Menparekraf Sandiaga Uno usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan perluasan Bandar Udara Labuan Bajo, Kamis (21/7/2022), mengatakan dengan diperluasnya bandara yang menjadi pintu masuk wisatawan ke daerah paling barat Pulau Flores itu maka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin besar. Disain baru Bandara Komodo juga bisa menjadi ruang pamer atau showcase bagi pelaku ekraf.

“Dengan diresmikannya bandara oleh Bapak Presiden Jokowi, kita harap ini membuka peluang bagi pelaku ekraf di wilayah ini, dan tentunya diyakini akan mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang untuk berwisata sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” ujar Sandi.

Kemenparekraf melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) saat peresmian Bandar Udara Komodo memfasilitasi beberapa pelaku parekraf untuk menampilkan produk-produk kreatifnya saat acara peresmian tersebut. Beberapa di antaranya berupa penyediaan stand UMKM di Bandara Komodo antara lain Rumah Pekerti, Dapur Bukit Porong, dan Indo Latifa.

Selain itu juga mengikutsertakan UMKM pada kegiatan ”Bedah Kemasan” Like Ecotic NTT dan promosi #RinduLabuanBajo di Bandara Komodo.
Sementara itu, Presiden Jokowi saat meresmikan Bandar Usara Komodo mengatakan, pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur Labuan Bajo yang masuk dalam 5 Destinasi Pariwisata Super Priotas.

“Apa sih yang masih kurang dari Labuan Bajo? Jalan? Sudah diperlebar, diperpanjang. Pelabuhan? sudah dipindah dari sini (Pelabuhan Labuan Bajo) ke sana (Wai Kelambu). Kemudian tempat-tempat destinasi wisata sudah dipercantik, Labuan Bajo ini komplit, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik dan di dunia yang tidak ada di tempat lain yaitu satwa komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca,” kata Presiden Jokowi.

Kepala Negara mengatakan kekuatan tersebut yang harus digunakan untuk menyejahterakan rakyat di Labuan Bajo. Ia menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur yang ada di Bandara untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang.

“Untuk itu fasilitas yang kurang terus akan kita perbaiki. Bandara Udara Komodo terminal sudah diperlebar, masih kurang? Ya diperlebar lagi. Kalau nanti semakin penuh, diperluas lagi. Kemudian tadi Pak Menhub melaporkan runway-nya masih kurang kalau ditambah 100 meter pesawat wide body bisa masuk. Ya tambah, kalau tidak bisa tahun ini maksimal tahun depan harus selesai,” katanya, dikutip laman Kemenparekraf.

Perluasan Bandar Udara Komodo sendiri meliputi perluasan terminal hingga mampu menampung 1,1 juta wisatawan pertahun. Gedung terminal memiliki desain siluet komodo dan berdesain rumah adat Wae Rebo. Untuk landasan pacu atau runway yang sebelumnya 2250 meter ditambah menjadi 2650 meter sehingga bisa didarati pesawat boeing 737 NG.

“Sehingga pesawat-pesawat penerbangan langsung dari mancanegara bisa langsung turun di Labuan Bajo. Maka kita harapkan dengan bertambahnya turis dari mancanegara dan nusantara, Labuan Bajo semakin dikenal dan yang paling penting bisa menyejahterakan masyarakat khususnya masyarakat NTT,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam peresmian Perluasan Bandar Udara Komodo yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Menteri Komunikasi dan Informatika Jonny G Plate, Gubernur NTT Viktor Laiskodat; dan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endo.

(Rob/PARADE.ID)

Artikel Bandara Komodo Tingkatkan Kesejahteraan Pelaku Parekaf Labuan Bajo, Kata Menparekraf pertama kali tampil pada Parade.id.

“Tidak ada infrastruktur telekomunikasi yang terdampak akibat gempa yang terjadi. Adapun operator yang menyediakan layanan jaringan telekomunikasi di daerah terdampak gempa antara lain meliputi Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Telkom,” kata Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Secara keseluruhan Kementerian Kominfo telah melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas jaringan telekomunikasi di NTT sejak pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai operator seluler, layanan komunikasi masih berjalan dengan lancar dan tidak mengalami gangguan.

“Keseluruhan jaringan para operator seluler masih masih menunjukkan status aman dan tidak ada site Base Transceiver Station (BTS) yang down atau off,” ujar Dedy.

