“Selagi menunggu RUU Transportasi daring disahkan menjadi UU, mengharapkan DPR dapat menekan tiga kementerian. Yaitu Kominfo, Kemenhub, dan Kemnaker, untuk memperbaiki sistem transportasi daring dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, demi hak hidup anak bangsa yang berprofesi sebagai pengemudi online,” demikian isi rilis yang dibacakan Divisi Humas Ali Famansyah, kepada media.

Massa juga meminta kepada DPR dapat menekan perusahaan aplikasi bidang transportasi online untuk menandatangani kesepakatan platform fee sebesar 10 persen tanpa biaya-biaya lain, sampai menunggu keputusan bersama di antara tiga Kementerian seperti pada kutipan di atas.

“Besar harapan kami aksi yang kami lakukan dapat diakomodir menjadi diskusi yang baik, konstruktif, dan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, yang berprofesi sebagai pengemudi berbasis aplikasi,” harapnya.

Menurut dia, sengkarut sistem transportasi berbasis aplikasi Indonesia merupakan polemik yang tidak kunjung selesai dari awal berdirinya perusahaan transportasi berbasis aplikasi di Indonesia sampai sekarang. Pola sistem kemitraan perusahaan aplikasi dengan pengemudi menciptakan ambiguitas antara lembaga negara dalam menerapkan peraturan yang komprehensif.

“Karena itu kami para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (KADO) meminta untuk mengadakan audiensi kepada Bapak/Ibu Pimpinan DPR untuk menghadirkan Komisi I, Komisi V, Komisi IX, Kominfo, Kemenhub, Kemnaker, Ombudsman, KPPU, Dirut/CEO PT GO-JEK Indonesia, Dirut/CEO Grab Indonesia, Dirut/CEO Maxim dalam aksi hari ini (Rabu, red),” sampainya.

Hingga saat ini, aksi masih berlangsung. Tergabung dalam KADO:  Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia, Petarung Jalanan, Gerakan Hantam Aplikator Nakal (GERHANA), Modifikasi Otomotif Sentul (MOS) , Sahabat URC Indonesia, Bogor Mobil Online (MMO) , Satu 7an Community, Laskar Malari, Bogor Car Community (BCC), IPOD, Kawanua Community, Komunitas Ride Sharing Merdeka (RSM), dan lain-lain.

(Rob/parade.id)

Artikel Aksi Unjuk Rasa Koalisi Driver Online di Depan Gedung DPR RI, terkait Ini pertama kali tampil pada Parade.id.

Penanggung jawab sekaligus Ketua Frontal, Achmad Tito Jatim mengatakan bahwa perjuangan dalam aksi unjuk rasa itu mengenai kenyataan tarif bersih yang diterima oleh ojek online saat ini, yang hanya Rp6.400. Bahkan kata dia, ada aplikasi baru yang menerapkan tarif di bawah tersebut.

“Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PM 12 dan KP 348,” sampainya.

Dalam mengimplementasikan aturan yang sudah dibuat, ia meminta menindak tegas pihak aplikator nakal yang tidak patuh pada PM 12 dan KP 348, khususnya perihal tarif.

“Dan pihak aplikator berharap kehadiran pemegang keputusan dari pusat agar bisa mengubah tarif menjadi tarif nett atau bersih yang diterima driver selaku mitra, serta mengevaluasi biaya tambahan yang diberlakukan oleh aplikasi saat ini,” kata dia.

Ia juga berharap agar ada evaluasi biaya tambahan yang diberlakukan oleh aplikasi saat ini, yang memberatkan customer dan juga mitra driver online.

“Menuntut pada Menteri Perhubungan atau diwakili Dirjen Perhubungan Darat untuk bisa hadir pada saat aksi unjuk rasa Driver Online saat ini agar bisa melihat langsung kenyataan di lapangan,” ajak dia.

Perwakilan Dishub, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat Jawa Timur, Tony, menyambut aksi ratusan driver online tersebut dengan mengundangnya untuk mediasi. Ia mengatakan akan mengawal aspirasi dari driver online terkait peraturan Menteri Nomor 12 dan KP 348.

Pun ke Kominfo, massa aksi dipertemukan oleh Kepala Bidang Aplikasi Kominfo Jatim dan Kabid Informatika, Fadiel, menginfokan hal sama, yakni mediasi.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Unjuk Rasa Ratusan Driver Online di Surabaya, Ini Tuntutannya pertama kali tampil pada Parade.id.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Komisi A Fraksi Perindo, Syamsudi Raga mengatakan bahwa partainya menolak akan disahkannya Perda Minol.

“Karena dapat membuat kekacauan moral di masyarakat dan mendukung langkah FPI sebagai kontrol kebijakan pemerintah dalam membuat dan menegakkan Perda,” akunya.

Anggota Komisi A DPRD lainnya, yakni dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi mengatkan jika pengusul Perda Miras adalah Komisi B DPRD Kota Makassar.

