW Sahabat Desa Nusantara NTB), serta para ketua LSM, Ormas, awak media, OKP juga elemen masyarakat lainnya berjumlah sekitar 100 orang.

(Moh/PARADE.ID)

Artikel “KSP Mendengar” Bertemu Sejumlah Elemen Masyarakat NTB pertama kali tampil pada Parade.id.

“Di tempat asal kami, desa Ranggo, Kec. Pajo Kabupaten Dompu ada bandar atas nama Anto yang sudah diketahui oleh pihak Kepolisian, akan tetapi pihak kepolisian setempat tidak ada tindak lanjut terkait pengedaran narkoda di sana,” demikian kata Nanang CS selaku koordinator PERANK NTB, Rabu (3/3/2021), di Mapolda NTB.

Bandar tersebut menurut Nanang sudah ditangkap sebanyak dua kali dan ditahan selama 1 bulan, akan tetapi setelah itu dilepas kembali oleh pihak Polres Dompu.

“Kami sampai mengindikasikan adanya oknum polisi yang menangani kasus narkoba yang di wilayah Dompu tersebut telah bermain dengan pihak Bandar tersebut,” katanya.

“Bukti-bukti dari kami sudah ada dari media dan lainnya akan tetapi berita tersebut tidak ada tindak lanjut dari pihak Polres Dompu,” sambungnya.

PERANK juga mengklaim sudah melaporkan ke Polres Dompu, tetapi yang menerima hanya petugas piket /aga, yang menyampaikan bahwa anggota polres yang menangani sedang berada di luar kota.

“Kami meminta Pihak Polda NTB memanggil Kapolres Dompu dan Kasat Narkoba Polres Dompu untuk mengklarifikasi terkait Penangkapan Bandar Narkoba yang ada di Dompu dan saat ini telah dilepas dan telah meresahkan masyarakat,” terangnya.

Gelar perkara sempat dilakukan. Namun bandar tersebut menurut dia dilepas begitu saja. Barang bukti ada, dan telah ditahan selama 1 bulan namun tiba-tiba di lepas.

Kepala SPKT Polda NTB akan menindaklanjuti dan mengajukan ini sesuai prosedur ke Kapolda NTB selaku pengambil kebijakan di Wilayah Hukum NTB.

“Tetapi kami meminta kepada adik-adik untuk memberikan data-data yang valid dalam melengkapi berkas untuk pelaksanaan hearing bersama Dirresnarkoba Polda NTB,” responsnya.

Massa aksi menilai penanganan pemberantasan Narkoba di Kabupaten Dompu gagal karena terindikasi adanya dugaan permainan antara  Bandar Narkoba dengan Polres Dompu.

Massa aksi mengancam akan kembali melaksanakan aksi dengan massa yang lebih besar seandainya penanganan dan laporan yang dilaksanakan hari ini tidak  ditindaklanjuti oleh Dirresnarkoba Polda NTB.

(Rep/PARADE.ID)

Artikel PERANK Desak Kapolda Copot Kapolres Dompu pertama kali tampil pada Parade.id.