Dedy memastikan Kementerian Kominfo masih terus menjalankan pengawasan terhadap ketersediaan jaringan telekomunikasi di area yang terdampak gempa.

Hal itu ditujukan agar jika dibutuhkan maka dengan cepat Kominfo dapat memulihkan layanan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar.

Sebelumnya, pada Selasa siang terjadi gempa mengguncang kawasan Larantuka, NTT dengan kekuatan Magnitudo 7,5.

Guncangan turut dirasakan juga masyarakat di Kota Makassar dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.

Menurut informasi BPBD Kabupaten Selayar, terdapat kerusakan gedung sekolah namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lokasi terdampak.

Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memperlihatkan adanya tsunami dengan ketinggian 7 sentimeter berdasarkan pantauan di Marapokot, Kabupaten Nagekeo di NTT pada pukul 10.36 WIB serta Reo di Kabupaten Manggarai pada pukul 10.39 WIB.

BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami akibat gempa tersebut. Dalam konferensi pers pada Selasa siang, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan peringatan dini tsunami akibat gempa magnitudo 7,4 dekat Larantuka telah berakhir meski masyarakat diminta berhati-hati dengan potensi gempa bumi susulan.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Pastikan Jaringan Komunikasi NTT Tidak Terdampak Gempa pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menjelaskan bahwa target itu akan dimulai dari Kabupaten Manggarai Barat yang menargetkan bisa mencetak 5.000 talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship (DTS).

Ada tiga program yang diselenggarakan untuk menyasar 20.000 talenta digital di NTT yaitu program Gerakan Literasi Digital Nasional, Digital Talent Scolarship (DTS), dan Digital Leadership Academy (DLA).

“Total keseluruhan ditargetkan sebanyak 20.000 orang di NTT. Khusus tahun 2022, untuk Manggarai Barat ditargetkan 5.000 orang,” Kata Hary dikutip dari keterangan resminya, Sabtu.

Dari keseluruhan total target, program itu termasuk menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan daerah.

Pemberian pelatihan dan pengasahan talenta digital di tengah ASN itu diharapakan dapat meningkatkan kualitas SDM hingga layanan agar lebih maksimal memanfaatkan infrastruktur digital.

“Jadi kami sedang menyiapkannya, terutama untuk Aparatur Sipil Negara melalui Government Transformation Academy (GTA). Penyusunan materinya melibatkan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aplikasi Informatika,” ujar Hary.

Dalam program GTA dan DTS, peserta pelatihan akan belajar untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menggunakan aplikasi khusus.

Aplikasi itu nantinya akan sejalan dengan tata cara pelaksanaan layanan untuk pemerintahan di tingkat desa.

“Kami ajarkan bagaimana masyarakat desa atau aparat pemerintahan desa yang berada di wilayah di Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa menerapkan SPBE, menggunakan aplikasi yang dinamakan Super Apps Desa. Jadi, kita laksanakan bersama-sama dan ini atas perintah dari Pak Menkominfo Johnny G. Plate,” tambah Hary.

Pelaksanaan pelatihan talenta digital di NTT nantinya akan berlangsung secara daring dan luring.

Menurut Harry peserta akan dapat mengakses super apps yang terhubung dengan cloud sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun.

Untuk mempermudah masyarakat, Kementerian Kominfo bahkan telah menyiapkan Training of Trainer (ToT) Pelatihan Teknis Bidang TIK bagi pengajar serta pelatihan dan sertifikasi bagi para mahasiswa dan lulusan IT.

*Sumber: Antara

Artikel Kominfo Bidik 20.000 Talenta Digital dari NTT pertama kali tampil pada Parade.id.

“Pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan program ini melalui tahapan-tahapan yang telah dirancang,” katanya, kemarin.

Pada tahapan pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah kata Wapres adalah menetapkan tujuh provinsi prioritas dan 35 kabupaten yang merupakan kantong-kantong terdalam berdasarkan data SUSENAS BPS Tahun 2020.

“Dari penetapan terebut, telah dilakukan dua langkah konkret di setiap lokasi. Pertama, perlindungan sosial, memberi bansos, sembako dan sebagainya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Kedua, lanjut dia, ialah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dua langkah ini, kata dia, untuk lepas dari kemiskinan ekstrem.

“Target terdekat adalah menghapus kemiskinan ekstrem dan berlanjut ke penanganan kemiskinan secara umum.”