“Perda Miras dibuat untuk memberi batasan penjualan Miras di tempat umum serta memperketat surat izin penjualan Miras,” dalihnya.

Kasrudi menyebutkan, sebetulnya tentang rencana pelaksanaan musyawarah Ranperda Miras dengan mengundang Ormas Islam dan lembaga lainnya untuk ikut memberi masukan terkait aturan pengendalian penjualan Miras.

Massa dari FPI dikoorditori oleh Habib Faisal Asegaf. Dihadiri pula  oleh Ustaz Jimmy Hatta (Pangda LPI Sulsel), Ustaz Firdaus Malie (Wakabid Dakwah DPD FPI Sulsel), Ustaz Agussalim (Sekretaris DPD FPI Sulsel) dan Ustaz Saiful Al Ayyubi (Sekretaris DPW FPI Kota Makassar). Semuanya diterima Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar.

(Verry/PARADE.ID)

Artikel Soal Miras Online, FPI Audiensi dengan Anggota DPRD Makassar pertama kali tampil pada Parade.id.

Pada 18 Agustus, 20 dari 25 distrik sekolah terbesar di Amerika Serikat (AS) memilih pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai satu-satunya model pembelajaran. Metode PJJ memengaruhi lebih dari 4,3 juta siswa AS menurut laporan Education Weekly.

Sekolah-sekolah Los Angeles Unified, San Diego Unified, Metropolitan Nashville, dan Palm Beach County adalah beberapa distrik terbesar yang berkomitmen untuk melakukan belajar mengajar di musim gugur.

Dengan lebih dari 13.000 sistem sekolah umum di AS saja, masyarakat global dapat mencontoh dan mengharapkan distrik sekolah lainnya mengikuti tren PJJ agar lebih menjaga keamanan anak-anak dan keluarganya.

Kemudian muncul berbagai pertanyaan di benak para orang tua. Bagaimana menjaga anak-anak saya agar aman saat belajar dari jarak jauh? Bagaimana cara melindungi anak-anak saya dari hacker dan penindas di ruang siber? Apakah teknologi yang memungkinkan PJJ benar-benar aman untuk digunakan anak-anak?

Hacker Back–to–School

Kekhawatiran orang tua memang wajar dan sangat valid. Para peneliti di Check Point mencermati data dari tiga bulan terakhir untuk memeriksa minat dan target hacker yang sengaja mengincar “Back-to-School” di masa pandemi:

Mereka menemukan:

1. Lebih dari 35.149 domain baru telah didaftarkan dengan tema kembali ke sekolah selama 3 bulan terakhir. 512 di antaranya ditemukan berbahaya dan 3.401 lainnya mencurigakan

2. Jumlah rata-rata domain yang mencurigakan muncul setiap pekan pada waktu puncak adalah 356. Kalau dihitung rata-rata 115 domain setiap pekan.

3. Puncaknya terjadi pada akhir Juli hingga awal Agustus. Dalam periode itu, jumlah domain mencurigakan terkait PJJ meningkat hampir 30% dibandingkan dengan jumlah pada bulan Juni-Juli.

4. Jumlah rata-rata domain berbahaya (Malicious Domain) per pekan pada waktu puncak (tanggal terdaftar) adalah 39, dibandingkan dengan rata-rata 46 domain berbahaya sebelumnya setiap pekan.

Temuan Check Point

Paruh pertama tahun 2020, peneliti Check Point melakukan audit menyeluruh terhadap Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) online. Beberapa sistem yang lebih populer menggunakan perangkat lunak add-on WordPress yang secara umum dikenal sebagai plugin.

Check Point Research menemukan kelemahan keamanan di tiga plugin manajemen pembelajaran WordPress paling populer: LearnPress, LearnDash, dan LifterLMS

“Membuktikan bahwa teknologi dasar memungkinkan pembelajaran online rentan terhadap (serangan) hacker,” kata Direktur Regional Asia Tenggara Check Point, Evan Dumas, dalam siaran pers yang diterima Cyberthreat, Rabu (9 September 2020).

Meskipun kelemahan keamanan itu telah diperbaiki, peneliti Check Point terus memperingatkan publik karena hacker memiliki minat besar untuk memanfaatkan anak-anak yang bersekolah dari jarak jauh.

Berikut ancaman nyata yang mengintai anak-anak saat PJJ:

1. Zoombombing

Zoombombing terjadi saat orang yang tidak diundang bergabung dengan rapat Zoom dengan berbagai tujuan. Dalam banyak insiden, Zoombombers sering melontarkan hinaan rasial atau sumpah serapah, atau membagikan citra yang menyinggung.

San Diego Unified School District baru-baru ini mengalami insiden Zoombomb. Seseorang dengan nama pengguna “Dee Znuts” mengenakan topeng ski merah dan kaus selama pertemuan dan membuat bertingkah aneh selama video konferensi.

“Zoombomb dapat membuat anak-anak trauma,” ujarnya.