Di sela kunjungan, ia juga menyampaikan keprihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi di Bali. Pemerintah pun akan mengambil langkah untuk membantu Pemerintah Provinsi Bali dalam memitigasi korban dan menyalurkan bantuan.

“Untuk itu, saya menginstruksikan kepada jajaran terkait agar sigap dalam menangani bencana ini dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi musibah yang terjadi.”

(Sur/PARADE.ID)

Artikel Wapres Mengatakan Pemerintah Berkomitmen Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pertama kali tampil pada Parade.id.

“Dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada, melestarikan alam sekaligus mensejahterakan masyarakatnya,” kata dia, kemarin.

Untuk itu, ia mengaku akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pihak-pihak terkait untuk memastikan semua penataan sarana dan prasarana di zona pemanfaatan TN Komodo tidak akan menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV).

“Tidak semata-mata memperhitungkan dampak ekonomi, tapi juga dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dan sosial budaya masyarakatnya,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, soal TN Komodo, UNESCO memperingatkan agar pembangunan lokasi wisata Taman Nasional Komodo, di NTT, dihentikan, karena dikhawatirkan melanggar prinsip dasar konservasi, membuka kembali polemik seputar desain pembangunan industri wisata di kawasan konservasi itu.

Para pegiat lingkungan pun meminta agar pemerintah Indonesia merombak total apa yang mereka sebut sebagai rancangan pembangunan industri wisata di kawasan itu yang dinilai telah menyalahi prinsip dasar konservasi, lingkungan dan azas kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Demikian dikutip bbc.com.

“Ketika pemerintah menjadikan ini kawasan strategis pariwisata nasional, dengan memasukkan bisnis di dalam bentang alami, maka komodo akan semain rentan terhadap climate crisis (krisis iklim),” kata Cypri Jehan Paju Dale, antrolopog yang pernah meneliti komodo di kawasan itu, Kamis (05/08).

Para pegiat lingkungan dan konservasi, serta didukung sebagian masyarakat setempat, telah menyuarakan penolakan terhadap proyek kontroversial itu setidaknya sejak empat tahun lalu.

Namun pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim pemberian izin wisata Taman Nasional Komodo kepada sejumlah perusahaan swasta “dibolehkan” dan berkomitmen untuk tetap melibatkan masyarakat setempat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Menparekraf Pastikan Pengembangan DSP Labuan Bajo Telah Mengedepankan Aspek Berkelanjutan pertama kali tampil pada Parade.id.

Kepala Balai Besar Disabilitas Kartini Temanggung Juena Sitepu dalam siaran pers di Temanggung, Jumat, menyampaikan hal ini sesuai dengan arahan Mensos bahwa balai besar harus melaksanakan layanan sampai tuntas, tidak hanya bantuan melainkan juga LDP.

Tim Balai Besar Disabilitas Kartini berhasil menjangkau dua desa di Kabupaten Alor yakni Desa Mainang dan Desa Maliepea pada Rabu (15/4). Desa tersebut terletak di Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Alor Tengah Utara berjarak sekitar 40 kilometer dari ibu kota kabupaten. Sebelumnya, akses masuk ke daerah itu terputus total.

Tim yang terdiri atas psikolog, pekerja sosial, perawat, penyuluh sosial dan pejabat struktural tersebut langsung mendatangi warga yang terdampak bencana. Tiba di lokasi tim langsung melakukan pendampingan kepada korban bencana.

“Kami berupaya memulihkan trauma warga atas bencana yang terjadi beberapa waktu lalu,” kata Juena Sitepu.

Desa Maliepea, termasuk daerah yang terdampak sangat parah akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor. Tujuh warga dilaporkan meninggal di daerah itu.

“Masyarakat butuh pendampingan psikososial supaya tidak sampai mengalami trauma yang berkepanjangan akibat bencana ini,” katanya.

Layanan psikososial yang diberikan berupa terapi peer support (dukungan teman sebaya), terapi musik, pelayanan konseling dan psikoedukasi untuk penguatan psikologis bagi penyintas.

Juena berharap Tim Kartini dapat memberikan rasa simpati dan empati menambah semangat dan gairah mereka untuk beraktivitas kembali pascabencana.

“Kami berharap mereka tidak larut atas kondisi yang terjadi dan segera bangkit untuk menatap hidup yang lebih baik ke depan,” katanya.

Tim LDP Balai Besar Disabilitas Kartini juga memberikan edukasi pertolongan pertama psikologis untuk relawan. Tim juga memberikan edukasi protokol kesehatan dan berbagi ratusan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Salah seorang relawan dari Forum Anak Alor (FAA) Matoneng Oisana (27) menyatakan baru kali ini mendapatkan edukasi trauma healing pascabencana.

“Edukasi ini sangat berarti karena bisa membantu warga khususnya anak-anak untuk melupakan kejadian yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri,” katanya.

Adapun Kepala Desa Welai Selatan Mainang Kristofel manilehi (51), menyatakan bersyukur atas kedatangan tim LDP Balai Kartini Temanggung.

Menurut dia warga sangat antusias mengikuti trauma healing yang diberikan.

“Kami memang sangat trauma karena secara langsung mengalami peristiwa itu dan bekasnya masih terlihat sampai sekarang,” katanya.

Dia berharap dengan trauma healing, warga terdampak bencana kembali optimistis untuk memperbaiki kondisi psikologis sehingga bisa beraktivitas dengan normal kembali.

*Sumber: antaranews.com

Artikel Tim Balai Besar Kartini Berikan Layanan Psikososial Korban Banjir NTT pertama kali tampil pada Parade.id.

Bangun rumah tinggal berjumlah kisaran 79 unit. Fasilitas umum berupa sekolah-sekolah, di antaranya SMPN Tamak, SD Genit Tamak, SD Inpres Muriabang 03, TK Mawildi Tamak, Polindes Buah Hati Tamak mengalami rusak berat.

Adapun korban dalam musibah tersebut, yang hanyut di bawah banjir menuju laut berjumlah 26 orang. Sedangkan korban yang berhasil selamat berjumlah tercatat 20-an orang. Korban meninggal tercatat dunia sebanyak 2 orang dan 2 orang sementara dalam pencarian.

Berikut identitas korban yang selamat sejauh pemantauan parade.id:

1. Lorens Laba
2. Apliana Mau
3. Agnes Fania
4. Gifani Laba
5. Henderina Weni Ulu
6. Yusuf Beri Laba
7. Kristin Beri Laba
8. Welem Daud Bolang
9. Doni Marianus Bolang
10. Delila Lau Boling
11. Daud Welem Bolang
12. Ananias Bolang
13. Yusuf Bolang
14. Maria Bolang
15. Anderias Bolang
16. Frederika Gogaling
17. Boston Tulang Baku
18. Yanfester Lau Blegur
19. Balsasar Lau Ratu
20. Yuliana Lema

Adapun korban meninggal:

1. Juliana Kaat
2. Samuel Blegur

Sementara korban yang belum ditemukan:

1. Erlofina Namang Jabar
2. Naomi Weni Ratu

Di daerah lain, di hari yang sama (hanya beda waktu kejadian) yang juga terkena musibah adalah daerah Kabupaten Belu. Mengalami curah hujan yang tinggi dan angin kencang.

Banjir diketahui semakin luas karena dampak curah yang tinggi. Ditambah luapan air sungai. Dampak hinggal tiga Kecamatan di Kabupaten Belu. Yakni Kecamatan Raimanuk, Rinhat, dan Kakuluk Mesak.

Di desa Tasain, Kecamatan Raimanuk, tercatat enam rumah warta hanyut terbawa banjir. Dan enam ekor sapi milik warga mati. Sementara itu di desa Tohe, Kecamatan Rinhat, 100 hektar lahan pertanian terendam banjir. Lebih 30-an ekor sapi milik warga hilang terbawa banjir.

Sementara di desa Kabuna, Kecataman Kakuluk Mesak, tercatat satu unit rumah warta ambruk akibat longsor.

(Ver/PARADE.ID)

Artikel Bencana Alam di Alor dan Belu pertama kali tampil pada Parade.id.

Namun demikian, ada pula yang menganggap bahwa kunjungan Jokowi yang menyebabkan kerumunan itu bukanlah salahnya. Ia (Jokowi) hanya melaksanakan tugas kerjanya. Spontanitas.

Pakar hukum Jimly Asshiddiqie ikut menyoroti hal tersebut. Ia menyoroti dari sisi hukumnya, yakni adanya pelaporan atas kerumunan yang terjadi ketika kunjungan Presiden Jokowi.

Menurut Jimly, kalau Presiden melanggar hukum, itu sudah ada aturannya. Aturan itu tertuang di UUD 45, yaitu diproses di DPR, ke MK dan MPR, bukan ke Polri via peradilan biasa.