2. Cyberbullying

Kejahatan cyberbullying adalah penggunaan komunikasi elektronik untuk mengirim, memposting, atau membagikan konten yang merugikan, palsu dan jahat tentang orang lain. Ini juga dapat mencakup berbagi/menyebar informasi pribadi yang menyebabkan rasa malu.

Cyberbullying sering terjadi pada aplikasi media sosial paling populer. Data Cyberbullying Research Center menunjukkan 37% anak muda berusia antara 12-17 tahun pernah ditindas secara online. 30% diantaranya mengalami penindasan lebih dari sekali.

“Cyberbullying dapat memengaruhi kesejahteraan dan pertumbuhan anak.”

3. Ransomware

Pada 2019, lebih dari 1000 sekolah di AS terkena ransomware, sejenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem komputer atau file komputer hingga sejumlah uang dibayarkan.

Sebagian besar varian ransomware mengenkripsi file di komputer yang terdampak sehingga tidak dapat diakses, dan meminta uang tebusan untuk memulihkan akses. Ransomware kerap dikirim melalui email yang tampaknya sah, tetapi menipu seseorang untuk mengeklik tautan atau mengunduh lampiran yang mengirimkan perangkat lunak berbahaya.

4. Phishing adalah upaya untuk memperoleh informasi atau data sensitif, seperti password dan detail informasi kartu kredit. Phishing kerap menyamar sebagai entitas yang dapat dipercaya dalam komunikasi elektronik sehingga korban tertipu dan terjebak.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel Empat Kerentanan dalam Teknologi Pembelajaran Online pertama kali tampil pada Parade.id.

Berdasarkan Verizon 2019 Data Breach Investigations Report, sekitar 43 persen dari serangan siber menargetkan UKM dan hanya 14 persen UKM yang sudah mempersiapkan diri menghadapi ancaman tersebut.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Akhmad Toha, saat membuka sedaring Bimtek Online Batch I bertema “Penerapan Keamanan Informasi E-Commerce bagi Pelaku UKM” yang diikuti 100 peserta, Senin (27 Juli 2020), seperti dikutip dari situs web BSSN.

Sejauh ini, kata Toha, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 3,79 juta UKM telah memanfaatkan platform daring dalam memasarkan produknya.

Sejauh ini BSSN telah melakukan berbagai terobosan untuk membangun security awareness dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat.Menurut Pengolah Data Keamanan Siber BSSN Eko Tulus, perlu solusi cerdas yang dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

“Demi menunjang keamanan siber mereka, namun murah, mudah, dan mandiri bisa dilakukan, terutama bagi pelaku UKM,” tutur Eko.

Ia mengatakan, BSSN juga telah menyusun Panduan Mandiri Keamanan Informasi (Paman Kami) yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UKM. “Paman Kami merupakan tools penilaian mandiri keamanan informasi yang berfokus pada 25 langkah keamanan informasi,” ujar Eko.

“Paman Kami” dapat digunakan sebagai mekanisme awal mengukur tingkat keamanan informasi sistem informasi yang dimiliki pelaku UKM. Diharapkan secara bertahap pelaku UKM dapat memenuhi seluruh tahapan keamanan informasi sehingga risiko keamanan dapat dikurangi.

Pasar e-commerce terbesar

Sementara, Kasubdit Proteksi Informasi Perdagangan Berbasis Elektronik BSSN, Baderi, mengatakan, Indonesia merupakan pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara.”

Data Euromonitor (2014) menyatakan nilai penjualan online Indonesia mencapai US$ 1,1 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai penjualan online Thailand dan Singapura.

“Di Asia Tenggara, Indonesia memimpin dengan pertumbuhan e-commerce sebesar 78 persen pada 2018, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa,” jelas Baderi.

Sayangnya, nilai penjualan yang sangat besar itulah yang menjadi faktor penarik aktor jahat melakukan serangan siber, terutama menargetkan UKM.

Untuk menangkal serangan siber, Baderi menyarankan sejumlah langkah yang bisa diadopsi para pelaku UKM yang sudah memanfaatkan internet dalam pemasarannya.

Berikut ini lima langkah yang disarankan:

• lindungi semua perangkat dari virus, spyware, dan kode berbahaya lainnya dengan cara menginstal antivirus dan memperbaharuinya secara teratur.
• hindari menggunakan jaringan internet di wi-fi publik.
• gunakan kata sandi yang kuat dan perbaharui secara periodik.
• buat data cadangan seluruh informasi penting perusahaan secara berkala menggunakan media yang terpisah jika perlu tambahkan juga backup di layanan cloud untuk memastikan backup tersebut dapat di-restore.
• pastikan perangkat selalu diperbarui keamanannya dengan melakukan pembaruan keamanan secara teratur.

(Cyberthreat/PARADE.ID)

Artikel BSSN: Pelaku UKM Online Harus Pahami Keamanan Siber pertama kali tampil pada Parade.id.