“Sedih jg dg adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yg dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI. Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan,” kata dia, Ahad (28/2/2021), di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, viral video Presiden Jokowi dikerumuni banyak orang ketika kunjungan kerja di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin. Protokol kesehatan pun dianggap tidak ada.

Dalam kerumunan itu, Presiden Jokowi tampak membagikan sesuatu dengan dilempar ke arah masyarakat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kalau Jokowi Melanggar Hukum, Diprosesnya Bukan ke Polri pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sebelumnya bagi2 nasi kotak, kemarin bagi2 souvenir. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas,” kata dia, Rabu (24/2/2021), di akun Twitter-nya.

“Harusnya istana bisa antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan,” sambungnya.

Menurut dia, ini masalah kita bersama, karena setiap pemimpin mestinya menjadi contoh penerapan protokol kesehatan. Masyarakat membutuhkan keteladanan dan komitmen pemimpinnya.

Tentu ini sebuah ironi, ketika Presiden kecewa dan marah karena PPKM/PSBB tidak efektif, kasus terus naik, karena daerah kurang tegas sehingga masyarakat kurang patuh protokol kesehatan.

“Tapi beberapa kali presiden menyebabkan kerumunan, warga mencontoh pemimpinnya?”

Sebelumnya, viral video Presiden Jokowi dikerumuni banyak orang ketika kunjungan kerja di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), kemarin. Protokol kesehatan pun dianggap tidak ada.

Dalam kerumunan itu, Presiden Jokowi tampak membagikan sesuatu dengan dilempar ke arah masyarakat.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Bukan Kali Pertama Jokowi Bagi-bagi Souvenir yang Menimbulkan Kerumunan pertama kali tampil pada Parade.id.

“Sistem kependudukan kita mesti dapat memastikan semua WNI hanya punya satu kewarganegaraan yaitu WNI,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter-nya.

Dikutip kumparan.com, hasil Pilbup di Sabu Raijua, pasangan calon nomor urut 02 Orient Riwu Kore-Thobias Uly (Ie-Rai) dinyatakan sebagai pemenang. Data Sirekap KPU mereka meraih 48,3 persen atau meraih 21.359 suara. Mereka diusung oleh PDIP, Gerindra dan Demokrat.

Namun belum lama ini, status kewarganegaraan Orient Riwu menjadi masalah. Sebab diketahui ia berstatus sebagai WNA Amerika Serikat.

Berdasarkan penelusuran Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Orient Riwu, ternyata berstatus sebagai WN Amerika Serikat. Mereka juga sudah berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar AS di Indonesia.

“Berdasarkan surat balasan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 1 Februari 2021, perihal status kewarganegaraan dari Sdra. Orient Patriot Riwu Kore, pihak Kedutaan AS menginformasikan bahwa Sdra. Orient Patriot Riwu Kore adalah benar warga Amerika,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Yudi Tagi dalam suratnya.

Lantas apakah boleh WNA menjadi kepala daerah? Jika merujuk Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, dijelaskan syarat mutlak menjadi kepala daerah adalah WNI. Hal itu diatur dalam Pasal 7.

Berikut bunyi Pasal 7:

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyerahkan masalah ini kepada kepolisian.

Penjelasan KPU 

KPU RI kemudian memberikan penjelasan terkait masalah ini. Plh Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan berdasarkan laporan dari Ketua KPU NTT, Thomas, saat proses pendaftaran mereka sudah melakukan klarifikasi terkait status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore.

“Saat penerimaan dokumen calon, KPU Sabu mendapat rekomendasi Bawaslu yang mempertanyakan keabsahan e-KTP calon a.n. Orient P Riwu Kore,” kata Ilham.

“Untuk itu KPU Sabu telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke instansi yang menerbitkan dokumen tersebut di Disdukcapil Kota Kupang dengan hasil tertuang dalam BA klarifikasi bersama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar WNI, alamat sesuai KTP,” tambah dia.

Ilham menuturkan, secara prinsip, apa yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu sudah benar karena telah melakukan klarifikasi atas temuan ini.

Meski begitu, KPU RI masih akan menunggu laporan resmi dari KPU NTT. “Kita masih menunggu laporan resmi dari KPU Provinsi NTT,” tutup dia.

(Rgs/PARADE.ID)

Artikel Kasus Bupati Sabu Raijua Terpilih Harus Menjadi Pelajaran Sistem Kependudukan pertama kali tampil pada Parade.id.